LAPORAN INDIVIDU PENDIDIKAN

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
KEBIJAKAN PENGADILAN TINGGI AGAMA SURABAYA
Advertisements

Permendiknas No. 19 Tahun 2007 TENTANG STANDAR PENGELOLAAN PENDIDIKAN OLEH SATUAN PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH.
ASAS DAN PRINSIP PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA
SEMINAR: Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik
Penerapan e-government di lingkungan pemerintah kabupaten badung
ASAS DAN PRINSIP PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA
Apa Pentingnya Sistem Informasi Manajemen (SIM)?
Membangun negara dari desa
STANDAR 2.
ASAS DAN PRINSIP PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA
KEMANDIRIAN DESA BERBASIS IT
KRITERIA PENILAIAN AIPT << STANDAR 2 >>
Rembuk Nasional Pendidikan dan Kebudayaan
SISTEM PENGANGGARAN PEMERINTAH DAERAH
MEMBACA DAN ANALISIS APBD
Latar Belakang UU no. 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.
Keterbukaan Informasi Publik
DASAR HUKUM INFORMATIKA DAN SISTEM INFORMASI KESEHATAN
SISTEM MANAJEMEN INFORMASI
KRITERIA PENILAIAN AIPT << STANDAR 2 >>
PEDOMAN PENYUSUNAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR ADMINISTRASI PEMERINTAHAN A. Latar belakang Tujuan kebijakan Reformasi Birokrasi di Indonesia adalah untuk.
PERAN INSPEKTORAT DALAM MENGAWAL PENGADAAN BARANG DAN JASA
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
Good Governance Dalam Penataan Kota Jakarta
OPTIMALISASI PELAYANAN INFORMASI PUBLIK
PENGANGGARAN SEKTOR PUBLIK
IMPLEMENTASI SAKIP KECAMATAN PANGGUNGREJO KABUPATEN BLITAR
AIPT Standar 2. Tata Pamong, KEPEMIMPINAN, SISTEM Pengelolaan, DAN Penjaminan Mutu (BY DR. ISLAHUZZAMAN, SE., MSI., AK., CA) HP
LEBIH MEMAHAMI PELAYANAN PERMINTAAN INFORMASI PUBLIK
SINGGLE DATA DALAM PEMBANGUNAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
LEMBAGA LEMBAGA ADMINISTRASI ADMINISTRASI NEGARA NEGARA.
CITIZEN JOURNALISM Pertemuan 9.
Biro Tata Pemerintahan Setda Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
TATA KELOLA INFORMASI PUBLIK Rahmulyo Adi Wibowo, S.H.,M.H
TATA KELOLA INFORMASI PUBLIK DI LINGKUNGAN PENDIDIKAN
MANAJEMEN BERBASIS SEKOLAH
Kebijakan Pendataan Dapodikdasmen
KEBIJAKAN PEMBANGUNAN PENDIDIKAN DI PROVINSI JAWA TENGAH Oleh : Kepala BP2MK Wilayah III Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.
SISTEM INFORMASI NASIONAL (SIKNAS) Dan SIKDa
URGENSI PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN Pemerintah Desa
SISTEM PERENCANAAN STRATEJIK PEMBANGUNAN NASIONAL
Sistem Akuntansi Instansi
Keuangan Sekolah/Madrasah
SIKLUS PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA, ANGGARAN, DAN AKUNTANSI
STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN PADA PEMERINTAH DAERAH
KOMISI INFORMASI PUSAT PERAN KETERBUKAAN INFORMASI DALAM MENDUKUNG KEBEBASAN PERS Dipaparkan dalam Focuss Group Discussion (FGD)
AKUNTABILITAS PNS DARI : ANDI DJ. KONGGOASA,SH.MH
9 Agenda Dasar Hasil Konsensus Desa Membangun Indonesia
Gambaran Umum Kesehatan merupakan hak dasar bagi warga negara dalam kehidupan bernegara dan berbangsa. Kementerian Kesehatan sebagai motor penggerak.
2018 PENDATAAN PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH
PELAYANAN OPTIMALISASI MASYARAKAT DI JAWA TENGAH JAWA TENGAH
SISTEM PENGANGGARAN PEMERINTAH DAERAH
Strategi LPMP SUMUT Dalam Pendataan Tahun 2018
SISTEM STATISTIK NASIONAL (SSN) SATU DATA INDONESIA (SDI)
EVALUASI KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK DAN LAPORAN TAHUNAN
Penguatan Kapasitas Kecamatan untuk Meningkatkan Pelayanan Dasar
KEBIJAKAN IMPLEMENTASI SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK
Tata Kelola Keuangan Sekolah
EVALUASI KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK DAN LAPORAN TAHUNAN
Drs. H. Dadang Darmawan, M.Si. Sekretaris Bappeda Kabupaten Ciamis
Program aplikasi ini digunakan untuk pengelolaan keuangan daerah secara terintegrasi, meliputi penganggaran, penatausahaan, akuntansi dan pelaporannya.
Akreditasi institusi.
SISTEM INFORMASI KESEHATAN
TATA LAKSANA STATISTIK SEKTORAL.
Oleh : Drs.DIAN BUDIYANA,M.Si KEPALA BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA KABUPATEN CIAMIS.
Akreditasi Institusi.
Ruang Lingkup MENJADI PNS YANG AKUNTABEL KONSEP AKUNTABILITAS MEKANISME AKUNTABILITAS AKUNTABILITAS DALAM KONTEKS MENJADI PNS YANG AKUNTABEL 3 PENDAHULUAN.
KETERBUKAAN INFORMASI DI PEMERINTAH DESA
RANCANG BANGUN SIGA SULSEL
Transcript presentasi:

LAPORAN INDIVIDU PENDIDIKAN #datapendidikan2017 Informasi-Transparansi LAPORAN INDIVIDU PENDIDIKAN KOTA SEMARANG TAHUN 2017 Semarang, 11-15 September 2017

Apa itu LAPORAN INDIVIDU? Laporan rutin tahunan untuk melaporkan data Administrasi dari Identitas lembaga, Jumlah Siswa, Jumlah Rombel, Status Guru sampai laporan keuangan dari jenjang pendidikan TK/RA, sampai SMA/SMK/MA

Validitas |Reliabilitas Validity adalah ketepatan dan kecermatan suatu alat ukur dalam melakukan fungsi ukurannya. Reliabilitas atau keandalan atau keajegan adalah konsistensi dari serangkaian pengukuran atau serangkaian alat ukur. Suatu tes, yakni sejauh mana suatu tes dapat dipercaya untuk menghasilkan skor yang ajeg, relatif tidak berubah walaupun diteskan pada situasi yang berbeda-beda.

Angka |(Masalah) Kejujuran Data seyogianya dapat menggambarkan secara benar dan apa adanya. Misalnya, ketika kita akan meng-input jumlah siswa atau jumlah siswa miskin dalam satuan pendidikan, maka dituntut dapat memberikan data seakurat mungkin. Jika kita bisa memegang kata kunci kejujuran, niscaya akan didapatkan data kuantitas yang akan berbanding lurus dengan kualitas.

Memilih | Mengatur | Memanipulasi Sistem Informasi Data Informasi Memilih | Mengatur | Memanipulasi Data

Penyediaan sistem informasi yang efektif dan efisien terhadap tata kelola layanan informasi terkait penyelenggaraan pendidikan pada satuan pendidikan dalam bentuk “digital” untuk kemudian diagregasi dan diintegrasi dengan sistem-sistem yang lain, memerlukan partisipasi publik sebagai komponen pendukung transparansi layanan pendidikan.

Informasi-Transparansi Problem Informasi-Transparansi Belum maksimalnya ketersediaan informasi yang efektif dan efisien terhadap tata kelola layanan informasi terkait penyelenggaraan pendidikan pada satuan pendidikan yang mengakomodir keterlibatan publik sebagai komponen pendukung transparansi layanan pendidikan.

Transparansi, Akuntabilitas dan Partisipasi Publik Pendidikan

INTEGRASI SISTEM DATA SIMPENDIK

https://simperda.semarangkota.go.id/ RENSTRA Draft RENJA Forum SKPD MUSRENBANGKOTA RENJA KUA-PPAS RENJA Perubahan KUA-PPAS Perubahan

https://simanggaran.semarangkota.go.id/ RKA RAPBD DPA RUP

E-Reporting: http://e-reporting.semarangkota.go.id/

e-monev: https://monev.semarangkota.go.id/

https://apbs.semarangkota.go.id

SIMBADA: http://222.124.22.241:8080/simbada_2016/login.seam

Salah satu bentuk transparansi, akuntabilitas dan partisipasi publik melalui aplikasi jaga. Android, playstore, (ketik) jaga.

Jaga Sekolahku

Profil http://disdik.semarangkota.go.id/ http://sekolah.data.kemdikbud.go.id/

Fokus Rancangan Kebijakan Satu Data Integritas Data Integrasi Data Konsep dan implementasi Standar Data dan Metadata Baku Mekanisme penetapan Walidata Penguatan peran Pembina Data Mekanisme clearing house data Memastikan interoperabilitas data Mekanisme aksesibilitas data antar badan pemerintahan Mekanisme penetapan kode referensi tunggal antar badan pemerintahan Beberapa hal yang diatur dalam Rancangan Kebijakan Satu Data

Kebijakan dan Regulasi Satu Data Indonesia Peraturan Eksisting Satu Data Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Satu Peta RPP KIP RUU Perlindungan Data Pribadi RUU Kerahasiaan Negara UU ITE PP PNBP Peraturan Baru Infrastruktur Konten

Dapodik: http://dapo.dikdasmen.kemdikbud.go.id/

Lumbung Data: http://dapodik.semarangkota.go.id/

http://referensi.data.kemdikbud.go.id/

Transparansi-Akuntabilitas-Partisipasi Transparansi pendidikan, jaminan akses-kebebasan setiap orang untuk memperoleh informasi pendidikan: informasi kebijakan, proses pembuatan dan pelaksanannya, serta hasil-hasil yang dicapai, termasuk pengelolaan keuangan pendidikan dalam penyelenggaraan pendidikan di sekolah. Transparansi dapat menciptakan timbal balik antara pemerintah, masyarakat, orang tua siswa, dan warga sekolah (partisipasi publik) melalui penyediaan informasi dan menjamin kemudahan dalam memperoleh informasi yang akurat dan memadai.

Partisipasi publik dalam pendidikan sangat diperlukan dalam memberikan ide-gagasan, kritik membangun, dukungan, dan pelaksanaan pendidikan sebagai partner melaksanakan pendidikan dan pembelajaran, dalam membentuk pribadi peserta didik sesuai tujuan pendidikan.

Akuntabilitas pendidikan, bentuk pertanggungjawaban penggunaan dana dan pelaksanaan pendidikan sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan dan ketentuan per-UU-an yang berlaku. Institusi pendidikan berkewajiban memberikan pertanggungjawaban kepada orang tua, masyarakat, dan pemerintah terkait pengelolaan anggaran dana dan pelaksanaan pendidikan.

Akuntabiltas Pendidikan PPD on-line: http://ppd.semarangkota.go.id/ Pertanggungjawaban keuangan pendidikan telah menggunakan akuntansi berbasis akruel, yakni: suatu basis akuntansi di mana transaksi ekonomi dan peristiwa lainnya diakui, dicatat, dan disajikan dalam laporan keuangan pada saat terjadinya transaksi tersebut, tanpa memperhatikan waktu kas atau setara kas diterima atau dibayarkan. SIM Tunjangan Profesi: http://223.27.144.198:8081/login.php SIM Aneka Tunjangan: http://223.27.144.204:8082/login.php e-reporting: http://e-reporting.semarangkota.go.id/2016/

PPD on-line PPD on-line: regulasi terkait Penerimaan Peserta Didik (PPD) baru (rayonisasi, quota siswa miskin, nilai kemaslahatan, nilai lingkungan, nilai prestasi, dll.), jadwal penyelenggaraan PPD; pendaftaran secara on-line; jurnal; pengumuman; daftar ulang; dan layanan pengaduan

Tunjangan Profesi Guru (TPG) http://223.27.144.198:8081/login.php

SIM Aneka Tunjangan http://223.27.144.204:8082/login.php

Informasi Pendidikan web: http://disdik.semarangkota.go.id/ facebook: https://www.facebook.com/groups/1391330687827197/ twitter: https://twitter.com/disdik_kotasmg Memberikan informasi layanan pendidikan formal dan informal, partisipasi publik, dan komunikasi dengan stake-holders pendidikan.

Website Dinas Website Dinas Pendidikan: Komunikasi Publik Berita (Informasi) PPID Profil Buku Tamu (Permintaan Informasi, Pengaduan, dll.) Kontak

Facebook-Twitter Facebook dan Twitter: Komunikasi Publik Berita (Informasi) Permintaan Informasi Pengaduan Masyarakat Kontak Facebook-Twitter

Partisipasi Publik Cek Sekolahku: Berita (Informasi) Permintaan Informasi, Pengaduan, dll.) Kontak web: http://ceksekolahku.or.id/csk/semarang

Pengaduan Masyarakat e-mail: https://mail.semarangkota.go.id/ web: http://disdik.semarangkota.go.id/ facebook: https://www.facebook.com/groups/1391330687827197/ twitter: https://twitter.com/disdik_kotasmg Telp.: (024) 8412180 Contact person

Penutup Tranparansi, akuntabilitas dan partisipasi publik pada dasarnya merupakan bentuk pertanggungjawaban Dinas Pendidikan kepada Pemerintah, masyarakat dan orang tua untuk mewujudkan generasi masa depan bangsa yang lebih baik, jujur dan berintegritas.