BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
PERAN PEMERINTAH DALAM PENANGGULANGAN BENCANA
Advertisements

TUGAS POKOK DAN FUNGSI SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
SEKOLAH DASAR BERSIH DAN SEHAT
SEKOLAH DASAR BERSIH DAN SEHAT
BAHAN RAPAT PEMBAHASAN KUA/PPAS BAGIAN ADM
PROFIL BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH KOTA SERANG
RENCANA STRATEGIS PEMERINTAH KABUPATEN SUPIORI Kelompok 3 Akib Pandurbyanto Ragil Mahdi
BADAN KERJASAMA DAN PENANAMAN MODAL DIY
H. ARSON ABADI, SKM, M.Si Dinas Kesehatan Kab.OKU SELATAN
PENERAPAN SAKIP SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
PROGRAM KEGIATAN EX RUTIN SKPD DALAM RENSTRA SKPD DAN RPJMD
SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (SAKIP) TAHUN 2015
SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (SAKIP)
BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA KANTOR REGIONAL XI MANADO
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH DIY
KEBIJAKAN PENANGGULANGAN KRISIS KESEHATAN
KANTOR REGIONAL VIII BKN BANJARMASIN
APBD PROVINSI KALIMANTAN TENGAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
DINAS PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DIY
RAPAT KOORDINASI PEMANTAPAN ADMINISTRASI DALAM RANGKA
PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG
PEDOMAN UMUM DAN PENGALOKASIAN DANA ALOKASI KHUSUS TA 2011
Penerapan SAKIP Menuju PACITAN SEBAGAI TUJUAN INVESTASI DAN TERCIPTANYA PELAYANAN PERIZINAN YANG PRIMA BADAN PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN.
SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH ( SAKIP)
SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (SAKIP) RSUD “NGUDI WALUYO” WLINGI dr. A. LOEQKIJANA AGRAWATI, MARS Direktur RSUD “Ngudi.
PESERTA SOSIALISASI UU 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA
Visi DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN Kota Padang
Hasil Diskusi KELOMPOK SIAGA
IMPLEMENTASI SAKIP DINAS SOSIAL KABUPATEN BLITAR TAHUN 2017.
PERENCANAAN STRATEGIS TAHUN 2017
RENCANA KERJA TAHUN 2018 BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN BLITAR
INSPEKTORAT DAERAH KAB. NGANJUK
Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2017
PAPARAN SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA
IMPLEMENTASI SAKIP KECAMATAN PANGGUNGREJO KABUPATEN BLITAR
Disampaikan dalam acara Forum SKPD Pemerintahan
PERATURAN PELAKSANAAN BIDANG LISTRIK & PENANGGULANGAN KEBAKARAN
NORMA STANDAR PROSEDUR DAN KRITERIA
VISI DAN MISI BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DAERAH
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI
SAKIP ( SISTEM AKUNTANBILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH )
SAKIP ( SISTEM AKUNTANBILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH )
peringkat KINERJA layanan prima tahun 2017
PENYELENGGARAAN PENANGGULANGAN BENCANA PROVINSI JAWA TENGAH
LEMBAGA-LEMBAGA YANG BERPERAN DALAM PENANGGULANGAN BENCANA ALAM
Biro Organisasi SETDA Prov Jabar
KASUBAG PROGRAM : FAHWRUN BASYREWAN, ST. TUGAS POKOK MASALAH TARGET RPJMD DALAM 5 TAHUN 1.Menurunnya Indeks Resiko Bencana Secara Nasional dari tinggi.
PENGELOLAAN KEUANGAN KELOMPOK TERKAIT DANA BANTUAN SOSIAL
DAFTAR PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2018 INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN TAPANULI SELATAN Dari Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Inspektorat Daerah Kabupaten Tapanuli.
PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM MITIGASI BENCANA ALAM DI INDONESIA
DASAR Amanat UU Nomor 29 Tahun 2014 tentang Pencarian dan Pertolongan dalam Pasal 47, Pasal 48 dan Pasal 50. (terkait kelembagaan) serta Pasal 87.
Materi 1 Manajemen Penanggulangan Bencana
Materi 4 KAJIAN DAN PEMETAAN RISIKO
TUGAS POKOK DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK PENGENDALIAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA PROVINSI BENGKULU *MEMBANTU MELAKSANAKAN URUSAN.
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
Gambaran umum Sebelah Utara Sebelah Timur Sebelah Selatan
PERAN DAN DUKUNGAN DPRD PROV JATENG DALAM PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN PENANGGULANGAN BENCANA Disampaikan Pada: Rapat Koordinasi dengan Tema Akuntabilitas,
KEBIJAKAN DAN STRETEGI PENATAAN RUANG
“PEMBANGUNAN DESA YANG BERBASIS PENGURANGAN RISIKO BENCANA ”
Dasar Hukum : 1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 Pasal 18 Tentang Penanggulangan Bencana 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008 Tentang.
MITIGASI SIAGA BENCANA BERBASIS MASYARAKAT
PROSES BISNIS KECAMATAN PUCUK
PROGRAM DAN KEGIATAN BIDANG KETAHANAN EKONOMI SOSBUD DAN ORMAS
CROSS CUTTING 2018 Strategi Kebijakan : 1. Menurunkan Jumlah
PAPARAN SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2018
PERMENDAGRI 46 TAHUN 2016 TENTANG TENTANG LAPORAN KEPALA DESA.
KEBIJAKAN YANG DIHASILKAN S.D DESEMBER 2017
SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (SAKIP)
“UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN PELAYANAN DINAS PEMADAM KEBAKARAN DI KABUPATEN BENGKULU TENGAH” Oleh : TRIYANTO, S.IP, M.Si.
PAPARAN SAKIP INSPEKTORAT KAB.PACITAN
Transcript presentasi:

BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH LAPORAN REALISASI KINERJA s/d DESEMBER 2015 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH Jl. Raya PLP Km. 2 Curug – Tangerang. Telp./Fax. (021) 598 4343

Visi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tangerang “Mewujudkan Pelayanan Prima Dalam Pencegahan dan Penanggulangan Bencana” BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

Misi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tangerang Meningkatkan patrisipasi masyarakat dalam pencegahan bencana dan kebakaran. Meningkatkan pelayanan kepada korban bencana dan kebakaran. Meningkatkan koordinasi dan kerjasama dalam penanggulangan bencana dan kebakaran. Meningkatkan kapasitas kelembangaan dalam memberikan pelayanan. BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

Pendapatan Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung Realisasi capaian kinerja Januari S/D Desember 2015 Pendapatan NO URAIAN ANGGARAN REALISASI KEUANGAN % FISIK 1 Pendapatan Rp. 350.000.000,- 394.504.487,- 112,72 Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung NO URAIAN ANGGARAN REALISASI KEUANGAN% FISIK % 1 Belanja Tidak Langsung ( Gaji dan Tunjangan ) 9.656.024.167 9.525.959.433 98,65 100 Belanja Langsung Terdiri Dari : Program SKPD 5.174.125.990 4.404.987.324 85,13 2 WAJIB PILIHAN 4.813.623.000 4.296.829.600 89,26   Jumlah 19.643.773.157 18.227.776.357 92,79 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

Realisasi capaian kinerja Januari S/D Desember 2015 Program skpd No Uraian Program Anggaran Realisasai KEU % FISIK 1 Pelayanan Administrasi Perkantoran Rp. 2.152.014.990,- Rp.1.811.531.019 84,18 100 2 Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Rp. 2.443.205.000,- Rp. 2.138.846.305 87,54 3 Peningkatan Disiplin Aparatur Rp. 288.420.000,- Rp. 200.645.000 69,57 4 Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Rp. 92.535.000,- Rp. 87.595.000,- 94,66 5 Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan capaian Kinerja & Keuangan Rp. 50.460.000,- Rp. 45.360.000,- 89,89 6 Peningkatan Perencanaan SKPD Rp. 147.491.000,- Rp. 121.010.000,- 82,05 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

Realisasi capaian kinerja Januari S/D Desember 2015 Wajib pilihan No Uraian Program Anggaran Realisasi Keu % FISIK 1 Peningkatan Kesiagaan & Pencegahan Bahaya kebakaran Rp.2.967.000.000,- Rp. 2.656.911.100,- 89,55 100 2 Pencegahan dini Penanggulangan Korban Bencana Alam Rp.1.746.623.000,- Rp. 1.539.918.500,- 88,17 3 Program Peningkatan Pendapatan Daerah Rp. 100,000,000,- Rp. 100.000.000,- 100  BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

Realisasi capaian kinerja Januari S/D Desember 2015 Wajib pilihan program peningkatan kesiagaan dan pencegahan bahaya kebakaran No Uraian Program Anggaran Realisasai KEU % FISIK 1 Penyusunan Norma,standar,pedoman,& manual pencegahan bahaya kebakaran (Penyusunan SOP Penanggulangan Kebakaran) Rp. 100.000.000,- Rp. 35.555.000,- 35,56 100 2 Sosialisasi Norma, standar, pedoman dan manual pencegahan bahaya kebakaran (sosialisasi perda Nomor 4 tahun 2011) Rp. 98.285.000,- 98,29 3 Kegiatan rekruitmen tenaga sukarela pertolongan bencana kebakaran (pemantapan Balakar) Rp. 80.234.600,- 80,23

4 Penyuluhan pencegahan bahaya kebakaran Rp. 150.000.000,- Rp. 129.000.000,- 86,00 90.00 5 Pengadaan sarana dan prasarana pencegahan bahaya kebakaran Rp. 200.000.000,- Rp. 194.650.000,- 97,33 100 6 Kesiagaan pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran ( extra Fooding) Rp. 487.000.000,- Rp. 428.080.000,- 87,91 7 Simulasi penanggulangan bencana kebakaran Rp. 100.000.000,- Rp. 90.302.000,- 90.30 8 BOP penanggulangan bencana dan kebakaran Rp. 300.000.000,- Rp. 300.000.000,- 9 Pengadaan kelengkapan mobil pemadam kebakaran Rp. 440.000.000,- Rp. 425.928.000,- 96,80 10 Pendataan dan pemetaan daerah rawan bencana dan kebakaran di Kab. Tangerang Rp. 96.130.000,- 96,13 11 Pemantapan petugas damkar Rp. 150.000.000,- Rp. 147.190.500,- 98.13

12 Pengadaan sarana dan prasarana pemeriksaan alat proteksi kebakaran pada perusahaan Rp. 200.000.000,- Rp. 183.378.000,- 91.69 100 13 Peningkatan sarana dan prasarana mobilitas unit pemadam kebakaran Rp. 490.000.000,- Rp. 422.378.000,- 86,20 14 Kegiatan pembuatan sistem potensi Rp. 50.000.000,- Rp. 25.800.000,- 53,45

Realisasi capaian kinerja Januari S/D Desember 2015 Wajib pilihan program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam No Uraian Anggaran Realisasai KEU % FISIK 1 Mobilisasi bantuan penangana bantuan untuk daerah rawan bencana Rp. 150.000.000,- Rp. 102.100.000 68.07 70.00 2 Buffer Stock Bencana Rp. 363.350.000,- Rp. 351.788.000,- 96,82 100 3 Survei pengendalian penanggulangan bantuan bencana Rp. 89.725.000,- 59,82 75,00 4 Pembinaan dan pemantapan tim relawan penanggulangan bencana Rp. 100.000.000,- Rp. 82.017.500,- 82,02 5 Pengadaan sarana dan prasarana penanggulangan bencana Rp. 183.273.000,- Rp. 175.088.000,- 95,53 6 Sosialisasi pengurangn resiko bencana (PRB) Rp. 99.695.000,- 99,70

7 Penyuluhan penanggulangan bencana Rp. 150.000.000,- Rp. 129.000.000,- 86,00 90.00 8 Mitigasi Penanggulangan bencana Rp. 250.000.000,- Rp. 224.522.500,- 89,81 100 9 Kegiatan Fasilitasi Penguatan tim relawan penanganan bencana daerah Rp. 150.000.000,- Rp. 149.522.500,- 99,68 10 Fasilitasi satuan gugus penanggulangan bencana Rp. 136.460.000,- 90,97

Realisasi capaian kinerja Januari S/D Desember 2015 Wajib pilihan program peningkatan pendapatan daerah No Uraian Anggaran Realisasai KEU % FISIK 1 Standar operating prosedur (SOP) pengawasan pendapatan daerah dari retribusi pemeriksaan alat proteksi kebakaran Rp. 100.000.000,- Rp. 100.000.000,- 100