PAPARAN KEPALA BIDANG PEMERINTAHAN & KEMASYARAKATAN Musyawarah Perencanaan Pembangunan Provinsi Jawa Timur tahun 2009 BAPPEDA PROVINSI JAWA TIMUR

VISI DAN MISI PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR (RPJMD 2009 – 2014) Terwujudnya Jawa Timur Yang Makmur dan Berakhlak dalam Kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia MISI Mewujudkan Makmur bersama Wong Cilik melalui APBD untuk Rakyat Bertujuan meningkatkan kesejahteraan seluruh rakyat Jawa Timur, bukan untuk segelintir orang tertentu. Kemakmuran Jawa Timur yang ingin diwujudkan adalah kemakmuran bersama, terutama wong cilik 2

AGENDA PEMBANGUNAN JAWA TIMUR (RPJMD 2009 – 2014) Meningkatkan aksesibilitas dan kualitas pelayanan kesehatan dan pendidikan, terutama bagi masyarakat miskin ; Memperluas lapangan kerja, meningkatkan efektivitas penanggulangan kemiskinan, memberdayakan ekonomi rakyat, terutama wong cilik dan meningkatkan kesejahteraan sosial rakyat ; Meningkatkan percepatan pemerataan dan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan berkelanjutan, terutama melalui pengembangan agroindustri/ agrobisnis, serta pembangunan & perbaikan infrastruktur, terutaman pertanian dan perdesaan ; Memelihara kualitas dan fungsi lingkungan hidup, serta meningkatkan perbaikan pengelolaan SDA dan penataan ruang. Mewujudkan percepatan reformasi birokrasi, dan meningkatkan pelayanan publik ; Meningkatkan kualitas kesalehan sosial demi terjaganya harmoni sosial. Meningkatkan kualitas kehidupan dan peran perempuan, serta terjaminnya kesetaraan gender dan meningkatkan peran pemuda serta mengembangkan dan memasyarakatkan olah raga ; Meningkatkan KAM-TIB, supremasi hukum, dan penghormatan HAM ; Mewujudkan percepatan penanganan rehabilitasi dan rekonstruksi sosial ekonomi dampak lumpur panas Lapindo. 3

STRATEGI PEMBANGUNAN PRO-POOR PARTISIPATORIS KESEIMBANGAN PEOPLE CENTERED DEVELOPMENT KESEIMBANGAN PEMERATAAN DAN PERTUMBUHAN KESETARAAN GENDER 4

Prioritas Program Pembangunan PENDIDIKAN KESEHATAN LAPANGAN PEKERJAAN LINGKUNGAN HIDUP

AGENDA PEMBANGUNAN JAWA TIMUR RPJMD TAHUN 2009 - 2014 Meningkatkan aksesibilitas dan kualitas pelayanan kesehatan dan pendidikan, terutama bagi masyarakat miskin, dengan prioritas : Pendidikan (Budaya dan Pariwisata) Kesehatan 6

1 2 PROGRAM PENDIDIKAN SEKOLAH GRATIS Sekolah Gratis adalah sekolah yang Biaya Operasionalnya memperoleh bantuan dari Pemerintah 2 Biaya Operasional Sekolah mencakup : Operasional Sekolah untuk Pe,belian Buku Teks Pelajaran (BOS Buku) Operasional Sekolah (BOS Tunai) PROGRAM PENDIDIKAN

REKAPITULASI KEBUTUHAN BOSDA 1. Madrasah Diniyah Ula 752.168 x Rp. 15.000 x 12 bulan Rp. 135.390.240.000,- 2. Madrasah Diniyah Wustho 106.244 x Rp. 25.000 x 12 bulan 31.873.200.000,- 3. SMP PLK (Pelayanan Khusus) 241 siswa x Rp. 25.000 x 12 bulan 72.300.000,- 4. Guru SD/MI/SDLB Swasta 61.907 x Rp. 960.000 x 12 bulan 713.168.640.000,- 5. Guru SMP Satu Atap 11.484 jam x Rp. 60.000 x 12 bulan 8.268.480.000,- 6. Guru SMP/SMP LB/MTs Swasta 606.308 jam x Rp. 60.000 x 12 bulan 436.541.760.000,- 7. Guru/Ustad Pontren Salafiyah Ula 11.264 gr x Rp. 960.000 x 12 bulan 129.761.280.000,- 8. Guru/Ustad Pontren Salafiyah Wustho 81.522 jam x Rp. 60.000 x 12 bulan 58.695.840.000,- JUMLAH TOTAL 1.513.771.740.000

1 2 3 DANA BOSDA Rp. 1.513.771.740.000,- SHARING DANA PEM. KAB/KOTA = 50 % Rp. 756.885.870.000,- 2 PEM. PROVINSI = 50 % Rp. 756.885.870.000,- 3 SHARING DANA

BUDAYA & PARIWISATA DI JAWA TIMUR Wilayah Madura Dengan dibukanya jembatan Suramadu perlu lebih ditingkatkan lagi pengembangan obyek2 wisatanya; Pengembangan seni budaya daerah; Peningkatan kerjasama dengan berbagai pihak untuk dapat menarik investor bidang pariwisata

KESEHATAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan ibu, bayi, balita anak pra sekolah. PROMOSI KESEHATAN & PEMBERDAYAAN MASYARAKAT Pengembangan & revitalisasi POSYANDU dan Desa SIAGA PERBAIKAN GIZI MASYARAKAT Penanggulangan kurang energi protein (KEP), Anemia Gizi Besi, Gangguan Akibat Kurang Yodium (GAKY), Kurang Vitamin A, dan Kekurangan Zat Gizi Mikro Lainnya,

KESEHATAN LINGKUNGAN SEHAT Penyediaan sarana air besih & sanitasi dasar. PENCEGAHAN & PEMBERANTASAN PENYAKIT Pemberantasan penyakit menular langsung (P2ML) Pemberantasan penyakit bersumber binatang (P2B2) UPAYA KESEHATAN PERORANGAN Pelayanan bagi penduduk miskin di RS & atau RS Khusus, serta pengembangan kesehatan rujukan.

AGENDA PEMBANGUNAN JAWA TIMUR RPJMD TAHUN 2009 - 2014 Memperluas lapangan kerja, meningkatkan efektivitas penanggulangan kemiskinan, memberdayakan ekonomi rakyat, terutama wong cilik dan meningkatkan kesejahteraan sosial rakyat, dengan prioritas : Ketenagakerjaan (Pengangguran) ; Penanggulangan Kemiskinan ; Kesejahteraan Sosial. 13

KETENAGAKERJAAN & KEPENDUDUKAN PERLUASAN DAN PENEMPATAN KERJA Penciptaan lapangan kerja melalui padat karya produktif, wirausaha baru, UMSI, TKM, bursa kerja dan Model Grameen Bank. Penataan & pengembangan sektor informal perkotaan. PENINGKATAN KUALITAS & PRODUKTIFITAS TENAGA KERJA Revitalisasi Balai Latihan Kerja (UPT-PK) ; Peningkatan kualitas dan produktifitas tenaga kerja.

KETENAGAKERJAAN & KEPENDUDUKAN PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN & PERLINDUNGAN TENAGA KERJA Revitalisasi pengawas ketenagakerjaan Optimalisasi perlindungan terhadap tenaga kerja dan TKI di luar negeri ; Pemberian kredit kepada calon TKI Peningkatan kepesertaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Formal maupun Informal. Peningkatan K3 pada sektor pekerjaan yang beresiko tinggi. Perlindungan kebebasan untuk berserikat. Pencegahan terhadap eksploitasi traficking (perdagangan manusia) dan pekerjaan terburuk pada anak. Penyusunan Rencana Aksi Daerah (RAD) Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk Anak (RAD-PBPTA) dan Pembentukan Komite Aksi Daerah (Permendagri No. 6 tahun 2009)

KETENAGAKERJAAN & KEPENDUDUKAN PENGEMBANGAN HUBUNGAN INDUSTRIAL & SYARAT KERJA Penetapan Upah Minimum Optimalisasikan peran LKS Bipartit dan Tripartit. Peningkatan hubungan industrial secara adil, konsisten dan transparan. PENATAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN & MOBILISASI PENDUDUK (TRANSMIGRASI) Penataan Administrasi Kependudukan dan pengoperasian SIAK ; Penyusunan RENSTRA 2011 : Anak Indonesia Tercatat Kelahirannya. Penggalakan program transmigrasi.

PENANGGULANGAN KEMISKINAN Kluster/Kelompok Program 18 Program : Pemberdayaan Masyarakat 8 Program : Bantuan dan Perlindungan Sosial 25 Program : Pemberdayaan Usaha Mikro dan Kecil (UMK) PROGRAM NASIONAL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT (PNPM)

PENANGGULANGAN KEMISKINAN PEMENUHAN HAK-HAK DASAR PENINGKATAN KEBERDAYAAN MASYARAKAT PEDESAAN Penyusunan Profil Desa/Kelurahan Pemanfaatan & penerapan Teknologi Tepat Guna ; Pemberian stimulus pembangunan desa/kelurahan. PENGEMBANGAN LEMBAGA EKONOMI PEDESAAN Penguatan kelembagaan ekonomi mikro di perdesaan melalui wirausaha baru dan UMSI ; Pengembangan BUMDes ;

PENANGGULANGAN KEMISKINAN PEMENUHAN HAK-HAK DASAR PENINGKATAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM MEMBANGUN DESA. Optimalisasi partisipasi masyarakat ; Optimalisasi TKPK Daerah PENINGKATAN KAPASITAS PEMERINTAH DESA. Penguatan sistem kelembagaan masyarakat & pemerintah desa Pengembangan KPM

PEMENUHAN HAK-HAK DASAR KESEJAHTERAAN SOSIAL PEMENUHAN HAK-HAK DASAR PEMBERDAYAAN SOSIAL Pemberdayaan fakir miskin, KAT, PELAYANAN REHABILITASI SOSIAL Penanganan HIV/AIDS & PMKS BANTUAN & PERLINDUNGAN SOSIAL Pengembangan Sistem Jaminan Sosial melalui ASKESOS & BKSP. Pemantauan PKH

PEMENUHAN HAK-HAK DASAR KESEJAHTERAAN SOSIAL PEMENUHAN HAK-HAK DASAR PENANGGULANGAN BENCANA BERBASIS MASYARAKAT Kesiap-siagaan penanggulangan bencana ; Tanggap darurat dan pemulihan pasca bencana. PEMBERDAYAAN KELEMBAGAAN KESEJAHTERAAN SOSIAL Pembinaan organisasi sosial, karang taruna ; Pembinaan PSM & WPKS. PENGEMBANGAN KESEJAHTERAAN SOSIAL Pendataan PMKS & PSKS PENINGKATAN PELAYANAN PANTI SOSIAL Revitalisasi UPT Dinas Sosial (Panti Sosial)

MEWUJUDKANPERCEPATAN BIROKRASI DAN MENINGKATKAN PELAYANAN PUBLIK AGENDA PEMBANGUNAN JAWA TIMUR RPJMD TAHUN 2009 - 2014 MEWUJUDKANPERCEPATAN BIROKRASI DAN MENINGKATKAN PELAYANAN PUBLIK Percepatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Pelayanan Publik Pemanfaatan teknologi informasi dalam peningkatan pelayanan publik Fasilitasi capasity building kelembagaan desa Peningkatan kualitas pelaksanaan diklat aparatur Peningkatan pelayanan administrasi kepegawaian Pengembangan penerapan pengawasan berbasis kinerja. Optimalisasi pengelolaan aset daerah.

8. MENINGKATKAN KEAMANAN DAN KETERTIBAN, SUPREMASI HUKUM DAN PENGHORMATAN HAM Penghormatan, Pengakuan dan Penegakan Hukum dan HAM Penyusunan RAD-HAM dan penguatan kelembagaan Panitia Pelaksana (Panpel) RAD-HAM Penataan dan sinkronisasi produk hukum Kerja sama dengan aparat hukum dan LSM dalam penyuluhan hukum Penyusunan dan pembuatan perda Peningkatan Keamanan dan Ketertiban dan Penanggulangan Kriminalitas Pemberdayaan masyarakat dalam pengamanan swakarsa (community policing). Peningkatan profesionalisme Polisi Pamong Praja. Pengembangan kemampuan aparat satpol pp kerja sama dengan Polri

AGENDA PEMBANGUNAN JAWA TIMUR RPJMD TAHUN 2009 - 2014 Meningkatkan kualitas kesalehan sosial demi terjaganya harmoni sosial, dengan prioritas : Harmonisasi Sosial Kesalehan Sosial. 24

KESALEHAN SOSIAL Mendorong kepedulian sosial sebagai wujud pengamalan nilai-nilai Agama; Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur bangsa; Peningkatan wawasan kebangsaan.

AGENDA PEMBANGUNAN JAWA TIMUR RPJMD TAHUN 2009 - 2014 Meningkatkan kualitas kehidupan dan peran perempuan, serta terjaminnya kesetaraan gender dan meningkatkan peran pemuda serta mengembangkan dan memasyarakatkan olah raga, dengan prioritas : Perempuan & Kesetaraan Gender Kepemudaan dan Keolahragaan 26

PENGARUSUTAMAAN GENDER (PUG) DAN PENGARUSUTAMAAN ANAK (PUA) Meningkatkan sosialisasi responsif Gender baik pada Aparatur Pemerintah maupun Masyarakat; Mengurangi kesenjangan Gender dan Peningkatan Perlindungan serta Pemenuhan Hak-hak Dasar Perempuan dan Anak.

Peningkatan kualitas pemuda melalui peningkatan ketrampilan dan jiwa kewirausahaan pemuda; Peningkatan pemahaman tentang wawasan kebangsaan dan persatuan; Sosialisasi anti NAPZA dan HIV/AIDS

Pembibitan atlet melalui pengembangan PPLP yang sudah ada di beberapa daerah;

MENINGKATKAN KEAMANAN DAN KETERTIBAN, SUPREMASI HUKUM DAN PENGHORMATAN HAM Penghormatan, Pengakuan dan Penegakan Hukum dan HAM Penyusunan RAD-HAM dan penguatan kelembagaan Panitia Pelaksana (Panpel) RAD-HAM Penataan dan sinkronisasi produk hukum Kerja sama dengan aparat hukum dan LSM dalam penyuluhan hukum Penyusunan dan pembuatan perda Peningkatan Keamanan dan Ketertiban dan Penanggulangan Kriminalitas Pemberdayaan masyarakat dalam pengamanan swakarsa (community policing). Peningkatan profesionalisme Polisi Pamong Praja. Pengembangan kemampuan aparat satpol pp kerja sama dengan Polri

Strategi Inisiasi Pelembagaan Pelaksanaan RPJPD & RPJMD 2009-2014, dalam P-APBD 2009  2010-2014 ✓ ✓ √ Jan 2009 July /Agust 2009 Des 2009 RPJMD 2006-2008 + Transisi 2009 APBD 2009 RPJMD 2009-2014 Peb 2009  PAPBD 2009 APBD 2010 Fully Intensified Implementation APBD Pro rakyat Penyesuaian thd Visi-Misi Gub jangka pendek (pergeseran) Penyesuaian thd Visi-Misi Gub (PAPBD) RPJMD 2009-2014 Menuntaskan pemb. prasarana/sarana strategis provinsi Percepatan pemb. Prasarana-sarana & ekonomi kab/kota (stimulant) Melaksanakan program2 inisiasi Melaksanakan V/M Gub jangka pendek Penuntasan program design 2009-2014 Penuntasan aspek institusional (regulasi, landasan yuridis, organisasi dll) Penuntasan skema pembiayaan Pemantapan SDM Aparatur Sosialisasi ke semua stakeholder Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Provinsi Jawa Timur 

Program-Program Cash Transfer ke Masyarakat & Desa Program2Sosio-Kemasyarakatan Gubernur Tupoksi DPRD sbg Wakil Rakyat Program2 Pembangunan Gubernur Gemma Sejahtera (ex. Gerdutaskin) Percepatan Pemb. Perdesaan Penggalakan Inovasi Teknologi Tepat Guna Agro Industri Pemberdayaan UMKM Misi: Ipoleksosbud LH & trantibmas; (Prakarsa Masy.) Percepatan PenangananIssue2 strategis Jasmas DPRD Bantuan2 Paket Prog. Taskin ke Desa2 dan Masy. Miskin Bantuan2 Paket Keuangan (DAK) ke Desa2 Bantuan2 Paket Bantek, kredit, peralatan dsb Bantuan2 Kemasyarakatan ke Pokmas2/Lembaga2 Masy Bantuan2 R TLH + KB, bibir sumbing, pelestarian MA, kepulauan, terumbu krng dll Bantuan2 R & D Inovatif SKPD…?? Dinas-Dinas Bappemas Balitbangda Biro-Biro Kemitraan BK BH BSu BH BH BS BH UPK/Pokmaskin Lemb. Keu. Desa PemDes Pokmas/Lemb. Inovator UMKM Pokmas/Lemb. Related Target Group Pokmas/Lemb. Usaha mikro baru (informal/semi-formal) Prasarana-Sarana Desa DAK Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Provinsi Jawa Timur 

SELESAI