PENGANTAR AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK Vhika Meiriasari, S.E, M.Si

PENGERTIAN AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK Aktivitas jasa yang terdiri dari mencatat, mengklasifikan, dan melaporkan kejadian atau transaksi ekonomi yang akhirnya akan menghasilkan suatu informasi keuangan yang akan dibutuhkan oleh pihak-pihak tertentu untuk pengambilan keputusan, yang diterapkan pada pengelolaan dana publik di lembaga-lembaga tinggi negara dan departemen-departemen dibawahnya Akuntansi sektor publik di Indonesia pada berbagai bidang yaitu akuntansi pemerintahan pusat, akuntansi pemerintahan daerah, akuntansi desa, akuntansi tempat peribadah, akuntansi LSM, akuntansi yayasan, akuntansi pendidikan, akuntansi kesehatan

TUJUAN AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK Menurut American Accounting Association (AAA) : Memberikan informasi yang diperlukan untuk mengelola secara tepat, efisien dan ekonomis atas alokasi suatu sumber daya yang dipercayakan kepada organisasi Memberikan informasi yang memungkinkan bagi manajer untuk melaporkan pelaksanaan tanggung jawab secara tepat dan efektif program dan penggunaan sumber daya yang menjadi wewenangnya dan memungkinkan bagi pegawai pemerintah untuk melaporkan kepada publik atas hasil operasi pemerintah dan penggunaan dana publik

Lanjutan Terdapat 2 bagian dalam ASP : Akuntansi Manajemen Sektor Publik mempelajari bagaimana membuat informasi akuntansi yang relevan dan handal ditujukan pada pimpinan dengan maksud untuk perencanaan dan pengendalian Akuntansi Keuangan Sektor Publik mempelajari bagaimana menghasilkan transaksi-transaksi organisasi sektor publik tersebut dibukukan, sehingga akan meghasilkan laporan keuangan pada periode tertentu bagi organisasi sektor publik

ORGANISASI SEKTOR PUBLIK Organisasi yang berorientasi pada kepentingan publik, dan juga tidak berorientasi pada laba sebagai tujuan akhirnya. Karakteristik organisasi sektor publik : Organisasi sektor publik bertujuan untuk menyejahterakan masyarakat dan tidak mencari keuntungan atau laba sebagai hasil akhirnya Aktivitas pelayanan publik misalnya bidang bantuan hukum, pendidikan, kesehatan, keamanan, transportasi publik dan penyediaan pangan

Lanjutan Sumber pembiayaannya dari dana masyarakat misalnya pungutan pajak, retribusi, laba negara, pendapatan negara, pinjaman pemerintah yang sah dan tidak bertentangan dengan perundang- undangan yang berlaku Pertanggungjawaban kepada rakyat/masyarakat dengan melalui perwakilan seperti DPR, DPD, DPRD serta dalam yayasan dan LSM seperti dewan pengurus Kultur organisasinya birokrasi, mempunyai struktur organisasi yang jelas dan tegas Anggaran disusun bersama rakyat melalui perwakilan- perwakilannya Stakeholder/kepemilikannya dimiliki oleh masyarakat/rakyat (instansi pemerintahan, organisasi nirlaba milik pemerintah). Dimiliki lembaga swasta (organisasi nirlaba milik swasta)

Lanjutan Jenis organisasi sektor publik dibagi menjadi 3 : Instansi Pemerintah merupakan organisasi sektor publik yang berbentuk pemerintahan dalam suatu negara terdiri dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah Organisasi Nirlaba Milik Pemerintah misalnya perguruan tinggi negeri, rumah sakit negeri, badan layanan umum Organisasi Nirlaba Milik Swasta misalnya sekolah swasta, rumah sakit swasta

Lanjutan Komponen lingkungan yang mempengaruhi organisasi sektor publik meliputi : Faktor ekonomi yang terjadi disuatu negara yaitu tingkat inflasi, pertumbuhan pendapatan perkapita, nilai tukar rupiah, pertumbuhan ekonomi, lapangan pekerjaan, tenaga kerja dll Faktur politik yang meliputi para pejabat dan penguasa, legitimasi pemerintah, hubungan negara dengan mkasyarakat, ideologi politik, hubungan dengan dunia internasional dll Faktor kultural meliputi ragam ras, suku budaya, bahasa, agama, sejarah bangsa, sosial masyarakat, karakteristik masyarakat, tingkat pendidikan Faktor demografi meliputi pertumbuhan penduduk, struktur usia pendidik, kesehatan dan migrasi

Lanjutan Value of money merupakan konsep pengelolaan organisasi sektor publik yang mendasarkan pada 5 elemen utama yaitu : Elemen ekonomi, dapat memperoleh input dengan kualitas yang baik dengan harga yang rendah Efisiensi, dapat memperoleh hasil capaian output yang maksimum dengan input yg minimal dan berkualitas baik Efektivitas, dapat mencapai target yang sesuai dengan program yang sudah dianggarkan Keadilan, dapat memberikan pelayanan publik yang maksimal dan kesejahteraan ekonomi yang baik Pemerataan, dapat menggunakan uang publik untuk kepentingan publik, bukan kepentingan golongan tertentu

PERSAMAAN ORGANISASI SEKTOR PUBLIK DAN SWASTA Kedua sektor merupakan bagian integral dari sistem ekonomi di suatu negara dan keduanya menggunakan sumber daya yang sama untuk mencapai tujuan organisasi Keduanya menghadapi masalah yang sama yaitu masalah kelangkaan sumber daya sehingga baik sektor publik maupun swasta dituntut untuk menggunakan sumber daya organisasi secara ekonomis, efisien dan efektif Proses pengendalian manajemen termasuk manajemen keuangan, pada dasarnya sama di kedua sektor. Keduanya sama-sama membutuhkan informasi yang handal dan relevan untuk melaksanakan fungsi manajemen yaitu perencanaan, pengorganisasian dan pengendalian Pada beberapa hal, kedua sektor menghasilkan produk yang sama. Misalnya baik pemerintah maupun swasta sama-sama bergerak dibidang transportasi massa, pendidikan, kesehatan, penyediaan energi dll Kedua sektor terikat pada peraturan perundangan dan ketentuan hukum lain yang disyaratkan

PERBEDAAN ORGANISASI SEKTOR PUBLIK DAN SWASTA Sektor Swasta Tujuan Organisasi Non profit motif Profit Motif Sumber Pendanaan Pajak, retribusi , pendapatan daerah dll Modal sendiri Pertanggungjawaban Masyarakat Pemilik Modal Struktur Organisasi Birokratis, kaku dan hirarki Fleksibel Karakteristik Anggaran Tertutup untuk publik Terbuka untuk publik Sistem Akuntansi yang digunakan Cash Basis Akrual Basis

SEJARAH AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK Mesir Kuno 3000-1000 SM yang hidup disepanjang sungai nil. Pemerintahan mesir kuno berbentuk kerajaan yang dipimpin oleh raja. Pemerintahan tersusun atas distrik-distrik yang dipimpin gubernur yang tugasnya melakukan pencatatan kekayaan distrik untuk keperluan dasar pemungutan pajak distrik Babilonia 3000-1000 SM, pemerintahannya juga berbentuk kerajaan yang telat membuat pencatatan keuangan dalam memperoleh pendapatan dan produksi pemerintahaan saat itu Yunani klasik 1000-800 SM, merupakan negara kota yang terdiri dari polis-polis atau kota-kota. Dalam pemerintahnnya ada menteri yang bertugas mencatat barang dan jasa yang diterima oleh polis

LANJUTAN Roma pada abad 1-5M telah mengenal sistem pencatatan akuntansi untuk pemungutan pajak pemerintahan. Tahun 900 M kekaisaran romawi kehilangan kendali atas Italia, dan Genoa adalah satu kota di Italia yang merdeka pada masa itu dan berkembang pesat pada 1200 M. Pada masa ini praktek pencatatan transaksi sektor publik ada Pada awal abad 15 M kekuatan perekonomian bergeser dari Italia ke Inggris. Dsni penacatatan lebih rinci (pencatatan tenaga kerja, produksi, jenis dan kualitas barang yang di produksi, harga jual dan metode pemasaran barang sudah dicatat Pada abad 18 M, revolusi industri muncul di Inggris. Saat itu paktek ditunjukkan bahwa akuntansi keuangan dam biaya di industri mulai dipraktekkan Pada abad 19 dan 20 M praktek ASP berkembang dengan adanya praktek audit

PENERAPAN AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK DI INDONESIA Pada era pemerintahan orde lama sekita tahun 1950an, sektor publik berperan besar dalam pembuatan dan strategi pembangunan indonesia. Selanjutnya sumbangan sektor publik dapat digunakan sebagai alat pantau pembangunan nasional dan stabilitas publik. Perkembangan akuntansi sektor publik di indonesia yang semakin pesat ditandai dengan undang-undang : UU No. 17 th 2003 tentang keuangan negara yang memuat kekuasaan pengelolaan keuangan negara, penyusunan/penetapan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban APBN/APBD, hubungan keuangan antara pemerintah pusat dengan BI, pemerintah daerah luar negeri, perusahaan privat dan organisasi nirlaba. Reformasi keuangan negara mendorong lahirnya Standar Akuntansi pemerintahan melalui PP No. 24 tahun 2005

Lanjutan UU No. 1 th 2004 tentang Perbendaharaan Negara UU No. 15 th 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab keuangan negara UU No. 32/2004 tentang pemerintahan daerah UU No. 33/2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah PP No. 23/2005 tentang pengelolaan keuangan badan layanan hukum PP No. 58/2005 tentang pengelolaan keuangan daerah PP No. 8/2006 tentang pelaporan keuangan dan kinerja instansi pemerintah PP No. 71/2010 tentang standar akuntansi pemerintahan

LANJUTAN 4 Prinsip dasar pengelolaan keuangan negara yang dirumuskan dalam UU bidang keuangan negara yaitu : Akuntabilitas Keterbukaan dalam setiap transaksi pemerintah Pemberdayaan manajer profesional Adanya lembaga pemeriksa eksternal yang kuat, profesional dan mandiri

AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK DAN AKUNTANSI PEMERINTAHAN Akuntansi Sektor Publik adalah salah satu ilmu akuntansi yang digunakan dalam perusahaan nirlaba. Dalam akuntansi sektor publik terdiri dari akuntansi pemerintahan, akuntansi rumah sakit, akuntansi pendidikan, akuntansi yayasan dan akuntansi organisasi nirlaba lain yang didirikan bukan untuk mencari keuntungan semata-mata Akuntansi pemerintahan adalah akuntansi yang bersangkutan dengan bidang keuangan negara, dari anggaran sampai dengan pelaksanaan dan pelaporannya, termasuk segala pengaruh yang ditimbulkannya.