RENCANA KERJA DAN KEGIATAN TAHUN 2018 DIREKTORAT JENDERAL PENGEMBANGAN DAERAH TERTENTU KEMENTERIAN DESA, PDT, DAN TRANSMIGRASI DR. IR. SUPRAYOGA HADI,

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
STRATEGI POKOK Kebijakan Fiskal Kebijakan Perbankan/Keuangan
Advertisements

Jakarta, 04 J u n i BMKG PRAKIRAAN TINGGI GELOMBANG MINGGU, 05 JUNI 2011 WARNING : 1) POTENSI HUJAN LEBAT DISERTAI PETIR BERPELUANG TERJADI DI :
Jakarta, 17 Januari BMKG PRAKIRAAN TINGGI GELOMBANG SELASA, 18 JANUARI 2011 WARNING : 1) POTENSI HUJAN LEBAT DISERTAI PETIR BERPELUANG TERJADI DI.
Rapat Pansus III Dewan Sumber Daya Air Nasional
PENYEMPURNAAN arSITEKTUR PROGRAM, KEGIATAN DAN STRUKTUR KINERJA
Peran RZWP3K dalam Perencanaan Pembangunan Bidang Kelautan
Skenario dan Strategi Konsep Agro Mina Politan Cluster
Dr. Ir. Heru Purboyo Hidayat P, DEA
PERUBAHAN UU NO. 24 TAHUN 1992 DAN PENYUSUNAN RTRW PULAU DALAM RANGKA MENINGKATKAN KETERPADUAN PEMBANGUNAN Oleh Direktur Jenderal Penataan Ruang Departemen.
Jakarta, 19 Februari BMKG PRAKIRAAN TINGGI GELOMBANG JUM’AT,20 FEBRUARI 2015 GELOMBANG DAPAT TERJADI 2,0 M S/D 3,0 M DI : LAUT TIONGKOK SELATAN,
Direktur Kesehatan dan Gizi Masyarakat
PENGEMBANGAN ROTAN INDONESIA MELALUI POLA SENTRA HHBK
1. Isu Strategis Bidang Cipta Karya Berdasarkan UU 26/2007 Tentang Penataan Ruang, KSN merupakan wilayah yang memiliki pengaruh sangat penting secara.
EKOREGION SUNDA KECIL: PENYUSUNAN RENCANA PENATAAN RUANG LAUT
Konsep Pengembangan Wilayah
KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/ BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL Direktorat Pengairan dan Irigasi Kementerian Perencanaan Pembangunan.
Disampaikan oleh: ACHMAD SATIRI (Kabag Hukum, Organisasi, dan Humas)
SEKRETARIS DIREKTORAT JENDERAL PENGEMBANGAN DAERAH TERTENTU
PEMANTAUAN KEGIATAN PENDAMPINGAN PENYUSUNAN RAPERDA BIDANG PLP
Asisten Pemerintahan dan Kesra
SEMINAR INTERNASIONAL TEMU ILMIAH NASIONAL XV FOSSEI
PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR KE PU-AN PADA BIDANG CIPTA KARYA
Deputi Bidang Pengembangan Regional dan Otonomi Daerah BAPPENAS
SIKLUS PERENCANAAN & PENGANGGARAN TAHUNAN
BEST WESTERN Mangga Dua Hotel & Residence
SOSIALISASI DANA DESA dengan Materi: “PENGGUNAAN DANA DESA TAHUN 2015”
PEMBANGUNAN SARANA AIR BERSIH DI DAERAH PERBATASAN
RENCANA DISTRIBUSI BOP PAUD TAHUN 2016
PUSAT KRISIS KESEHATAN KEMENTERIAN KESEHATAN
DIREKTORAT FASILITASI PENGEMBANGAN KAPASITAS APARATUR DESA”
October 17 PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH RANCANGAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) PROVINSI KALIMANTAN.
PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH HASIL KESEPAKATAN PRA MUSRENBANG RKPD PROVINSI KALIMANTAN BARAT TAHUN 2018 (BIDANG.
PROGRAM PEMBANGUNAN SANITASI SEKOLAH DASAR
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
Deputi Bidang Pengembangan Regional dan Otonomi Daerah BAPPENAS
RENCANA KERJA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN TAHUN 2017
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
LOKASI DAN ALOKASI KEGIATAN TERKAIT PENYEDIAAN SARANA AIR BERSIH
Kabupaten/Kota yang telah Menginisiasi KLA sampai Tahun 2014
DANA ALOKASI KHUSUS 2008 “Kebijakan dan Mekanisme Alokasi”
DATA KELULUSAN SERTIFIKASI GURU TAHUN 2007 S.D 2010
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
DATA KEBUTUHAN GURU (NASIONAL) TAHUN
OLEH: PPPPTK BISNIS DAN PARIWISATA DEPOK, 2017
Badan Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian
Industrialisasi Perikanan untuk Kesejahteraan Masyarakat
Deputi Bidang Pengembangan Regional dan Otonomi Daerah BAPPENAS
Sumatera Selatan Lampung Banten Jawa Barat Jawa Tengah Jawa Timur Bali
Deputi Bidang Pengembangan Regional dan Otonomi Daerah BAPPENAS
Bahan tayang 3-4 Mei.
Sekretariat Wakil Presiden Republik Indonesia
ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DESA, DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI TAHUN 2018 Sekretaris Jenderal Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan.
RAPAT KOORDINASI DAN SINERGITAS 16 KABUPATEN TERINTEGRASI
KEMENTERIAN DALAM NEGERI
PRIORITAS DANA DESA TAHUN 2018.
JUMLAH PENDUDUK DAN PERSENTASE PENDUDUK MISKIN DI SULAWESI TENGAH Tahun Jumlah Penduduk Miskin (Ribu) Akselerasi (persen) Persentase.
Oon Kurniaputra Februari 2018
KESIAPAN DAERAH DAN DESA DALAM PELAKSANAAN PADAT KARYA TUNAI DI DESA
Rancangan Awal RKPD Provinsi Jawa Barat Tahun 2019
BIRO PERENCANAAN KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI KEBIJAKAN PRIORITAS KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN.
PENYELARASAN KEBIJAKAN PUSAT DAN DAERAH PADA ACARA MUSRENBANG RKPD KABUPATEN BELITUNG TAHUN 2018 IKHA PURNAMASARI, ST Direktorat Perencanaan Evaluasi.
Direktur Perlindungan Hortikultura Direktorat Jenderal Hortikultura
DIREKTUR PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL HORTIKULTURA
TINDAK-LANJUT KUNKER Pusat Data dan Sistem Informasi Pertanian
Judul Penelitian: PENGEMBANGAN DAN PEMETAAN POTENSI ENERGI ANGIN DAN GELOMBANG LAUT DI WILAYAH INDONESIA DALAM RANGKA KEMANDIRIAN ENERGI NASIONAL PROGRAM.
Ir. Dodi Krispratmadi, M.Env, E. Direktur Pengembangan PLP
RANCANGAN KEGIATAN STRATEGIS HORTIKULTURA 2020
“PEMBANGUNAN DESA YANG BERBASIS PENGURANGAN RISIKO BENCANA ”
LAYANAN PENDIDIKAN KEAKSARAAN
PROGRES HIBAH BMN BERUPA BANTUAN PEMERINTAH Perolehan tahun anggaran
Transcript presentasi:

RENCANA KERJA DAN KEGIATAN TAHUN 2018 DIREKTORAT JENDERAL PENGEMBANGAN DAERAH TERTENTU KEMENTERIAN DESA, PDT, DAN TRANSMIGRASI DR. IR. SUPRAYOGA HADI, MSP DIREKTUR JENDERAL PENGEMBANGAN DAERAH TERTENTU RAPAT KONSULTASI REGIONAL BIDANG PERCEPATAN PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL MAKASSAR, 12 APRIL 2017

Pendahuluan Mengacu pada PRIORITAS NASIONAL, PROGRAM PRIORITAS, KEGIATAN PRIORITAS DAN PROYEK PRIORITAS NASIONAL dalam rancangan RKP 2018 telah dilakukan penyesuaian kegiatan dan Lokasi Terintegrasi TA 2017, dengan tetap memberikan prioritas pada Program Unggulan Kementerian Desa PDTT, yaitu Prudes (OVOP),Embung, BUMDesa, dan Sarpras Olahraga, serta pelaksanaan program unggulan PDTU tahun 2018 yaitu Aquaculture Estate di Pulau Kecil dan Terluar dan Investasi di Daerah Perbatasan; Namun demikian, karakteristik tertentu pada daerah-daerah tertinggal di perbatasan, PKT, rawan pangan, rawan bencana, dan pasca konflik memerlukan perhatian khusus, specific, and unordinary way to develop, sehingga beberapa kriteria khusus perlu dipertimbangkan.

Arah Kebijakan dan Sasaran Direktorat Jenderal Pengembangan Daerah Tertentu Peningkatan Aksesibilitas dan prasarana dasar di wilayah perbatasan dan pulau kecil dan terluar ARAH KEBIJAKAN Penanganan terhadap daerah rawan pangan melalui peningkatan produksi, distribusi dan diversifikasi komoditas oangan pokok yang dibutuhkan masyarakat Penanganan terhadap daerah rawan bencana melalui mitigasi dan rehabilitasi serta penanganan daerah pasca konflik melalui rehabilitasi sosial dan ekonomi. Meningkatnya ketahanan masyarakat dan pemerintah daerah didaerah rawan pangan, rawan bencana dan daerah pasca konflik Tersedianya Sarana Prasana Dan Konektivitas Dalam Mendukung Produk Unggulan Di Daerah Perbatasan Dan Pulau Kecil Dan Terluar

Overview Program Unggulan Kemendesa PDTT 2017-19 EMBUNG DESA (Bangunan sumber air lainnya) UNTUK KETAHANAN PANGAN BUMDES UNTUK KEMANDIRIAN EKONOMI DESA OVOP (Prukades) UNTUK PRODUKTIVITAS EKONOMI DESA OLAH RAGA DESA AQUACULTURE ESTATE UNTUK DAYA SAING DESA PENGEMBANGAN SEKTOR EKONOMI DI WILAYAH PULAU KECIL DAN TERLUAR PENGEMBANGAN DAERAH TERTENTU TANGGUH PANGAN TANGGUH BENCANA TANGGUH KONFLIK INVESTASI PERBATASAN MENGEMBANGAN WILAYAH PERBATASAN DENGAN PENINGKATAN NILAI INVESTASI

CAPAIN POTENSI ENTAS DT Tertentu (PDTU) TA 2016 NO KABUPATEN BMIKTT 1 Aceh Singkil 0.49500 2 Solok Selatan 0.49129 3 Pasaman Barat 0.48228 4 Lampung Barat 0.48667 5 Bondowoso 0.50670 6 Bangkalan 0.49084 7 Sambas 0.51568 8 Bengkayang 0.51102 NO KABUPATEN BMIKTT 9 Landak 0.48126 10 Mahakam Ulu 0.40520 11 Konawe 0.53269 12 Bombana 0.49559 13 Mamuju Tengah 0.49555 14 Pulau Morotai 0.45018 15 Merauke 0.52108 16 Keerom 0.46687

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN TA 2018 Direktorat Jenderal Pengembangan Daerah Tertentu

Program Prioritas Tahun Anggaran 2018 Pembangunan Wilayah Perbatasan dan Daerah Tertinggal Pencegahan dan Penanggulangan Bencana Pembangunan Perdesaan

RANCANGAN KEGIATAN PRIORITAS TA 2018 PEMBANGUNAN WILAYAH PERBATASAN DAN DAERAH TERTINGGAL Peningkatan sarana dan prasarana di daerah tertinggal dan kawasan perbatasan negara Pelayanan Dasar di Daerah Tertinggal dan Kawasan Perbatasan Negara Pengembangan Ekonomi di Daerah Tertinggal dan Kawasan Perbatasan Negara PEMBANGUNAN PERDESAAN Pembangunan SDM, Pemberdayaan, dan Modal Sosial Budaya Masyarakat Desa termasuk di Permukiman Transmigrasi PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA Pemberdayaan Masyarakat Penguatan Kapasitas SDM Penanggulangan Bencana Sarana dan Prasarana Kebencanaan Penguatan Kelembagaan dan Regulasi

PROGRAM UNGGULAN DIREKTORAT JENDERAL PENGEMBANGAN DAERAH TERTENTU AQUACULTURE ESTATE INVESTASI PERBATASAN Program ini perlu mendapat perhatian khusus karena merupakan Pusat Kawasan Strategis Nasional (PKSN), bernilai strategis nasional, mempunyai fungsi pertahanan keamanan, memiliki potensi SDA dan SDM-nya. Program dilaksanakan melalui: Kelembagaan dan kerjasama ekonomi , dalam hal ini, kontribusi Investasi di kawasan perbatasan ini menjadi sangat penting Pembangunan Pusat Pertumbuhan Kawasan Penataan Ruang Kawasan Pembangunan Infrastruktur Penguatan Kapasitas Masyarakat Dalam kaitan dengan program Ditjen PDTu, Pengembangan Aquaculture Estate adalah Budidaya Perikanan Tertentu dalam satu kawasan klaster, bekerjama mengembangkan komoditas unggulan yang sama, seperti ikan, udang, rumput laut, mutiara dan lainnya, yang didukung pengembangan industri pengolahan, serta pengembangan jasa wisata bahari” Tujuan : Untuk Membentuk skala ekonomi masyarakat pesisir dan pulau kecil yang menguntungkan dan untuk memenuhi kebutuhan pangan masyarakat Pengembangan Aquaculture dapat dilakukan di pesisir pulau dan atau daratan (perikanan darat)

LOKASI TERINTEGRASI TA 2018 ALASAN PERTIMBANGAN 1. Integrasi Antar Unit Kerja Untuk mewujudkan keterkaitan lintas unit kerja dan agar memberikan dampak pembangunan yang lebih signifikan khususnya dalam mempercepat pencapaian target RPJMN 2015-2019, maka diperlukan kesepakatan LOKASI PRIORITAS yang akan didukung oleh seluruh Unit Kerja Eselon 2 di internal DITJEN PDTu. 2. Lokasi Prioritas Tahun 2018 versi Bappenas dan PDT, agar tidak terjadi keraguan dalam menentukan lokasi dan sesuai dengan target kedua duanya. 3. Merupakan target Kabupataen Entas 2015 – 2019 sesuai dengan RKP dan RPJMN 4. Merupakan Irisan UKE 2 di DITJEN PDTU

DAERAH TERTENTU DI 122 KABUPATEN DAERAH TERTINGGAL

DAERAH TERTENTU DI 122 KABUPATEN DAERAH TERTINGGAL Penjelasan : Terdapat 121 Kabupaten Daerah Tertentu Dari 122 Kabupaten Daerah Tertinggal hanya kabupaten Kapuas Hulu yang tidak menjadi bagian Daerah Tertentu; Hasil Evaluasi 122 Kabupaten DT Menggunakan 27 Indikator (AMH diganti EYS dan Telepon Kabel diganti Telepon Seluler/HP), Batas Minimum Indeks Kabupaten Tidak Tertinggal (BMIKTT = 0,44780); 80 Prioritas adalah 80 kabupaten potensi entas;

50 KABUPATEN PRIORITAS DITJEN PDTU 2015 - 2019 SULAWESI : DONGGALA TOLI-TOLI BUOL PARIGI MOUTONG TOJO UNA-UNA SIGI BANGGAI LAUT BANGGAI KEPULAUAN MOROWALI UTARA JENEPONTO KONAWE BOMBANA KONAWE KEPULAUAN BOALEMO POHUWATO GORONTALO UTARA POLEWALI MANDAR MAMUJU TENGAH MALUKU : BURU MALUKU TENGAH SERAM BAGIAN BARAT BURU SELATAN HALMAHERA BARAT KEPULAUAN SULA HALMAHERA SELATAN HALMAHERA TIMUR PULAU MOROTAI KALIMANTAN: SAMBAS BENGKAYANG LANDAK KETAPANG SINTANG KAPUAS HULU MELAWI KAYONG UTARA SERUYAN NUNUKAN MAHAKAM ULU PAPUA : MERAUKE NABIRE KEPULAUAN YAPEN BIAK NUMFOR SARMI KEEROM SORONG SELATAN SUMATERA ACEH SINGKIL NIAS NIAS UTARA NIAS BARAT SOLOK SELATAN PASAMAN BARAT MUSI RAWAS MUSI RAWAS UTARA SELUMA LAMPUNG BARAT PESISIR BARAT JAWA: BONDOWOSO SITUBONDO BANGKALAN SAMPANG PANDEGLANG LEBAK NTB : LOMBOK BARAT LOMBOK TENGAH LOMBOK TIMUR SUMBAWA DOMPU BIMA SUMBAWA BARAT NTT : SUMBA BARAT KUPANG TIMOR TENGAH UTARA BELU NAGEKEO SABU RAIJUA MALAKA ROTE NDAO MANGGARAI BARAT LEMBATA ENDE MANGGARAI Prioritas I: irisan dengan 122 Kabupaten DT, Overlay 64 Kabupaten Prioritas Entas, Kabupaten Irisan 5 Direktorat dan 50 Prioritas BMIKTT Prioritas II: irisan dengan 122 Kabupaten DT, Overlay 64 Kabupaten Prioritas Entas, Kabupaten Irisan 5 Direktorat dan average BMIKTT Prioritas III: Irisan dengan 122 Kabupaten DT, Overlay 64 Kabupaten Prioritas Entas, 50 Prioritas BMIKTT, mewakil wilayah I, II, III dan IV, BMIKTT tertinggi Prioritas IV: cadangan, sisa dari overlay 64 kabupaten prioritas entas, kecuali Polewali Mandar dan Timot Tengah Utara Masuk dalam 80 kabupaten prioritas entas versi Ditjen PDT per 13 Januari 2017 (16 Kabupaten)

PENUTUP Sesuai dengan target pengentasan daerah tertinggal sedikitnya 80 kabupaten di TA 2019, diharapkan 50 DT diantaranya berlokasi di DT dengan karakteristik tertentu; Pada TA 2016 telah dapat dientaskan 35 DT dengan 16 daerah tertentu diantaranya, dan secara bertahap akan diupayakan meningkat jumlahnya pada tahun 2017-2018-2019 secara bertahap; Dalam mengupayakan pengentasan DT diperlukan pendekatan yang integrative dan komprehensif, diantaranya melalui penetapan lokasi prioritas terintegrasi, yang ditangani bersama oleh Ditjen terkait di Kemendesa PDTT, termasuk didukung K/L terkait dalam rangka PPDT; Program unggulan Kemendesa PDTT, melalui Prudes/Prukades, Embung, BUMDesa dan Sarpras Olahraga, dilaksanakan secara simultan dan mendukung pembangunan kemandirian desa dan pengentasan ketertinggalan desa, yang menjadi lokus dalam pengentasan ketertinggalan daerah; Melalui Rakonreg bidang PPDT TA 2018, diharapkan dapat disepakati langkah2 strategis dalam mengupayakan pengentasan daerah tertinggal secara bertahap dan berkesinambungan hingga 2019, sesuai target yang telah ditetapkan RPJMN 2015-2019

Terimakasih