4 Paparan Komisi Kepala Balitbang Badan Penelitian dan Pengembangan

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
UNDANG–UNDANG NO. 20 TH.2003 Tentang SISTEM PENDIDIKAN NASIONAL
Advertisements

STANDAR PENGELOLAAN PENDIDIKAN OLEH SATUAN PENDIDIKAN NON FORMAL Disampaikan pada ; Bintek Tata Kelola Kearsipan Bagi Lembaga PNF Se-Provinsi Banten.
SISTEM PENDIDIKAN NASIONAL
PENGERTIAN Standar nasional pendidikan adalah kriteria minimal tentang sistem pendidikan di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia. Standar.
GRAND DESAIN SISTEM PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN
PANDUAN.
Rembuk Nasional Pendidikan dan Kebudayaan
PENGENALAN STANDAR NASIONAL PENDIDIKAN
IMPLEMENTASIKURIKULUM 2013
LEMBAGA PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN (LPMP) JAWA TIMUR
LEMBAGA PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN (LPMP) JAWA TIMUR
Rembuk Nasional Pendidikan dan Kebudayaan (RNPK) Tahun 2016
KEBIJAKAN SBI dan RSBI Kementerian Pendidikan Nasional
LEMBAGA PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN (LPMP) JAWA TIMUR
PEMETAAN MUTU PENDIDIKAN PROVINSI JAWA TIMUR
Persiapan dan Kesiapan
WORKSHOP STANDAR NASIONAL PENDIDIKAN (Pengembangan & Revisi Standar)
Pendidikan Gratis dan Standar Pelayanan Minimal
Direktur Jenderal Pendidikan Nonformal dan Informal
LEMBAGA PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN (LPMP) JAWA TIMUR
LEMBAGA PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN (LPMP) JAWA TIMUR
PEMBEKALAN PROGRAM QUALITY ASSURANCE LPMP SULAWESI SELATAN 2009.
KEBIJAKAN PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN
PERAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PMP
BIMBINGAN TEKNIS FASILITATOR DAERAH SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL
VERIFIKASI SEKOLAH MODEL PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN 2017
Un usbn Un usbn DEPOK, 26 JANUARI 2017.
Oleh BAEDHOWI PENGEMBANGAN KURIKULUM DAN MEDIA PEMBELAJARAN
TELAAH KURIKULUM FISIKA 1
Memahami Konsep Dasar Pendidikan Karakter
Permendiknas No. 19 Tahun 2007 TENTANG STANDAR PENGELOLAAN PENDIDIKAN OLEH SATUAN PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH.
SISTEM PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN
STRATEGI BELAJAR MENGAJAR
INSTRUMEN PEMETAAN MUTU DI SATUAN PENDIDIKAN
“Akreditasi Bermutu untuk Pendidikan Bermutu”
BIMBINGAN TEKNIS FASILITATOR DAERAH SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL
1. PELATIHAN IMPLEMENTASI KURIKULUM 2013 SMK TAHUN 2016
Materi Kuliah Pengertian jabatan profesional guru, dasar, fungsi, tujuan pendidikan nasional, dan tu­gas, hak, serta kewajiban tenaga kependidik­an. Tahapan.
PROGRAM DAN KEGIATAN SEKSI KURIKULUM DIKDAS TAHUN 2014
KEBIJAKAN SBI dan RSBI Kementerian Pendidikan Nasional
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
UNDANG–UNDANG NO. 20 TH.2003 Tentang SISTEM PENDIDIKAN NASIONAL.
UNDANG–UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2003 Tentang SISTEM PENDIDIKAN NASIONAL
Kebijakan Pendataan Dapodikdasmen
KEBIJAKAN PEMBANGUNAN PENDIDIKAN DI PROVINSI JAWA TENGAH Oleh : Kepala BP2MK Wilayah III Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.
Standar Nasional Pendidikan
SISTEM PENDIDIKAN NASIONAL
“Akreditasi Bermutu untuk Pendidikan Bermutu”
PELATIHAN TIM PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN SEKOLAH (TPMPS) MATERI 3- PENGEMBANGAN SEKOLAH MODEL.
SISTEM PENDIDIKAN NASIONAL
EVALUASI DIRI SEKOLAH/MADRASAH
SISTEM PENDIDIKAN NASIONAL
SISTEM PENDIDIKAN NASIONAL
ARAH KEBIJAKAN KEMENDIKBUD DALAM PENDIDIKAN INFORMAL (SEKOLAHRUMAH)
Lanjar Pramudi,M.Pd. LPMP Bengkulu
SISTEM PENDIDIKAN NASIONAL
BIRO HUKUM DAN ORGANISASI KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
SISTEM PENDIDIKAN NASIONAL
SISTEM PENDIDIKAN NASIONAL
Dr. Kusnohadi, M.Pd Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan Jawa Timur
PERANAN STRATEGIS UNBK DALAM MENINGKATKAN MUTU PENDIDIKAN NASIONAL PROGRAM DOKTOR ILMU PENDIDIKAN KELAS PERGUNU SEKOLAH PASCASARJANA UNINUS 2018.
Model PAUD dan Dikmas Sebagai Dukungan Penjaminan Mutu Lembaga
SISTEM PENDIDIKAN NASIONAL
HERNAWATI SYAM KEPALA SEKSI PENGEMBANGAN SUMBER DAYA
Kebijakan implementasi
1 PELATIHAN SPMI UNTUK FASILITATOR PMP DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 2016.
Sosialisasi KTSP Departemen Pendidikan Nasional Sosialisasi KTSP UNDANG–UNDANG NO. 20 TH.2003 Tentang SISTEM PENDIDIKAN NASIONAL.
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI) SOSIALISASI Disampaikan pada: Kegiatan Sosialisasi SPMI Diknas Kab. Kepulauan Sula Oleh: Sulman Sibela, S.Pd KEMENTERIAN.
1 1 KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN LEMBAGA PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2017 SISTEM PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN.
OLEH : Plt. KEPALA DINAS PENDIDKAN ILYAS S. SITORUS, SE, M.Pd.
Transcript presentasi:

4 Paparan Komisi Kepala Balitbang Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

AGENDA Kurikulum 2013 Ujian Nasional Akreditasi Penelitian Kebijakan Pendidikan dan Kebudayaan Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

1 KURIKULUM 2013 Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

TAHAP IMPLEMENTASI KURIKULUM 2013 Kurikulum yang diperbaiki adalah Kurikulum 2013. Nama kurikulum nasional yang digunakan tetap Kurikulum 2013. UJIAN NASIONAL ± 19% sekolah K13 (kelas 1,2,4,5,7,8,10,11) Tahap implementasi kurikulum nasional dengan pendampingan sekolah dan pengimbasan dari Sekolah Rintisan Juli 2015 Juli 2019 2017 Juli 2016 2018 ± 94% sekolah K06 ± 75% sekolah K06 ± 40% sekolah K06 ± 6% sekolah K13 ± 6% sekolah K13 (semua kelas) Perbaikan K13 ± 19% sekolah K13 (kelas 1,4,7,10) ± 35% sekolah K13 (kelas 1,4,7,10) ± 40% sekolah K13 (kelas 1,4,7,10) ± 35% sekolah K13 (kelas 1,2,4,5,7,8,10,11) ± 25% sekolah K13 (semua kelas) 6% 25% 60% 100% AKREDITASI PENELITIAN KEBIJAKAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Prinsip Pendidikan Abad 21 Standar Nasional Pendidikan MENUJU DIVERSIFIKASI KURIKULUM SESUAI UU SPN PASAL 36 (2) DAN 37 KURIKULUM 2013 Filosofi Bangsa Pancasila Karakter Bangsa GOTONG ROYONG UJIAN NASIONAL Rasa; Etika Rasio; Intelektual Raga; Fisik-Mental/ Sprirtual Global Nasional: NKRI Keunggulan Petensi Daerah: Budaya dan Kewilayahan Kebutuhan Sekolah; Ekstra dan Nonkurikuler Dasar Negara UUD NKRI 1945 INSAN Cerdas AKREDITASI PENELITIAN KEBIJAKAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN Dasar Operasional UU SPN Prinsip Pendidikan Abad 21 Kurikulum Diversifikasi Diversifikasi Kurikulum berdasarkan UU SPN Prinsip Penyelenggaraan Pendidikan Kurikulum Diversifikasi (Global, NKRI, Keunggulan Potensi Daerah, dan Kebutuhan Sekolah/Peserta Didik) Insan Cerdas Berkarakter serta Ekosistem Pendidikan yang kondusif dengan dilandasi semangat Gotong Royong Perlu Pemikiran Pasal 37 (1): Muatan Wajib Kecakapan Abad 21 Kualitas Guru Sekolah sebagai Taman Pembelajaran Menyenangkan Optimalisasi Lingkungan sebagai Sumber Belajar LIterasi Literasi Numerasi Literasi Digital Kolaborasi Komunikasi Berpikir Kritis Kreativitas Karakter Standar Nasional Pendidikan Peraturan Pemerintah EKOSISTEM PENDIDIKAN yang Kondusif

2 Ujian Nasional Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

REALITA: PETA CAPAIAN PENDIDIKAN KURIKULUM 2013 Peta “mutu” Pendidikan berdasar hasil Ujian Sekolah Seluruh daerah rerata nilainya di atas 70 UJIAN NASIONAL AKREDITASI PENELITIAN KEBIJAKAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN Peta “mutu” Pendidikan berdasar hasil UN dengan IIUN tinggi 70% wilayah rerata nilainya di bawah 55 Bagaimana Pemerintah Daerah memanfaatkan hasil penilaian UN untuk meningkatkan mutu pendidikan di daerah?

REALITA: BANYAK DAERAH DENGAN IIUN < 70 KURIKULUM 2013 Peta Indeks Integritas UN SMA-IPA UJIAN NASIONAL AKREDITASI PENELITIAN KEBIJAKAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN Apa strategi Daerah untuk menumbuhkan sekolah berintegritas, dan menghapus kecurangan ujian di sekolah?

GAMBARAN DISTRIBUSI NILAI UN, NILAI SEKOLAH, NILAI AKHIR (2014) KURIKULUM 2013 UJIAN NASIONAL Sebaran nilai sekolah AKREDITASI Sebaran nilai UN PENELITIAN KEBIJAKAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN Sekolah baik Sebaran nilai sekolah Sebaran nilai UN Distribusi Nilai UN jauh lebih lebar dibandingkan NS. Pada jenjang SMP/MTs rentang Nilai UN 4,61 sedangkan rentang NS 2,13. Pada jenjang SMA/MA, yaitu rentang nilai UN 4,72 dan rentang nilai NS 1,96. Kabupaten/kota dengan Nilai UN > NS menunjukkan nilai sekolah dapat menjadi prediktor yang baik pencapaian hasil UN. Hal ini mengindikasikan penilaian tingkat sekolah yang berkualitas mampu menyiapkan siswanya mencapai hasil yang lebih baik pada UN. Bagaimana peran Pemerintah Daerah dan masyarakat dalam menjaga mutu lulusan?

PETA JALAN PENGEMBANGAN UN CBT 2014 2015 2016 2017 KURIKULUM 2013 UJIAN NASIONAL Mini piloting Pengembangan software Persiapan hardware Pengembangan bank soal Uji coba Kajian academis POS UN CBT Linier CBT Pemantapan software Penetapan sekolah pilot Pemantapan hardware Pemantapan jaringan Implementasi UN CBT di 554 Sekolah (24 Prov) Evaluasi Linier CBT Penyempurnaan sistem UN CBT secara Nasional di sekolah yang sudah siap di 37 Provinsi (2500 sekolah) Evaluasi Perbaikan-perbaikan Linier CBT + sound Penyempurnaan sistem UN CBT sebagai modalitas utama UN kertas sebagai pekecualian Pengembangan soal yg lebih advanced Evaluasi Sound, Video AKREDITASI PENELITIAN KEBIJAKAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN Aspek Puspendik Provinsi/PT Sekolah Hardware Server farm Server Server & PC Jaringan Internet (F/O) Internet – Jardiknas? Inherent? LAN Software Back end admin Distributed admin Front end Human ware Control center Manager, coordinator, backup team Proctor & Teknisi Bagaimana strategi dan sinergi Pemerintah, Pemerintah Daerah, Sekolah, dan Masyarakat dalam perluasan ujian berbasis Komputer dan pembelajaran abad 21?

3 AKREDITASI Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

MEKANISME AKREDITASI Pemenuhan Dokumen Aktual Tahun Berjalan SURVEILEN KURIKULUM 2013 UJIAN NASIONAL SURVEILEN Perbaikan Terus Menerus Oleh Satuan Didik Sesuai Kebutuhan Dokumen Akreditasi AKREDITASI Kisi – kisi Instrumen BAN S/M (PP 19 TAHUN 2005) BAN PAUD dan PNF (PP 32 TAHUN 2013) Desain Instrumen Akreditasi S/M dan BAN PAUD dan PNF (PAUD-LKP-PKBM) Pemenuhan Dokumen Butir-butir 8 SNP Tahun Sebelumnya Pemenuhan Dokumen Aktual Tahun Berjalan AKREDITASI PENELITIAN KEBIJAKAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

HASIL AKREDITASI S/M TAHUN 2015 KURIKULUM 2013 UJIAN NASIONAL AKREDITASI PENELITIAN KEBIJAKAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

INFORMASI HASIL AKREDITASI DALAM MEMBANGUN BUDAYA MUTU KURIKULUM 2013 Catatan Nilai di Urutkan agar masyarakat mudah memahami standar mana yang rendah UJIAN NASIONAL AKREDITASI PENELITIAN KEBIJAKAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

EKOSISTEM PENJAMINAN MUTU SEKOLAH MELALUI AKREDITASI KURIKULUM 2013 Sekolah Tersedianya basis data yang akurat,Perencanaan Pengembangan berbasis evaluasi diri, dan meningkatnya akuntabilitas Guru Sadar sebagai kunci dalam kualitas pendidikan, berkompeten, belajar berkelanjutan. Organisasi profesi Mengetahui kompetensi Lulusan Sekolah, menjadi mitra dalam peningkatan kualitas. Pemerintah Daerah Ada jaminan terhadap warganya dalam memperoleh pendidikan berkualitas dan dapat berkontribusi dengan arah yang jelas dari perencanaan sekolah Industri Mengetahui dan mengerti Kulitas ekolah, aktif berkontribusi dalam peningkatan mutu Warga Masyarakat Konsisten memantau, aktif berkontribusi Orangtua Kepercayaan terhadap kualitas sekolah dan pendidikan, tergugah membantu sekolah Lulusan Mandiri dan Berkepribadian Pemerintah Pusat Perencanaan berbasis Kinerja sekolah dan terintegrasi, penguatan Dapodik, Produktifitas meningkat, dan penyederhanaan Birokrasi UJIAN NASIONAL AKREDITASI PENELITIAN KEBIJAKAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

PENCAPAIAN AKREDITASI PAUD DAN PNF TAHUN 2008 s.d 2015 KURIKULUM 2013 UJIAN NASIONAL AKREDITASI PENELITIAN KEBIJAKAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN BIDANG REALISASI - TAHUN TOTAL POPULASI / Tahun 2016** 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 REALISASI PAUD 163 198 91 712 494 527 657 3433 6275 2,96% 212.252 LKP 353 378 213 422 229 307 205 815 2922 53,95% 5.146 DIKMAS (PKBM) 149 84 256 80 77 66 58 509 1279 14,33% 8.925 665 660 560 1214 800 900 920 4757 5719 2,5239% 226.593  KUMULATIF 1325 1885 3099 3899 4799 10476

PETA PENGEMBANGAN SNP 2009 Evaluasi Implementasi Standar Permen 58/2009 Tentang St.PAUD Pengelola Pend Kesetaraan Tenaga Adm Pend Kesetaraan Pembimbing Kursus & Pelatihan Pengelola Kursus & Pelatihan Teknisi Sumber Belajar pada Kursus&Plthn Kualifikasi Akad & Kompetensi Widyaiswara Kualifikasi Akad & Kompetensi Pamong Belajar Kualifikasi Akad & Kompetensi Turor Kualifikasi Akad & Kompentensi Instruktur Kualifikasi Akad & Kompetensi Penilik Guru SMK Produktif Guru SLB Evaluasi Implementasi Standar Pemantauan SNP (AusAid) 2011 2012 Pemantauan & Evaluasi standar: Proses Pendidik & Tenaga Kependidikan Sarpras Pengelolaan Pembiayaan Penilaian Buku Teks Pelajaran & BSE Pend Kesetaraan Paket A, B, C 2013 Perbaikan standar yg dipantau 2012 Permen 54/2013 (SKL) Permen 64/2013 (SI) Permen 65/2013 (Proses) Permen 66/2013 (Penilaian) 2014 Stdr PKLK Stdr PAUD Eva SNP (Sarpras, Pendidik, Biaya) Pemantauan dan Eva BTP Instrumen Pemantauan Pend Nonformal Penyempurnaan SKL Penyempurnaan SI 2008 Permen 24/2008 (St Tenaga Adm) Permen 25/2008 (st Tenaga Perpustakaan) Permen 26/2008 (St Tenaga Lab Permen 27/2008 (st Konselor) Permen 1/2008 (St Proses Pend Khusus) Permen 3/2008 (St Proses Pend Kesetaraan) 2007 Permen 14/2007 (St Isi) Permen 12/2007 (St Pengawas) Permen 13/2007 (st Kasek/kamad) Permen 16/2007 (St Kualifikasi Akad dan Kompetensi Guru) Permen 19/2007 (St Pengelolaan) Permen 20/2007 (St Penilaian) Permen 41/2007 (St Proses) Peren 24/2007 (St Sarpras) 2006 Permen 22/2006 (St Isi) Permen 23/2006 (SKLI) Permen 24/2006 (Pelaksanaan SI dan SKLI) PETA PENGEMBANGAN SNP 2010 2015 Pemantauan SKL, SI, Proses, Penilaian Pengembangan: St Data dan Penilaian Berbasik TIK KURIKULUM 2013 UJIAN NASIONAL AKREDITASI PENELITIAN KEBIJAKAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

4 PENELITIAN KEBIJAKAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

KURIKULUM 2013 UJIAN NASIONAL AKREDITASI PENELITIAN KEBIJAKAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN KERJA SAMA PUSLITJAKDIKBUD DENGAN DAERAH (PROVINSI/KABUPATEN/KOTA) DAN PUBLIK PUSAT KURIKULUM 2013 IMPLEMENTASI KEBIJAKAN DILAKSANAKAN PERMASALAHAN IMPLEMENTASI (Kritikan, Kendala, Kesenjangan Implementasi) UJIAN NASIONAL AKREDITASI PENELITIAN KEBIJAKAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN SEGERA KAJIAN EVALUASI Keterbatasan Anggaran dan SDM PELIBATAN EKOSISTEM PROVINSI KAB/KOTA EKOSISTEM JARLIT DAERAH PRIORITAS KEBIJAKAN KONEKTIVITAS Tersedianya dukungan empiris terhadap implementasi kebijakan pendidikan dan kebudayaan di tingkat pusat dan daerah Terjadinya hubungan yang terintegrasi antara pemangku kepentingan di pusat dan daerah dalam penguatan implementasi kebijakan KOMITMEN Terjadinya penelitian atau kajian secara rutin, profesional yang responsif H A S I L

PERAN DAN UPAYA PEMERINTAH, PEMERINTAH DAERAH, DAN MASYARAKAT KURIKULUM 2013 PERAN PEMERINTAH DAERAH DAN MASYARAKAT TERHADAP PEMBERDAYAAN HASIL PENELITIAN ARKEOLOGI DALAM MELAKUKAN PENGUATAN KARAKTER BANGSA BAGI ANAK USIA SEKOLAH Pemerintah Daerah harus memberi ruang sekaligus sebagai fasilitator dalam mewujudkan kegiatan masyarakat untuk mengungkap, memaknai, dan mencintai warisan leluhurnya Pemerintah Daerah hendaknya berperan melakukan upaya penyelamatan terhadap tinggalan arkeologi yang merupakan bukti peradaban leluhurnya Menggugah masyarakat untuk menghargai entitas budaya   Memfasilitasi pengayaan literasi untuk pendidikan anak usia sekolah dengan muatan lokal yang mencerminkan entitas–entitas peradaban masing-masing daerah sehingga bisa meningkatkan rasa nasionalisme UPAYA PEMERINTAH DAN PEMERINTAH DAERAH DALAM MENJADIKAN RUMAH PERADABAN SEBAGAI MEDIA FASILITASI PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN ARKEOLOGI UNTUK LEBIH MENDEKATKAN ARKEOLOGI DENGAN MASYARAKAT LUAS Pemberdayaan pelaku budaya untuk menjadi bagian dalam membangun ekosistem budaya di daerah Menjadikan tinggalan masa lampau di daerah sebagai media untuk menumbuhkan rasa memiliki tinggalan budaya sehingga memunculkan tanggungjawab untuk menjaga pelestariannya Mengungkap nilai–nilai dari kearifan peradaban untuk penguatan karakter siswa dan jatidiri bangsa melalui kegiatan–kegiatan yang mengajak untuk memahami dan memaknai sehingga nanti semakin mencintai peradaban Mengembangkan sumberdaya kebudayaan; kualitas dan intensitas hasil penelitian sebagai bahan rumusan kebijakan pembangunan di bidang kebudayaan di masing masing daerah sehingga bermanfaat untuk sekarang dan masa datang UJIAN NASIONAL AKREDITASI PENELITIAN KEBIJAKAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

KE SEMUA ITU DAPAT DILAKUKAN MELALUI KURIKULUM 2013 MEDIA PEMBELAJARAN (MP) 1. Buku Pengayaan 2. Alat peraga 3. Foto 4. Gambar 5. Peta 6. Poster 7. Pameran 8. Film 9. Tinggalan arkeologi 10. Tradisi Budaya KE SEMUA ITU DAPAT DILAKUKAN MELALUI INTENSIFIKASI DAN DIVERSIFIKASI LAKU DAN MEDIA Sarana Pembelajaran (SP) Bangunan, Laboratorium, Alam KEGIATAN PEMBELAJARAN (KP) 1. Field Trip 2. Field School 3. Casting tinggalan 4. Diskusi, workshop, & seminar 5. Sosialisasi 6. Penyuluhan 7. FDGD (nyata & maya) 8. Pameran 9. Penelitian Partisipatoris 10. Kemah Budaya UJIAN NASIONAL AKREDITASI PENELITIAN KEBIJAKAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

TERIMA KASIH Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan