Kab. Jepara PEMANFAATAN PBDT 2015 UNTUK PROGRAM PENANGGULANGAN KEMISKINAN KAB. JEPARA.

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
PERAN PEMERINTAH DALAM PENANGGULANGAN BENCANA
Advertisements

Advokasi : Peserta PBI BPJS Kesehatan disiapkan oleh dr Yahmin Setiawan, MARS (Ketua Bidang Sinergi Kesehatan Forum Zakat) PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK.
PENGORGANISASIAN DAN PEMBINAAN POKJANAL POSYANDU
PAPARAN SEKRETARIS JENDERAL DEPARTEMEN SOSIAL RI PADA KUNJUNGAN KERJA KOMISI “D” DPRD KABUPATEN PONOROGO “PELAYANAN MASYARAKAT MISKIN” TANGGAL ,
KEBIJAKAN PROGRAM LANSIA DI KABUPATEN CILACAP
PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAN PENGANGGURAN
Dengan Gotong Royong, Semua Tertolong
SOSIALISASI PROGRAM PAMSIMAS III TAHUN 2018
STRATEGI PENETAPAN PENERIMA BANTUAN IURAN (PBI) DAERAH
Asisten Pemerintahan dan Kesra
Verifikasi dan Validasi Data Kemiskinan
Meningkatkan Akses dan Kontrol Keluarga Miskin terhadap Perlindungan Sosial untuk Indonesia Sejahtera dan Berdaulat Nani Zulminarni - PEKKA.
PERAN DINAS SOSIAL PROVINSI DALAM PENINGKATAN KEPESERTAAN JKN/JKN MANDIRI KEPALA DINAS SOSIAL PRO.SUMBAR 2017.
Latar Belakang Sebagaimana telah diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional Bab VII Pasal 31,
Dukungan Lembaga Legislatif Dalam Percepatan Program Pengentasan Kemiskinan Disampaikan oleh: Dra. Sri Marnyuni (Anggota Komisi E – F-PAN DPRD Jawa.
RAPAT KOORDINASI MEKANISME PEMUTAKHIRAN MANDIRI (MPM)
Bimtek Verifikasi dan Validasi Data Kemiskinan PBI-JK
PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
Kondisi Kemiskinan.
PROGRAM PRIORITAS KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK.
MONEV PROGRAM PENANGGULANGAN KEMISKINAN OLEH TKPK PROVINSI PAPUA BARAT
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP)
BIMBINGAN TEKNIS PENDATAAN PENYANDANG MASALAH KESEJAHTERAAN SOSIAL (PMKS) DAN POTENSI KESEJAHTERAAN SOSIAL (PSKS) DENGAN SISTEM ONLINE Dinas.
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL FORUM STATISTIK DAERAH
RAPAT KERJA KOMISI VIII DPR RI DENGAN MENTERI SOSIAL RI
Knowledge Sharing Pemanfaatan Blockchains
Paparan Kajian Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Kemiskinan di Desa Merah di Kabupaten Temanggung Ro’fah, Ph.D. Jamil Suprihatiningrum, M.Pd.Si.
Abdurrahman Syebubakar Chief Technical Advisor/Ketua Tim - SLRT Pusat
Agenda dan Proges Pelaksanaan SIDa di Kabupaten Jepara
BASIS DATA TERPADU dan DATA PMKS & PSKS JAWA TENGAH
KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK PROV. SUMBAR
KOORDINASI KEPESERTAAN PBI MELALUI PBDT 2015 KABUPATEN JEPARA
Dengan Gotong Royong, Semua Tertolong
PRINSIP-PRINSIP PENETAPAN SASARAN PROGRAM BSM MENGGUNAKAN KARTU PERLINDUNGAN SOSIAL (KPS) Perbaikan Penetapan Sasaran Program BSM dari berbasis sekolah.
TIM KOORDINASI PENANGGULANGAN KEMISKINAN (TKPK)
Asisten Administrasi Sekda Jepara
Kemiskinan dan ketahanan keluarga.
Kemiskinan di jawa tengah
PENANGGULANGAN KEMISKINAN MELALUI PENINGKATAN JIWA KEWIRAUSAHAAN
KOORDINASI PROGRAM STRATEGIS BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN
DI KABUPATEN SRAGEN PROPINSI JAWA TENGAH
BANTUAN SISWA MISKIN (BSM)
NORMA STANDAR PROSEDUR DAN KRITERIA
Arahan Deputi Pelatihan dan Pengembangan pada kegiatan
PROGRAM INDONESIA PINTAR MENGGUNAKAN KARTU INDONESIA PINTAR (KIP)
PERAN SERTA DAERAH DALAM MEWUJUDKAN KETAHANAN PANGAN
BIODATA NAMA. : Drs. Subagyo. MA Tempat/
( L H K A S N ) LAPORAN HARTA KEKAYAAN APARATUR SIPIL NEGERA
PENINGKATAN KINERJA TKSK
PENANGGULANGAN KEMISKINAN MELALUI PENINGKATAN JIWA KEWIRAUSAHAAN
KEBIJAKAN DAERAH DALAM PELAKSANAAN KABUPATEN/KOTA LAYAK ANAK
PERAN PEMERINTAH DALAM PENANGGULANGAN BENCANA
PENAJAMAN PROGRAM DAN ANGGARAN
KEPALA BAPPEDA NTB Disampaikan Dalam Rangka Pramusrenbang Provinsi NTB
PERMENSOS NO. 5 TAHUN 2016 TENTANG PELAKSANAAN PP 76 TAHUN 2015
Evaluasi dan Rencana Kerja
PEMANFAATAN DATA SUSENAS MODUL KONSUMSI
Pembuatan dan PELAKSANAAN KLHS RPJMD
KEBIJAKAN SATU DATA DAN STATISTIK PERUMAHAN DI JATENG
INTEGRASI INTERVENSI PROGRAM/KEGIATAN
SISTEM INFORMASI TERPADU PENANGGULANGAN KEMISKINAN JAWA TENGAH
Disampaikan pada rapat Pra-rakerkesda 26 Maret 2018
STRATEGI PENANGANAN PMKS
MEKANISME PEMUTAKHIRAN MANDIRI (MPM) SOSIALISASI MEKANISME PEMUTAHIRAN MANDIRI PROGRAM PENANGANAN FAKIR MISKIN (MPM-PPFM) TAHUN 2017.
Diambil dari Buku “Panggilan Keberpihakan”
KEBIJAKAN DAN STRETEGI PENATAAN RUANG
FORUM KONSULTASI PUBLIK
STRATEGI MENUJU KABUPATEN LAYAK ANAK
Basis Data Terpadu Untuk Perlindungan Sosial: Pembentukan, Pemanfaatan, dan Pengelolaan Elan Satriawan Kepala Kelompok Kerja Kebijakan TNP2K Februari 2016.
KEBIJAKAN YANG DIHASILKAN S.D DESEMBER 2017
Transcript presentasi:

Kab. Jepara PEMANFAATAN PBDT 2015 UNTUK PROGRAM PENANGGULANGAN KEMISKINAN KAB. JEPARA

PEMBERDAYAAN USAHA EKONOMI MIKRO & KECIL STRUKTUR TKPKD KAB. JEPARA PENANGGUNGJAWAB SK Bupati Jepara No. 460/138 Tahun 2014 tentang Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kab. Jepara BUPATI KETUA SEKRETARIS WAKIL BUPATI Ketua: Kepala BAPPEDA Wakil: Kepala BAPERMADES POKJA POKJA POKJA SEKRETARIAT PENGEMBANGAN PENGADUAN DATA & INFORMASI KEMITRAAN MASYARAKAT Kepala: Sekretaris BAPPEDA Wakil: Sekretaris BAPERMADES Ketua: Kabid Ekonomi BAPPEDA Wakil: Kabag Perekonomian Setda Ketua: Kabid Penanggulangan Kemiskinan BAPERMADES Wakil: Sekretaris INSPEKTORAT Ketua: Kabid PPESP BAPPEDA Wakil: Kasi Statistik Sosial BPS KELOMPOK PROGRAM BANTUAN SOSIAL TERPADU KELOMPOK PROGRAM KELOMPOK PROGRAM LAINNYA KELOMPOK PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA EKONOMI MIKRO & KECIL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BERBASIS KELUARGA Ketua : Asisten Perekonomian & Pembangunan Sekda Ketua : Kepala BAPERMADES Ketua : Asisten Sekda Bidang Ketua : Asisten Sekda Bidang Wakil : Kepala DBMP & ESDM Anggota: Kepala SKPD, Masy, Ekbang Wakil : Kepala Dinsosnakertrans Anggota : Kepala SKPD, Masy, pemangku kepentingan lainnya Pemerintahan Wakil : Kepala Diskopumkm&PP Anggota : Kepala SKPD, Masy, Wakil : Kepala Dinsosnakertrans Anggota: Kepala SKPD, Masy, Dunia Dunia Usaha & pemangku Dunia Usaha & Usaha & pemangku kepentingan lainnya pemangku kepentingan lainnya kepentingan lainnya

Definisi Umum Kemiskinan Penduduk Miskin Kondisi seseorang atau sekelompok orang yang tidak mampu memenuhi hak-hak dasarnya untuk mempertahankan dan mengembangkan kehidupan yang bermartabat Kemiskinan Penduduk Penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita perbulan di bawah garis kemiskinan Miskin

GARIS KEMISKINAN (1) Garis Kemiskinan Makanan (GKM) Merupakan nilai pengeluaran kebutuhan minimum makanan yang disetarakan dengan 2.100 kilo kalori per kapita per hari. 52 jenis komoditi. (2) Garis Kemiskinan Non-Makanan (GKNM) Kebutuhan minimum untuk perumahan, sandang, pendidikan, dan kesehatan. Perkotaan : 51 jenis komoditi Perdesaan : 47 jenis komoditi

PENGELOMPOKAN RUMAH TANGGA DALAM BASIS DATA TERPADU Rumah tangga dalam BDT dikelompokkan ke dalam kelompok yang disebut DESIL. Desil adalah kelompok per-sepuluhan sehingga seluruh rumah tangga dapat dibagi ke dalam 10 desil. Pengelompokan ini berdasarkan rata-rata pengeluaran rumah tangga perkapita per bulan. Pengelompokkan ini dimaksudkan untuk melihat pola distribusi rumah tangga menurut kelompok desil pengeluaran. Disamping itu analisis juga dibedakan menurut daerah perkotaan dan perdesaan. Basis Data Terpadu berisikan kelompok Desil 1, Desil 2, Desil 3 dan Desil 4 karena memuat 40% rumah tangga dengan peringat kesejahteraan terendah.

DATA KEMISKINAN DI KAB. JEPARA MAKRO (HASIL SURVEY BPS) Sept 2014 : 100.484.000 jiwa (8.55%) DATA MIKRO (HASIL PBDT 2015) Pengelompokan 40% Kesejahteraan terendah 151.781 RT/502.442 jiwa DESIL 1 DESIL 2 DESIL 3 DESIL 4 61.525 RT (241.114 JIWA) 49.473 RT (136.316 JIWA) 36.612 RT (110.936 JIWA) 4.171 RT (14.076 JIWA)

40% keluarga dengan status sosial ekonomi (SSE) terendah Basis Data Terpadu (BDT) Sebagai Sumber Data Tunggal Program Perlindungan Sosial Basis Data Terpadu berisi + 25 juta rumah tangga atau + 96,7 juta jiwa PKH: + 2,8 juta RT (8% dengan SSE terendah) KPS, KKS, BSM: +15,5 juta RT (25% keluarga dengan SSE terendah) PBI untuk JKN : + 86,4 juta jiwa atau +21,8 juta keluarga (35% keluarga dengan SSE terendah) Garis kemiskinan 11,25% (28,3 juta jiwa) 40% keluarga dengan status sosial ekonomi (SSE) terendah “Keluarga diurutkan berdasarkan kondisi sosial ekonomi”

STRUKTUR DATA PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAN PERLINDUNGAN SOSIAL STATUS KEMISKINAN KATEGORI KESEJAHTERAAN Kemiskinan NON KATEGORI UMUR MISKIN JENIS DATA Ketelantaran Lansia >60 thn Teregister Basis Data RENTAN MISKIN Kedisabilitasan - Keluarga Terpadu Usia produktif 25-60 thn Keterpencilan HAMPIR MISKIN Memasuki usia Pengecekan & Integrasi produktif Ketunaan PROGRAM/ KEGIATAN 19-24 thn Sosial MISKIN Korban Usia sekolah 6-18 thn Tidak Bencana Basis Data PMKS (LKS, Panti, dsb) Teregister- Korban Tindak Kekerasan, Individu Janin Balita 0-5 thn MISKIN Eksploitasi, Diskriminasi • Data individu DENGAN nama dan alamat: Digunakan hanya untuk program-program penanggulangan kemiskinan dan jaminan sosial. Pengguna: kementerian/lembaga di pusat & daerah. • Data individu TANPA nama dan alamat: Untuk tujuan perencanaan yang dilakukan oleh baik pemerintah pusat maupun daerah. Pengguna: Pemerintah pusat & daerah, lembaga penelitian, NGO, dll. • Data agregat/distribusi tingkat kecamatan: Untuk tujuan perencanaan yang dilakukan baik oleh pemerintah pusat maupun daerah

REGULASI

UU No. 25 Th. 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional UU NO.13 TAHUN 2011 TENTANG PENANGANAN FAKIR MISKIN Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan Perpres No. 166 Th. 2014 tentang Program Percepatan Penanggulangan Kemiskinan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2010 Tentang Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Kabupaten/Kota; Sk Bupati Jepara no. 460/138 th. 2014 tentang Pembentukan Tim Koordinasi dan Sekretariat Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Jepara

DATA HASIL PBDT 2015

Sumber BPS Jepara

Sumber BPS Jepara

Th 2015 data sangat sementara per maret 2015 Sumber BPS Jepara

Sumber PBDT 2015 diolah

Sumber PBDT 2015 diolah

Sumber PBDT 2015 diolah

SUMBER PENERANGAN UTAMA RT KECAMATAN PLN NON PLN BUKAN LISTRIK Grand Total BANGSRI 14,386   41 14,427 BATEALIT 11,468 18 11,486 DONOROJO 6,823 6,841 JEPARA 7,864 19 7,883 KALINYAMATAN 5,771 5 5,776 KARIMUNJAWA 612 81 693 KEDUNG 13,028 13 13,041 KELING 7,585 22 7,607 KEMBANG 11,593 11 11,604 MAYONG 11,823 32 11,855 MLONGGO 12,470 23 12,493 NALUMSARI 9,006 9,017 PAKIS AJI 9,060 10 9,070 PECANGAAN 7,874 9 TAHUNAN 12,411 12,434 WELAHAN 9,659 12 9,671 150,821 348 151,781 Sumber PBDT 2015 diolah

Sumber PBDT 2015 diolah

Sumber PBDT 2015 diolah

Sumber PBDT 2015 diolah

Sumber PBDT 2015 diolah

Sumber PBDT 2015 diolah

TARGET PENURUNAN KEMISKINAN

TARGET PENURUNAN KEMISKINAN KAB. JEPARA (SPKD JATENG TH. 2015 - 2018) TAHUN TAHUN TAHUN 2016 2017 2018 8,14 % 7,77 % 7,41 % Breakdown SKPD TERKAIT PERLU BREAKDOWN PER KAB./KOTA

Terima Kasih  BASIS DATA UNTUK KEMAKMURAN BERSAMA PBDT 2015