MUSRENBANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
SATKER SANITASI KOTA TASIKMALAYA
Advertisements

PEMERINTAH PROVINSI JAWA BARAT
FORUM SKPD Dinas Pendidikan 2015.
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
Department of Business Adminstration Brawijaya University
UU No. 23 TAHUN 2014 IMPLIKASINYA TERHADAP SDM KESEHATAN
PENYAMPAIAN NOTA KEUANGAN
VISI – MISI DAN PROGRAM IR. DJAMALUDDIN MAKNUN, MP DR. MASJKUR, SP., M.SI CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI GOWA PERIODE 2015 – 2020.
PENGANGGARAN SANITASI
Biro Administrasi Kesra dan Kemasyarakatan Setda DIY
PENERAPAN SAKIP SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (SAKIP)
H. Ahmad Marzuqi, S.E Dan Dian Kristiandi, S.Sos
KEBIJAKAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
SIKLUS PERENCANAAN & PENGANGGARAN TAHUNAN
Kepala Bappeda Provinsi Sulawesi Tenggara
Mekanisme Penilaian ANUGERAH PANGRIPTA NUSANTARA Tahun 2017
KERANGKA UMUM PERUBAHAN RPJMD PROVINSI KALIMANTAN UTARA
SAMBUTAN SEKRETARIS DAERAH KOTA SURAKARTA
DITJEN BINA KEUANGAN DAERAH KEMENTERIAN DALAM NEGERI
PEMERINTAH PROVINSI BENGKULU BAPPEDA PROVINSI BENGKULU
DINAS PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DIY
Undang-Undang bidang puPR
Kepala Biro Organisasi Setda Prov. Sumbar
SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH ( SAKIP)
PERENCANAAN PEMBANGUNAN KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2017
KONSEP PENGELOLAAN SUMBER DAYA LINGKUNGAN
PERENCANAAN STRATEGIS TAHUN 2017
SAMBUTAN SEKRETARIS DAERAH KOTA SURAKARTA
PENATAAN KELEMBAGAAN PEMDA DIY
ANGGARAN BERBASIS PRESTASI KERJA & STANDAR PELAYANAN MINIMAL
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU TAHUN 2013
KEPALA BAPPEDALITBANG PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
DANA ALOKASI KHUSUS 2008 “Kebijakan dan Mekanisme Alokasi”
PEREKONOMIAN INDONESIA
DINAS KOPERASI DAN UM KABUPATEN BLITAR
Oleh: Tim FITRA JAWA TENGAH
Undang-Undang bidang puPR
SAKIP ( SISTEM AKUNTANBILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH )
Forum Gabungan SKPD Tahun 2016
PERAN SERTA DAERAH DALAM MEWUJUDKAN KETAHANAN PANGAN
Latihan Penyusunan RPJMD
PENGERTIAN 1. A process whereby something, typically information or knowledge, is successively passed on (Sebuah proses di mana sesuatu, biasanya berupa.
KEMENTERIAN DALAM NEGERI
POTENSI DAN KENDALA IMPLEMENTASI INOVASI DAERAH
Rancangan Awal RKPD Provinsi Jawa Barat Tahun 2019
USULAN PRIORITAS PEMBANGUNAN KOTA SAMARINDA PADA APBD PROVINSI KALTIM
TAHAPAN DAN SISTEMATIKA PENYUSUNAN RENSTRA BERDASARKAN PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 86 TAHUN 2017 PPKK FISIPOL UGM.
Desk Penyusunan Perubahan Renja OPD Tahun 2012
PERSPEKTIF PERANGKAT DAERAH BERDASARKAN PP 18 TAHUN 2016
DISAMPAIKAN pada Musrenbang rkpd kabupaten belitung
Pembuatan dan PELAKSANAAN KLHS RPJMD
STRUKTUR APBN (D) MENGGAMBARKAN ANGGARAN PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN SELAMA SATU PERIODE A.PENDAPATAN RP. XXXX B.BELANJA RP.
TUGAS POKOK DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK PENGENDALIAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA PROVINSI BENGKULU *MEMBANTU MELAKSANAKAN URUSAN.
PESERTA MUSRENBANG RKPD 2019
Pusat Perencanaan Kepegawaian dan Formasi 2016
Kebijakan Pembangunan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Bidang Pangan
FORUM KONSULTASI PUBLIK
Dasar Hukum : 1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 Pasal 18 Tentang Penanggulangan Bencana 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008 Tentang.
PROSES BISNIS KECAMATAN PUCUK
ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN PROVINSI JAMBI TAHUN 2020
PERUBAHAN RPJMD KOTA SURABAYA TAHUN
MUSRENBANG Perubahan RPJMD Tahun
MUSRENBANG Perubahan RPJMD Tahun
KECAMATAN DENPASAR SELATAN
Arah Kebijakan Pembangunan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun
KEMENTERIAN DALAM NEGERI
KEPALA BAPPEDA PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
PROFIL BIRO KESEJAHTERAAN SOSIAL
Transcript presentasi:

MUSRENBANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KABUPATEN JEPARA TAHUN 2017-2022 JEPARA, 19 SEPTEMBER 2017

Konten Paparan Musrenbang 01 Pendahuluan 05 Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi, Kebijakan 02 Gambaran Umum Kab. Jepara 06 Arah Kebijakan dan Program Prioritas 03 Gambaran Kinerja Keuangan 07 Indikasi Program dan Pendanaan 04 Isu Strategis 08 Indikator Kinerja Daerah © Copyright Showeet.com – Free PowerPoint Templates

Latar Belakang, Landasan Hukum, Maksud Tujuan, Sistematika 01 PENDAHULUAN Latar Belakang, Landasan Hukum, Maksud Tujuan, Sistematika © Copyright Showeet.com – Free PowerPoint Templates Your Date Here Your Footer Here

Latar Belakang Tanggal 15 Februari 2017, Pasangan H. Ahmad Marzuqi, S.E dan H. Dian Kristiandi, S.Sos, terpilih menjadi Bupati dan Wakil Bupati dan dilantik pada tanggal 22 Mei 2017. Tanggal 27 Juli 2017, Telah dilaksanakan Konsultasi Publik RPJMD 4

Pasal 65 Permendagri 54 tahun 2010 Musrenbang RPJMD Pasal 65 Permendagri 54 tahun 2010 Musrenbang RPJMD dilaksanakan untuk penajaman, penyelarasan, klarifikasi dan kesepakatan terhadap rancangan RPJMD Penajaman antara lain kepada: 1) Sasaran Pembangunan Jangka Menengah; 2) strategi dan sinkronisasi arah kebijakan pembangunan jangka menengah; 3) kebijakan umum; 4) program prioritas; 5) capaian indikator; 6) komitmen antara stakeholder; 7) keterkaitan dengan RPJMN, RPJPD, dsb. © Copyright Showeet.com – Free PowerPoint Templates

Tahapan Penyusunan RPJMD Persiapan Penyusunan RPJMD Perumusan Permasalahan Pembangunan Daerah Rancangan Awal RPJMD Musrenbang RPJMD Evaluasi RANPERDA RPJMD Rancangan Akhir RPJMD Pembahasan dan persetujuan bersama RANPERDA RPJMD VISI, MISI dan Program KDH Penelaahan RPJPD Penelaahan RPJMN/ RPJMD Provinsi Perumusan Indikasi rencana program prioritas & Kerangka pendanaan Hasil evaluasi capaian RPJMD Penelaahan RTRW RTRW daerah lainnya Penyusunan Rancangan Renstra PD Rancangan RPJMD Analisis isu-isu strategis 1 3 5 6 Perumusan Kebijakan umum dan program pembangunan daerah Perumusan Strategi dan arah kebijakan Analisis Gambaran umum kondisi daerah & pengelolaan keuangan daerah Perumusan Penjelasan visi dan misi serta Tujuan dan Sasaran Pembahasan dengan DPRD Penyelarasan program prioritas dan pendanaan Pelaksanaan Forum Konsultasi Publik 4 Penetapan Pengolahan data & informasi 7 Tahapan Penyusunan RPJMD 2 © Copyright Showeet.com – Free PowerPoint Templates

Maksud dan Tujuan MAKSUD TUJUAN Memberikan pedoman bagi seluruh stakeholders pembangunan Kabupaten Jepara dalam pelaksanaan pembangunan lima tahun mendatang yaitu tahun 2017–2022 Mewujudkan Visi dan Misi Kepala Daerah melalui perumusan tujuan sasaran, strategi, kebijakaan dan program. Menjadi standar atau tolok ukur kinerja Kepala Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah. Memberikan arah pembangunan daerah jangka menengah Menjamin keterkaitan perencanaan, penganggaran, pelaksanaan serta pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah © Copyright Showeet.com – Free PowerPoint Templates

Landasan Hukum 01 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional 02 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah jo UU Nomor 9 Tahun 2015 03 Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang RPJMN Tahun 2015-2019 04 Perda Prov. Jateng Nomor 3 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Perda Prov. Jateng Nomor 5 Tahun 2014 tentang RPJMD Prov. Jawa Tengah Tahun 2013-2018 05 Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 2 Tahun 2007 tentang RPJPD Kabupaten Jepara Tahun 2005-2025 06 Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah

GAMBARAN UMUM PEMBANGUNAN KAB. JEPARA 02 GAMBARAN UMUM PEMBANGUNAN KAB. JEPARA © Copyright Showeet.com – Free PowerPoint Templates

1. Pertumbuhan Ekonomi Pertumbuhan Ekonomi 2014-2016 Kabupaten Jepara mengalami sedikit perlambatan dibanding 2013 Pertumbuhan Ekonomi Tahun 2015 masih berada dibawah beberapa kabupaten sekitar, kecuali Kudus dan Nasional. Menurunnya PE disebabkan oleh menurunnya produksi pertanian yang juga secara langsung berpengaruh terhadap transaksi perdagangan lokal di Kabupaten Jepara.

2. Laju Inflasi Laju Inflasi Kabupaten Jepara pada tahun 2016 mengalami penurunan dibandingkan tahun 2014 Namun pada tahun 2015 inflasi Kab Jepara tertinggi dibandingkan dengan kabupaten lain disekitarnya maupun Jawa Tengah (2,36) dan Nasional (3,02).

3. Pemerataan Pendapatan Indeks Gini Kabupaten Jepara meningkat dari waktu ke waktu (2010-2014) kendati masih dalam kategori sedang akan tetapi 2014 menunjukkan kecenderungan menurun. Pada tahun 2013, Indeks Gini Kab. Jepara dibandingkan dengan kab. sekitar masih lebih jelek dibandingkan Kab. Rembang dan Pati

4. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Capaian IPM Kabupaten Jepara mengalami peningkatan setiap tahunnya. Capaian IPM Kabupaten Jepara lebih tinggi dibandingkan Jawa Tengah maupun Nasional

Indikator Pembentuk IPM Satuan 2011 2012 2013 2014 2015 Angka Harapan Hidup Tahun 75,59 75,61 75,63 75,64 75,65 Harapan Lama Sekolah 11,58 11,82 12,06 12,25 12,27 Rata-rata Lama Sekolah 6,72 6,96 7,09 7,29 7,31 Pengeluaran Per Kapita Juta Rp 8.821 8.999 9.177 9.195 9.504 Seluruh indikator pembentuk IPM mengalami peningkatan. Indikator yang masih memiliki capaian belum ideal adalah indikator Rata-rata Lama Sekolah yang baru mencapai 7,31 tahun. Harapan Lama Sekolah Kabupaten Jepara telah mencapai 12,27 tahun atau telah lulus SLTA.

5. Indeks Pembangunan Gender (IPG) Capaian IPG Kabupaten Jepara mengalami peningkatan setiap tahunnya. Capaian IPG Kabupaten Jepara tahun 2014 meningkat melewati capaian Nasional akan tetapi masih dibawah Jawa Tengah.

Indikator Pembentuk IPG Sat 2010 2011 2012 2013 2014 L P AHH Th 73,56 77,48 73,58 77,50 73,59 77,51 73,61 77,53 73,62 77,54 HLS 10,99 11,78 11,48 11,91 11,73 12,05 11,97 12,19 12,22 12,72 RLS 7,21 5,86 7,30 6,15 7,49 6,45 7,52 6,54 7,55 6,63 Pengeluaran per kapita *) Rp 11.967.771 6.148.741 12.347.117 6.580.038 12.569.240 7.016.621 12.791.362 7.386.815 13.087.571 7.760.468 *) Tingkat pendapatan yang diukur dari pengeluaran per kapita. Tingginya capaian IPG di Kabupaten Jepara disebabkan oleh masih terlihat adanya ketimpangan Rata-rata lama sekolah antara lakli dan permpuan yaitu laki laki 7,55 th sedangkan perempuan 6,63 tahun serta perbedaan besarnya pendapatan dibandingkna laki laki yaitu 37:63

5. Indeks PemberDayaan Gender (IDG) IDG Kabupaten Jepara cenderung mengalami peningkatan dalam kurun waktu tahun 2010-2014 Kendati mengalami peningkatan, capaian IDG Kabupaten Jepara masih berada dibawah capaian Jawa Tengah (74,46) dan Nasional (70,68)

Indikator Pembentuk IDG Indikator IDG Satuan 2010 2011 2012 2013 2014 Keterlibatan perempuan di Parlemen % 6,00 8,00 Perempuan sebagai tenaga Manager, Profesional, Administrasi, Teknisi 43,19 47,90 45,67 50,05 52,75 Sumbangan Perempuan dalam Pendapatan Kerja 22,07 22,26 22,57 22,76 22,96 Indikator pembentuk IDG dari unsur keterlibatan perempuan di parlemen pada tahun 2012 meningkat dibanding periode sebelumnya. Persentase keterwakilan perempuan di legislatif pada tahun 2014 baru mencapai 6,00 atau 3 orang dari 50 orang anggota DPRD, idealnya adalah 15 orang atau 30% Capaian sumbangan pendapatan perempuan kendati mengalami peningkatan, namun masih belum setara

Perbandingan IPM, IPG dan IDG Capaian IPM Secara umum bagus namun posisinya masih kalah dibandingkan kabupaten terdekat, Kab. Kudus. Posisi IPG Jepara dengan Kabupaten sekitar tertinggi, namun masih dibawah rata-rata Jawa Tengah IDG terendah, dibandingkan kabupaten sekitar dan juga dibandingkan dengan Prov. Jateng dan Nasional.

KINERJA KEUANGAN DAERAH 03 KINERJA KEUANGAN DAERAH Kinerja dan Proyeksi Pendapatan, Belanja dan Penerimaan Daerah © Copyright Showeet.com – Free PowerPoint Templates Your Date Here Your Footer Here

Asumsi yang Mendasari Proyeksi Keuangan Daerah Pertumbuhan ekonomi nasional meningkat sesuai dengan target dalam RPJMN tahun 2015-2019 berada pada angka diatas 5%. Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Jepara tumbuh pada angka diatas 5%. Pendapatan Asli Daerah (PAD) naik rata-rata sebesar 28,08% per tahun. Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak meningkat sebesar 25,3% per tahun. Dana Alokasi Umum (DAU) naik 11,19% per tahun. Dana Alokasi Khusus (DAK) tahun mengalami kenaikan sebesar 5,63% per tahun.

Realisasi Pendapatan Daerah Uraian 2012 2013 2014 2015 2016 PENDAPATAN 1,304,004,470,978 1,386,691,761,062 1,599,479,007,592 1,930,958,695,918 2,106,087,671,994 PENDAPATAN ASLI DAERAH 129,076,570,089 133,778,055,195 231,791,691,470 270,251,582,727 322,509,753,285 Pendapatan Pajak Daerah 28,434,798,831 29,069,102,310 49,086,466,601 60,707,167,213 96,623,790,936 Hasil Retribusi Daerah 13,600,889,981 21,188,867,774 20,481,250,138 18,871,801,489 38,657,736,647 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan 4,640,566,066 5,728,455,300 8,320,435,303 8,119,059,450 8,214,999,246 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 82,400,315,211 77,791,629,811 153,903,539,428 182,553,554,575 179,013,226,456 DANA PERIMBANGAN 853,435,775,057 938,844,273,033 1,012,160,578,239 1,105,250,447,896 1,383,615,805,500 Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak 64,234,783,057 56,976,579,033 43,097,774,239 32,960,277,896 43,932,231,816 Dana Alokasi Umum 712,740,462,000 814,380,324,000 887,768,694,000 935,771,120,000 1,000,373,359,000 Dana Alokasi Khusus 76,460,530,000 67,487,370,000 81,294,110,000 136,519,050,000 339,310,214,684 LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH 321,492,125,832 314,069,432,834 355,526,737,883 555,456,665,295 399,962,113,209 Pendapatan Hibah 47,168,818,092 1,152,739,687 686,753,738 10,195,474,303 11,665,457,212 Dana Bagi Hasil Pajak Dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya 68,146,052,740 74,397,705,757 96,212,953,000 125,999,519,590 125,758,517,997 Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus 116,288,445,000 150,452,500,500 172,937,410,000 313,166,391,000 165,584,788,000 Bantuan Keuangan Dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya 89,888,810,000 88,066,486,890 85,689,621,145 106,095,280,402 96,953,350,000

Realisasi Belanja Daerah Uraian 2012 2013 2014 2015 2016 BELANJA 1,297,076,712,359 1,351,530,902,258 1,504,467,714,336 1,856,335,588,279 2,157,976,237,985 BELANJA TIDAK LANGSUNG 728,186,943,673 798,334,700,159 844,264,261,553 1,067,918,654,106 1,209,343,128,239 Belanja Pegawai 609,315,726,345 710,553,045,718 745,966,674,964 852,271,129,190 875,829,834,075 Belanja Bunga - Belanja Subsidi 2,483,701,500 234,076,500 234,081,000 Belanja Hibah 57,879,453,462 32,436,280,400 40,862,220,000 21,020,250,000 59,372,500,000 Belanja Bantuan Sosial 18,411,600,434 5,601,357,676 7,561,890,000 6,804,970,500 9,682,227,100 Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa 2,988,454,131 3,014,598,165 3,986,379,197 5,939,737,416 6,840,193,454 Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi /Kabupaten /Kota dan Pemerintahan Desa 37,049,789,801 46,495,341,700 45,254,129,609 181,648,486,000 257,379,558,610 Belanja Tidak Terduga 58,218,000 632,967,783 4,734,000   BELANJA LANGSUNG 568,889,768,686 553,196,202,099 660,203,452,783 788,416,934,173 948,633,109,746 36,372,435,104 19,678,080,275 17,736,233,800 22,026,364,000 24,518,760,500 Belanja Barang dan Jasa 235,320,051,087 374,719,273,549 453,519,786,529 435,970,687,511 527,035,731,079 Belanja Modal 297,197,282,495 158,798,848,275 188,947,432,454 330,419,882,662 397,078,618,167 SURPLUS / DEFISIT 6,927,758,619 35,160,858,804 95,011,293,256 74,623,107,639 (51,888,565,991)

Realisasi Pembiayaan Daerah Uraian 2012 2013 2014 2015 2016 PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH 107.869.939.431 107.352.156.099 140.684.420.903 225.197.735.469 292.311.868.716 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya 106.657.091.831 106.141.966.599 140.113.014.903 225.038.237.959 292.240.640.853 Penerimaan Pinjaman Daerah - Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman   1.212.847.600 1.210.189.500 571.406.000 159.497.510 71.227.863 PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH Pembentukan Dana Cadangan 8.653.243.951 2.400.000.000 9.901.000.000 7.670.000.000 16.481.609.780 Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah Penyertaan Modal Badan usaha milik daerah (BUMD) 16.260.000.000 Penyertaan Modal Badan usaha milik swasta 221.609.780 PEMBIAYAAN NETTO SISA LEBIH/KURANG PEMBIAYAAN TAHUN BERKENAAN 99.216.695.480 104.952.156.099 130.783.420.903 217.527.735.469 275.830.258.936

Proyeksi Pendapatan Daerah Uraian 2017 2018 2019 2020 2021 2022 PENDAPATAN 2.114.586.014.000 2.299.313.883.504 2.499.176.975.432 2.724.330.484.880 2.973.960.281.845 3.251.017.582.482 PENDAPATAN ASLI DAERAH 276.034.167.000 300.204.726.426 322.220.314.892 350.169.637.065 380.906.613.291 414.749.114.204 Pendapatan Pajak Daerah 61.016.000.000 70.015.860.000 80.126.150.184 91.696.366.271 104.937.321.560 120.090.270.793 Hasil Retribusi Daerah 15.552.901.000 17.014.873.694 14.265.617.379 14.978.898.248 15.727.843.160 16.514.235.318 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan 9.924.400.000 10.420.620.000 10.941.651.000 11.488.733.550 12.063.170.228 12.666.328.739 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 189.540.866.000 202.753.372.732 216.886.896.330 232.005.638.997 248.178.278.343 265.478.279.354 DANA PERIMBANGAN 1.363.748.431.000 1.461.459.585.177 1.567.325.345.305 1.682.056.430.493 1.806.426.381.715 1.941.277.139.275 Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak 44.259.349.000 Dana Alokasi Umum 1.000.373.359.000 1.089.363.358.414 1.186.269.622.215 1.291.796.355.845 1.406.710.408.598 1.531.846.846.220 Dana Alokasi Khusus 319.115.723.000 327.836.877.763 336.796.374.090 346.000.725.648 355.456.624.117 365.170.944.055

Proyeksi Pendapatan Daerah (2) Uraian 2017 2018 2019 2020 2021 2022 LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH 474.803.416.000 537.649.571.900 609.631.315.235 692.104.417.323 786.627.286.839 894.991.329.003 Pendapatan Hibah 16.984.250.000 Dana Bagi Hasil Pajak Dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya 97.935.325.000 112.625.623.750 129.519.467.313 148.947.387.409 171.289.495.521 196.982.919.849 Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus 301.616.651.000 346.859.148.650 398.888.020.948 458.721.224.090 527.529.407.703 606.658.818.859 Bantuan Keuangan Dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya 58.267.190.000 61.180.549.500 64.239.576.975 67.451.555.824 70.824.133.615 74.365.340.296

Proyeksi Belanja Daerah No Uraian Proyeksi Pendapatan 2017 (APBD) 2018 2019 2020 2021 2022 5 BELANJA 2.378.236.014.000 2.290.190.406.260 2.493.518.098.677 2.718.858.293.622 2.968.603.596.252 3.245.778.801.079 5 . 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 1.303.647.774.000 1.361.533.343.308 1.402.373.232.034 1.484.073.609.205 1.599.285.424.809 1.667.532.604.695 5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 921.495.759.000 986.427.338.556 1.021.039.653.461 1.101.500.399.379 1.188.301.674.396 1.281.943.129.724 5 . 1 . 2 Belanja Bunga 5 . 1 . 3 Belanja Subsidi 3.484.085.000 234.085.000 5.226.127.500 5 . 1 . 4 Belanja Hibah 48.939.064.000 75.939.064.000 5 . 1 . 5 Belanja Bantuan Sosial 12.417.310.000 5 . 1 . 6 Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa 12.097.619.000 8.615.725.645 9.705.676.073 10.945.307.326 12.355.847.913 13.961.572.471 5 . 1 . 7 Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi /Kabupaten /Kota dan Pemerintahan Desa 302.045.401.000 5 . 1 . 8 Belanja Tidak Terduga 3.168.536.000 2.854.419.107 3.000.000.000   5 . 2 BELANJA LANGSUNG 1.073.453.840.000 928.657.062.952 1.091.144.866.642 1.234.784.684.417 1.369.318.171.444 1.578.246.196.384 5 . 2 . 1 40.899.169.000 44.290.432.350 53.726.834.850 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 586.888.508.000 627.328.059.075 702.786.777.320 651.854.127.480 725.305.989.672 840.223.756.546 5 . 2 . 3 Belanja Modal 445.666.163.000 549.722.620.213 607.345.952.382 529.203.722.087 590.285.346.922 684.295.604.989 SURPLUS / DEFISIT (263.650.000.000) 8.250.000.000 8.323.869.927

Proyeksi Pembiayaan Daerah No Uraian Proyeksi Pendapatan 2017 (APBD) 2018 2019 2020 2021 2022 6 . 1 PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH 281.400.000.000 6 . 1 . 1 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya - 6 . 1 . 4 Penerimaan Pinjaman Daerah   6.1.5 Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman 6 . 2 PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH 17.750.000.000 8.250.000.000 8.323.869.927 6 . 2 . 1 Pembentukan Dana Cadangan 6 . 2 . 2 Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah 6 . 2 . 3 Pembayaran Pokok Utang 73.869.927 6 . 2 . 4 Pemberian Pinjaman Daerah PEMBIAYAAN NETTO 263.650.000.000 (8.250.000.000) (8.323.869.927) SISA LEBIH/KURANG PEMBIAYAAN TAHUN BERKENAAN

Rencana Penggunaan Kapasitas Riil Uraian Proyeksi Pendapatan 2017 (APBD) 2018 2019 2020 2021 2022 Total Pendapatan dan Penerimaan Pembiayaan 2.395.986.014.000 2.299.313.883.504 2.499.176.975.432 2.724.330.484.880 2.973.960.281.845 3.251.017.582.482 Pendapatan 2.114.586.014.000 Penerimaan Pembiayaan 281.400.000.000   Prioritas I (Belanja dan Pengeluaran Pembiayaan yang Wajib dan Mengikat serta Prioritas Utama) 679.053.311.693 705.582.498.206 746.219.703.479 783.954.095.582 823.765.162.881 865.695.167.632 Belanja Tidak Langsung 667.730.233.926 693.693.114.792 733.659.058.500 770.837.095.907 809.983.258.025 851.211.722.867 Belanja Langsung 11.323.077.766 11.889.383.414 12.486.775.052 13.116.999.674 13.781.904.856 14.483.444.765 Pengeluaran Pembiayaan 73.869.927 Kapasitas riil kemampuan keuangan (A-B) 1.716.932.702.307 1.593.731.385.298 1.752.957.271.954 1.940.376.389.299 2.150.195.118.963 2.385.322.414.850

Rencana Penggunaan Kapasitas Riil (2) No Uraian 2017 2018 2019 2020 2021 2022 C Prioritas II (Belanja Langsung untuk Program Unggulan Kepala daerah dan Program Prioritas diluar Belanja Langsung Wajib dan Mengikat serta Prioritas Utama) 1.063.265.162.234 917.553.809.057 1.076.259.597.736 1.219.167.656.875 1.352.932.283.621 1.561.052.654.883   Belanja Langsung untuk Program Unggulan Kepala daerah dan Program Prioritas diluar Belanja Langsung Wajib dan Mengikat serta Prioritas Utama Your Date Here Your Footer Here

Rencana Penggunaan Kapasitas Riil (3) No Uraian 2017 2018 2019 2020 2021 2022 D Prioritas III 653.667.540.074 676.177.576.241 676.697.674.218 721.208.732.423 797.262.835.342 824.269.759.968 a Belanja Tidak Langsung 635.917.540.074 667.927.576.241 668.447.674.218 712.958.732.423 789.012.835.342 816.019.759.968   Belanja Pegawai diluar belanja gaji dan tunjangan 269.347.229.074 301.671.382.134 302.045.899.218 346.556.957.423 395.611.060.342 449.617.984.968 Belanja Hibah 48.939.064.000 75.939.064.000 Belanja Bantuan Sosial 12.417.310.000 Belanja Bantuan Keuangan Kepada Propinsi/ Kab/ Kota 302.045.401.000 Belanja Tidak Terduga 3.168.536.000 2.854.419.107 3.000.000.000 b Pengeluaran Pembiayaan 17.750.000.000 8.250.000.000 Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah Pemberian Pinjaman Daerah Surplus Anggaran Riil/Berimbang Your Date Here Your Footer Here

Permasalahan Utama yang Dihadapi oleh Kabupaten Jepara 04 Isu strategis Permasalahan Utama yang Dihadapi oleh Kabupaten Jepara © Copyright Showeet.com – Free PowerPoint Templates Your Date Here Your Footer Here

Isu Strategis Kesehatan Pertumbuhan Ekonomi Derajat kesehatan belum optimal, dilihat dari IR DBD tinggi, resiko penularan HIV/AIDs, ketersediaan tenaga kesehatan serta kualitas dan kuantitas fasilitas kesehatan tingkat pertama masih kurang Pertumbuhan Ekonomi Pertumbuhan ekonomi melambat, diikuti oleh angka inflasi yang cukup tinggi Ketimpangan Gender Masih terjadinya ketimpangan gender, meskipun IPG tinggi namun IDG rendah Kemiskinan Persentase penduduk miskin rendah namun jumlah (absolutnya) tinggi © Copyright Showeet.com – Free PowerPoint Templates 33

Isu Strategis Ketimpangan Pendapatan Infrastruktur Good Governance Ketimpangan pendapatan semakin naik meskipun dalam kategori “sedang” Infrastruktur Masih belum optimalnya kualitas infrastruktur di Kabupaten Jepara, ditandai oleh masih rendahnya rasio jalan dalam kondisi baik dan rendahnya jalan yang memilki sarana pelengkap Good Governance Masih belum optimalnya kualitas tata kelola pemerintahan, ditandai oleh rendahnya skor LKjIP; kapabilitas AKIP dan maturitas SPIP masih berada pada level rendah Lingkungan Masih belum optimalnya usaha pelestarian lingkungan © Copyright Showeet.com – Free PowerPoint Templates 34

VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN 05 VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN Visi, Misi, Tujuan, Sasaran m dan Pentahapan Pembangunan © Copyright Showeet.com – Free PowerPoint Templates

Terwujudnya JEPARA MADANI yang BERKARAKTER, MAJU dan BERDAYASAING Visi Misi Bupati dan Wakil Bupati Visi : Terwujudnya JEPARA MADANI yang BERKARAKTER, MAJU dan BERDAYASAING

Terwujudnya JEPARA MADANI yang BERKARAKTER, MAJU dan BERDAYASAING Memperkuat Potensi Sumber Daya Manusia yang Berkualitas, Religius dan Berbudaya. Pendayagunaan Sumberdaya Alam yang Seimbang untuk Kesejahteraan Masyarakat Mewujudkan Perekonomian Daerah yang Progresif dan Mandiri Mewujudkan Pemerataan Pembangunan yang Berkeadilan. Meningkatkan Tatakelola Pemerintahan yang baik (good governance) dan Pelayanan Publik yang Profesional.

Keterkaitan Visi dan Misi Berdasarkan Frase Visi No Frasa Visi Misi 1. Berkarakter Memperkuat Potensi Sumber Daya Manusia yang Berkualitas, Religius dan Berbudaya 2 Maju Pendayagunaan Sumberdaya Alam yang Seimbang untuk Kesejahteraan Masyarakat 3 Mewujudkan Perekonomian Daerah yang Progresif dan Mandiri Berdayasaing 4 Mewujudkan Pemerataan Pembangunan yang Berkeadilan. 5 Meningkatkan Tatakelola Pemerintahan yang baik (good governance) dan Pelayanan Publik yang Profesionalkatkan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Masyarakat yang Profesional

Visi : Terwujudnya JEPARA MADANI yang BERKARAKTER, MAJU dan BERDAYASAING No Misi Urusan Terkait 1. Memperkuat Potensi Sumber Daya Manusia yang Berkualitas, Religius dan Berbudaya Pendidikan Perpustakaan Kesehatan Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Pemuda dan Olahraga Kebudayaan 2. Pendayagunaan Sumberdaya Alam yang Seimbang untuk Kesejahteraan Masyarakat Perikanan Pertanian Pangan Lingkungan Hidup OPD pengampu urusan harus mendukung tercapainya visi dan misi Pasangan Bupati Wakil Bupati

Mewujudkan Perekonomian Daerah yang Progresif dan Mandiri Visi : Terwujudnya JEPARA MADANI yang BERKARAKTER, MAJU dan BERDAYASAING No Misi Urusan Terkait 3. Mewujudkan Perekonomian Daerah yang Progresif dan Mandiri Koperasi dan UMKM Penanaman Modal Pariwisata Perdagangan Perindustrian Tenaga Kerja Transmigrasi 4. Mewujudkan Pemerataan Pembangunan yang Ber-keadilan Perumahan dan Pemukiman Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Perhubungan Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak OPD pengampu urusan harus mendukung tercapainya visi dan misi Pasangan Bupati Wakil Bupati

Visi : Terwujudnya JEPARA MADANI yang BERKARAKTER, MAJU dan BERDAYASAING No Misi Urusan Terkait 5. Meningkatkan Tatakelola Pemerintahan yang baik (good governance) dan Pelayanan Publik yang Profesional Ketenteraman, Ketertiban Umum, Dan Pelindungan Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Komunikasi & Informatika Persandian Statistik Kearsipan Kepegawaian Fungsi Perencanaan Pembangunan Fungsi Pendidikan dan Pelatihan Fungsi Keuangan Fungsi Pengawasan Fungsi Setda Fungsi Setwan

Tujuan Dan Sasaran Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi dengan menjawab isu strategis daerah dan permasalahan pembangunan daerah. Syarat tujuan yang baik: Diturunkan secara lebih operasional dari masing-masing misi pembangunan daerah yang telah ditetapkan dengan memperhatikan visi Untuk mewujudkan suatu misi dapat dicapai melalui beberapa tujuan Disusun dengan memperhatikan isu-isu strategis daerah Disusun dengan bahasa yang jelas dan mudah dipahami

Tujuan Dan Sasaran Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan Syarat Sasaran yang Baik: Dirumuskan untuk mencapai atau menjelaskan tujuan Untuk mencapai satu tujuan dapat dicapai melalui beberapa sasaran Disusun dengan memperhatikan isu-isu strategis daerah Memenuhi kriteria SMART-C

Tujuan Sasaran TUJUAN SASARAN Misi 1: Memperkuat Potensi Sumber Daya Manusia yang Berkualitas, Religius dan Berbudaya 1.     Meningkatkan Kualitas Pelayanan Pendidikan dan Kesehatan yang menyeluruh kepada masyarakat   1.1 Meningkatnya aksesibilitas dan kualitas pendidikan bagi seluruh masyarakat, baik formal maupun non formal 1.2 Meningkatnya kualitas dan jangkauan pelayanan kesehatan 1.3 Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat 2.     Meningkatkan kualitas pembangunan gender 2.1 Meningkatnya kualitas hidup perempuan dan anak 3.     Meningkatkan integrasi nilai – nilai budaya dan karakter masyarakat 3.1 Meningkatnya upaya pelestarian cagar budaya dan kebudayaan asli Kabupaten Jepara 4.     Meningkatkan potensi dan kapasitas pemuda dalam menghadapi era persaingan global 4.1 Meningkatnya prestasi pemuda dan kapasitas organisasi pemuda dalam mewujudkan generasi yang berkualitas 4.2 Meningkatnya prestasi olah raga di tingkat regional dan nasional

TUJUAN SASARAN Misi 2: Pendayagunaan Sumberdaya Alam yang Seimbang untuk Kesejahteraan Masyarakat 5.     Meningkatkan kualitas pendayagunaan dan pengelolaan lingkungan, sumberdaya alam yang berkelanjutan dan ramah lingkungan   5.1 Meningkatnya sumberdaya keanekaragaman hayati 5.2 Terwujudnya kondisi lingkungan hidup yang lestari 5.3 Terwujudnya pengelolaan kebersihan dan persampahan secara terpadu yang mendorong partisipasi masyarakat Misi 3: Mewujudkan Perekonomian Daerah yang Progresif dan Mandiri 6.     Peningkatan pertumbuhan perekonomian masyarakat yang mantap dan berdaya saing 6.1 Meningkatnya kualitas, kuantitas dan daya saing koperasi serta UMKM 6.2 Meningkatnya kualitas SDM dan angkatan kerja yang kreatif, inovatif, dan berdaya saing 6.3 6.4 Meningkatnya kinerja perindustrian, perdagangan dan investasi daerah 6.5 Meningkatnya produksi perikanan, baik perikanan tangkap maupun budidaya 6.6 Meningkatnya popularitas Jepara sebagai daerah destinasi wisata bertaraf internasional kebanggaan Jawa Tengah

TUJUAN SASARAN Misi 4: Mewujudkan Pemerataan Pembangunan yang Berkeadilan 7.     Meningkatkan cakupan pemenuhan infrastruktur cipta karya dan infrastruktur bina marga   7.1 Meningkatnya ketersediaan rumah layak huni bagi masyarakat dan pengurangan kawasan kumuh 7.2 Meningkatnya kualitas kondisi sanitasi dan pemenuhan air minum layak bagi seluruh masyarakat 7.3 Meningkatnya kualitas dan kuantitas sarana prasarana perhubungan Misi 5: Meningkatkan Tatakelola Pemerintahan yang baik (good governance) dan Pelayanan Publik yang Profesional 8.     Meningkatkan kualitas aparatur pemerintah daerah dalam menyelenggaran pelayanan publik yang profesional serta peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan yang baik 8.1 Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi 8.2 Meningkatnya kualitas perencanaan, pengendalian dan evaluasi kinerja pembangunan 9.     Meningkatkan peran serta masyarakat dalam pembangunan dan mewujudkan keterbukaan informasi publik 9.1 Meningkatnya keberdayaan masyarakat dalam pembangunan 9.2 Meningkatkan peran serta masyarakat dalam pembangunan dan mewujudkan keterbukaan informasi publik

Pentahapan Pembangunan Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2017-2022

Tahun 2018 Pembangunan, peningkatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan dan kesehatan. Peningkatan ekonomi masyarakat dan daerah berbasis pada industri pertanian dan pariwisata. Pengembangan tata pemerintahan yang baik didukung dengan kompetensi dan profesionalitas aparatur dalam pelaksanaan pembangunan, pemerintahan dan pelayanan publik Peningkatan prasarana dan sarana yang menunjang pengembangan kawasan (wilayah) berbasis pada kemampuan dan potensial lokal. Pengembangan kehidupan sosial budaya dalam rangka mendukung terciptanya kondisi daerah yang tertib, aman, demokratis dan kondusif. Peningkatan kualitas lingkungan hidup didukung dengan pengelolaan tata ruang dan sumber daya alam secara berkesinambungan

Tahun 2019 Peningkatan kualitas sarana dan prasarana penunjang industri pariwisata, pembangunan akses jalan yang memadai serta penyiapan SDM kepariwisataan yang berkualitas. Penguatan potensi ekonomi kerakyatan berbasis komoditas lokal, industri kreatif dan sentra/klaster. Penguatan SDM pelaku usaha industri dan komoditas potensial di Kabupaten Jepara dalama pemanfaatan teknologi, baik dalam proses produksi maupun pemasaran. Penyediaan dan rehabilitasi sarana dan prasarana pendidikan, peningkatan kompentensi dan kualifikasi sumberdaya pendidik dan tenaga kependidikan. Meningkatkan aksesibilitas masyarakat terhadap pendidikan. Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan, peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap fasilitas layanan kesehatan tingkat pertama, Pengembangan tata pemerintahan yang baik didukung dengan kompetensi dan profesionalitas aparatur dalam pelaksanaan pembangunan, pemerintahan dan pelayanan publik

Tahun 2020 Penguatan kualitas dan kompetensi sumber daya manusia diberbagai bidang dan cakupan layanan sosial dasar; Penguatan daya saing ekonomi daerah yang berbasis pada potensi unggulan daerah dan berorientasi pada ekonomi kerakyatan. Pemantapan pembangunan infrastruktur dengan memperhatikan keberlanjutan sumberdaya alam dan lingkungan serta pengurangan resiko bencana. Pemantapan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang bersih dan baik. Pengembangan tata pemerintahan yang baik didukung dengan kompetensi dan profesionalitas aparatur dalam pelaksanaan pembangunan, pemerintahan dan pelayanan publik

Tahun 2021 Peningkatan kualitas dan kompetensi sumber daya manusia diberbagai bidang dan layanan sosial dasar masyarakat secara berkelanjutan; Penguatan ketahanan pangan dan pertanian yang didukung oleh peningkatan kapasitas pelaku usaha pertanian, distribusi sarpras pertanian, pengembangan usaha pertanian serta pemanfaatan teknologi tepat guna. Peningkatan kapasitas, keterampilan teknis pelaku perikanan, fasilitasi akses permodalan, penyediaan sarpras penunjang serta pemanfaatan teknologi perikanan budidaya dan tangkap tepat guna Pembanguan sarana dan prasarana penunjang pengelolaan persampahan, peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah dan peningkatan cakupan pengangkutan sampah perkotaan. Pengembangan tata pemerintahan yang baik didukung dengan kompetensi dan profesionalitas aparatur dalam pelaksanaan pembangunan, pemerintahan dan pelayanan publik

Tahun 2022 Peningkatan kualitas dan kompetensi sumber daya manusia diberbagai bidang dan layanan sosial dasar masyarakat secara berkelanjutan; Penguatan ketahanan pangan dan pertanian yang didukung oleh peningkatan kapasitas pelaku usaha pertanian, distribusi sarpras pertanian, pengembangan usaha pertanian serta pemanfaatan teknologi tepat guna. Peningkatan kapasitas, keterampilan teknis pelaku perikanan, fasilitasi akses permodalan, penyediaan sarpras penunjang serta pemanfaatan teknologi perikanan budidaya dan tangkap tepat guna Pembanguan sarana dan prasarana penunjang pengelolaan persampahan, peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah dan peningkatan cakupan pengangkutan sampah perkotaan. Percepatan penanggulangan kemiskinan secara terpadu melalui upaya pengurangan beban pengeluaran masyarakat miskin, peningkatan pendapatan masyarakat miskin, dan pemberdayaan ekonomi mikro dan kecil untuk masyarakat miskin. Pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati secara demokratis yang dilaksanakan serentak

Arah kebijakan dan PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN 06 Arah kebijakan dan PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN Program Prioritas yang Menjadi Janji Politik Kepala Daerah © Copyright Showeet.com – Free PowerPoint Templates Your Date Here Your Footer Here

Daftar Program Unggulan Bupati dan Wakil Bupati No Program Unggulan Urusan Terkait Program Prioritas Kegiatan Prioritas 1. Peningkatan akses, kualitas, relevansi dan tata kelola pendidikan Pendidikan Program Pendidikan, PAUD dan Non Formal Program Pembinaan Pendidik Dan Tenaga Kependidikan Program Pengendalian Penyelenggaraan Pendidikan Dasar Antara lain: peningkatan kesejahteraan guru GTT/PTT dan guru madin Terselenggaranya Pembinaan pelaksanaan SNP dan pendidikan budi pekerti (pendidikan budi pekerti dimasukkan dalam kurikulum muatan lokal sekolah di Kab Jepara) Beasiswa siswa kelas ukir 2. Peningkatan derajat kesehatan dan gizi masyarakat Kesehatan Program Pelayanan Kesehatan Pelayanan Gratis Kelas III di Puskesmas dan Jaringannya serta RS untuk Penduduk Jepara yang Belum Mempunyai Jaminan Kesehatan

Daftar Program Unggulan Bupati dan Wakil Bupati No Program Unggulan Urusan Terkait Program Prioritas Kegiatan Prioritas 3. Pemantapan budaya dan karakter masyarakat Jepara Kebudayaan Program Pengembangan Nilai Budaya Program Pengelolaan Keragaman Budaya Program Pengembangan Kerjasama Pengelolaan Kekayaan Budaya Antara lain; Fasilitasi dan Apresiasi Komunitas Seni Budaya Festival dan Event Budaya

Daftar Program Unggulan Bupati dan Wakil Bupati No Program Unggulan Urusan Terkait Program Prioritas Kegiatan Prioritas 4. Peningkatan jaringan infrastruktur transportasi hingga ke pelosok pedesaan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Program Infrastruktur Pedesaan Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh Program Sumberdaya Air Program Penataan Ruang Daerah Program Pembangunan Jalan Program Pengendalian Banjir Antara lain: Pembangunan Coastal Road Peningkatan dan Penataan Jalan Kartini (city walk) Peningkatan dan Penataan Jalan Pemuda (city walk) Revitalisasi Kali Wiso Penanganan Abrasi Pantai Semat-Kedung Malang Perhubungan Program Pembangunan Sarana Dan Prasarana Perhubungan Program Pembangunan Fasilitas Perhubungan Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan Pengadaan Fasilitas perlengkapan Jalan Optimalisasi Lampu PJU

Daftar Program Unggulan Bupati dan Wakil Bupati No Program Unggulan Urusan Terkait Program Prioritas Kegiatan Prioritas 5. Peningkatan pemenuhan kebutuhan hunian masyarakat termasuk peningkatan kualitas RTLH Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Program Perumahan dan Kawasan Kumuh Program Pengembangan Sarana dan Prasarana Umum Permukiman Antara lain: RTLH Program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (PAMSIMAS) Pembangunan Sanitasi Berbasis Masyarakat Peningkatan PSU untuk perumahan / permukiman 6. Peningkatan pengelolaan dan pendayagunaan sumber daya alam Pertanian Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Program Peningkatan SDM Pertanian Program Peningkatan Produksi Pertanian, Peternakan dan Perkebunan Perintisan Desa Mandiri Pangan Perikanan Program Pengembangan Perikanan Tangkap Program Pengembangan Budidaya Perikanan Peningkatan Sarana dan Prasarana Kawasan Budidaya Diversifikasi Alat Tangkap Ikan ramah lingkungan

No Program Unggulan Urusan Terkait Program Prioritas Kegiatan Prioritas 7. Peningkatan kualitas konservasi sumberdaya alam dan lingkungan Lingkungan Hidup Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan Program Perlindungan Dan Konservasi Sumber Daya Alam Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau Antara lain: Pemeliharaan Taman Kota, Kanstin, Sarana/Prasarana Taman Pengelolaan TPA Sampah, Instalasi Pengolah Lumpur Tinja (IPLT) dan Pengolah Sampah Organik 8. Peningaktan pertumbuhan perekonomian masyarakat yang mantap Koperasi dan UMKM Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah Program Peningkatan Kualitas SDM Koperasi Program Peningkatan Kualitas Dan Produktifitas Tenaga Kerja Program Peningkatan Sarana Perdagangan Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata Program Pengembangan Destinasi Pariwisata Program Pengembangan Kemitraan Pariwisata Pembinaan dan pemberdayaan UMKM melalui peningkatan ketrampilan usaha Pembangunan dan pemeliharaan pasar Penunjang Pelaksana Event Pariwisata Penataan dan Pengembangan Kawasan Daya Tarik Wisata (DTW) Kabupaten Penanaman Modal Pariwisata Perdagangan Tanaga Kerja

Daftar Program Unggulan Bupati dan Wakil Bupati No Program Unggulan Urusan Terkait Program Prioritas Kegiatan Prioritas 9. Peningkatan keterpaduan industri manufaktur pertanian dan kelautan secara berkelanjutan. Perindustrian Program Pengembangan Industri Kecil Dan Menengah Bimbingan teknis peningkatan mutu dan diversifikasi produk kerajinan dan konveksi di Kab. Jepara 10. Peningkatan kualitas aparatur pemerintah daerah untuk pelayanan masyarakat Penunjang Kepegawaian Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur Antara lain: kegiatan peningkatan kapasitas kualifikasi teknis PNS dalam jabatan fungsional tertentu (beasiswa dokter spesialis) Penunjang Pengawasan 11. Peningkatan peran serta masyarakat dalam mewujudkan keterbukaan informasi publik serta pelaksanaan pembangunan pada umumnya Komunikasi dan Informatika Program Pengembangan Komunikasi, Informasi Dan Media Massa Pertunjukan Media Tradisional Pelayanan Informasi

Indikasi pendanaan dan program prioritas 07 Indikasi pendanaan dan program prioritas Indikasi pendanaan dan program seluruh urusan © Copyright Showeet.com – Free PowerPoint Templates

Proyeksi Pagu Anggaran Program Prioritas URUSAN PENDIDIKAN Program Pendidikan, PAUD dan Non Formal 97,253,166,000 Program Pembinaan Pendidik Dan Tenaga Kependidikan 89,932,909,000 Program Pengendalian Penyelenggaraan Pendidikan Dasar 155,897,170,000 URUSAN KESEHATAN - Program Pelayanan Kesehatan 114,911,824,000 URUSAN PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG Program Infrastruktur Pedesaan 30,800,000,000 Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh 200,000,000,000 Program Sumberdaya Air 71,000,000,000 Program Penataan Ruang Daerah 16,400,000,000 Program Pembangunan Jalan 866,286,000,000 Program Pengendalian Banjir 28,000,000,000

Proyeksi Pagu Anggaran Program Prioritas URUSAN KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH - Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah 4,725,120,000 Program Peningkatan Kualitas SDM Koperasi 1,660,000,000 URUSAN TENAGA KERJA Program Peningkatan Kualitas Dan Produktifitas Tenaga Kerja 19,984,799,000 URUSAN PANGAN Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan 16,000,000,000 Program Peningkatan SDM Pertanian 5,741,000,000 URUSAN PERTANIAN Program Peningkatan Produksi Pertanian, Peternakan dan Perkebunan 35,268,700,000

Proyeksi Pagu Anggaran Program Prioritas URUSAN PERTANIAN - Program Peningkatan Produksi Pertanian, Peternakan dan Perkebunan 35,268,700,000 URUSAN LINGKUNGAN HIDUP Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan 97,561,320,000 Program Perlindungan Dan Konservasi Sumber Daya Alam 7,786,350,000 Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau 20,310,000,000 URUSAN PERHUBUNGAN Program Pembangunan Sarana Dan Prasarana Perhubungan 17,400,000,000 Program Pembangunan Fasilitas Perhubungan 161,150,000,000 Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan 16,020,000,000 URUSAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA Program Pengembangan Komunikasi, Informasi Dan Media Massa 23,956,386,000

Proyeksi Pagu Anggaran Program Prioritas URUSAN KELAUTAN DAN PERIKANAN - Program Pengembangan Perikanan Tangkap 27,559,106,000 Program Pengembangan Budidaya Perikanan 50,845,280,000 URUSAN PARIWISATA Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata 40,230,410,000 Program Pengembangan Destinasi Pariwisata 158,466,930,000 Program Pengembangan Kemitraan Pariwisata 4,895,050,000 URUSAN KEBUDAYAAN Program Pengembangan Nilai Budaya 3,545,000,000 Program Pengelolaan Keragaman Budaya 15,445,000,000 Program Pengembangan Kerjasama Pengelolaan Kekayaan Budaya 8,371,250,000 URUSAN PERDAGANGAN Program Peningkatan Sarana Perdagangan 390,923,222,784 URUSAN PERINDUSTRIAN Program Pengembangan Industri Kecil Dan Menengah 9,346,400,000 FUNGSI PENUNJANG KEPEGAWAIAN Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur 19,520,000,000

Program Per Urusan Wajib Urusan Pendidikan Urusan Kesehatan Program Pendidikan, PAUD dan Non Formal Program Pembinaan Pendidik Dan Tenaga Kependidikan Program Pengendalian Penyelenggaraan Pendidikan Dasar Program Pembinaan Bahasa Dan Sastra Program Pelayanan Kesehatan Program Sumber Daya Manusia Kesehatan Program Kefarmasian dan Alkes Program Kesehatan Masyarakat Program Pengadaan dan Perbaikan Sarana Prasarana Kesehatan

Program Per Urusan Urusan PU dan PR Urusan Perumahan dan Permukiman Urusan PU dan PR Program Perumahan dan Kawasan Kumuh Program Pengembangan Sarana dan Prasarana Umum Permukiman Program Penyediaan dan pengolahan air baku Program pengembangan kinerja pengelolaan air minum dan air limbah Program pengendalian Banjir Program pengelolaan areal pemakaman Program Sumberdaya Air Program Air Minum Program Persampahan Program Drainase Program Penataan Ruang Daerah Program Pembangunan Jalan

Program Per Urusan Urusan Trantibumlinmas Urusan Perumahan dan Permukiman Program Pemeliharaan Ketertiban dan Pencegahan Tindak Kriminal Program Pendidikan Politik Program Pemberdayaan Masyarakat untuk Menjaga Ketertiban dan Keamanan Program Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam Program Penanganan Darurat Bencana dan Logistik Program Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan lingkungan Program Pengembangan Wawasan kebangsaan Program Pemberdayaan Sosial Program Rehabilitasi Sosial Program Penanganan Korban Perdagangan Orang Program Penanganan Fakir Miskin Program Penanganan Bencana Program Kepahlawanan, Keperintisan, Kesetiakawanan, dan Restorasi Sosial

Program Per Urusan Urusan PP dan PA Urusan Tenaga Kerja Program peningkatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak Program peningkatan peran serta dan kesetaraan gender dalam pembangunan Program fasilitasi peningkatan kapasitas dan jaringan kelembagaan pemberdayaan perempuan dan anak dalam upaya penanganan korban kekerasan dan perlindungan anak Program Pelatihan Kerja Program Pelayanan Penempatan Kerja Program Pelayanan Hubungan Industrial

Program Per Urusan Urusan Lingkungan Hidup Urusan Pangan Program Perencanaan Dan Pengendalian Tata Lingkungan Program Kajian Lingkungan Hidup Strategis Program Pengendalian Pencemaran & Kerusakan Lingkungan Program Pengelolaan Limbah B3 Program Pengendalian Kerusakan Lingkungan Program Peningkatan Kapasitas Program Penghargaan Lingkungan Hidup Program Penyelesaian Pengaduan Masyarakat Program Penegakan Hukum Lingkungan Hidup Program Pengelolaan Sampah Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau Program Pengembangan Ketersediaan dan Penanganan Rawan Pangan Program Sistem Distribusi dan Mendukung Stabilitas Harga Pangan Program Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan

Program Per Urusan Urusan Permasdes Urusan Admindukcapil Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaaan Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam membangun Desa Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa Program Penataan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Program Per Urusan Urusan Perhubungan Urusan Pengendalian Penduduk Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan Program Peningkatan Pelayanan Angkutan Program Peningkatan Kelaikan Pengoperasian Kendaraan Bermotor Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas Program Pengendalian Kuantitas Penduduk Program Keluarga Berencana Program Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga

Program Per Urusan Urusan Koperasi dan UMKM Urusan Komunikasi dan Informatika Program Perizinan dan Kelembagaan Program Pengawasan dan Pemeriksaan Program Pemberdayaan Koperasi Program Pemberdayaan UMKM Program Pemberdayaan Usaha Mikro Program pengembangan komunikasi, Informasi Dan Media Massa Program Kerjasama Informasi dengan Media Massa Program Fasilitasi Peningkatan SDM Bidang Komunikasi dan Informasi Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi Publik

Program Per Urusan Urusan Pemuda dan Olahraga Urusan Penanaman Modal Program Pemberdayaan Dan Pengembangan Pemuda Progam Pengembangan Olahraga Progam Pengembangan Keparmukaan Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal Program Kerjasama Penanaman Modal Program Promosi Penanaman Modal Program Pelayanan Penanaman Modal Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal Program Data dan SIM Penanaman Modal

Program Per Urusan Urusan Persandian Urusan Statistik Program Persandian Untuk Pengamanan Informasi Program Pengembangan Data/Informasi Statistik Sektoral Urusan Kebudayaan Urusan Perpustakaan Program pengembangan Nilai Budaya Program Pengelolaan Keragaman Budaya Program Pengembangan Kerjasama Pengelolaan Kekayaan Budaya Program Pengembangan Perpustakaan Program Pelestarian dan Pengembangan Koleksi

Program Per Urusan Urusan Kearsipan Program Pengelolaan Arsip dan Simpul Jaringan Dalam SIKN Melalui JIKN Program Perlindungan dan Penyelamatan Arsip Program Penerbitan Izin Penggunaan Arsip

Program Per Urusan Pilihan Urusan Pariwisata Urusan Pertanian Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata Program pengembangan Destinasi Pariwisata Program Pengembangan Kemitraan Pariwisata Program Peningkatan Produksi Pertanian, Peternakan dan Perkebunan Program Peningkatan Prasarana Pertanian Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian, Perkebunan Lapangan Urusan Kelautan dan Perikanan Program Pengembangan Perikanan Tangkap Program Pengembangan Budidaya Perikanan

Program Per Urusan Urusan Perindustrian Urusan Perdagangan Program Peningkatan Perencanan Pembangunan Prindutrian Program Fasiilitasi Pengembangan Industri Kecil Menengah Program Pengembangan dan pembinaan IKM Program Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan Program Pengembangan Sarana- Prasarana Distribusi Perdagangan Program Stabilisasi harga Program peningkatan Kerjasama Perdagangan Internasional Program Standardisasi dan Perlindungan Konsumen Program Standarisasi Alat Ukur Urusan Transmigrasi Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi

Program Per Urusan Penunjang Fungsi Penelitian dan Pengembangan Fungsi Perencanaan Program Pengembangan Pengkajian dan Penelitian Program Perencanaan Pembangunan Daerah Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumberdaya Alam Fungsi Kepegawaian Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur Program Pengembangan Managemen Kepegawaian Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH Fungsi Keuangan Program peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah

Program Per Urusan Penunjang Fungsi Sekretariat Daerah Program peningkatan koordinasi dan penunjang kegiatan di bidang tata pemerintahan Program Peningkatan Koordinasi Dan Penunjang Kegiatan Dibidang Hukum Program Penataan Kelembagaan Desa, Peningkatan Koordinasi Dan Penunjang Kegiatan Dibidang Pemerintahan Desa Program penataan kelembagaan Program peningkatan kualitas pelayanan publik Program peningkatan akuntabilitas kinerja aparatur Daerah Program Peningkatan Koordinasi dan Penunjang Kegiatan Dibidang Pembangunan Daerah Program pelayanan Administrasi Perkantoran Program Peningkatan Koordinasi dan Penunjang Kegiatan di Bidang Perekonomian Daerah Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Program Peningkatan Koordinasi dan Pembinaan di Bidang BUMD dan Perbankan Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Program Peningkatan Koordinasi dan Pembinaan di Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup Program Managemen Pendidikan Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olah Raga Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan Program Peningkatan Kehidupan Sosial Keagamaan Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur

Program Per Urusan Penunjang Fungsi Pengawasan Fungsi Sekretariat Dewan Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan Program Penataan dan Penyempurnaan Sistem dan Prosedur Pengawasan Program Peningkatan Kapasitas DPRD Program Penataan Produk Perundang-Undangan

Penetapan indikator kinerja daerah 08 Penetapan indikator kinerja daerah Indikator Kinerja Daerah © Copyright Showeet.com – Free PowerPoint Templates Your Date Here Your Footer Here

INDIKATOR KINERJA DAERAH Satuan Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD 2016 Target Capaian Setiap Tahun Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD 2017 2018 2019 2020 2021 2022 Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi Indikator Makro   Pertumbuhan Ekonomi Persen 5,02 5,10 5,17 5,25 5,33 5,41 5,49 Laju Inflasi 3,45 5,61 5,40 5,35 5,30 5,20 Indeks Gini Nilai 0,32 0,31 0,30 Tingkat Pengangguran Terbuka Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Indeks 70,25 70,71 71,17 71,63 72,09 72,56 73,03 Indeks Pembanunan Gender (IPG) 91,29 91,64 91,99 92,33 92,69 93,04 93,39 PDRB per kapita Ribu Rupiah 20.184,77 (Proyeksi 2016) 21.953 23.876 25.968 28.242 30.716 33.407

INDIKATOR KINERJA DAERAH Satuan Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD 2016 Target Capaian Setiap Tahun Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD 2017 2018 2019 2020 2021 2022 Aspek Pelayanan Umum   Pendidikan Angka harapan lama sekolah Tahun 7,32 7,33 7,35 7,37 7.40 7,43 7,48 Angka rata-rata lama sekolah 12,18 12,20 12,22 12,24 12,26 12,28 12,3 Kesehatan Angka Harapan Hidup 75,67 75,68 75,69 75,7 75,71 75,72 75,73 Angka Kematian Ibu Per 100.000 KH 14 20 19 18 17 16 Angka kematian Bayi Per 1.000 KH 5,46 5,4 5,35 5,3 5,25 5,2 5,15 Persentase Balita Gizi buruk Persen 0,011 0,01 0,008 0,006 0,004 0,002 Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Persentase Jaringan irigasi dalam kondisi baik 7 8,0 9 10 11 12 13 Persentase jalan kabupaten kondisi baik 42,11 47,81 53,51 59,21 64,41 70,61 76,31 Perumahan dan Permukiman Cakupan ketersediaan rumah layak huni 77,42 77,82 78,22 78,62 79,02 79,42 79,82 Proporsi rumah tangga dengan akses berkelanjutan terhadap air minum layak 90,64 90,7 90.70 100

INDIKATOR KINERJA DAERAH Satuan Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD 2016 Target Capaian Setiap Tahun Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD 2017 2018 2019 2020 2021 2022 Persentase kawasan pemukiman kumuh Persen 0,024 0,02 0,01 Akses sanitasi layak bagi masyarakat 77,43 80 85 100 Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat Cakupan penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah 28,3 29,3 31 32,3 33 34,3 Urusan sosial Penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial 72,62 76,45 80,25 84,06 87,87 91,67 95,48 Urusan tenaga kerja Tingkat partisipasi angkatan kerja Angka 68,13 68,5 68,6 68,7 68,8 68,9 69 Persentase Penempatan Tenaga Kerja Tingkat pengangguran terbuka 3,12 3,1 3,05 3 Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Hasil Evaluasi Kabupaten Layak Anak (KLA) untuk Kabupaten Jepara Nilai - 600 750 801 Rasio Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak Rasio 0,06 0,09 0,08 0,07

INDIKATOR KINERJA DAERAH Satuan Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD 2016 Target Capaian Setiap Tahun Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD 2017 2018 2019 2020 2021 2022 Urusan Pangan Ketersediaan energi per kapita K.Kal/kg 2.050 2.015 2.020 2.025 2.030 2.035 2.040 2040 Urusan Lingkungan Hidup Persentase penanganan sampah Persen 9,24 10,13 13,17 15,62 18,18 20,82 23,86 Luas RTHK Publik 7,34 7,35 7,36 7,37 7,38 7,39 Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Persentase Cakupan penduduk ber KTP per satuan penduduk 90,02 91,37 92,28 93,19 94,12 95,06 96 Urusan Pemberdayaan Masyarakat Desa Persentase Lembaga Keuangan Mikro (LKM) aktif tad 25 30 35 Persentase jumlah Swadaya Masyarakat terhadap total Program pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan 3,45 4,67 5,84 6,66 6,89 7,02 7,45

INDIKATOR KINERJA DAERAH Satuan Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD 2016 Target Capaian Setiap Tahun Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD 2017 2018 2019 2020 2021 2022 Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana TFR (Total Fertility Rate) Nilai 2,36 2,35 2,34 2,33 2,32 2,31 2,3 Urusan Perhubungan Persentase sarana dan prasarana perhubungan dalam kondisi baik; Persen 100 Urusan Komunikasi dan Informatika Persentase informasi pembangunan daerah yang terinformasikan kepada masyarakat Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Persentase usaha mikro menjadi usaha kecil 0,7 0,9 1,04 1,4 1,42 Urusan Pemuda dan Olahraga Jumlah prestasi olahraga di tingkat provinsi dan nasional Prestasi 13  15 17 19 20 Urusan Penanaman Modal Nilai Realisasi Investasi (PMDN) Rupiah (juta) 108.000. 110.000. 112.000. 115.000 116.000 120.000 Nilai Realisasi Investasi (PMA) Dollar (juta) 60 63 65 67 70 72

INDIKATOR KINERJA DAERAH Satuan Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD 2016 Target Capaian Setiap Tahun Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD 2017 2018 2019 2020 2021 2022 Urusan Kebudayaan Persentase Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan Persen 39 44 50 56 61 67 Urusan Kearsipan Persentase perangkat daerah yang telah menerapkan manajemen arsip secara lebih efektif (e-arsip) 17 11 12 13 14 16 Urusan Kelautan dan Perikanan Jumlah Produksi Perikanan Tangkap Ton 10.534,90 9.371,27 9.675,83 9.990,30 10.314,98 10.650,22 10.996,35 Produksi perikanan budidaya 28.748 23.736 24.985 26.234 27.545 28.992 30.348 Urusan Pariwisata Kunjungan wisata (Wisman) Orang 21.228 25.000 29.000 33.000 37.000 41.000 45.000 Kunjungan wisata (Wisnus) 1.733.267 1.800.000 1.900.000 2.000.000 2.100.000 2.200.000 2.300.000 Jumlah obyek wisata unggulan Unit 4 Urusan Pertanian Produksi pertanian tanaman pangan utama 635.263 517.820 531.542 544.830 558.451 572.411 586.722

INDIKATOR KINERJA DAERAH Satuan Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD 2016 Target Capaian Setiap Tahun Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD 2017 2018 2019 2020 2021 2022 Urusan Perdagangan Kontribusi sektor Perdagangan terhadap PDRB Persen 17,86 (2015) 18 18,5 19 19,5 20 20,5 Urusan Perindustrian Kontribusi Perindustrian terhadap Total PDRB 33,47 (2015) 33,5 34 34,5 35 35,5 36 Fungsi Penunjang Perencanaan Pembangunan dan Litbang Persentase Kesesuaian Dokumen Perencanaan dengan Dokumen Penganggaran 55 60 65 70 75 Fungsi Penunjang Keuangan Opini BPK terhtadap LapKeu Daerah Opini WTP Fungsi Penunjang Seketariat Daerah Nilai LPPD Nilai sangat memuaskan Nilai LKjIP CC B BB Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kabupaten Jepara 75,27 75,4 75,6 75,7 75,8 75,9 76

INDIKATOR KINERJA DAERAH Satuan Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD 2016 Target Capaian Setiap Tahun Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD 2017 2018 2019 2020 2021 2022 Fungsi Penunjang Pengawasan Tingkat Maturiti SPIP Level 2 3 4