SEMAT DATANG FAK. HUKUM UWH DALAM KULIAH HUKUM PIDANA LANJUT.

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
KETENTUAN PIDANA DALAM SISTEM PERADILAN DI INDONESIA
Advertisements

PRAPENUNTUTAN PENUNTUTAN SURAT DAKWAAN
Penyertaan (deelneming)
Penyertaan (Deelneming)
POKOK-POKOK HUKUM PIDANA oleh : Susan Fitriasari Heryanto,M.Pd
PUTUSAN PIDANA Aristo M A P.
Teori HUKUM PIDANA oleh : YANA INDAWATI,SH.,M.KN
HUBUNGAN SEBAB AKIBAT (KAUSALITAS)
TINDAK PIDANA (STRAFBAAR FEIT )
SAMENLOOP AAN STRAFBAAR FEIT (CONCURSUS)
Hukum Pidana Kodifikasi
POKOK-POKOK HUKUM PIDANA
Penyelesaian Sengketa TUN
PENGANTAR HUKUM INDONESIA
GABUNGAN TINDAK PIDANA (SAMENLOOP VAN STRAFBAARE FEITEN ATAU CONCURSUS) CONCURSUS IDEALIS CONCURSUS REALIS PERBUATAN BERLANJUT.
Created : Zakki el fadhillah dan
KEJAHATAN TERHADAP NYAWA DAN BADAN (PEMBUNUHAN & PENGANIAYAAN)
PERCOBAAN (POGING) PASAL 53
Unsur, Jenis dan Pelaku Tindak Pidana
PENGULANGAN T I N D A K P I D A N A (R E C I D I V E)
Penyertaan dan Pengulangan dalam Melakukan Tindak Pidana
PERBUATAN MELAWAN HUKUM (PMH)
PEMBERHENTIAN KARYAWAN (Pemutusan Hubungan Kerja)
DASAR-DASAR PERINGAN PIDANA
KEJAHATAN TERHADAP TUBUH
Strafbaar feit Perilaku yang pada waktu tertentu dalam konteks suatu budaya dianggap tidak dapat ditolerir dan harus diperbaiki dengan mendayagunakan sarana-sarana.
Tindak Pidana Pembagian Tindak Pidana (Jenis Delik)
KULIAH 8 Percobaan Tindak Pidana (POGING).
KEJAHATAN TERHADAP NYAWA Pasal KUHP
BAHASA INDONESIA HUKUM
Hukum Pidana Dlm Kodifikasi PEMBERATAN PIDANA ( KULIAH III ) OLEH ALI DAHWIR, SH., MH DOSEN TETAP FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS PALEMBANG.
PERSEKUTUAN PERDATA (burgerlijke maatschap)
Gabungan tindak pidana yaitu apabila seseorang atau lebih melakukan satu perbuatan dan dengan melakukan satu perbuatan, ia melanggar beberapa peraturan.
Penyertaan Tindak Pidana
Percobaan (Poging) Oleh: Riswan Munthe.
JENIS-JENIS PIDANA.
PENGHINAAN.
Acara Peradilan Pidana Anak
KULIAH KE-15 PENYIDIKAN DAN TINDAK PIDANA DI BIDANG PERPAJAKAN
Pengantar Hukum Indonesia Materi Hukum Pidana
HUKUM PIDANA Disampaikan pada Pertemuan ke 6 Mata Kuliah :
PENYERTAAN (DEELNEMING) PERBARENGAN (CONCURSUS) PENGULANGAN (RECIDIVE)
Pengulangan Melakukan Tindak Pidana
Kajian Hukum Pidana bagi PPAT yang Bermasalah Hukum dalam Menjalankan Profesinya oleh Gandjar Laksmana Bonaprapta Anggota Bidang Studi Hukum Pidana FHUI/
Perbarengan Tindak Pidana (Concursus)
Deelneming (Penyertaan)
pelanggaran-2 + kejahatan-2  thd norma-2 hk mengenai kepentingan umum
Fachrizal Afandi, S.Psi., SH., MH
PEMBERHENTIAN KARYAWAN (Pemutusan Hubungan Kerja)
PENGANIAYAAN.
HUKUM PAJAK ( TAX LAW ) MK-6 JULIUS HARDJONO
Hukum pidana Pengantar ilmu hukum.
Macam-macam Delik.
PEMBAGIAN TINDAK PIDANA
Hukum dan Malpraktik kedokteran
Percobaan dan Perbarengan dalam melakukan tindak pidana
Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana
Kewenangan DJBC Kewenangan Administratif: Kewenangan Yudikatif:
UNTUK MENGHADAPI PERUSUH / KERUSUHAN PADA UMUMNYA
PEMBARENGAN (SAMELOOP)
Dimodifikasi dari bahan kuliah Fully H. R, FHUI
PERCOBAAN (POGING) PASAL 53
HUKUM PIDANA.
Dasar-dasar hukum delik adat
Jenis Delik (1) Kejahatan Pelanggaran (misdrijf) (overtreding)
pelanggaran-2 + kejahatan-2  thd norma-2 hk mengenai kepentingan umum
Percobaan dan Perbarengan dalam melakukan tindak pidana
Pengantar Hukum Indonesia Materi Hukum Pidana
Pidana & Pemidanaan di Berbagai Negara
BAB I PENDAHULUAN Pengertian Hukum Pidana
Transcript presentasi:

SEMAT DATANG FAK. HUKUM UWH DALAM KULIAH HUKUM PIDANA LANJUT

SUBJEK TP / DADER DALAM KUHP = ORANG / MANUSIA DI LUAR KUHP = BADAN HUKUM / CORPORASI SIAPA DISEBUT PELAKU ? DILIHAT DARI ILMU PENGETAHUAN HK. PIDANA DILIHAT DARI KUHP ITU SENDIRI

PELAKU MENURUT DOKTRIN : SESEORANG YG TELAH MELAKSANAKAN SEMUA UNSUR TP YG DISEBUT DALAM PASAL PELAKU MENURUT KUHP (PASAL 55) PLAGEN / MEREKA YG MELAKUKAN SENDIRI DOENPLICHTIGE/MEREKA YG MENYURUH-LAKUKAN TP MEDEPLICHTIGE / MEREKA YG BERSAMA-SAMA MELAKUKAN TP UIT LOKKER / MEREKA YG MENGGERAKKAN/ MEMBUJUK / MENGANJURKAN UNTUK MELAKUKAN TP AJARAN TENTANG PENYERTAAN

PERUMUSAN PERTAMA MEREKA YG MELAKUKAN SENDIRI MENIMBULKAN BBP PENAFSIRAN SIMONS; MENGARTIKAN MEREKA YG MELAKUKAN SENDIRI TP BILA ORG TADI SCR NYATA MELAKUKAN SENDIRI TP & TDK ADA ORG LAIN YG TERLIBAT NOYON; MEREKA YG MLKKN SENDIRI DIARTIKAN MELKKN BERSAMA ORG LAIN PENDAPAT KETIGA; MENGANGGAP PERUMUSAN YG DMKN SBG HAL YG BERLEBIHAN, SEBAB TANPA PERUMUSAN ITU PUN SUDAH ADA ISTILAH “BARANG SIAPA” DALAM TIAP PASAL

PASAL 55 MENYANGKUT PENYERTAAN, PERAN YG BEDA DAPAT DILIHAT DALAM CONTOH SBB: ADA BBP ORG YG SCR BERAMA MELKKN TP, DLM HAL INI PERAN MASING-MASING ADALAH SAMA ADA SESEORG YG BERKEHENDAK UTK MELKKN TP TP TDK MAU MELKKN SENDIRI DAN MENYURUH ORG LAIN MELKKN TP ADA SESEORG YG DGN MENGGUNAKAN SALAH SATU DAYA UPAYA MENGGERAK-KAN ORANG LAIN MELAKUKAN SUATU TP ADA SESEORG YG MELKKN TP, DAN DPT SELESAI KARENA ADA ORG LAIN YG MEMBANTUNYA PERAN YG BEDA INI MENYANGKUT PERTANGGUNGJAWABAN PDN

BENTUK PENYERTAAN PENYERTAAN YG BERDIRI SENDIRI DAN PERTANGGUNGJAWABAN MASING-2 BERBEDA PENYERTAAN YG BERGANTUNG; BHW PESERTA YG KEMUDIAN PERT.JAWAB NYA TERGANTUNG PD PERBUATAN KAWAN PESERTA LAINNYA MIS ; PENCOPETAN YG DIOPER-2 KAN

PEMBANTUAN (PSL 56) SENGAJA MEMBERI BANTUAN PD WAKTU MELAKUKAN KEJAHATAN SENGAJA MEMBERI KESEMPATAN, SARANA ATAU KETERANGAN PIDANANYA : MAKS PIDANA POKOK MINUS 1/3 BILA ANC MATI/SEUMUR HIDUP: MAKS 15 TH PIDANA TAMBAHAN SAMA DLM MENENTUKAN PIDANA BAGI PEMBANTU DIBATASI HANYA TP YG SENGAJA DIPERMUDAH ATAU DIBANTU BESERTA AKIBAT-2NYA PEMBANTUAN HANYA UTK KEJAHATAN, BUKAN PELGRN

MEREKA YG MENYURUHLAKUKAN YG DISURUH HARUSLAH ORANG YG TIDAK MEMPUNYAI KEMAMPUAN BERTANGGUNG JAWAB YG DIPIDANA ADALAH YG MENYURUHLAKU-KAN YG DISURUH TIDAK DAPAT DIPIDANA KARENA ADA ALASAN PEMAAF

MEREKA YG TURUT SERTA MELAKUKAN TINDAK PIDANA HRS ADA KERJASAMA SECARA FISIK DR MASING-2 PESERTA HRS ADA KESADARAN BHW MEREKA SATU SAMA LAIN BEKERJASAMA UTK MELAKUKAN TP KESADARAN ITU DAPAT MUNCUL SEBELUM ATAU PD SAAT MLKK TP

BBP PENDAPAT TTG TURUT SERTA SIMONS; UTK JADI PESERTA DARI TP, MAKA TIAP-2 PST HRS MEMENUHI SGL UNSUR TP YG DIRMSKAN UU HOOG RAAD; TIAP PESERTA TDK HRS MEMENUHI SGL UNSUR YG DIRUMUSKAN DALAM UU NOYON; TIAP PESERTA TIDAK HRS MEME-NUHI SEMUA UNSUR YG DITETAPKAN UU.

PENGANJUR /PEMBUJUK HARUS MEMENUHI SYARAT : ADA ORG YG MEMP. KEHENDAK UTK MELAKUKAN TP DG CARA MEMBUJUK ORG LAIN HRS ADA ORG LAIN YG DIGERAKKAN CARANYA DG MEMBERI/MENJANJIKAN SESUATU, MENYALAHGUNAKAN KEKUASAAN/MARTABAT, DG KEKERASAN, ANCAMAN / PENYESATAN ATAU DGN MEMBERI KESEMPATAN, SARANA/KETERANGAN. ORG YG DIGERAKKAN KMDN BENAR-BENAR MLKKN TP YG DIINGINKAN OLEH ORG YG MENYURUHLAKUKAN.

PERSAMAAN DAN PERBEDAAN ANTARA MENYURUHLAKUKAN DG PENGAJURAN PESAMAAN ADA YG BEMAKSUD MELAKUKAN TP TAPI TDAK MAU MELAKUKAN SENDIRI BEDANYA PD MENYURUHLKKN YG DISURUH ADLH OR YG TIDAK MEMP. TG JAWAB PADA PENGANJUR YG DISURUH MEMP. KEMAMPUAN UTK BERT.JAWAB PD MENYURUHLKKN TDK DISEBUTKAN CARANYA, SDG PADA PENGANJUR DISEBUTKAN SCR TEGAS (PS 55 (1) KE-2)

PERT.JAWABAN PENGANJUR PERT.JAWAB PENGANJUR DIBATASI HANYA PERBUATAN YG DIANJURKAN SAJA PERT.JAWAB PENGANJUR TDK DIBATASI/DIPERLUAS HK. PIDANA INDONESIA MENGANUT PERT.JAWAB YG DIPERLUAS

PERCOBAAN DASARNYA ADALAH DG MELIHAT FUNGSI HUKUM PIDANA YG MEMPUNYAI PREVENSI SPECIALE JUGA MEMP. FUNGSI GENERALE PERCOBAAN MELAKUKAN TP DIANGGAP MENGGANGGU KETENTRAMAN UMUM DLM MASY / INDIVIDU PIDANA : MAKS. POKOK MINUS 1/3

UNSUR PERCOBAAN NIAT (CATATAN ; UTK KESENGAJAAN ATAU JUGA KEALPAAN? UTK SEMUA TK KESENGAJAAN ATAU SALAH SATU, MISALNYA SENGAJA DG MAKSUD SAJA?) HARUS ADA PERMULAAN PELAKSANAAN (catan: Kapan perb. Itu mrpkn perbuatan persiapan dan kapan mrpk per. Pelaksanaan. MvT menyerahkan pada kebijakan Hakim PELAKSANAAN TIDAK SELESAI SEMATA-MATA BUKAN KARENA KEHENDAK SENDIRI (catatan : Pengunduran diri scr sukarela menjadikan percobaan Tidak dipidana)

PERBARENGAN/CONCURSUS PERBARENGAN ADALAH SUATU KEADAAN DIMANA SATU ORANG TERLIBAT DALAM TERWUJUDNYA BBP TP SEKALIGUS MISAL : 1 JANUARI MEMBUNUH 5 JANUARI MENCURI 10 PEBRUARI MEMPERKOSA 15 MARET MERAMPOK SEMUA BELUM DIADILI DAN BELUM ADA PUTUSAN HAKIM YG BERKEKUATAN HK TETAP MASALAH: HUKUMAN APA DAN BERAPA LAMA PIDANA UTK MASING-MASING TP YG DILAKUKAN ITU?

TEORI PEMIDANAAN DALAM CONCURSUS TEORI ABSORBSI; DIKENAKAN ANC. PIDANA POKOK TERBERAT TEORI ABSORBSI YG DIPERTAJAM: DIKENAKAN PIDANA POKOK TERBERAT DITAMBAH 1/3NYA SISTEM KOMULASI: SEMUA KETENTUAN PIDANA DITERAPKAN TANPA DIKURANGI SISTEM KOMULASI YG DIPERLUNAK; SEMUA KETENTUAN DITERAPKAN TAPI MAKSIMUMNYA TIDAK BOLEH MELEBIHI MAKSIMUM PIDANA TERBERAT DITAMBAH 1/3NYA

ASAS-ASAS DALAM PENGHUKUMAN ASAS PIDANA MINIMUM UMUM (ALGEMENE STRAF MINIMUM) ASAS INI DIPAKAI KUHP, TERENDAH UTK PENJARA/KURUNGAN = 1 HARI ASAS PIDANA MAXIMUM UMUM (ALGEMEN STRAF MAXIMUM). ASAS INI HANYA MENYANGKUT HKMAN BADAN, YAITU MAKS. 15 TAHUN ASAS PIDANA MAXIMUM HUSUS (ALGEMENE SPECIALE STRAF MAXIMAL), MAKS PIDANA PADA MASING-MASING DELIK / PASAL

ALASAN SISTEM KOMULASI TIDAK DIPAKAI ALASAN PSIKOLOGIS; SECARA PSIKOLOGIS PIDANA 650 TAHUN LEBIH BERAT DRPD DIJATUHI SEUMUR HIDUP. ALASAN KESALAHAN YG DIBAGI; ARTINYA NEGARA JUGA PUNYA ANDIL KESALAHAN, KENAPA SAMPAI KEJAHATAN BERULANGKALI TIDAK DAPAT MENANGKAP / MENGADILI

JENIS CONCURSUS CONCURSUS REALIS (65-71) PERBUATAN BERLANJUT (64) CONCURSUS IDEALIS (63)

CONRCURSUS REALIS CR: APABILA ADA SESEORG MELKKN TP BERUPA KEJAHATAN & DIANTARA KEJ. ITU TDK ADA HUBUNGAN SATU SAMA LAIN SERTA BLM ADA PUT.HAKIM YG BERKEKUATAN HK TETAP SYARAT CR PERB. TSB MRPK PERB. YG BERDIRI SENDIRI BERUPA KEJAHATAN DIANCAM DGN PIDANA SEJENIS

BEDA PASAL 65 DG 66 HKMAN HRS SEJENIS TEORI PENGHUKUMAN YG DIPAKAI ADALAH ABSORBSI YG DIPER-TAJAM. MISAL A MLKK PENCURIAN 2X HKIM TIDAK BOLEH MEN-JATUHKAN YG SATU DG PENJARA 1 TH YG SATUNYA LAGI DENDA. JADI HRS SAMA-2 PNJR HKMAN TDAK HRS SEJENIS YG DIPAKAI ADALAH SISTEM KOMULASI YG DIPERLUNAK, MISAL HAKIM MEMILIH YG SATU DIJATUHI PENJARA 5 TH YG SATU KURUNGAN 9 BLN ASAL TDK LEBIH TERBERAT + 1/3

BEDA CONCURSUS REALIS DENGAN CONCURSUS IDEALIS C. RELAIS : APABILA MELAKUKAN BBP TP, YG MASING-2 DIANGGAP BERDIRI SENDIRI, DAN DI ANTARA PERBUATAN TERSEBUT BELUM ADA PUTUSAN HAKIM YG BERKEKUATAN HK. TETAP C. IDEALIS : SATU PERBUATAN (TP), TETAPI TP TSB DAPAT DITERAPKAN DALAM BERBAGAI KETENTUAN HK PIDANA YG BERBEDA

PENERAPAN PASAL 71 A 1 JANUARI MENCURI, ANC. PIDANA 362 = 5 TH 5 JANUARI MENGANIAYA. ANC. PIDANA 351 = 2 TH 8 BL 10 JANUARI PENADAHAN, ANC. PIDANA 480 = 4 TH YG DIPAKAI PASAL 65 = ABSORBSI YG DIPERTAJAM, MAKS. PIDANA YG DIJATUHKAN 5 TH + 1/3 = 6 TH 8 BL STLH VONIS TERNYATA TGL 8 JANUARI JUGA MELAKUKAN PENCURIAN YG BELUM DIPERHITUNGKAN. JIKA TIDAK ADA ATURAN PASAL 71, MAKA PENCURIAN TSB DAPAT DIADILI TERSENDIRI DAN DIPIDANA DGN ADANYA PSL 71 PIDANA YG TERDAHULU TETAP DIPERHITUNGKAN, SHG MAKS. PIDANA YG DIKENAKAN TETAP 6 TH 8 BL. JIKA BARU DIKENAKAN 5 TH, MAKA DAPAT DIKENAKAN 1 TH 8 BLN

PERBUATAN BERLANJUT (PASAL 64) YG DIPAKAI = ABSORBSI YG DIPERTAJAM UKURAN MENURUT MvT HRS ADA SATU KEPUTUSAN KEHENDAK YG TERLARANG PERBUATAN ITU HARUS SEJENIS JANGKA WAKTUNYA TIDAK TERLALU LAMA JIKA ADA DMKN YG DIPAKAI ADALAH ABSORBSI -

PASAL 64 (2) KUHP (TIDAK SEJENIS) PEMALSUAN UANG MERUSAK MATA UANG MENGGUNAKAN UANG PALSU MENGEDARKAN UANG PALSU MESKIPUN SEHARUSNYA DAPAT PASAL 65, TETAPI INI DIANGGAP PERBUATAN BERLANJUT JADI INI MERUPAKAN KEKECUALIAN, SHG HANYA DIKENAKAN SATU KETENTUAN PIDANA YG MEMUAT ANC. PIDANA TERBERAT

PASAL 64 (3) PENCURIAN RINGAN, JIKA MERUPAKAN PERBUATAN BERLANJUT DAPAT MENJADI PENCURIAN BIASA YG DIANCAM 5 TH

CONCURSUS IDEALIS/PERBARENGAN PERATURAN MENGENDARAI MOBIL : MELANGGAR RAMBU LALIN TIDAK PUNYA SIM MOTOR TIDAK ADA SURAT MENABRAK ORANG (360) SHG LUKA YG DIPAKAI SISTEM ABSORBSI-

PERKEMBANGAN FEIT SEBELUM DAN SETELAH AR HR 15-2-1932 SEBELUM ‘32 YG JADI UKURAN ADALAH PERBUATAN JASMANIAH SAJA TERLEPAS DR SGL AKIBAT DAN UNSUR2 TAMBAHAN LAIN YG MENYERTAI. JIKA ADA PERB-JASMANIAH PASTI ADA C. IDEALIS SETLH ‘32 JIKA ADA PERB. JASMANIAH MUNGKIN TIMBUL C. IDEALIS, MUNGKIN C.REALIS APA KRITERIANYA?

ISI AR HR 1932 ADA PENGENDARA MOBIL DLM KEADA AN MABOK (MEL- KETERTIBAN UMUM), TANPA LAMPU (MEL-UU-LALIN). JIKA DIGUNAKAN UKURAN SEBLM ‘32 ADA C. IDEALIS. TAPI TERNYATA HR MENGANGGAP SBG C. REALIS DITERAPKAN PASAL 70 KUHP (KOMULASI MURNI). DASAR (PENDAPAT TAVERNE: ADA CR BILA DARI SUDUT HK.PID ADA 2 PERB. YG BERLAINAN & DPT DIPIKIRKAN TERLEPAS SATU SAMA LAIN).APAKAH MABOK HRS TDK NYALAKAN LAMPU? DI SINI TDK ADA HUBUNGAN KAUSALITAS DARI PERB. TSB