Kedaulatan Rakyat (hal.144-165)

Sila Keempat: Kedaulatan Rakyat Teknis kedaulatan rakyat atau dalam bahasa asing democratie, merupakan suatu alat untuk mencapai suatu tujuan Tujuan masyarakat yaitu membentuk entah masyarakat kapitalis, entah masyarakat sosialis, entah masyarakt apa Demokrasi merupakan sebuah alat untuk mencapai masyarakat tersebut

Alat untuk mencapai tujuan masyarakat Alat untuk mencapai suatu tujuan bentuk masyarakat tidak selalu demokrasi, kaum Hitleris berpendapat bahwa untuk mencapai masyarakat yang mereka idamkan alatnya bukanlah demokrasi, tetapi nasional-sosialisme. National-Sozialismus, menurut orang Jerman pada hakekatnya adalah fasisme diktator Sedangkan orang komunis menggunakan diktator proletariat untuk mencapai bentuk masyarakat Demokrasi, fasisme nasional-sosialis dan diktator proletariat merupakan sebuah alat untuk mencapai bentuk masyarakat yang dicita-citakan

Alat pencapai tujuan sesuai kebudayaan Indonesia Tetapi dalam pemikiran bangsa Indonesia atau lebih tegas lagi dalam cara keyakinan dan kepercayaan bangsa Indonesia, kedaulatan rakyat bukan sekedar hanya secara teknis, tetapi juga secara kejiwaan, secara psikologis nasional, secara kekeluargaan Hal ini sesuai dengan segala perbuatan-perbuatan bangsa Indonesia mengenai hidup bersama, dalam istilah Jawa: bebrayan Kita, bangsa Indonesia selalu hendak berdiri di atas dasar kekeluargaan, diatas dasar musyawarah, diatas dasar –demokrasi, diatas dasar yang dinamakan kedaulatan rakyat

Demokrasi Indonesia Maka oleh karena itu bagi bangsa Indonesia, demokrasi atau kedaulatan rakyat mempunyai corak nasional, satu corak kepribadian bangsa Indonesia, satu corak yang tidak perlu sama dengan corak demokrasi yang dipergunakan oleh bangsa-bangsa lain sebagai alat teknis Artinya, demokrasi kita adalah demokrasi Indonesia, demokrasi yang disebutkan dalam Sila ke -4 itu adalah demokrasi Indonesia yang membawa corak kepribadian bangsa Indonesia sendiri.

Demokrasi ala Barat yang hanya berlaku pada satu periode saja Demokrasi ala Barat di dalam sejarah perekonomian dan kemasyarakatan dan politik Barat, sekedar adalah satu ideologi dari suatu masa Artinya, bahwa di Eropa Barat, demokrasi, apalagi yang dikenal dengan perlementaire democratie, itu adalah ideologi dari satu periode saja. Eropa Barat mengenal periode-periode yang tidak berideologi perlementaire democratie, malahan pernah bahwa di Eropa Barat itu berjalan satu periode yang perlementaire democratie itu dibuang dengan tegas

Lihatlah Hitler di Jerman, lihatlah Mussolini di Italia, lihatlah Franco di Spanyol. Dengan terang-terangan dan tegas perlementaire democratie dibuang. Dijalankan di jaman Hitler nasional sosialisme, dijalankan di jaman Mussolini fasisme, dijalankan di jaman Franco fasisme

Kapitalisme Di dalam pidato Bung Karno pada perayaan 30 tahun PNI di Bandung menjelaskan bahwa perlementaire democratie adalah ideologi politik dari kapitalisme yang sedang naik. Kapitalisme ada jamannya, ada periode naik, ada periode menurun. Naik dikatakan “Aufstieg”, menurun “Niedergang”. “ Kapitalismus im Aufstieg” dan “Kapitalismus in Niedergang” Bangsa Indonesia tidak menghendaki Kapitalismus, tetapi menghendaki sesuai dengan sila ke 5 dari Pancasila, suatu masyarakat keadilan sosial. Kita sebenarnya tidak boleh memakai perlementaire democratie itu, dan tidak bisa mempergunakan perlementaire democratie itu sebagai suatu alat menyelenggarakan masyarakat keadilan sosial.

Count’d Ideologi politik dari “Kapitalismus in Neidergang” adalah fasisme. Fasisme menurut perkataan seorang ahli kemasyarakatan, sosiolog yang bernama Karl Steuerman, fasisme adalah usaha yang terakhir untuk menyelamatkan kapitalisme, Fasisme is een laatste reddingspoging van het kapitalisme

Feodalisme Sebelum ada demokrasi, orang – orang lebih senang cara feodal yang tidak ada parlemen. Hanya, “sabda pandita ratu”, terserah kepada Sang Nata, terserah kepada Raja. Raja yang membuat hukum, raja yang menentukan segala sesuatu. Orang di masyarakat waktu itu semuanya percaya kepada Raja. Raja didunia Timur dianggap sebagai “titisan Batara kang linuwih”. Apa yang ditentukan oleh Raja pasti benar. Didunia Barat ada Raja yang pernah menepuk dada dan berkata: “L etat c’est moi! Le lois c’est moi!”, ”De staat ben ik! De wet ben ik” Negara adalah aku! Hukum adalah aku!” Ini bukan kecongkakan dari Raja itu saja, tapi diterima oleh rakyat.

Dialog Aga Khan dengan Sri Jawaharlal Nehru Di dunia Timur bahkan ludahnya ditelan rakyat. Air cucian tangannya diterima oleh rakyat, air mandinya diterima oleh rakyat. Bung Karno pernah mengobrol dengan Sri Jawaharlal Nehru, ngobrol tentang Aga Khan almarhum yang tua, yang suka main kuda balap. Suatu ketika dia nonton ballet di London, ketika istirahat Nehru bersama Aga Khan pergi ke buffet, minum-minum sedikit, sesudah itu lantas pergi ke kamar cuci tangan. Aga Khan mencuci tangan, Nehru cuci tangan. Sambil cuci tangan Aga Khan berkata “Do you know Nehru, I’m washing thousand pounds” Tahukah engkau Nehru, aku membuang uang seribu pound. Maksudnya air ini, coba air ini kujual kepada orang-orang pengikutnya, laku seribu pound” katanya

Sri Jawaharlal Nehru

Revolusi Di dalam feodalisme, rakyat bukan saja menerima perintah dari Raja atau Sang Agung, tetapi membenarkan segala perkataan-perkataan dan tindakan-tindakan Sang Agung itu. Cara produksi di Eropa pada abad ke-18 memanglah demikian. Pada Revolusi Perancis misalnya, awalnya rakyat diperintah dengan cara feodal namun pada suatu ketika mereka tidak puas dengan cara tersebut dan terjadilah revolusi.

Bangsa Indonesia saat itu menginginkan kemerdekaan, kebebasan berusaha yang dinamakan dengan liberalisme. Berasal dari kata “liberty”. Muncul liberalisme di bidang politik maupun ekonomi. Di bidang politik dinamakan “Politik Liberalisme”. Setiap orang boleh memilih, dipilih, boleh berpaham, berpendapat sendiri dan semua boleh mengutarakan pikiran itu.

Namun, di bidang ekonomi tidak terdapat kesamarataan. Sehingga agar tercipta sama rasa di dalam politik maupun ekonomi muncullah sosial demokrasi. Hal ini dikatakan oleh Ir. Soekarno dalam kuliahnya terhadap mahasiswa di Yogyakarta.

Sehingga demokrasi yang harus dijalankan adalah Demokrasi Indonesia dengan membawa kepribadian Indonesia sendiri. Demokrasi bukan sekedar alat teknis, tapi merupakan satu alam jiwa dan perasaan bangsa Indonesia. Dan harus meletakkannya di atas kepribadian kita sendiri, di atas penyelenggaraan cita-cita satu masyarakat yang adil dan makmur.

Oleh karena itu Ir. Soekarno menganjurkan dijalankannya Demokrasi terpimpin.