Universitas Negeri Semarang AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK KISWANTO, SE, M.Si JURUSAN AKUNTANSI FE UNNES Universitas Negeri Semarang

KONSEP AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK Kiswanto, SE, M,Si

TUJUAN Memahami pengertian sektor publik. Menyebutkan karakteristik khas dari organisasi sektor publik. Menjelaskan implikasi karakteristik khas tersebut terhadap akuntansi sektor publik.

PENGERTIAN PUBLIK Istilah publik memiliki makna yang berbeda di setiap bidang ilmu yang berbeda. Pengertian publik di bidang ekonomi berbeda dengan pengertian publik di ranah politik, hukum, atau lainnya Sehingga tidak mudah memberikan pemahaman yang kuat terhadap pengertian sektor publik dalam konteks akuntansi sektor publik.

PERSAMAAN SEKTOR PUBLIK DENGAN SEKTOR SWASTA Kedua sektor merupakan bagian integral dari sistem ekonomi di suatu negara dan menggunakan sumber daya yang sama untuk mencapai tujuan organisasi Keduanya menghadapi masalah yang sama yaitu kelangkaan sumber daya, sehingga dituntut untuk menggunakan sumber daya organisasi secara ekonomis, efisiensi dan efektif Proses pengendalian manajemen termasuk manajemen keuangan pada dasarnya sama di kedua sektor. Sama-sama membutuhkan informasi yang handal dan relevan. Kedua sektor terikat pada peraturan perundangan dan ketentuan hukum lain yang diisyaratkan

ORGANISASI SEKTOR PUBLIK VS SEKTOR SWASTA

DEFINISI ORGANISASI SEKTOR PUBLIK Merupakan penyedia barang publik. Barang publik merupakan komoditas non-rivalry dan non- non-excludability. Diperlukan dalam rekayasa struktur sosial. Menjembatani masyarakat di struktur ekonomi tertentu untuk mempunyai kekuatan ekonomi.

KARAKTERISTIK UTAMA OSP Dijalankan tidak untuk mencari keuntungan finansial, melainkan untuk mencapai suatu misi atau tujuan tertentu Dimiliki secara kolektif oleh publik Kepemilikan atas sumber daya tidak digambarkan dalam bentuk saham sehingga dapat diperjualbelikan Keputusan-keputusan yang terkait dengan kebijakan maupun operasi sering kali didasarkan pada konsensus.

JENIS OSP Instansi Pemerintah Pemerintah Pusat : Kementrian, Lembaga dan Badan Negara Pemetintah Daerah : SKPD Organisasi Nir-laba Milik PemerintahPerguruan tinggi BHMN, RS milik pemerintah, yayasan milik pemerintah. Organisasi Nir-laba Milik Swasta Yayasan swasta, sekolah dan universitas milik swasta

VALUE OF MONEY OSP Value of money merupakan konsep pengelolaan organisasi sektor publik yang mendasarkan pada 3 elemen utama, yaitu : Ekonomi : pemerolehan input dengan kualitas tertentu pada harga yang terendah. Efisiensi : pencapaian output yang maksimum dengan input tertentu atau penggunaan input yang terendah untuk mencapai output tertentu. Efektivitas : tingkat pencapaian hasil program dengan target yang ditetapkan atau perbandingan outcome dengan ouput.

VALUE OF MONEY OSP Ketiga hal tersebut merupakan pokok value of money, namun beberapa pihak berpendapat perlu ditambah 2 elemen yaitu : Keadilan (equity) mengacu pada adanya kesempatan sosial yang sama untuk mendapatkan pelayanan publik yang berkualitas dan kesejahteraan ekonomi. Pemerataan (equality) penggunaan uang publik tidak terkonsentrasi pada kelompok tertentu melainkan secara merata.

MANFAAT IMPLEMENTASI VALUE OF MONEY Meningkatkan pelyanan publik Meningkatkan efektifitas pelayan publik, pelayan tepat sasaran. Menurunkan biaya pelayanan publik karena hilangnya inefisiensi dan penghematan dalam penggunaan input.

PENGERTIAN DAN RUANG LINGKUP AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK Akuntansi sektor publik memiliki kaitan yang erat dengan penerapan dan perlakuan akuntansi pada domain publik. Domain publik sendiri memiliki wilayah yang lebih luas dan kompleks dibandingkan dengan sektor swasta. Keluasan wilayah publik tidak hanya disebabkan luasnya jenis dan bentuk organisasi yang berada di dalamnya, akan tetapi juga karena kompleksnya lingkungan yang mempengaruhi lembaga-lembaga publik tersebut. Secara kelembagaan, domain publik antara lain : badan-badan pemerintahan (pusat dan daerah), BUMN dan BUMD, yayasan, organisasi politik, LSM, Universitas dan organisasi nirlaba lainnya.

PENGERTIAN DAN RUANG LINGKUP AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK (2) Istilah “Sektor Publik” sendiri memiliki pengertian yang bermacam-macam. Dari sudut pandang ilmu ekonomi, sektor publik dapat dipahami sebagai suatu entitas yang aktivitasnya berhubungan dengan usaha untuk menghasilkan barang dan pelayanan publik dalam rangka memenuhi kebutuhan dan hak publik. Beberapa tugas dan fungsi sektor publik dapat juga dilakukan oleh sektor swasta, misalnya : layanan komunikasi, penarikan pajak, pendidikan, transportasi publik dan sebagainya. Adapun beberapa tugas sektor publik yang tidak bisa digantikan oleh sektor swasta, misalnya : fungsi birokrasi perintahan. Sebagai konsekuensinya, akuntansi sektor publik dalam beberapa hal berbeda dengan akuntansi sektor swasta.

SIFAT DAN KARATERISTIK AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK Akuntansi merupakan suatu aktivitas yang memilki tujuan untuk mencapai hasil tertentu dan hasil tersebut harus memiliki manfaat. Dalam beberapa hal, akuntansi sektor publik berbeda dengan akuntansi pada sektor swasta. Perbedaan sifat dan karakteristik akuntansi tersebut disebabkan karena adanya perbedaan lingkungan yang mempengaruhi. Komponen lingkungan yang mempengaruhi organisasi sektor publik meliputi: Faktor ekonomi Faktor politik Faktor kultural Faktor demografi

Faktor Ekonomi Pertumbuhan ekonomi Tingkat inflasi Tenaga kerja Nilai tukar mata uang Infrastruktur Pertumbuhan pendapatan per kapita (GNP/GDP)

Faktor Politik Hubungan negara dan masyarakat Legitimasi pemerintah Tipe rezim yang berkuasa Ideologi negara Elit politik dan massa Jaringan Internasional Kelembagaan

Faktor Kultur Keragaman suku, ras, agama, bahasa dan budaya Sistem nilai di masyarakat Historis Sosiologi masyarakat Karakteristik masyarakat Tingkat pendidikan

Faktor Demografi Pertumbuhan penduduk Struktur usia penduduk Migrasi Tingkat kesehatan

TUJUAN ASP American Accounting Association (1970) dalam Glynn (1993) menyatakan bahwa tujuan akuntansi pada organisasi sektor publik adalah untuk : Memberikan informasi yang diperlukan untuk mengelola secara tepat, efisiensi dan ekonomis atas suatu operasi dan alokasi sumber daya yang dipercayakan kepada organisasi. Tujuan ini terkait dengan pengendalian manajemen (Management Control). Memberikan informasi yang memungkinkan bagi manajer untuk melaporkan pelaksanaan tanggungjawab mengelola secara tepat dan efektif program dan penggunaan sumber daya yang menjadi wewenangnya dan memungkinkan bagi pegawai pemerintah untuk melaporkan kepada publik atas hasil operasi pemerintah dan penggunaan dana publik. Tujuan ini terkait dengan akuntanbilitas (Accountability)

SEJARAH AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK Sejarah sektpr publik telah ada sejak ribuan tahun sebelum masehi (Vernon Karn;1998 dalam Indra Bastian;2001). Kemunculannya dipengaruh interaksi yang terjadi di dalam masyarakat dan kekuatan sosial dalam masyarakat (semangat kapitalistik, peristiwa ekonomi dan politik, serta inovasi teknologi) Praktik pencatatan tela dilakukan di zaman Mesir Kuno, dalam bentuk laporan bulanan oleh Mentri kerjaan terkait dengan hasil pungutan pajak. Di masa Babilonia, pencatatan untuk setiap pendapatan dan produksi

SEJARAH AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK (2) Di masa Yunani, pemerintah (“phartenon”) yang berkuasa membagi berbagai sumber pendapatan yang diterima secara adil Diakhir abad ke-14, ditemukan bukti transaksi keuangan antara pemerintah yang berkuasa dan rakyat di Genoa.

SEJARAH ASP DI INDONESIA Pemerintah Indonesia telah melakukan pencatatan atas keuangan negara mengikuti tatacara Pemerntahan Hindia Belanda. Masih berdasarkan sistem kameral (pengendalian kas belaka). Reformasi keuangan negara melalui UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, tidak hanya pengembangan SAK yang lebuh baku, tetapi juga pada pengembangan teknik dan sistem yang lebih handal. PP No. 24 Tahun 2005 Tentang Standar Akuntansi Pemerintah PP No. 25 Tahun 2005 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan

AKUNTABILITAS PUBLIK Akuntabilitas Adalah kewajiban pihak pemegang amanah (agent) untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi taggungjawabnya kepada pemberi amanah (principal) yang memiliki hak dan kewajiban untuk meminta pertaggungjawaban tersebut.

AKUNTABILITAS PUBLIK (2) Akuntabilitas publik terdiri atas 2 macam, yaitu : 1. Akuntabilitas vertikal 2. Akuntabilitas Horisontal

PRIVATISASI Privatisasi adalah merupakan salah satu upaya mereformasi perusahaan publik untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas perusahaan publik.

OTONOMI DAERAH Otonomi Daerah dilakukan melalui desentralisasi yang menghasilkan 2 manfaat : (1) mendorong peningkatan partisipasi, prakarsa dan kreativitas masyarakat dalam pembangunan ; (2) mendorong pemerataan hasilnya. Tujuan : memperbaiki alokasi sumber daya produktif melalui pergeseran peran pengambilan keputusan publik ke tingkat pemerintah yang paling rendah yang memiliki informasi yang paling lengkap.

TERIMA KASIH……