MPP kuliah ke 10 ABK dan LAKIP

LATAR BELAKANG PEMBAHARUAN SISTEM PENGANGGARAN PARADIGMA LAMA VISI : MELAKSANAKAN RENCANA PEMBANGUNAN LIMA TAHUNAN BERDASARKAN GBHN MISI : PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN UMUM DAN PEMBANGUNAN PENGANGGARAN BERDASARKAN PENDEKATAN MENURUT PENGELUARAN RUTIN DAN PENGELUARAN PEMBANGUNAN 2

LATAR BELAKANG PEMBAHARUAN SISTEM PENGANGGARAN PARADIGMA BARU VISI : MELAKSANAKAN PROGRAM KERJA PRESIDEN TERPILIH MISI : PELAKSANAAN KERANGKA REGULASI SERTA KERANGKA INVESTASI DAN PELAYANAN PUBLIK YANG DI TUANGKAN DLM RKP ANGGARAN DISUSUN BERDASARKAN RKP DENGAN MEMPERTIMBANGKAN KEMAMPUAN KEUANGAN NEGARA 3

PARADIGMA LAMA PARADIGMA BARU PENGANGGARAN BERBASIS PENGE LUARAN RUTIN & PENGELUARAN PEMBANGUNAN PENGANGGARAN DENGAN PENDEKATAN : 1. ANGGARAN TERPADU 2. KPJM 3. ANGGARAN KINERJA (Kerangka Pengeluaran jangka menengah 4

Pengertian Anggaran Berbasis Kinerja Anggaran berbasis kinerja adalah anggaran yang menghubungkan anggaran negara (pengeluaran negara) dengan hasil yang diinginkan (output dan outcome) sehingga setiap rupiah yang dikeluarkan dapat dipertanggungjawabkan kemanfaatannya. Performance based budgeting dirancang untuk menciptakan efisiensi, efektivitas dan akuntabilitas dalam pemanfaatan anggaran belanja publik dengan output dan outcome yang jelas sehingga semua anggaran yang dikeluarkan dapat dipertangungjawabkan secara transparan kepada masyarakat luas. 5

DEFINISI PENGANGGARAN BERBASIS KINERJA adalah penyusunan anggaran dengan memperhatikan keterkaitan antara pendanaan dengan keluaran dan hasil yang diharapkan termasuk efisiensi dalam pencapaian hasil dan keluaran tersebut”. (mengacu pada Pasal 7 ayat (1) PP No.21/2004) Dalam penganggaran berbasis kinerja diperlukan indikator kinerja, standar biaya, dan evaluasi kinerja dari setiap program dan jenis kegiatan” (mengacu pada Pasal 7 ayat (2) PP No.21/2004) 6

Anggaran Berbasis Kinerja Pendahuluan Dasar Hukum : Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan TanggungJawab Keuangan Negara 4. UU NOMOR 25 TAHUN 2004 TENTANG SISTEM PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL 7

UU NOMOR 25 TAHUN 2004 TENTANG SISTEM PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL Perencanaan Pembangunan Nasional sebagaimana dimaksud menghasilkan: a. rencana pembangunan jangka panjang; b. rencana pembangunan jangka menengah; dan c. rencana pernbangunan tahunan.

RPJP Nasional merupakan penjabaran dari tujuan dibentuknya pernerintahan Negara Indonesia yang tercanturn dalarn Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dalam bentuk visi, misi, dan arah pernbangunan Nasional. RPJM Nasional merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Presiden yang penyusunannya berpedoman pada RPJP Nasional, yang memuat strategi pembangunan nasional, kebijakan umum, program Kementerian/Lembaga

UU 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan. Dengan berlakunya UU tsb telah mengubah secara drastis sistem penganggaran di Indonesia Paket undang-undang tersebut merupakan fondasi bagi pelaksanaan reformasi di bidang keuangan.

Reformasi terkait dengan berlakunya paket undang-undang di bidang keuangan negara tersebut adalah: 1) Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja (Performance Based Budgeting), 2) Penerapan Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah (Medium Term Expenditure Framework/MTEF), 3) Penerapan Anggaran terpadu (Unified Budget)/anggaran Rutin dan Pembangunan). 11

PP 21/2004 tentang Rencana Kerja Anggaran Kementerian Lembaga (RKA-KL) 1) RKA-KL terdiri dari rencana kerja Kementerian/Lembaga dan anggaran yang diperlukan untuk melaksanakan rencana kerja tersebut 2). Di dalam rencana kerja diuraikan visi, misi, tujuan, kebijakan, program, hasil yang diharapkan, kegiatan, keluaran yang diharapkan.

3). Diuraikan biaya untuk masing-masing program dan kegiatan untuk tahun anggaran yang direncanakan yang dirinci menurut jenis belanja, prakiraan maju untuk tahun berikutnya, serta sumber dan sasaran pendapatan ementerian/Lembaga yang bersangkutan. 4). meliputi seluruh kegiatan satuan kerja di lingkungan Kementerian/Lembagatermasuk kegiatan dalam rangka dekonsentrasi dan tugas pembantuan.

5). RKA-KL disusun dengan menggunakan pendekatan sebagai berikut : a). Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah (KPJM) b). Penganggaran terpadu. c. Penganggaran berbasis kinerja. 6. Penyusunan anggaran berbasis kinerja dilakukan dengan memperhatikan keterkaitan antara pendanaan dengan keluaran dan hasil yang diharapkan termasuk efisiensi dalam pencapaian hasil dan keluaran tersebut.

Kalau Dalam sistem Line Item Budgeting penekanan utama adalah terhadap input, di mana perubahan terletak pada jumlah anggaran yang meningkat dibanding tahun sebelumnya dengan kurang menekankan pada output yang hendak dicapai dan kurang mempertimbangkan prioritas dan kebijakan yang ditetapkan secara nasional. 15

Perbedaan Line Item Budgeting Dengan Performance Base Budgeting No Uraian Line Item Budgeting Performance Base Budgeting 1. Sistem Anggaran Berimbang, incremental Tidak harus berimbang, , incremental berdasarkan kinerja tahun sebalumnya 2. Struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Pendapatan, Belanja, Pembiayaan 3 Belanja Rutin dan Pembangunan Anggaran operasional dan anggaran modal 4 Tolok ukur kinerja Tdk dapat diterapkan Berpokus pada hasil, manfaat dan dampak 5 Pengorganisasian Cenderung terpusat Desentralisasi dan terpokus kpd pelayan publik 6 Laporan Laporan keuangan Laporan keuangan, laporan kinerja dan pelayanan 16

Keuntungan Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja Anggaran Berbasis Kinerja memungkinkan pengalokasian sumber daya yang terbatas untuk membiayai kegiatan prioritas pemerintah sehingga tujuan pemerintah dapat tercapai dengan efisien dan efektif. 2. pelaksanaan kegiatan pemerintah yang transparan. Dengan anggaran yang jelas, dan juga output yang jelas, serta adanya hubungan yang jelas antara pengeluaran dan output yang hendak dicapai maka akan tercipta transparansi 3. Anggaran memungkinkan untuk peningkatan efisiensi administrasi. Dengan adanya fokus anggaran pada output dan outcome maka diharapkan tercipta efisiensi dan efektivitas dalam pelaksanaan pekerjaan

Prinsip-prinsip Pengelolaan Anggaran Berbasis Kinerja Yang Baik Suatu Sistem Pengelolaan Anggaran yang baik harus mencakup prinsip-prinsip seperti di bawah ini : Realistis , artinya perencanaan anggaran dilakukan dengan memperhitungkan kebutuhan yang sesungguhnya (real) sehingga pada waktu pelaksanaan tidak jauh menyimpang dari rencana; Transparan, terbuka bagi masyarakat baik dalam penerimaan maupun pengeluaran. Hal ini memperkecil kemungkinan kesempatan penyalahgunaan anggaran; Sesuai dengan otorisasi, artinya dana publik dibelanjakan sesuai dengan otorisasi yang telah ditetapkan ; Laporan yang benar dan baik; artinya laporan pengeluaran sesuai dengan pengeluaran aktual atau sesungguhnya, dilaporkan tepat waktu dan sesuai dengan ketentuan. Adanya pengawasan dan audit , artinya pengawasan dan audit baik oleh pihak luar (eksternal) maupun internal dilaksanakan dengan benar dan dapat diandalkan; Kepastian tersedianya dana; artinya unit pengguna anggaran harus mempunyai kepastian mengenai ketersediaan dananya. Taat peraturan; artinya ada suatu budaya pengelolaan keuangan yang mampu meningkatkan ketaatan terhadap peraturan. Adanya output dan outcome yang harus dicapai baik dalam jangka waktu satu tahun (mengacu pada RKA_KL)maupun lima tahun (sesuai dengan Rencana Strategis) Adanya ukuran atas output dan outcome yang menunjukkan kinerja

Prinsip-Prinsip Anggaran Berbasis Kinerja Anggaran berbasis kinerja didasarkan pada: 1. Prinsip value for money prinsip ini digunakan untuk menilai apakah negara telah mendapatkan manfaat maksimal dari belanja yang dilakukan serta pemanfaatan sumber daya yang dimiliki. Pencapaian value for money sering digambarkan dalam bentuk tiga E, yaitu: ekonomis, efisiensi dan efektivitas 19

1. Ekonomis, yaitu meminimalkan biaya sumber daya untuk suatu kegiatan (mengerjakan sesuatu dengan biaya rendah); 2. Efisien, yaitu melaksanakan tugas dengan usaha yang optimal melakukan sesuatu dengan benar); 3. Efektif , yaitu sejauh mana sasaran dicapai (melakukan hal yang benar). 20

2. Prinsip Good Corporate Governance Ada 8 karakteristik yaitu Partisipasi, Rule of law Transparansi, Responsiveness, Consensus orientation, Equity and inclusiveness, effectiveness and efficiency dan Accountability. 21

a Participation b. Rule of law, c. Transparency, d. Responsiveness, adanya partisipasi dari semua pihak, masyarakat luas termasuk adanya jaminan kebebasan berserikat dan berekspresi dalam proses penganggaran termasuk adanya pengawasan terhadap belanja publik oleh masyarakat luas; b. Rule of law, dalam kaitan dengan sistem penganggaran prinsip ini merupakan pusat dari proses penyusunan anggaran. APBN ditetapkan dengan UndangUndang begitu juga aturan-aturan pelaksanaan semua harus mengacu pada Undang-undang. c. Transparency, prinsip ini berlaku di berbagai fungsi dan tanggungjawab pengelolaan keuangan pemerintah, termasuk dalam proses perencanaan, kebijakan keuangan, pencatatan, audit keuangan dan pelibatan masyarakat dalam kegiatan pengelolaan keuangan. d. Responsiveness, sistem penganggaran harus mampu menampung semua kebutuhan publik dalam waktu yang masuk akal. 22

e. Consensus orientation, f. Equity and inclusiveness, penganggaran harus mengakomodir segala kepentingan yang ada pada masyarakat luas atau juga dikenal dengan istilah anggaran partisipatif. f. Equity and inclusiveness, kesamaan dan pengikutsertaan jika diterapkan dalam sistem penganggaran maka semua keputusan dalam bidang keuangan dibuat demi kepentingan seluruh masyarakat bukan hanya sebagian golongan. g. Effectiveness and efficiency , . Efektivitas adalah melakukan hal yang benar dan efisiensi adalah melakukan sesuatu dengan benar. Keputusan anggaran harus memilih hal-hal yang benar untuk dibiayai oleh dana masyarakat dan mengelola pengeluaran dana-dana dan sumber daya tersebut untuk memastikan bahwa hal tersebut dilaksanakan dengan benar. h. Accountability, akuntabilitas merupakan inti dari proses anggaran. Akuntabilitas membuat pejabat yang mendapat tugas mela ksanakan dan mempertangggungjawabkan anggaran harus dapat mengungkapkan bagaimana dana masyarakat akan digunakan. 23

TUJUAN PENERAPAN ANGGARAN BERBASIS KINERJA (Penjelasan PP 21/2004): Untuk memperoleh manfaat sebesar-besarnya dari penggunaan sumber daya (input) yang terbatas Tujuan dan indikator kinerja yang jelas akan: mendukung perbaikan efisiensi dan efektivitas dalam pemanfaatan sumber daya, dan Memperkuat proses pengambilan keputusan tentang kebijakan dalam jangka menengah

KONDISI YANG DIHARAPKAN DARI PENGANGGARAN BERBASIS KINERJA Meningkatkan efektifitas alokasi anggaran melalui perancangan program/ kegiatan yang diarahkan untuk mencapai hasil dan keluaran yang ditetapkan; Meningkatkan efisiensi pengeluaran melalui penentuan satuan biaya keluaran; Oleh karenanya meningkatkan kredibilitas dan akuntabilitas.

Elemen-Elemen Penganggaran Berbasis Kinerja Visi dan Misi yang hendak dicapai 2. Tujuan 3. Sasaran 4. Program 5. Kegiatan. 26

PENJABARAN VISI MISI MENJADI SUB KEGIATAN RENCANA KERJA TUJUAN KEBIJAKAN PROGRAM KEGIATAN SUB KEGIATAN

tergambar dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional yang 1.VISI Cara pandang jauh ke depan kemana Instansi Pemerintah harus dibawa agar dapat eksis atau suatu gambaran yang menantang tetang keadaan masa depan yang diinginkan oleh Instansi Pemerintah. 2.MISI Suatu yang harus dilaksanakan oleh Instansi Pemerintah agar tujuan organisasi dapat tercapai dan berhasil dengan baik. 3. TUJUAN >Tujuan merupakan penjabaran lebih lanjut dari visi dan misi. Tujuan tergambar dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional yang menunjukkan tahapan-tahapan yang harus dilalui dalam rangka mencapai visi dan misi yang telah ditetapkan. Tujuan harus menggambarkan arah yang jelas serta tantangan yang realisitis. 28

4. SASARAN > Sasaran menggambarkan langkah-langkah yang spesifik dan terukur untuk mencapai tujuan. Sasaran akan membantu penyusun anggaran untuk mencapai tujuan dengan menetapkan target tertentu dan terukur Sasaran ditetapkan dg menggunakan ukuran kuantitatif sehingga pencapaiannya dapat diukur dg jelas, terfokus pada tindakan dan hasil, yaitu kegiatan yg bersifat spesifik, terinci, dpt diukur dan dpt diwujudkan atau hasil yang akan diperoleh dalam waktu lebih pendek dari tujuan. 5. INDIKATOR KINERJA : Ukuran kuantitatif dan/atau kualitatif Yg menggambarkan tingkat pencapaian Aktivitas dalam rangka mewujudkan Tujuan dan sasaran.

6. Program. Program adalah sekumpulan kegiatan yang akan dilaksanakan sebagai bagian dari usaha untuk mencapai serangkaian tujuan dan sasaran.Program dibagi menjadi kegiatan dan harus disertai dengan target sasaran output dan outcome 7. Kegiatan. Kegiatan adalah serangkaian pelayanan yang mempunyai maksud menghasilkan output dan hasil yang penting untuk pencapaian program.

Rencana Kerja Anggaran Kementerian/lembaga Tahun 2008 membiayai 4 (empat) program antara lain program-program : 1. Program Penerapan Pemerintahan Yang Baik 2. Program Pengelolaan Sumberdaya Manusia Aparatur 3. Program Peningkatan sarana & Prasarana Aparatur Negara 4. Program Pendidikan kedinasan

. INDIKATOR KINERJA : Inputs: Segala sesuatu yg dibutuhkan agar pelaksanaan kegiatan dapat berjalan untuk menghasilkan keluaran Proses: sesuatu yg menunjukkan cara/nuansa pencapaian sasaran dan tujuan, atau hasil yg akan diperoleh dlm waktu harian, mingguan,bulanan. Outputs: sesuatu yg diharapkan langsung dicapai dari suatu kegiatan yg dpt berupa fisik & atau non fisik Outcomes: segala sesuatu yg mencerminkan berfungsinya keluaran kegiatan pada jangka menengah (efek langsung) Benefit: sesuatu yg terkait dg tujuan akhir dari pelaksanaan kegiatan Impact: pengaruh yg ditimbulkan baik positif maupun negatif pada setiap tingkatan indikator berdasarkan asumsi yg telah ditetapkan 32

Yang dipergunakan untuk melaksanakan suatu kegiatan Pengadaan O.Generik INPUT /MASUKAN Sumberdaya (anggaran/dana, sumberdaya manusia, peralatan/teknologi, material) Yang dipergunakan untuk melaksanakan suatu kegiatan PROSES Upaya yang dilakukan dalam rangka mengolah masukan menjadi keluaran OUTPUT/KELUARAN Sesuatu yang diharapkan langsung dicapai dari suatu kegiatan baik berupa fisik /non fisik OUTCOMES/HASIL Segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya output/keluaran. Hasil nyata yang diperoleh setelah adanya output/keluaran BENEFIT/MANFAAT Manfaat yang diperoleh dari adanya indikator hasil IMPACT/DAMPAK Pengaruh yang ditimbulkan dari adanya manfaat yang diperoleh dari hasil dari suatu Kegiatan. Sifatnya makro, regional Jumlah Dana Rp 1.Ketaatan pd Hk /Aturan 2.Rata-rata Waktu Pengadaan Jumlah Obat Generik Yang tersedia Kualitas pengobatan Tingkat Kesembuhan Tingkat Kesehatan Masy 33 33

3 2 4 1 8 5 7 6 SIKLUS ANGGARAN KINERJA PENETAPAN SASARAN: OUTPUT & OUTCOME PENETAPAN KEGIATAN/ SUB KEG. 4 PENETAPAN JENIS & BESARAN INPUT 1 PENETAPAN PROGRAM MENGHITUNG ANGGARAN DNG STANDAR BIAYA 8 PENGUKURA N KINERJA 5 7 1 s/d 5 dimuat didalam dokumen anggaran PERTANG- GUNG JAWABAN PELAKSANAA N KEGIATAN & PEMBELANJA AN 6 34

B. PENGUKURAN KINERJA Adalah Proses sistematis dan berkesinambungan unk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program kebijakan, sasaran, dan tujuan yang telah ditetapkan dalam mewujudkan Visi dan Misi satuan Organisasi/Kerja.(Menilai Keberhasilan dan kegagalan melalui Rencana S dan Rencana kerja Tahunan (RKT);

C. Tujuan Pengukuran Menilai capaian secara kuantitatif setiap indikator kinerja; Memberikan pemahaman bahwa pengukuran kinerja kepada Outputs, Out come, benefit, impacts,( dari pengukuran Input, proses menjadi Outputs, Out come, benefit, impacts); Memberikan dasar pengukuran dan evaluasi kinerja yang lebih sistematis, terukur, dan dapat diterapkan;

E. Apa yang diukur Aspek Finansial (melakukan pengukuran finansial dg membandingkan antara rencana dengan realisasi, antara input dg aoutput); Kepuasan Pelanggan ( melakukan pengukuran berapa banyak keluhan dan kepuasan bagi pelanggan dan apakah target kepuasan telah didapat); Kegiatan sudah seirama untuk mencapai tujuan dan sasaran (melakukan pengukuran apakah ada keserasian antara tujuan dengan hasil, manfaat dan dampak, serta apakah adanya keterkaitan antara hasil dg program sasaran tujuan dan Misi); Kepuasan pegawai ( melalui PK dapat diketahui kinerja yg diperoleh dan penghargaan apa yg akan diberikan agar seimbang dg prestasi dan kinerja pegawai); Waktu (berapa banyak waktu pelaksanaan setiap kegiatan untuk memperoleh rencana output dan outcome yg ditargetkan); TK Efesiensi, efektifitas, Akuntabilitas; 37

5 KOMPONEN POKOK DALAM PENGANGGARAN BERBASIS KINERJA 3. KELUARAN SATUAN KERJA MEMPUNYAI KELUARAN YANG JELAS & TERUKUR SEBAGAI AKIBAT DARI PELAKSANAAN KEGIATAN 1. SATUAN KERJA 4. STANDAR BIAYA SATUAN KERJA SEBAGAI PENANGUNGJAWAB PENCAPAIAN KELUARAN/OUTPUT KEGIATAN/ SUBKEGIATAN PERHITUNGAN ANGGARAN DIDASARKAN PADA STANDAR BIAYA (BERISFAT UMUM DAN BERSIFAT KHUSUS 2. KEGIATAN 5. JENIS BELANJA RANGKAIAN TINDAKAN YG DILAKSANAKAN SATUAN KERJA SESUAI DENGAN TUGAS POKOKNYA UNTUK MENGHASILKAN KELUARANAN YANG DITENTUKAN PEMBEBANAN ANGGARAN PADA JENIS BELANJA YANG SESUAI 38

SATUAN KERJA KEMENTERIAN LEMBAGA UNIT ORG ESELON I SATKER SATKER PENANGGUNG JAWAB PENCAPAIAN SASARAN PROGRAM UNIT ORG ESELON I PENANGGUNG JAWAB PENCAPAIAN OUTPUT UNIT ORGANISASI SATKER SATKER SATKER PENANGGGUNG- JAWAB PENCAPAIAN KELUARAN/OUTPUT

SATUAN KERJA SATUAN KERJA PUSAT ESELON I SATUAN KERJA PUSAT ESELON II SATUAN KERJA INSTANSI VERTIKAL ESELON II SATUAN KERJA INSTANSI VERTIKAL ESELON III SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (SKPD) SATUAN KERJA NON VERTIKAL TERTENTU (SNVT) SATUAN KERJA SEMENTARA (SKS) SATUAN KERJA KHUSUS (DILUAR BAGIAN ANGGARAN K/L) SATUAN KERJA

FUNGSI KEGIATAN SUBFUNGSI PROGRAM KEGIATAN SUB KEGIATAN MENUNJUKKAN TUGAS PEMERINTAH TERHADAP RAKYATNYA SUBFUNGSI MENUNJUK- KAN TUGAS K/L DALAM MENJABAR- KAN TUGAS PEMERINTAH 11 FUNGSI PROGRAM MENUNJUKKAN TUGAS UTAMA UNIT ESELON I K/L KEGIATAN 79 SUB FUNGSI MENUNJUKKAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI SATUAN KERJA SUB KEGIATAN 221 PROGRAM MENUNJUKKAN GAMBARAN KELUARAN YANG DICAPAI 1.356 KEGIATAN

UMUM STANDAR KHUSUS BIAYA KHUSUS STANDAR BIAYA YANG DAPAT DIPAKAI UNTUK PENGANGGARAN KEGIATAN/SATKER/ WILAYAH/LOKASI SECARA UMUM UMUMNYA BERUPA STANDAR BIAYA INPUT / BIAYA MASUKAN STANDAR BIAYA YANG DIPAKAI UNTUK PENGANGGARAN KEGIATAN/SATKER/ WILAYAH/LOKASI TERTENTU UMUMNYA BERUPA STANDAR BIAYA OUTPUT / BIAYA KELUARAN 42

Siklus ke 8. Pengukuran KINERJA 43

1. Masy. tdk puas dg kinerja/pelayanan pemerintah. A. LATAR BELAKANG 1. Masy. tdk puas dg kinerja/pelayanan pemerintah. 2. Sistem pengukuran hanya dlm hal penyerapan anggaran/tanpa outcomes, benefits dan impacts. 3. Antara evaluasi dg perencanaan masih ada jurang pemisah selanjutnya pengukuran kinerja yg a.l. berfungsi untuk menilai sejauh mana keberhasilan pelaksanaan tugas & fungsi unit organisasi/kerja merupakaan alat manajemen untuk meningkatkan kualitas pengambilan keputusan dan akuntabilitas. 44

B. PENGUKURAN KINERJA Adalah Proses sistematis dan berkesinambungan unk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program kebijakan, sasaran, dan tujuan yang telah ditetapkan dalam mewujudkan Visi dan Misi satuan Organisasi/Kerja.(Menilai Keberhasilan dan kegagalan melalui Rencana S dan Rencana kerja Tahunan (RKT);

Alat manajemen utk meningkatkan kualitas pengambilan keputusan & akuntbilitas dlm hal menilai keberhasilan.(Hasil pengukuran akan dijadikan evaluasi kenapa berhasil dan kenapa gagal dan bg mana mengantisinasi agar tidak terjadi kegagalan dimasa mendatang, dan faktor keberhasilan apa yang perlu dipipuk sehingga pada tahun mendatang akan lebih berhasil lagi, sehingga kualitas kebijakan manajemen da akuntabilitas lebih meningkat);

C. Tujuan Pengukuran Menilai capaian secara kuantitatif setiap indikator kinerja; Memberikan pemahaman bahwa pengukuran kinerja kepada Outputs, Out come, benefit, impacts,( dari pengukuran Input, proses menjadi Outputs, Out come, benefit, impacts); Memberikan dasar pengukuran dan evaluasi kinerja yang lebih sistematis, terukur, dan dapat diterapkan;

E. Apa yang diukur Aspek Finansial (melakukan pengukuran finansial dg membandingkan antara rencana dengan realisasi, antara input dg aoutput); Kepuasan Pelanggan ( melakukan pengukuran berapa banyak keluhan dan kepuasan bagi pelanggan dan apakah target kepuasan telah didapat); Kegiatan sudah seirama untuk mencapai tujuan dan sasaran (melakukan pengukuran apakah ada keserasian antara tujuan dengan hasil, manfaat dan dampak, serta apakah adanya keterkaitan antara hasil dg program sasaran tujuan dan Misi); Kepuasan pegawai ( melalui PK dapat diketahui kinerja yg diperoleh dan penghargaan apa yg akan diberikan agar seimbang dg prestasi dan kinerja pegawai); Waktu (berapa banyak waktu pelaksanaan setiap kegiatan untuk memperoleh rencana output dan outcome yg ditargetkan); TK Efesiensi, efektifitas, Akuntabilitas; 48

PENGUKURAN KINERJA MEMERLUKAN INDIKATOR KINERJA Agar pengukuran dapat dilakukan, maka kinerja harus dapat dinyatakan dalam angka (kuantifikasi). Diperlukan indikator-indikator yang dapat menunjukkan secara tepat tingkat prestasi kerja/ kinerja. INDIKATOR KINERJA KEGIATAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM INDIKATOR KINERJA EFISIENSI INDIKATOR KINERJA KUALITAS

CONTOH SEDERHANA INDIKATOR KINERJA (1) Program : Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun Kegiatan : Peningkatan Kualitas Guru MI dan MTs Subkegiatan : Lokakarya Peningkatan Kualitas Guru Input : Biaya lokakarya Indikator kinerja Kegiatan : Jumlah guru yang mengikuti lokakarya hingga selesai (output subkegiatan), Jumlah guru yang mengikuti lokakarya hingga selesai dengan kualifikasi yang diharapkan (output kegiatan) Indikator kinerja Program : Jumlah & presentase murid yang menamatkan pendidikan sembilan tahun (outcome)

CONTOH SEDERHANA INDIKATOR KINERJA (2) Indikator efisiensi : Biaya lokakarya per peserta (harga per unit satuan dari output subkegiatan) Biaya per guru untuk meningkatkan kualifikasi guru satu tingkat lebih tinggi (harga per unit satuan dari output kegiatan) Biaya per murid untuk menuntaskan wajib belajar sembilan tahun (harga per unit satuan dari outcome program) (contoh lain) Biaya pelayanan asrama haji per peserta ibadah haji

CONTOH SEDERHANA INDIKATOR KINERJA (3) Indikator kualitas subkegiatan & kegiatan : Presentase peserta yang mengikuti lokakarya hingga selesai, atau Presentase peserta yang nilai hasil evaluasinya baik/tinggi (jika dalam lokakarya tersebut ada evaluasi) Presentase guru dengan kualifikasi yang sesuai dengan yang diharapkan (contoh lain) Presentase jemaah haji yang menyatakan sangat puas atau sangat tidak puas atas pelayanan ibadah haji yang disediakan Pengelola Asrama Haji

CONTOH SEDERHANA INDIKATOR KINERJA (4) Indikator kualitas program (outcome) Presentase murid yang menamatkan wajib belajar 9 tahun (lulusan MTs) dengan nilai baik/tinggi. (contoh lain) Jumlah & prosentase masyarakat yang menyatakan sangat puas atau sangat tidak puas atas pelayanan kehidupan beragama yang diberikan Departemen Agama

MENGUBAH POLA PIKIR DAN BUDAYA KERJA A.L. : Dari minta dilayani > Menjadi melayani. Diperlambat > Dipercepat. Berpikir Lokal > Berpikir Nasional. Berpikir Output > Berpikir Outcome. Kurang peduli Org > Berpikir reformasi Birokrasi. Menyalahkan orang lain > Mengoreksi diri sendiri. Memprioritaskan memberantas > Memprioritaskan Mencegah.

Kontrol Eksternal dan Internal Kontrol diarahkan pada kontrol input suatu kegiatan, serta apa dan bagaimana pencapaian output. Untuk menciptakan kontrol yang efektif harus memenuhi persyaratan: (1) adanya pemisahan antara lembaga kontrol dan lembaga pengguna anggaran; (2) kontrol dilakukan pada input dan output; (3) kontrol dilakukan sebelum dan sesudah anggaran digunakan.

(Dilanjutkan untk di pelajari) SIKLUS ke 7 PERTANGGUNG JAWABAN LAKIP (Dilanjutkan untk di pelajari)

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) A. Pendahuluan

1. Masy. tdk puas dg kinerja/pelayanan pemerintah. 2. Sistem pengukuran hanya dlm hal penyerapan anggaran/tanpa outcomes, benefits dan impacts. Antara evaluasi dg perencanaan masih ada jurang pemisah selanjutnya pengukuran kinerja yg a.l. berfungsi untuk menilai sejauh mana keberhasilan pelaksanaan tugas & fungsi unit organisasi/kerja merupakaan alat manajemen untuk meningkatkan kualitas pengambilan keputusan dan akuntabilitas.

5. Adanya Instansi Pemerintah (IP) yang belum dapat mengukur kinerjanya, sehingga tidak/belum tahu tingkat kinerja yang dicapai karena instansi pemerintah : Belum jelas perumusan tujuan, belum memiliki sasaran strategis yg spesifik, jelas dan terukur, belum mempunyai indikator kinerja untuk mengukur keberhasilannya, belum berani menetapkan target-target kinerja sebagai bentuk komitmen organisasi bagi pencapaian kinerja yang optimal, belum memiliki sistem pengumpulan dan pengolahan data kinerja.

MENGUBAH POLA PIKIR DAN BUDAYA KERJA A.L. : Dari minta dilayani > Menjadi melayani. Diperlambat > Dipercepat. Berpikir Lokal > Berpikir Nasional. Berpikir Output > Berpikir Outcome. Kurang peduli Org > Berpikir reformasi Birokrasi. Menyalahkan orang lain > Mengoreksi diri sendiri. Memprioritaskan memberantas > Memprioritaskan Mencegah.

A. Pengertian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) adalah dokumen yg berisi gambaran perwujudan AKIP yg disusun & disampaikan scr Sistematik & melembaga

PENGERTIAN : 1. AKUNTABILITAS Kewajiban utk menjawab & menerangkan kinerja & tindakan seseorang atau badan hukum atau pimpinan kolektif suatu org kpd pihak-pihak yg memiliki hak utk meminta jawaban & keterangan dari pihak yg bertanggungjawab atau pihak yg berkewajiban lainnya. 2. LAKIP : Dokumen yg berisi gambaran perwujudan AKIP yg disusun dan disampaikan secara sistematis dan melembaga.

SAKIP : Instrumen yg terdiri dari beberapa elemin yang tidak bisa terpisahkan antara RS; RKT; PK; PKK; PPS. 4. AKIP : Perwujudan kewajiban utk menyampaikan –keberhasilan/kegagalan kpd atasan/yg terkait. 5. RENCANA STRATEJIK (RS) : : Merupakan proses berkelanjutan & sistematis dari pembuatan keputusan yg beresiko, dg memanfaatkan sebanyak-banyaknya pengetahuan antisipatif dan mengorganisasikannya secara sistematis untuk usaha-usaha melaksanakan keputusan tersebut dan mengukur hasilnya melalui umpan balik yang sistematis atau Suatu perencanaan yang dibuat untuk mendapatkan hasil kurun waktu lima tahun.

6.RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT) : Suatu perencanaan yg disusun untuk mendapatkan hasil kurun waktu satu tahun. 7. PENETAPAN KINERJA : Suatu kontrak kerja antara atasan dengan bawahan yang telah disetujui jumlah program/kegiatan serta alokasi dana setiap program/kegiatan. 8. PENGUKURAN KINERJA KEGIATAN (PKK) : Kegiatan untuk mengetahui % pencapaian setiap indikator kegiatan (input, output, outcome, benefit, impact).

(LATAR BELAKANG) 1. Masy. tdk puas dg kinerja/pelayanan pemerintah. 2. Sistem pengukuran hanya dlm hal penyerapan anggaran/tanpa outcomes, benefits dan impacts. 3. Antara evaluasi dg perencanaan masih ada jurang pemisah selanjutnya pengukuran kinerja yg a.l. berfungsi untuk menilai sejauh mana keberhasilan pelaksanaan tugas & fungsi unit organisasi/kerja merupakaan alat manajemen untuk meningkatkan kualitas pengambilan keputusan dan akuntabilitas. 4. Banyak Instansi Pemerintah (IP) yang belum dapat mengukur kinerjanya, sehingga tidak/belum tahu tingkat kinerja yang dicapai karena instansi pemerintah : Belum jelas perumusan tujuan, belum memiliki sasaran strategis yg spesifik, jelas dan terukur, belum mempunyai indikator kinerja untuk mengukur keberhasilannya, belum berani menetapkan target-target kinerja sebagai bentuk komitmen organisasi bagi pencapaian kinerja yang optimal, belum memiliki sistem pengumpulan dan pengolahan data kinerja.

C. Tujuan Pengukuran Kinerja Menilai capaian secara kuantitatif setiap indikator kinerja; Memberikan pemahaman bahwa pengukuran kinerja kepada Outputs, Out come, benefit, impacts,( dari pengukuran Input, proses menjadi Outputs, Out come, benefit, impacts); Memberikan dasar pengukuran dan evaluasi kinerja yang lebih sistematis, terukur, dan dapat diterapkan;

E. Apa yang diukur Aspek Finansial (melakukan pengukuran finansial dg membandingkan antara rencana dengan realisasi, antara input dg aoutput); Kepuasan Pelanggan ( melakukan pengukuran berapa banyak keluhan dan kepuasan bagi pelanggan dan apakah target kepuasan telah didapat); Kegiatan sudah seiramah untuk mencapai tujuan dan sasaran (melakukan pengukuran apakah ada keserasian antara tujuan dengan hasil, manfaat dan dampak, serta apakah adanya keterkaitan antara hasil dg program sasaran tujuan dan Misi); Kepuasan pegawai ( melalui PK dapat diketahui kinerja yg diperoleh dan penghargaan apa yg akan diberikan agar seimbang dg prestasi dan kinerja pegawai); Waktu (berapa banyak waktu pelaksanaan setiap kegiatan untuk memperoleh rencana output dan outcome yg ditargetkan); TK Efesiensi, efektifitas, Akuntabilitas;

PENGUKURAN PENCAPAIAN SASARAN (PPS) : Kegiatan untuk mengetahu % pencapaian setiap indikator sasaran (output, outcome) 10. KEGIATAN : Merupakan segala sesuatu yang harus dilakukan oleh instansi pemerintah dalam merealisasikan program kerja perasionalnya. Atau Hasil yang akan diperoleh dalam waktu harian, mingguan, bulanan.

Tk keberhasilan/kegagalan Visi, Misi dlm mewujudkan tujuan. Lanjutan pengertian 10. KEBIJAKAN : Pedoman atau kumpulan keputusan yang menentukan secara teliti mengenai bagaimana program dan kegiatan akan dilaksanakan atau mengatur suatu mekanisme tindakan lanjutan utk pelaksanaan pencapaian tujuan dan sasaran atau mengarahkan semua potensi dan dukungan. 11. KINERJA ORG: Tk keberhasilan/kegagalan Visi, Misi dlm mewujudkan tujuan.  69

12. STRATEGI ADALAH Menjelaskan pemikiran-pemikiran secara konseptual analitis, dan komprehensif tentang langkah-langkah yg diperlukan utk memperlancar atau mempercepat pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan atau Strategi dimaksudkan utk mencapai hasil yg konsisten dengan misi yg telah ditetapkan.

B. Fungsi LAKIP Media hubungan kerja organisasi; Wujud tertulis pertanggungjawaban suatu organisasi instansi; Lakip berisi ttg kinerja instansi dan media akuntabilitas; Sebagai media informasi ttg sejauhmana penetuan prinsip-prinsip good governance & penerapan fungsi-fungsi manajemen.

C. TUJUAN Untuk mewujudkan akuntabilitas instansi pemerintah Pertanggungjawaban dari unit yg lebih rendah kepada yg lebih tinggi atau bawahan kepada atasan; Perbaikan dalam perencanaan, khusus nya perencanaan jangka menengah dan pendek

D. Manfaat Meningkatkan akuntabilitas, kredibilitas instansi thd masy; Merupakan umpan balik unk peningkatan kinerja Dapat mengetahui dan menilai keberhasilan dan kegagalan; Mendorong instansi pemerintah untk menyelenggarakan TUSI sesuai peraturan, kebijakan yg transparan dan dpt di per t+j kan Beroperasi secaraa effektif, efisien, responsip thd aspirasi masy Menjadikan instansi yg akuntabel Peningkatan perencanaan disegala bidang Memperbaiki Kebijakan Diketahui kinerja pimpinan (raport)

YANG MENYUSUN DAN WAKTU MENYAMPAIAN LAK YANG HARUS MENYUSUN : Semua satuan Organisasi/Kerja jajaran Depag baik Pusat maupun Daerah sampai dengan KUA dan MI.   WAKTU PENYAMPAIAN : KUA, MIN, MTsN > telah menyampaikan Lakip kepada Kandepag 2 Minggu setelah berakhir Th Anggaran; Kandepag, MA > telah menyampaikan Lakip kepada Kanwil 3 Minggu setelah berakhir Th Anggaran; Eselon I & II Pusat dan Daerah telah menyampaikan Lakip Satu bulan setelah berakhir TA. LAKIP MEMUAT : Semua kegiatan yang ada dananya baik APBN maupun Non APBN dan kegiatan dimaksud telah selesai kita laksanakan.

UNSUR SAKIP 1. UNSUR PERENCANAAN : a. RENCANA STRATEJIK (RS). b. RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT). 2. UNSUR PELAPORAN : a. PENGKURAN KINERJA KEGIATAN (PKK). b. PENGUKURAN PENCAPAIAN SASARAN (PPS).

PRINSIP PENYUSUNAN LAKIP Pertanggung jawaban (responsibility center). Pengecualian Perbandingan, dg membandingkan pd th yg lalu/membandingkan periode lain/unit lain PRINSIP AKUNTABILITAS. PRINSIP MANFAAT.

KOMPONEN SAKIP/LAKIP : I. RENCANA STRATEJIK (RS). II. RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT). III. PENETAPAN KINERJA (PK). IV. PENGUKURAN KINERJA KEGIATAN (PKK). V. PENGUKURAN PENCAPAIAN SASARAN (PPS). VI. HASIL ANALISIS: (Efesiensi, efektifitas dan Akuntabilitas). VII. NARASI LAKIP

Sekian, dan Terima Kasih

EVALUASI SAKIP 10/9/2017

EVALUASI SAKIP 1. PENGERTIAN : Satuan Organisasi adalah Bagian dari suatu organisasi yg menyelenggarakan kegiatan-kegiatan administrasi terdapat pejabat-pejabat yg mengurusi administrasi kepegawaian, keuangan, dan umum Satuan Kerja adalah Satuan-satuan dibawahsatuan organisasi yg melaksanakan administrasi kepegawaian, keuangan & umum; Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) adalah Dokumen yg berisi gambaran perwujudan AKIP yg disusun & disampaikan sistimatis dan melembaga; Evaluasi Laporan Akuntabilitas Kinerja adalah Aktivitas analisis yg sistematis, pemberian nilai, atribut, apresiasi dan pengenalan permasalahan serta pemberian solusi atas masalah yang ditemukan unk tujuan peningkatan Kinerja & akuntabilitas 10/9/2017

LANGKAH2 Kuantitatif Kualitatif Penilaian RS, RKT,PPS Data Penerapan SAKIP; Pelaksanaan program/kegiatan Meningkatkan AK Meningkatkan Efesiensi & Efektifitas Informasi Kinerja PERUMUSAN TUJUAN EVALUASI PENENTUAN RUANG LINGKUP EVALUASI Penilaian RS, RKT,PPS Data Program & Kegiatan Kebijakan Input, output, outcome/ Benefit, Impact Mengidentifikasikan = PERTANYAAN : - DESKRIPTIF = Keadaan/ Kejadian - NORMALIF = Perbandingan antara rencana & Hasil. - DAMPAK = Sebab akibat TK EVALUASI - SEDERHANA ( Tanpa menguji kebenaran) - TERBATAS = ( Penerapan SAKIP) - MENDALAM = ( + Pengujian & Pembuktian ) PERANCANGAN DESAIN EVALUASI Kuantitatif Kualitatif METHODE & TEKNIK INSTRUMEN DAN ALAT Questionair Wawancara Observasi (Pengamatan) Study Dokumentasi ( Pengumpulan tdk langsung pd unit Organisasi ) SURVEY PRNDAHULUAN : Penjelasan & Pemahaman Mengumpulkan Data : TUSI,Peraturan, Program, Biaya/Keuangan, RS,RKT, LAK, Pengukuran, Hasil Evaluasi yg lalu ( V, M, dst) PENGAWASAN & PELAKSANAAN EVALUASI PELAPORAN &PENGKOMUNIKASIAN HASIL EVALUASI 10/9/2017

EVALUASI PENERAPAN SAKIP 2. EVALUASI LAKIP Evaluasi RS  V,M,T,S,K,P dan Penerapan RENSTRA Evaluasi Sistem Pengukuran  - Evaluasi Indikator - Evaluasi Perencanaan Kinerja - Evaluasi cara Pengukuran Kinerja - Review Hasil Evaluasi Evaluasi atas Penyajian Informasi EVALUASI PENERAPAN SAKIP Evaluasi Kegiatan Evaluasi Program Evaluasi Kebijakan Evaluasi Kinerja Pengelolaan Keuangan EVALUASI AKUN.KNJA Evaluasi LAKIP Garis Besar : Evaluasi penerapan SAKIP; Evaluasi Akuntabilitas Kinerja; Kesimpulan : Menginformasikan scr Fair & Seimbang; Pernyataan apa yg tlh dilakukan; Saran Peningkatan Kinerja Penyampaian/ Perumusan Rekomendasi 10/9/2017

3. Evaluasi atas Penerapan SAKIP Perencanaan Stratejik Sistem Pengukuran KInerja; Penyajian dalam LAK a. Evaluasi atas perencanaan Stratejik meliputi : V,M,T,S,IS,K,P b. Evaluasi Perumusan Visi Visit merupakan cara pandang jauh kedepan ke mana organisasi akan dibawa sehingga dapat eksis dimasa mendatang. 10/9/2017

4. LANGKAH-LANGKAH EVALUASI a. Meneliti dan Menilai, apakah Visi : 1). Dirumuskan dengan cukup jelas; 2). Menarik dan Menantang; 3). Memberi motivasi kepada anggota Organiasi; 4). Dirumuskan secara Partisipatif; 5). Mempertimbangkan dengan pihak-pihak yg terkait; 6). Mempertimbangkan nilai nilai luhur; 7). Rumusan Visi mengacu pd rumusan Tugas; 8). Tidak bertentangan dengan Visi satuan Orgs/kerja diatasnya; 9). Ditetapkan oleh pimpinan satuan Organisasi/ Kerja. b. Membuat Kesimpulan Penilaian. 10/9/2017

c. Evaluasi Perumusan Misi 1. Meneliti dan Menilai apakah Misi : Sesuai dengan mandat yg diperoleh Sesuai dengan Visi; Terkait dgn peraturan Perundang undangan yg berlaku; . Simpel, jelas, dan tidak berdwimakna; . Mudah diingat; . Menjelaskan mengapa organisasi ada . Rumusan Misi mengacu pd rumusan fungsi; . Ditetapkan oleh pimpinan Organisasi /Kerja. 2. Membuat Kesimpulan Penilaian 10/9/2017

d. Evaluasi Perumusan Tujuan 1. Meneliti dan Menilai apakah Tujuan : Tidak bertentangan dengan Visi; Tidak bertentangan dengan Misi; Mempertimbangkan lingkungan internal dan eksternal; Mempertimbangkan CSF ( Critical Succes Faktor); Mempertimbangkan Budaya kerja ; Diruuskan dengan Teat dan Jelas; 2. Membuat Kesimpulan Penilaian 10/9/2017

e. Evaluasi Perumusan Sasaran 1. Meneliti dan Menilai apakah Sasaran : Spesifik; Terukur; Dapat dicapai; Berorientasi pada hasil dan manfaat; Realistis ; Pencapaian dapat diperkirakan dalam kurun waktu tertentu; 2. Membuat Kesimpulan Penilaian 10/9/2017

f. Evaluasi Cara mencapai Tujuan & Sasaran Analisis Logika Program; Analisis atau Logika hubungan sebab akibat “ mengapa suatu kegitan / program diberikan prioritas alokasi pembiayaannya; Struktur program telah selaras, baik antara kegiatan dgn program, antara program dgn kebijakanserta antara kebijakan dengan Misi; Hierarki hasil yg diharapkan trelah selaras yaitu hasil yg berupa keluaran harus selaras dengan hasil manfaat, tujuan jangka panjang dan visi organisasi 10/9/2017

g. Evaluasi Penerapan Renstra Pemanfaatan Renstra dengan baik jika Renstra tersebut dijadikan acuan utama dlm penyusunan rencana kinerja, rencana operasional dan penganggaran Apakah rencana kinerja mengacu pada penjabaran dari Renstra Apakah perencanaan operasional mengacu pada Renstra Apakah penganggaran mengacu pada Renstra. 10/9/2017

5. Evaluasi atas Sistem Pengukuran Kinerja Sistem pengukuran kinerja merupakan suatu sistem yg siklusnya di mulai & penetapan indikator kinerja, perencanaan kinerja, pengukuran kinerja dan evaluasi kinerja Pengukuran Kinerja dilakukan a.l. Dg Membandingkan anatara capaian kinerja yg diukur dgn indikator kinerja atau ukuran kinerja sebagai alat ukurnya agar pimpinan instansi/ unit kerja dapat : Mengetahui capaian kinerja yg telah dihasilkan; Mengetahui posisi dan arah kinerja yg teat; Belajar dari keberhasilan / mengkoreksi kegagalan serta memperbaiki kelemahan-kelemahan Memberikan penghargaan atau hukuman scr Objektif & Proposional 10/9/2017

a. Evaluasi atas Indikator Kinerja Indikator kinerja merupakan suatu alat bagi manajemen unk menilai & melihat perkembangan kinerja yg dicapai selama ini atau dalam jangka waktu tertentu. 1.TUJUAN EVALUASI MENILAI BAHWA IK : Ditetapkan unk masing-masing unsur yg diukur dalam Pencapaian tujuan /sasaran, pelaksanaan program & kegiatan; Dapat menunjukkan adanya suatu efesiensi dlm menggunakan Sumber daya ; Menyangkut Hal yang pokok menjadi prioritas yg dikaitkan dgn tujuan; Merupakan hasil dan manfaat keluaran /paling tidak keluaran dari aktifitas satuan organisasi/kerja; Memenuhi kriteria indikator kinerja yang baik 2. Memberikan Rekomendasi perbaikan atas Indikator Kinerja. 10/9/2017

b. Langkah-langkah evaluasi atas IK : Dapatkan dokumen atau keputusan mengenai penetapan indikator kinerja; Teliti & nilai apakah Indikator kinerja yg digunakan : 1. Memenuhi ciri-ciri indikator yg baik dan memadai, baik dari segi kualitas maupun kuantitas; 2. Dapat menunjukkan adanya suatu tingkat efesiensi dalam menggunakan sumber daya; 4. Dapat unk mengukur sesuatu & selaras satu sama lain didalam struktur program. Buat simpulan mengenai hasil penelitian tentang evaluasi keabsahan, kewajaran dan ketepatan penetapan indikator kinerja 10/9/2017

6. Evaluasi atas Perencanaan Kinerja a. Menilai bahwa rencana kinerja digunakan sebagai wahana unk monitoring, mengelola sumber daya dan meningkatkan kinerja; b. Memberikan perbaikan atas perencanaan Kinerja; a. Langkah Evaluasi teliti dan nilai, apakah : Dokumen Rencana kerja telah ditetapkan oleh Pimpinan satuan Organisasi/kerja yg berwenang; Proses penyusunan rencana kinerja telah dilakukan scr partisipatif; Sarana telah dijabarkan dlm target target nyata & terukur; Target ditetapkan sebelum thn anggaran; Rencana kinerja telah mempertimbangkan kemampuan sumber daya Organisasi. c. Buat simpulan penilaian. 10/9/2017

7. Evaluasi atas Pengukuran Kinerja a. Menilai kewajaran & ketepatan penilaian kinerja organisasi; b. Menilai kendala sistem informasi yg digunakan unk pengumpulan data Kinerja; c. Memberikan rekomendasi perbaikan atas cara pengukuran kinerja LAngkah Evaluasi teliti dan nilai, apakah : 1). Sistem informasi yang digunakan untuk pengumpulan data mengandung pengendalian intern yg baik; 2). Data dasar yg digunakan sebagai pembanding dpt diandalkan; 3). Terdapat alternatif yg menggambarkan tingkat kinerja yg ada; 4). Pembanding yang digunakan memenuhi salah satu atau lebih kriteria berikut; 5). Pembanding dgn norma, standar, atau target, misalnya presentase target pengurangan 6). Pembanding antar jasa misalnya tingkat kelulusan anatr wilayah 10/9/2017

8. Review atas hasil Evaluasi dilakukan 7). Pembanding anttar Organisasi misalnya jumlah staf bagian gaji per 1000 pegawai; 8). Pembanding antar waktu, misalnya perubahan terhadap penerimaan siswa sebelum & setelah adanya kebijakan baru /tertentu; 9). Pembanding dgn program lain misalnya dengan program sejenis d. Buat simpulan penilaian. 8. Review atas hasil Evaluasi dilakukan Review atas hasil evaluasi dapat dilakukan oleh evaluator eksternal. Untuk tujuan efesiensi, pengulangan evaluasi terhadap hal yang sama sebaiknya dihindarkan. Evaluator eksternal dapat menggunakan hasil evaluasi dari satuan organisasi /kerja yg dievaluasi dgn meneliti metodelogi, cakupan/lingkup dan pengungkapan hasil evaluasi serta memberikan penjelasan secukupnya. 10/9/2017

9. Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja > Evaluasi kinerja terutama mengenai capaian kinerja , dievaluasi lebih seksama. Evaluasi terhadap kinerja dilakukan secara uji petik (sampling) dan bukan evaluasi atas seluruh ( Keseluruhan populasi ) kebijakan, program dan kegiatan. > Evaluasi kinerja bertujuan untuk meneliti dan menilai capapian kinerja (melalui pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan serta pencapaian tujuan dan sasaran). a. EVALUASI KEGIATAN DENGAN TAHAPAN : a. Survei; b. Memilih methode/tehnik; c. Mengumpulkan data; d. Analisis dan Interpretasi data; e. Membuat simpulan & rekomendasi TUJUAN EVALUASI : 1. Menilai keberhasilan pelaksanaan kegiatan yg dilaporkan; 2. Melihat kesesuaian realisasi capaian kinerja 3. Memberikan rekomendasi perbaikan. 10/9/2017

1). Mendapatkan dokumen dan Infor ttg pelaksanaan kegiatan; b. Langkah Evaluasi : 1). Mendapatkan dokumen dan Infor ttg pelaksanaan kegiatan; 2). Mengidentifikasi tujuan dr pelaksanaan kegiatan; 3). Mengidentifikasi keluaran & manfaat keluaran yg diharafkan; 4). Mendapatkan prosedur pengumpulan data; 5). Mengidentifikasikan indikator-Indikator yg digunakan; 6). Mengidentifikasi kesenjangan yg terjadi antara target dgn realisasi & antara tingkat kinerja; 7). Meneliti apakah terdapat faktor-faktor yg mempengaruhi keberhasilan; 8). Melakukan penilaian apakah kegiatan yg dievaluasi; 9). Melakukan analisis trend & perbandingan; 10). Melakukan konfirmasi /wawancara dgn objek kegiatan; 11). Membuat simpulan hasil evaluasi kegiatan. 10/9/2017

10. Evaluasi Program Program merupakan kumpulan kegiatan/ aktifitas yg dimaksudkan unk memberikan konstribusi kepada suatu tujuan stratejik yg bersifat umum. Program lazimnya dibagi menjadi sub-program dan kegiatan-kegiatan. SUATU PROGRAM terdiri dari beberapa unsur yaitu : a). Tujuan; b). Sumber Daya; c). Strateji, aktivitas dan proses; d). Pengelolaan dan akuntabilitas; e). Informasi Kinerja. EVALUASI PROGRAM adalah Evaluasi yg bersifat makro serta mencangkup berbagai variable & Berbagai bidang. Evaluasi kegiatan lebih bersifat makro & terbatas pada hal hal yg operasional 10/9/2017

TUJUAN EVALUASI PROGRAM a.l : a. Menilai efesiensi kinerja pelaksanaan program yg meliputi masukan, proses, keluaran, adakalanya termasuk manfaat keluaran pada tingkat yg paling rendah. b. Menilai apakah pelaksanaan suatu program telah mencapai /menghasilkan dampak sesuai dgn tujuan yg dikehendaki; c. Memberikan bahan bagi pimpinan satuan organisasi/kerja dalam menyajikan akuntabilitas; d. Memberikan rekomendasi dalam rangka perbaikan atau pengembangan pelaksanaan suatu program TAHAPAN EVALUASI a. Evaluasi program yg dilakukan sebagai riset terapan : 1) Analisa logika program; 2) Penyusunan Kerangka Acuan ( TOR); 3) Desain Evaluasi; 4) Pengembangan formula atau model analisis; 5) Pengumpulan data dan analisis; 6) Pelaporan 10/9/2017

b. Evaluasi program yg dilakukan secara praktis : > Reviu sistem > Analisis logika program; > Reviu pencapaian sasaran dan reviu indikator kinerja; > Pengecekan hasil scr uji petik; > Pelaporan; c. Evaluasi program dpt didesaindgn prioritas unk meneliti : > Efektifitas Program; > Efesiensi Program; > Kelayakan Program. d. Evaluasi efektifitas suatu program terutama dimaksudkan unk : > Mengukur hasil dan manfaat keluaran; > Mengecek kembali faktor-faktor yg mempengaruhi timbulnya hasil keluaran; > memberikan Interpretasi hubungan sebab akibat mengenai sejauh mana suatu program memberi kontribusi kepada hasil keluaran 10/9/2017

a). Apakah suatu program telah mencapai Tujuan ? Evaluasi efektifitas memfokuskan pada penilaian terhadap masalah akuntabilitas dari suatu program pada akhir suatu pelaksanaan program. Efektifitas dapat pula digunakan dalam rangka perbaikan pelaksanaan program. Evaluasi efektifitas sangat bermanfaat dalam memberikan informasi yg berkaitan dgn keputusan2 yg diambil dan pertanyaan-pertanyaaan seperti : a). Apakah suatu program telah mencapai Tujuan ? b). Faktor2 apakah yg kritikal terhadap kebehasilan pencapaian hasil keluaran dari program ? c). Perlukah suatu program dilakukan Modifikasi ? d). Perlukah suatu program diserahkan kepada pihak luar/lain ? 10/9/2017

11. Evaluasi Kebijakan dpt didefinisikan sabagai keputusan suatu organisasi yg bertujuan unk mengatasi permasalahan atau unk mencapai tujuan tertentu. Kebijakan berisi ketentuan – ketentuan yg dpt dijadikan pedoman prilaku dalam : a). Menilai penerapan kebijakan; b). Membuat rekomendasi unk perbaikan instrumen, desain & penerapan langkah evaluasi. 10/9/2017

Langkah-langkah evaluasi kebijakan dapat dilakukan seperti berikut : a). Mempelajari formulasi kebijakan; b). Mempelajari metode dan langkah-langkah penerapan kebijakan; c). Mempelajari hasil kebijakan : 1) Membuat peta permasalahan; 2) Mengoperasikan model dan teknik-teknik evaluasi; 3) Mengumpulkan data, analisis dan interpretasikan data. d). Pelajari konsistensi antara kebijakan, program dan kegiatan yg ditetapkan; e). Menemukan masalah dengan membandingkan kondisi yg ada dgn kondisi seharusnya; f). Identifikasikan kesulitan penerapan kebijakan dan pelaporannya; g). Membuat simpulan hasil evaluasi. 10/9/2017

a. Ketepatan tujuan, sasaran dan strateji yg telah ditetapkan; Agar simpulan hasil evaluasi lebih efektif maka juga perlu dilakukan reviu dan analisis scr komprehensif terhadap faktor2 yg mempengaruhi terutama yaitu : a. Ketepatan tujuan, sasaran dan strateji yg telah ditetapkan; b. Penataan Organisasi, pembagian tugas, fungsi, wewenang dan tanggungjawab setiap unit kerja; c. Ketepatan penempatan personil dlm pelaksanaan tugas /jabatan berdasarkan kompetensinya; d. Ketepatan efesiensi & efektifitas mekanisme dan prosedur kerja; e. Ketepatan dalam pemilihan metode kerja; f. Pemanfaatan gedung kantor, perlengkapan/peralatan, termasuk jaringan informasi g. Pemanfaatan gedung kantor, perlengkapan/peralatan, termasuk jaringan Informasi; 4. EVALUASI KINERJA PENGELOLAAN KEUANGAN Evaluasi terhadap kinerja pengelolaan keuangan dilaksanakan unk diarahkan kepada evaluasi terhadap efesien dan efektifitas penggunaan sumber dana keuangan ( anggaran). Analisa yang menggungkapkan pendanaan setiap program dan kegiatan hasil yg dicapai dan biaya perunit hasil yg dicapai sangat membantu analisis efesiensi. 10/9/2017

12. Penyimpulan dan Perumusan Rekomendasi Kelompok Evaluasi Laporan Akuntabilitas Kinerja : 1. Evaluasi atas penerapan SAKIP; 2. Evaluasi atas akuntabilitas kinerja. Simpulan evaluasi hendaknya : 1. Menginformasikan scr fair dan seimbang hasil evaluasi terhadap laporan akuntabilitas kinerja yg telah dikemukakan; 2. Mengarahkan kepada pemberian pernyataan mengenai apa yg telah dilakukan evaluator untuk mencapai tujuan evaluasi laporan akuntabilitas kinerja; 3. Memberikan saran atau perbaikan yg potensial bagi peningkatan kinerja satuan organisasi/kerja dimas mendatang. Rekomendasi yg diberikan hendaknya disesuaikaln dgn permasalahan yg muncul & di hadapi oleh satuan organisasi /kerja bersangkutan yg bermanfaat bagi peningkatan akuntabilitas kinerja 10/9/2017

TERIMA KASIH 10/9/2017