Dr. Anton A Lailossa Bappeda Provinsi Maluku KEBUTUHAN PENERAPAN SPF MELALUI RENCANA PENGEMBANGAN SWS DI PROVINSI MALUKU Dr. Anton A Lailossa Bappeda Provinsi Maluku

PERANAN SPF DALAM STRATEGI PENCAPAIAN PEMBANGUNAN DAERAH DAN NASIONAL

Indikator-indikator utama kinerja pembangunan daerah: Beberapa Indikator Utama Pembangunan Kemiskinan dan pengangguran (Daya Beli dan Kesempatan Kerja) Human Development Index (IPM) (Daya Beli, Pendidikan, Kesehatan) Millenium Development Goals (Daya Beli, Pendidikan, Kesempatan, Gender, Lingkungan Hidup, Informasi, Kelembagaan)

A STRATEGY FOR POVERTY REDUCTION General framework for action in three equally important areas: Promotting opportunity. Kaum miskin secara konsisten menekankan pentingnya memperoleh kesempatan secara material seperti pekerjaan, kredit, jalan, listrik, pasar untuk memasarkan produk mereka, sekolah, air, sanitasi, dan jasa kesehatan yang merupakan penyokong kesehatan dan ketrampilan yang diperlukan untuk bekerja Facilitating empowernment. Menjadikan kelembagaan negara lebih accountable dan responsif terhadap kaum miskin, memperkuat partisipasi kaum miskin dalam proses politik dan pengambilan keputusan serta menyingkirkan berbagai hambatan sosial seperti masalah gender, etnis, ras, dan status sosial. Enhancing security. Mengurangi kerentanan kaum miskin terhadap sakit oleh penyakit, goncangan ekonomi, perubahan kebijakan yang tiba-tiba, bencana alam, dan kekerasan dengan jalan membantu mereka melawan kondisi buruk tersebut. Sumber: Attacking Poverty, World Development Report, 2001

Social Protection Floor Social Safety Net Perbedaan antara SPF dan Sosial Safety Net Dalam Strategi Pengentasan Kemiskinan Social Protection Floor Social Safety Net Promoting Opportunity Facilitating Empowernment Enhancing Security Enhancing Security Basic Need Approach Basic Need Approach

Spf relevan dengan peningkatan arah pencapaian ipm dan MDGs Human Development Index Social Protection Floor Millenium Development Goals

PERMASALAHAN DI PROVINSI MALUKU

PROVINSI MALUKU MERUPAKAN PROVINSI KEPULAUAN

Tingkat Pertumbuhan Per Tahun (%) Jumlah dan Tingkat Pertumbuhan Penduduk di Provinsi Maluku, Tahun 1961-2010 Tahun Total Tingkat Pertumbuhan Per Tahun (%) 1961 551.018 - 1971 613.388 1,1 1980 897.951 3,9 1990 1.157.878 2,6 2000 1.166. 300 0,1 2010 1.533.506 2,8

TINGKAT KEMISKINAN

Pengeluaran per kapita per Bulan (Rp) Pengeluaran Per Kapita Per Bulan (Rp) di Provinsi Maluku, Tahun 2005-2010 Tahun Pengeluaran per kapita per Bulan (Rp) Kenaikan Nominal Setahun (%) 2005 192.074 11,88 2006 252.455 31,44 2007 268.896 6,51 2008 363.735 51,55 2009 453.722 24,74 2010 535.605 15,29

Perkembangan Angka Kematian Bayi dan Angka Harapan Hidup di Provinsi Maluku, Tahun 2005 dan 2010 Indikator Derajat Kesehatan 2005 2010 L P L+P Angka Kematian Bayi 42,8 32,4 37,7 34,1 25,3 29,8 Angka Harapan Hidup 65,8 69,7 67,7 67,8 71,8 69,8

Persentase Kelahiran Yang Ditolong Oleh Tenaga Kesehatan Provinsi Maluku, 1996-2010

Angka Melek Huruf Menurut Jenis Kelamin di Provinsi Maluku, Tahun 2006 - 2010 2007 2008 2009 2010 Laki-laki 97,41 97,94 98,45 98,51 98,34 Perempuan 96,39 96,37 96,65 97,07 97,25 Total 96,89 97,16 97,55 97,87 97,79

Rata-rata Lama Sekolah Menurut Jenis Kelamin di Provinsi Maluku, Tahun 2005-2010 2006 2007 2008 2009 2010 Laki-laki 8,6 8,7 8,9 8,8 9,2 Perempuan 8,1 8,2 8,3 Total 8,4 8,5 9,0

APM SD DAN SMP

Penduduk Usia 7-12 yang Tidak Sekolah Lagi Menurut Berbagai Alasan di Provinsi Maluku, 2010

Penduduk Usia 13-15 yang Tidak Sekolah Lagi Menurut Berbagai Alasan di Provinsi Maluku, 2010

Penduduk Usia 15 Tahun Ke atas Yang Bekerja dan Persentase Pengangguran Menurut Wilayah dan Jenis Kelamin di Provinsi Maluku, 2008-2010 Tahun Daerah Jenis Kelamin Total Kota Desa Lk Pr 2008 - Angkatan Kerja 155.428 403.811 355.709 203.530 559.239 - Bekerja 129.442 370.113 324.955 174.600 499.555 - Pengangguran (%) 16,72 8,34 8,65 14,21 10,67 2009 161.501 434.529 363.727 232.303 596.030 135.674 397.341 332.386 200.629 533.015 15,99 8,56 8,62 13,63 10,57 2010 200.588 450.751 386.994 264.345 651.339 171.546 414.884 361.051 225.379 586.430 14,48 7,96 6,70 14,74 9,97

Persentase Rumah Tangga Menurut Sanitasi Dasar di Provinsi Maluku, 1996-2010

Kondisi Kesehatan Legal Coverege: 100% Effective coverege: 100% (Jamkesmas + Jamkesda) Adequacy of service available: masih harus membayar jika berobat, biaya penyakit tertentu tidak ditangggung, angka kematian bayi masih tinggi, jarak ke puskesmas masih jauh (provinsi kepulauan) Level and quality of service available: ratio dokter penduduk rendah, ratio kelahiran yang ditolong tenaga medis rendah Main program: Improve service quality especially for paramedic, information and acces

Kondisi Pendidikan Cash transfer for families with children: Legal Coverege: 100% Effective coverege: 100 % (BOS dan BOSDA) Adequacy of service available: garis kemiskinan telah memperhitungkan akses terhadap pendidikan serta akses terhadap beberapa faktor kunci yang lain. Main program: meningkatkan bantuan pendidikan yang juga meliputi biaya akses ke sarana pendidikan yang telah disediakan

Working Age Cash transfer for working age population: Legal Coverege: 100% Effective coverege: Tingkat upah minimum regionalnya hanya baru diterapkan pada sektor formal. Adequacy of service available: tingkat upah minimum telah memperhitungkan biaya hidup Program: peningkatan cakupan asuransi yang meliputi sektor informal baik di perkotaan maupun perdesaan

Elderly Cash transfer for elderly: Legal Coverege: baru mencakup formal dan Effective coverege: para pekerja formal Adequacy of service available: nilai taspen telah cukup Program: Peningkatan cakupan asuransi untuk penduduk usia lanjut yang belum tercakup oleh asuransi

KONDISI PEREKONOMIAN Contoh Pemberdayaan Untuk Program KUR: Legal Coverege: 100% Effective coverege: Para pengusaha kecil yang telah mampu mengakses permodalan Adequacy of service available: Pelayanan kredit yang tidak terlalu mementingkan permodalan Program: Peningkatan kemampuan masyarakat yang belum mampu mengakses KUR

CONTOH-CONTOH INTERVENSI PROGRAM OLEH PEMERINTAH DAERAH PROVINSI MALUKU

Contoh Intervensi di Bidang Kesehatan Pengembangan Fakultas Kedokteran Program rumah tunggu berbasis keluarga Peningkatan pelayanan kesehatan bagi penduduk miskin (jamkesda) Tunjangan tambahan (oleh masing-masing kab/kota) untuk dokter di wilayah terpencil Perbaikan kesehatan keluarga Penanganan Penyakit menular Peningkatan Manajemen kesehatan Perbaikan gizi masyarakat dll

Contoh Intervensi di Bidang Pendidikan Bosda 12 thn dari tahun 2009 PAUD Wajib Belajar 9 thn Pendidikan Menengah Pendidikan Luar biasa Pendidikan non foramal Peningkata Mutu pendidikan Peningkatan Manajemen pendididikan dll

Contoh Intervensi di Bidang Air, Sanitasi dan Perumahan Percepatan pembangunan sanitasi Perumahan swadaya Pembangunan Air Bersih dll

Contoh Intervensi Memperluas Cakupan Asuransi untuk Working Age Population Rencana perencanaan terintegrasi pengembangan rumput laut. Asosiasi pembudidaya diikutsertakan asuransi

Contoh Intervensi di Bidang Ekonomi: Bantuan pemodalan, teknis dan non teknis untuk pengembangan komoditas unggulan khususnya untuk industri perdesaan Bantuan untuk pengembangan lembaga keuangan mikro Bantuan teknis mengakses dana perbankan melalui pengembangan Konsultan Keuangan Mitra Bank Dll…

Contoh program-program intervensi dari pemerintah pusat yang harus disinergiskan Jaminan Kesehatan Masyarakat Bantuan Operasional Siswa Program Keluarga Harapan Bantuan Beras Miskin Kredit Usaha Rakyat Berbagai pemberdayaan di bidang ekonomi Berbagai Bantuan si bidang sanitasi dan air bersih Berbagai pemberdayaan di bidang kesehatan dll

PERANAN SINGLE WINDOW SERVICE

SINGLE WINDOW SERVICE PERMASALAHAN UTAMA EFFECTIVE & EFFICIENT ? Distric Gov. Programs Central Gov. Programs Province Gov. Programs Konsep Pemberdayaan Satu Mangkok (Prov. Maluku) SINGLE WINDOW SERVICE

Rencana Studi Kelayakan SWS Untuk Fungsi-Fungsi Fungsi Identifikasi Peserta BPJS dan Penerima Target Bantuan Sosial. Fungsi Informasi dan Pendaftaran. Database Terpadu. Pooling center petugas pendamping program dan pencacah. Pembayaran iuran dan klaim asuransi (BPJS 1 dan BPJS 2). Monitoring dan evaluasi yang komprehensif. Pelayanan pengaduan masyarakat.

TERIMAKASIH