SEJARAH SPNTI 1 Références, date, lieu 1.

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
UNTUK VERIFIKASI DAN VALIDASI DATA NUPTK 2013
Advertisements

REKOMENDASI RAKERDA FKUB PROV.SULUT Hotel aryaduta, 20 – 22 maret 2014 • Dengan senantiasa mengharapkan ridho Tuhan Yang Maha Kuasa, Rapat Kerja Daerah.
MATERI 9 HUKUM PERUSAHAAN
TUGAS DAN FUNGSI PANITIA PEMILIHAN LUAR NEGERI (PPLN)
Hasil Konsensus Nasional RAKORNAS PDUI
Intensive Course Human Resources Development Management
PANITIA PEMILIHAN LUAR NEGERI (PPLN MANAMA-BAHRAIN)
UU 21/2000 (SP/SB) Penjelasan Umum Ayat (1)
MSDM – Handout 13 Serikat Pekerja dan Hubungan Industrial
Anang Zubaidy Yogyakarta, 2013
PERJANJIAN KERJA BERSAMA DAN PERATURAN PERUSAHAAN
KALENDER AKADEMIK UNIV. DIPONEGORO TAHUN 2013/2014.
Lembaga Negara; BPK RI Masnur Marzuki, SH, LLM.
Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia
PERJANJIAN KERJA BERSAMA
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH PROVINSI DKI JAKARTA
SWEDISH PAPER WORKERS UNION Mikael Sterbäck International Secretary - Sebuah serikat buruh nasional di Swedia yang anggotanya buruh bekerja di Industri.
PKB Dalam Hukum Indonesia
Mogok dan Lock Out (Penutupan Perusahaan)
TABEL ANGKA KREDIT PER TAHUN DAN TMT KENAIKAN JABATAN 4 Tahun 4 Tahun
PENYELENGGARAAN PEMILU
EVALUASI PENGHITUNGAN TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI KEMENTERIAN PERHUBUNGAN BIRO KEPEGAWAIAN DAN ORGANISASI.
KEDUDUKAN YPLP DASMEN PGRI JAWA TIMUR
TATA TERTIB DIVISI KEUANGAN SEKOLAH BISNIS IPB
PENGELOLAAN DAN LEGALISASI ASET BARANG MILIK NEGARA BERUPA TANAH
ANALISIS DATA HASIL PELAYANAN KONTRASEPSI DAN PENGENDALIAN LAPANGAN PROVINSI DKI JAKARTA BULAN : APRIL 2016 Oleh : Bidang Teknologi Tepat Guna dan Jaringan.
PENCAPAIAN SPNTI HANDIL PERIODE 2012 – 2014
SUBSTANSI BASARNAS BADAN SAR NASIONAL REPUBLIK INDONESIA.
PERJANJIAN KERJA BERSAMA
PERJANJIAN KERJA BERSAMA DAN PERATURAN PERUSAHAAN
PENCAPAIAN PROGRAM KB PROVINSI DKI JAKARTA
PENCAPAIAN PROGRAM KB PROVINSI DKI JAKARTA
PER-24/PJ/2012, TANGGAL 22 NOVEMBER 2012
PERJANJIAN KERJA BERSAMA
Perlindungan Hak Berserikat dan Berorganisasi
SOSIALISASI HASIL SILATURAHIM KE BERBAGAI PIHAK 31 Bulan Menuju Januari 2018 TT-17, JUNI 2015.
DEPARTEMEN KEUANGAN RI 2007
PENCAPAIAN PROGRAM KB PROVINSI DKI JAKARTA
PERENCANAAN PRODUKSI lanjutan.
UU Perkoperasian Dibatalkan Karena Berjiwa Korporasi
Ketua KPU Provinsi Jawa Tengah
PENTINGNYA BERSERIKAT
EVALUASI PENYALURAN STF-GBPNS TAHUN 2015
SEJARAH TATA URUTAN PERATURAN PER-UU-AN
Pengelolaan Keuangan Pribadi Tahun
POIN – POIN PENTING UU Pengampunan Pajak (TAX AMNESTY)
Kelompok 8 Alfan Sinto Aji (03) Anugrah Vidi Manunggal (04)
Mengatur Perjalanan Dinas Pimpinan
PERJANJIAN KERJA BERSAMA
PERJANJIAN KERJA BERSAMA DAN PERATURAN PERUSAHAAN
JADWAL DAN TAHAPAN PEMILU DPR, DPD, DAN DPRD 2014
HUBUNGAN PERJANJIAN BAKAL CALON LEGISLATIF DAN UU PEMILU
Badan Pemeriksa Keuangan
BPK DISUSUN OLEH : MUH DANI MUH HAIDIR MUH HISYAM MUH KIKY
Pedoman Pelaporan Dana Kampanye Pemilu 2014
TABEL ANGKA KREDIT PER TAHUN DAN TMT KENAIKAN JABATAN 4 Tahun 4 Tahun
SALAM APOTEKERR 1.
TABEL ANGKA KREDIT PER TAHUN DAN TMT KENAIKAN JABATAN 4 Tahun 4 Tahun
MSDM – Handout 13 Serikat Pekerja dan Hubungan Industrial.
KEUANGAN SERIKAT PEKERJA
PERADILAN HUBUNGAN INDUSTRIAL
MEKANISME PEMBUATAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
PETUNJUK TEKNIS PENGISIAN FORMULIR LAPORAN DANA KAMPANYE
Sertifikasi, Pemeliharaan, Mutasi dan Lisensi Paten Dra
BAHAN PENGARAHAN UJIAN DINAS TINGKAT I GOLONGAN II
Dampaknya terhadap pengelolaan apartemen saat ini dan selanjutnya
KEBIJAKAN PENGEMBANGAN SDM DI LINGKUNGAN
PENGHARGAAN SLKS DAN MASA KERJA
KEBIJAKAN UMUM PENGELOLAAN BMN TAHUN 2019
SEMINAR JABATAN FUNGSIONAL
Transcript presentasi:

SEJARAH SPNTI 1 Références, date, lieu 1

SEJARAH ORGANISASI PEKERJA 1970 an s/d 1998 seluruh pekerja tergabung dalam organisasi KORPRI (Korps Pegawai Republik Indonesia) – Sub Unit Total Indonesie. 10 Desember 1998 beberapa perwakilan pekerja dari TOTAL, ARCO dan SANTAFE mendeklarasikan SP MEI (Serikat Pekerja Minyak dan Energi Indonesia) Berdasarkan Surat Kepala BPPKA-Pertamina No. 1861/LO100/99-S8 tanggal 1 September 1999: perihal KORPRI di KPS, dan MUNAS KORPRI ke-5 Tahun 1999 maka keanggotaan Pekerja BUMN pada KORPRI tidak bersifat “otomatis” melainkan bersifat “stelsel aktif” yaitu harus mendaftar lebih dulu. Selanjutnya pekerja secara demokratis diberikan kebebasan untuk membentuk atau tidak membentuk Organisasi Pekerja. Selanjutnya Pekerja mengusulkan dibentuknya “Independent Labor Union”, karena KORPRI kurang atau tidak lagi diminati. 2 2

SEJARAH ORGANISASI PEKERJA Merespon usulan dari Pekerja maka Manajemen mengeluarkan NDD no. 15 dan No.17/ 99 tentang Organisasi Wakil Pekerja Nasional di TI. Oktober / Nopember 1999 berdasarkan NDD no.17/99, terbentuk Organisasi Wakil Pekerja Nasional ( OWPN ) dimasing masing tempat kerja, dengan Ketua Umum : Bpk. Wahjono S dan Wakil : Bpk. Satrio Adji Tanggal 25 Nopember 1999 pada pertemuan Internal OWPN untuk persiapan agenda QM pertama dengan Manajemen dan pembuatan PP.TI 2000 – 2002. Fungsionaris OWPN sepakat untuk mempersiapkan pembentukan Serikat Pekerja di Total Indonesie, dan Fungsionaris OWPN menindak lanjuti dengan melakukan kampanye dan sosialisasi tentang SP, keliling seluruh lapangan atau daerah kerja OWPN yang lain. 3 3

SEJARAH ORGANISASI PEKERJA 1999 2000 OWPN-EKD PP.T.I 2000-2002 NOP DES JAN FEB MAR APR 25th EKD MEET 5th Meet WP 18th EKD+ JKT MEET REGISTRASI SPNTI 14 HARI NDG 17/99 KKB.T.I 2000-2002 PENGOLAHAN+PEMBENTUKAN SPNTI AD&ART+ORGANISASI+REGISTRASI SPNTI VOTE & QUEST? SOSIALISASI+VISI+SPNTI 4 4

SEJARAH ORGANISASI PEKERJA Tanggal 17 – 18 Desember 1999 diadakan pertemuaan seluruh Pengurus Daerah OWPN dirumah Garniwa di Rawamangun - Jakarta untuk membuat AD/ART dan Deklarasi Serikat Pekerja Nasional Total Indonesie. Pada Tanggal 18 Desember 1999 Deklarasi pembentukan SPNTI ditandatangani mengatas namakan seluruh Pekerja oleh : CPU : Imam Santoso, Alex Ayal dan Garniwa CPA : Dharmawan Handil : Abdul Aziz Alkatiri dan Ramdani Senipah : Satrio Adji dan Zaherman BPN : Bahrain Munir dan Wahjono Surjoprawoto. JHO : Bambang Seto dan BJ. Rako 5 5

SEJARAH ORGANISASI PEKERJA Tanggal 15 Januari 2000 , Serikat Pekerja Nasional Total Indonesie (SPNTI ) sebagai wadah Serikat Pekerja dicatatkan di Depnaker Jakarta untuk Nasional dan di International Labor Organization ( ILO ) Jakarta . Tanggal 16 Febuari 2000 pada QM-Pertama dengan Manajemen, OWPN melaporkan bahwa wadah OWPN telah berubah menjadi SPNTI dan telah dicatatkan di Depnaker dan ILO. 6 6

KEISTIMEWAAN SPNTI 7 Fakta sejarah telah membuktikan bahwa : SPNTI dicetuskan dalam rapat pleno OWPN tgl 18 Desember 1999 SPNTI dideklarasikan dan daftarkan di DEPNAKER dan ILO tgl 15 Januari 2000 Sementara UU No.21/th 2000 tentang Serikat Pekerja baru di sahkan/ditetapkan oleh Presiden RI dan DPR tanggal 04 Agustus 2000 Maka dapat disimpulkan bahwa SPNTI didirikan sebelum UU tentang Serikat Pekerja ada. 7

SEJARAH KEPENGURUSAN Pengurus OWPN dan Pengurus Peralihan SPNTI 1999 - 2000 Periode 1999-2000: Ketua Umum : Wahjono Surjoprawoto. ( TDK – BPN ) Wakil Ketua Umum : Satrio Adji ( TDK - BSP ) 2. Pengurus SPNTI: Periode 2000-2002: Ketua Umum : Imam Santoso ( TDK –CPU ) Wakil Ketua Umum : Wahjono Surjoprawoto ( TDK-BPN ) Periode 2002-2004: Ketua Umum : Aussie Budhi Gautama ( TDK-BPN ) Wakil Ketua Umum : dr. Eko Susetyo ( TDK-HDL ) Periode 2004-2005: Ketua Umum : Suharis Hadanto ( TDK-BSP ) Wakil Ketua Umum : Ferry Julianto ( TDK-NPU ) Periode 2005-2007: Periode Peralihan sampai dengan Amandemen AD/ART SPNTI selesai. (Sejatinya Kepengurusan periode Suharis H dan Ferry Y adalah 2004-2006, akan tetapi terjadi Pergantian Antar Waktu karena terjadi dinamika organisasi) Ketua Umum : Muhamad Santoso ( TDK-CPA ) Wakil Ketua Umum : Bugi Kamil ( TDK-JHO ) Periode 2007-2010 Ketua Umum : Fauzan Muttaqin ( TDK-CPU ) Wakil Ketua Umum : Muhamad Hatta ( TDK-SPU ) Sekjen : Rijal ( TDK-CPA ) Periode 2010-2014 Ketua Umum : Fauzan Muttaqin ( TDK-SPU ) Wakil Ketua Umum : Hery Junaedi ( TDK-NPU ) Sekjen : Hapid ( TDK-CPU ) Periode 2014-2017 Ketua Umum : Budi Satria ( TDK-SPS ) Wakil Ketua Umum : Wazirul Luthfi ( TDK-CPA ) Sekjen : Habib Jati ( TDK-SPU ) 8

SEJARAH PKB TOTAL E&P INDONESIE - SPNTI PP (Peraturan Perusahaan) Sejak tahun 1968 an s/d 1999 KKB (Kesepakatan Kerja Bersama) PKB ke-1 Sejak tahun 2000 - 2002 PKB (Perjanjian Kerja Bersama) PKB ke-2 periode 2002-2004 Pada periode 2004-2006 TF PKB gagal mencapai kesepakatan, maka PKB ke 2 diperpanjang masa berlakunya. PKB ke-3 periode 2006-2008 PKB ke-4 periode 2008-2010 PKB ke-5 periode 2010-2012 9

SERIKAT PEKERJA NASIONAL TOTAL E&P INDONESIE Sampai dengan tahun 2013, SPNTI terdiri dari Pengurus Pusat dan 9 Pengurus TDK (Tingkat Daerah Kerja) yaitu: TDK-JHO (Kantor Pusat Jakarta) TDK-BPN (Kantor Balikpapan) TDK-BSP (Lapangan Bekapai Senipah Peciko) TDK-CPA (Lapangan Central Processing Area) TDL-CPU (Lapangan Central Processing Unit) TDK-HDL (Lapangan Handil Base) TDK-NPU (Lapangan Northern Processing Unit / Tunu Utara) TDK-SPU (Lapangan South Processing Unit / Tunu Selatan) TDK BKP (Lapangan Bekapai) 10

11