MONEV PROGRAM PENANGGULANGAN KEMISKINAN OLEH TKPK PROVINSI PAPUA BARAT TIM NASIONAL PERCEPATAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN TKPK PROVINSI PAPUA BARAT MAGANG DAN PELATIHAN MONEV PROGRAM PENANGGULANGAN KEMISKINAN OLEH TKPK PROVINSI PAPUA BARAT PADA SETWAPRES RI TNP2K JAKARTA, 17-18 NOVEMBER 2014

PROVINSI PAPUA BARAT TANTANGAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN PEMREINTAH PROVINSI PAPUA BARAT TANTANGAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN PROVINSI PAPUA BARAT POKJA KEBIJAKAN BIDANG ADVOKASI DAERAH TIM NASIONAL PERCEPATAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN (TNP2K) SEKRETARIAT TKPK PROVINSI PAPUA BARAT

TOPIK KEMISKINAN SEBAGAI MASALAH NASIONAL PROFIL KEMISKINAN MULTIDIMENSI PROVINSI PAPUA BARAT PERAN PENTING TKPK

TIGA SISI MASALAH Bapak Presiden yang terhormat, KEMISKINAN KESENJANGAN KERENTANAN Bapak Presiden yang terhormat, Situasi yang saat ini kita hadapi dapat disarikan dalam tiga hal, yaitu MISKIN, RENTAN, dan TIMPANG. Jumlah orang miskin dan tingkat kemiskinan kita dalam lima tahun terakhir terus mengalami penurunan. Angka terakhir bulan September 2012 yang lalu menyebutkan bahwa jumlah penduduk yang hidup dibawah garis kemiskinan adalah sebesar 28,6 juta jiwa. Namun permasalahan yang kita hadapi adalah bahwa semakin rendah tingkat kemiskinan tersebut, maka semakin sulit pula penanggulangannya, sebab yang tersisa di antara kelompok miskin ini adalah yang paling kronis. Atau dapat kita katakan yang makin tersisa adalah kerak dari masalah kemiskinan tersebut. Masalah yang kedua adalah kerentanan yang tinggi. Kelompok masyarakat yang sedikit saja berada di atas garis kemiskinan sesungguhnya masih sangat rentan untuk jatuh ke bawah garis kemiskinan. Kelompok rentan ini jumlahnya cukup besar, saat ini kita perkirakan sekitar 70 juta orang. Kelompok ini perlu mendapat perhatian khusus pula, Bapak Presiden, sebab jika kita kelola dengan baik maka kelompok ini adalah embrio dari kelas menengah Indonesia masa depan. Masalah yang ketiga adalah meningkatnya kesejangan pendapatan. Rasio Gini Indonesia saat ini berada di angka 0,41 yang tertinggi dalam sejarah kita selama 50 tahun terakhir. Bagaimanapun kita inginkan agar kesenjangan ini tidak terus meningkat di masa mendatang. Harus kita akui bahwa peningkatan kesenjangan yang berlangsung selama ini dipicu pula oleh pertumbuhan yang condong kepada kelompok menengah atas dan kaya. Di bagian berikut akan kami sampaikan beberapa data yang relevan dengan pemikiran triple-track problem di atas, yang kemudian menjadi dasar dari beberapa usulan kebijakan dari KEN.

Masalah 1: Tingkat kemiskinan nasional menurun, tetapi laju penurunan itu melambat Makin rendah tingkat kemiskinan, makin sulit penanggulangannya. Penduduk miskin yang tersisa adalah penduduk miskin kronis. Lokasi tempat tinggal mereka makin tersebar.

Masalah 2: Kemiskinan cenderung tinggi di perdesaan Masalah 2: Kemiskinan cenderung tinggi di perdesaan. Tetapi pengangguran cenderung tinggi di perkotaan Tidak semua penganggur adalah miskin: penganggur berkecukupan (discourage worker) Orang bekerja tapi miskin: underemployed (<35 jam) dan unpaid worker Dari 109,67 juta Angkatan Kerja (2011), hanya 41,48 juta (37,8%) yang bekerja di sektor formal PERKEMBANGAN TINGKAT KEMISKINAN KOTA DAN DESA

Masalah 3: Kesenjangan dalam persentase dan jumlah penduduk miskin antar-wilayah 80% penduduk miskin ada di Jawa-Bali- Sumatera

Masalah 4: Kerentanan terhadap kemiskinan sangat tinggi 12,49% di bawah GK 23,78% di bawah 1,2 x GK 33,94% di bawah 1,4 x GK 60% 40% 20% 0% Konsumsi bulanan per kapita (Rp.) % Populasi Sumber: Susenas (2010) Jika garis kemiskinan naik 20%, porsi penduduk di bawah garis kemiskinan (tingkat kemiskinan) akan naik 100%

Masalah 5: Ketimpangan perkembangan kemampuan ekonomi antar kelompok penduduk Setiap kelompok butuh intervensi kebijakan yang berbeda

Masalah 6: Kemiskinan sangat bergantung pada inflasi harga bahan makanan Makanan adalah 65% dari komponen pembentuk Garis Kemiskinan, dimana 29% di dalamnya disumbangkan oleh konsumsi Beras.

Masalah 7: Efektivitas penanggulangan kemiskinan terkendala oleh kualitas penargetan Hanya sekitar 30% penduduk miskin yang menerima ketiga program perlindungan sosial (Raskin, BLT, Jamkesmas) Ketepatan sasaran program dapat diperbaiki jika seluruh program menggunakan sumber data sasaran yang sama  Basis Data Terpadu

TOPIK KEMISKINAN SEBAGAI MASALAH NASIONAL PERAN PENTING TKPK PROFIL KEMISKINAN MULTIDIMENSI PROVINSI PAPUA BARAT PERAN PENTING TKPK

DIMENSI KEMISKINAN KEMISKINAN MULTI-DIMENSI KEMISKINAN EKONOMI Angka putus sekolah; Tingkat pendidikan kepala rumahtangga (Pendidikan) Tingkat Kematian Bayi; Tingkat Kematian Balita (Kesehatan) Akses pada sanitasi layak; akses pada listrik; akses pada air bersih (Prasarana Dasar) Harga Beras (Ketahanan Pangan) Pengangguran Terbuka (Ketenagakerjaan) Dan lain-lain Persentase Penduduk Miskin Jumlah penduduk miskin Indeks Kedalaman Kemiskinan Indeks Keparahan Kemiskinan

PENGELOMPOKAN DATA KEMISKINAN DATA MAKRO Data agregat tentang jumlah dan persentase penduduk miskin dan variabel kemiskinan lainnya pada tingkat nasional dan wilayah (provinsi dan kabupaten/kota). Terutama bersumber dari BPS DATA MIKRO Data yang lebih operasional yang menyajikan informasi tentang siapa orang miskin itu, dimana mereka berada, dan apa yang mereka lakukan; yang direkap dalam unit administrasi terendah (RT/ RW atau desa/ kelurahan) Terutama bersumber dari BPS dan BKKBN CONTOH DATA: Persentase Penduduk Miskin Jumlah penduduk miskin Indeks Kedalaman Kemiskinan Indeks Keparahan Kemiskinan CONTOH DATA: Jumlah rumahtangga menurut status kesejahteraan Usia kepala rumahtangga miskin Pendidikan terakhir kepala rumahtangga Lapangan pekerjaan kepala rumahtangga Dan lain-lain

KEMISKINAN MAKRO: DIMENSI EKONOMI (1) Tahun 2013, persentase penduduk miskin Provinsi Papua Barat(26,67%) jauh lebih tinggi dari capaian nasional, menurut kabupaten/Kota pada tahun 2011 capaian semua daerah belum lebih baik dari capaian provinsi dan nasional. Daerah dengan tingkat kemiskinan paling rendah adalah Kota Sorong dan Kab. Teluk Bintuni merupakan daerah dengan tingkat kemiskinan tertinggi di Papua Barat.

KEMISKINAN MAKRO: DIMENSI EKONOMI (2) Dalam 5 tahun terakhir, persentase penduduk miskin menagalami penurunan namun tidak dengan jumlah penduduk miskin. Ini tentu berhubungan dengan pertambahan jumlah penduduk di provinsi Papua Barat.

KEMISKINAN MAKRO: DIMENSI EKONOMI (3) Tahun 2012, indeks kedalaman kemiskinan dan indeks keparahan kemiskinan Provinsi Papua Barat masih sangat tinggi. Artinya penduduk miskin di Provinsi Papua Barat merupakan penduduk miskin yang tergolong pada miskin kronis, sehingga upaya untuk mendorong mereka keluar dari garis kemiskinan memerlukan upaya yang sangat serius.

KEMISKINAN MAKRO: DIMENSI EKONOMI (4) Indeks kedalaman dan keparahan kemiskinan di Provinsi Papua Barat dari tahun ketahun mengalami perbaikan. Terutama 3 tahun terakhir dari tahun 2010 – 2012.

PERTUMBUHAN EKONOMI Pertumbuhan ekonomi provinsi Papua Barat cenderung meningkat terutama sejak tahun 2009-2010 mengalami kenaikan yang cukup signifikan.

KEMISKINAN MAKRO: DIMENSI PENDIDIKAN

KEMISKINAN MAKRO: DIMENSI PENDIDIKAN

KEMISKINAN MAKRO: DIMENSI PRASARANA DASAR

KEMISKINAN MAKRO: DIMENSI PRASARANA DASAR

RATA-RATA PERTUMBUHAN PENDAPATAN DAERAH AGREGAT (PROV+KAB+KOTA) 2009-2010 Selama 2009-2012, rata-rata pertumbuhan pendapatan daerah secara agregat (prov+kab+kota) di Provinsi Papua Barat (27,5%)

RUANG FISKAL DAERAH (AGREGAT PROVINSI, KABUPATEN DAN KOTA) 2012 Tahun 2012, ruang fiskal daerah (agregat provinsi, kabupaten dan kota) di Provinsi Papua Barat (42.7%) berada di atas rata-rata antar daerah.

RASIO PAJAK PER KAPITA (AGREGAT PROVINSI, KABUPATEN DAN KOTA) 2012 Tahun 2012, rasio pajak per kapita (agregat provinsi, kabupaten dan kota) Provinsi Papua Barat masih berada di atas rata-rata antar daerah

TOPIK KEMISKINAN SEBAGAI MASALAH NASIONAL PROFIL KEMISKINAN MULTIDIMENSI PROVINSI PAPUA BARAT PERAN PENTING TKPK

DASAR HUKUM PEMBENTUKAN TKPK Peraturan Presiden No. 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan Dalam upaya menin gkatka n koordi nasi penan ggula ngan kemis kinan di tingka t Provin si dan Kabup aten/ Kota, dibent uk Tim Koordi nasi Penan ggula ngan Kemis kinan yang selanj utnya disebu t TKPK (Pasal 15) Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 42 Tahun 2010 tentang Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Kabupaten/Kota Gubernur dalam melaksanakan percepatan penanggulangan kemiskinan sebagaima dimaksud dalam Pasal 2 Ayat 1 membentuk TKPK Provinsi (Pasal 7 Ayat 1) Bupati/Walikota dalam melaksanakan percepatan penanggulangan kemiskinan sebagaima dimaksud dalam Pasal 2 Ayat 1 membentuk TKPK Kabupaten/Kota (Pasal 7 Ayat 2)

STRUKTUR TKPK KABUPATEN/KOTA

TUGAS DAN FUNGSI TKPK KOORDINASI PENGENDALIAN Rancangan program dan anggaran daerah yang lebih sesuai kebutuhan penanggulangan kemiskinan di setiap daerah KOORDINASI Penyusunan SPKD Penyusunan Renstra SKPD Perancangan RKPD Penyusunan Renja SKPD PENGENDALIAN Pengendalian pemantauan dan evaluasi kelompok program oleh SKPD Penyusunan laporan hasil pemantauan dan evaluasi secara periodik Pengendalian penanganan pengaduan masyarakat Pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan yang sesuai ketentuan dan prosedur yang ditetapkan untuk mencapai tujuannya TNP2K mendukung TKPK melalui peningkatan kapasitas Tim Teknis TKPK (Pelatihan, Magang dan Konsultasi Teknis)

PRINSIP PENGEMBANGAN SPKD

SYARAT PENGUATAN PERAN TKPK

TERIMA KASIH SEKRETARIAT TKPK PROVINSI PAPUA BARAT PEMREINTAH PROVINSI PAPUA BARAT TERIMA KASIH SEKRETARIAT TKPK PROVINSI PAPUA BARAT