KEY ISSUES

Definition of ICT and ICT Policy Teknologi Komunikasi & Informasi ( ICT ) adalah istilah umum yang digunakan untuk mengekspresikan perubahan teknologi informasi , penyiaran dan komunikasi. Salah satu contoh yang menonjol adalah Internet. Kebijakan ICT umumnya mencakup tiga bidang utama : telekomunikasi ( terutama komunikasi telepon ) , penyiaran ( radio dan TV ) dan internet .

Definition of ICT and ICT Policy ICT pada dasarnya adalah untuk penanganan alat atau lebih tepatnya berbagai barang , aplikasi , program , dan jasa yang digunakan untuk menyimpan , mengirim , memproduksi, mengolah , mendistribusikan dan mengubah informasi . ICT model lama : radio , televisi dan telepon , ICT model baru : komputer , satelit , akses broadband , akses nirkabel dan internet .

Objectives of ICT Policy Di bawah ini adalah beberapa tujuan kebijakan ICT : Memberikan kesempatan kepada warga negara untuk mengakses informasi . Meningkatkan manfaat dari teknologi informasi bagi negara . Memberikan informasi dan fasilitas komunikasi , jasa dan manajemen dengan biaya yang lebih rendah . Meningkatkan kualitas layanan dan produk ICT. Inovasi dalam pengembangan teknologi dan penggunaan teknologi

Objectives of ICT Policy Mempromosikan berbagi informasi , transparansi dan akuntabilitas dan mengurangi birokrasi di dalam dan di antara organisasi , dan untuk kepentingan masyarakat luas . Menentukan standar minimum yang ditentukan dari sumber daya teknologi informasi untuk lembaga pendidikan dan instansi pemerintah . Membantu untuk memahami teknologi informasi .

Scope of ICT Policy Seperti banyak negara yang mengalami , suatu Kebijakan ICT yang efektif biasanya berkaitan dengan isu-isu terbaru . Kebijakan ICT diperlukan untuk menjamin komunikasi yang efisien dan efektif sehingga manfaat yang diciptakan oleh Kebijakan ICT dapat bermanfaat dan berguna ke sektor lain .

Adoption and Sustainability of ICT Policy Tantangan untuk mengadopsi suatu Kebijakan ICT dapat diterima dan berkelanjutan adalah sebagai berikut : Pemahaman stakeholder Partisipasi dan perencanaan stakeholder Pemenang politik di tingkat lokal dan nasional Koordinasi dengan kebijakan / prioritas lain Relevansi dan kegunaan dari kebijakan dan proyek Akses ICT , termasuk broadband melalui kebijakan akses universal yang relevan dan terprogram Keberlanjutan proyek ( pelatihan , pembiayaan , kesesuaian teknologi )

Key Legal and Regulatory Issues Undang-undang dan peraturan menetapkan bagaimana kebijakan dilaksanakan dengan mendefinisikan dan merinci prinsip-prinsip dasar pengaturan ( misalnya hak untuk mengakses ) dan proses ( Misalnya , lisensi ) dan dengan memberikan landasan hukum dan mandat untuk dibutuhkan lembaga ( misalnya , konsultasi , penasehat dan badan pengawas ) .

Regulatory Functions Untuk tingkat yang lebih besar atau lebih kecil , fungsi regulasi akan diatur sebagai berikut : Mencegah penyalahgunaan kekuatan pasar seperti harga yang berlebihan Mempromosikan pengenalan pesaing baru ke pasar Membangun pendanaan yang efektif dan adil untuk layanan / akses universal Menciptakan iklim investasi yang baik untuk mempromosikan investasi di infrastruktur telekomunikasi, layanan dan jaringan Perlindungan hak konsumen dan pengguna kepentingan

KEY ISSUE 1: Object of the law and definitions: Di dalam kebijakan terdapat seperangkat aturan untuk mengatur pengembangan beberapa sektor, di antaranya : Promosi aktif oleh pemerintah di sektor ekonomi yang berbasis informasi Promosi persaingan dan jaringan interkoneksi berupa perizinan Sebuah badan pengawas yang efektif dan independen dengan kekuasaan yang jelas dan tanggung jawab Partisipasi sektor swasta Penghentian semua ketentuan yang eksklusiv

KEY ISSUE 2: The definition of the roles and responsibilities of entities involved in the telecommunications sector, including the Minister

KEY ISSUE 3: Structure and functioning of the regulator Anggota harus diangkat atas dasar kompetensi dan integritas mereka bukan pada pertimbangan politik Sebuah proses konsultasi dalam pemilihan anggota dan dari Otorita CEO untuk memastikan pengangkatan hanya orang-orang terbaik Penunjukan Anggota oleh pemerintah dari cabang-cabang yang berbeda dapat membantu dalam menjamin demokrasi Anggota harus memiliki kualifikasi profesional yang sesuai Anggota harus bebas dari permasalahan hukum

KEY ISSUE 4: Financing and other related provisions Pada dasarnya ada dua cara untuk membiayai anggaran regulator : Melalui penyediaan alokasi anggaran pemerintahan ( umum ) adalah Mekanisme yang digunakan di masa lalu , terutama ketika fungsi dilakukan dalam Kementerian Melalui pengadaan biaya lisensi dan spektrum - dalam hal ini , biaya regulasi dibagi antara sektor ini . Yang mana operator berlisensi telekomunikasi akan membayar retribusi sesuai dengan pendapatan kotor mereka dari telekomunikasi .

KEY ISSUE 5: Regulatory Functions Fungsi regulasi dan Isu biasanya tercakup dalam Undang-Undang Dasar ( atau dalam Keputusan ) umumnya termasuk ketentuan yang berkaitan dengan : Perizinan dan otorisasi frekuensi Interkoneksi dan akses ke fasilitas Akses universal & harga Penomoran dan manajemen nama domain

Perizinan dan otorisasi frekuensi Kebutuhan untuk lisensi Kewajiban sehubungan dengan lisensi Kondisi lisensi Kewajiban pemegang lisensi Kewajiban semua operator jaringan telekomunikasi dan penyedia jasa telekomunikasi

Perizinan dan otorisasi frekuensi Persyaratan untuk otorisasi frekuensi Kewajiban sehubungan dengan otorisasi frekuensi Kondisi otorisasi frekuensi Otorisasi untuk beroperasi di wilayah perairan atau wilayah udara Suspensi dan pemutusan lisensi dan otorisasi frekuensi Perubahan izin dan otorisasi frekuensi Pembaharuan lisensi dan otorisasi frekuensi Lisensi khusus

Interkoneksi dan akses ke fasilitas

Akses universal & harga Pelayanan / akses universal Harga

Penomoran dan manajemen nama domain Pemantauan Interferensi yang merugikan Segmentasi ruang Manajemen nama domain