Trans Pacific Partnership (TPP)

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
EKONOMI INTERNASIONAL I
Advertisements

KERJASAMA EKONOMI INTERNASIONAL
B. Kombaitan dan Ridwan Sutriadi
LANGKAH-LANGKAH PENGAMANAN PELAKSANAAN FTA-FTA
Persaingan dalam pasar bebas (Memahami konteks bisnis global)
Hubungan internasional Tema : Organisasi internasional
Kesepakatan antara APEC dengan Indonesia
Integrasi Ekonomi.
Disampaikan pada Kuliah Umum di Universitas Muria Kudus, 16 Mei 2016
ANALISIS POTENSI DAN TANTANGAN RENCANA KEIKUTSERTAAN DALAM TPP DAN I-EU CEPA Kementerian Perdagangan Republik Indonesia Jakarta, 17 November 2015.
KEBIJAKAN TARIF BEA MASUK
RENCANA INDUK PEMBANGUNAN INDUSTRI NASIONAL TAHUN
PROSPEK INDUSTRI MIGAS INDONESIA
PELUANG BISNIS BERBASIS POTENSI LOKAL JAWA BARAT UNTUK PASAR GLOBAL
PROSPEK DAN TANTANGAN HUKUM INTERNASIONAL DI ASEAN DAN INDONESIA PASCA PIAGAM ASEAN: PERSPEKTIF HUKUM PERDAGANGAN INTERNASIONAL Nandang Sutrisno.
Peran Dewan Komisaris Menyongsong Era Masyarakat Ekonomi Asean 2015
BAHAN KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN
International Bussiness
KINERJA SEKTOR INDUSTRI TRIWULAN I TAHUN 2014
SEJARAH WORLD TRADE ORGANIZATION
GLOBALISASI DAN PERDAGANGAN INTERNASIONAL
Kerjasama Internasional
PENGANTAR KERJASAMA INTERNASIONAL
DATA INDUSTRI MAKANAN DAN MINUMAN
Posisi Indonesia Dalam Kesepakatan Trans-Pacific Partnership (TPP)
KINERJA SEKTOR INDUSTRI TRIWULAN II TAHUN 2015
Sistem Jaminan Mutu.
POLICY FOCUS AREAS.
PERDAGANGAN PANGAN.
Indonesia TIK Menghadapi FTA
Kebijakan Ekonomi dan Perdagangan
LEMBAGA PEMBIAYAAN BIDANG INVESTASI DI BIDANG INDUSTRI
Jakarta, 26 Juni 2015 Kementerian Perindustrian
PERDAGANGAN INTERNASIONAL
PERDAGANGAN INTERNATIONAL
PERTUMBUHAN INDUSTRI AGRO SAMPAI DENGAN PERIODE TW III 2016
MASYARAKAT EKONOMI ASEAN ASEAN ECONOMIC COMMUNITY (AEC)
Implementasi Pemahaman Globalisasi Ekonomi dalam Pembangunan Wilayah: STRATEGI PENINGKATAN DAYA SAING DI ERA MASYARAT EKONOMI ASEAN (MEA) Oleh : Dr. Kurniyati.
PERTEMUAN KE XII PERLINDUNGAN KONSUMEN DALAM KERANGKA ACFTA (Asean China Free Trade Area )
Preferential Trade Arrangements (peNGATURAN PERDAGANGAN PREFERENSIAL)
PERDAGANGAN INTERNASIONAL
Persekutuan Pabean dan Free Trade Area
Untuk mendapatkan skema tarif preferensial, Importir wajib melampirkan
PELUANG DAN KETIDAKSIAPAN INDONESIA MENGHADAPI ACFTA
Ekonomi untuk SMA/MA kelas XI Oleh: Alam S..
Integrasi Ekonomi.
MEWUJUDKAN PRODUK OLAHAN PERIKANAN YANG BERKUALITAS DAN BERDAYA SAING
Program Pengembangan Industri Telematika
KERJASAMA BILATERAL INDONESIA DAN AMERIKA DI BIDANG EKONOMI
PENGEMBANGAN INDUSTRI & STRATEGI INDUSTRIALISASI
International Trade Condition Kondisi Perdagangan International
HUBUNGAN KERJASAMA ANTARA INDONESIA DENGAN Indonesia dengan jepang dalam “Economic Partnership Agreement (EPA)”
ANALISIS EKONOMI POLITIK TERHADAP MEA
“Pemanfaatan Global Value Chain (GVC) oleh Industri Nasional”
Gambaran Umum Ekonomi Internasional
Integrasi Ekonomi Regional
ASSALAMUALAIKUM .
Emerging Business Start up ecosystem #CEOLecturerSeries2015
Integrasi Ekonomi Regional
ACFTA Asean-China Free Trade Area
PENGANTAR BISNIS G. A. SRI OKTARYANI, SE, MM.
Mempercepat Transformasi Industri Manufaktur Untuk Mewujudkan Industrialisasi Indonesia Yang Berdaya Saing Global Presented by :
Analisis Kebijakan Penggunaan Mata Uang Tunggal di ASEAN
KESIAPAN EKONOMI ISLAM MENGHADAP TRANS PASIFIC PARTNERSHIP (TPP)
MASYARAKAT EKONOMI ASEAN (MEA 2015): PELUANG DAN TANTANGAN
PENINGKATAN DAYA SAING INDUSTRI DAN PEMBERDAYAAN TENAGA KERJA DIFABEL
Peran KPPU Dalam Menghadapi Implementasi ASEAN Competition Action Plan
PERDAGANGAN INTERNASIONAL
KAJIAN AWAL TERHADAP KEBIJAKAN ACFTA (ASEAN-CHINA FREE TRADE AGREEMENT) DAN KAITANNYA DENGAN Koperasi dan Usaha Kecil Menengah.
Organisasi Ekonomi Global
Transcript presentasi:

Trans Pacific Partnership (TPP) Persiapan Posisi Indonesia pada Trans Pacific Partnership (TPP) Disampaikan pada FGD BPPI Bidakara, 17 November 2015

TOPIK Apakah TPP ? Posisi Perdagangan Indonesia dalam TPP; Posisi Peningkatan Daya Saing Industri Posisi Indonesia dalam berbagai FTA Posisi Kemenperin dalam TPP Penutup

THE TRANS PACIFIC PARTNERSHIP

Mengenai TPP The Trans-Pacific Partnership (TPP) is a free trade agreement (FTA) that will liberalize trade and investment between 12 Pacific-rim countries.

TPP Key Features Addressing New Trade Challenges Comprehensive Market Access Regional Approach to Commitments Inclusive Trade Platform for Regional Integration

Key Features Comprehensive Market Access TPP mengeliminasi atau mengurangi tariff dan hambatan non tarif dalam perdagangan dan jasa mencakup seluruh kegiatan perdagangan, termasuk perdagangan barang dan jasa, serta investasi, sekaligus membuka peluang dan manfaat baru dalam bisnis, tenaga kerja dan konsumen.

Key Features Regional Approach to Commitments TPP menfasilitasi pengembangan produksi dan ranati pasokan (supply chain) dan perdagangan tanpa hambatan, dengan meningkatkan efisiensi dan mendukung terciptanya lapangan kerja, meningkatkan kesejahteraan hidup dan menfasilitasi integrasi lintas batas (cross border integration), sekaligus membuka pasar domestik.

Key Features Addressing New Trade Challenges TPP mengedepankan inovasi, produktifitas dan daya saing dengan mengangkat isu-isu baru termasuk perkembangan ekonomi digital dan peran Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dalam ekonomi global.

Key Features Inclusive Trade TPP mengandung elemen baru untuk memastikan bahwa semua ekonomi pada setiap tingkatan perkembangan dan dunia usaha pada segala skala dapat mendapatkan manfaat dari perdagangan yang dilakukan. Mencakup komitmen untuk membantu UKM.

Key Features Platform for Regional Integration TPP bertujuan sebagai landasan integrasi ekonomi regional, dan dirancang untuk merangkul kekuatan ekonomi lainnya diantara kawasan Asia Pasifik

Ruang lingkup TPP GOODS Trade in Goods Textiles and Apparel Rules of Origin Customs Administration and Trade Facilitation Sanitary and Phytosanitary (SPS) Measures Technical Barriers to Trade (TBT) Trade Remedies SERVICES Cross- Border Trade in Service Financial Services Temporary Entry for Business Persons Telecommunications

Ruang lingkup TPP OTHER Investment Electronic Commerce Government Procurement Competition Policy State-Owned Enterprises (SOEs) and Designated Monopolies Intellectual Property Labour Environment Cooperation and Capacity Building Competitiveness and Business Facilitation Development Small-and Medium-Sized Enterprises Regulatory Coherence Transparency and Anti-Corruption

Hal-Hal Krusial yang Dinegosiasikan Akses Pasar/ Bea Masuk untuk Barang dan Jasa Pengadaan pemerintah (Government Procurement) BUMN (State-Owned Enterprises) Investasi IPR

Posisi Perdagangan Indonesia dalam TPP

Posisi Peningkatan Daya Saing Indonesia

15. Posisi Daya Saing Indonesia Relatif Jalan Ditempat   Indonesia 2009 Indonesia 2014 S. Korea 2014 China 2014 Thailand 2014 India 2014 Vietnam 2014 Market Size 17 15 12 2 22 3 36 Macroeconomic Stability 72 26 9 10 31 110 87 Innovation 47 33 32 66 41 76 Business Sophistication 39 37 24 45 40 42 98 Goods Market Efficiency 50 61 34 85 74 Financial Market Sophistication 57 60 81 54 19 93 Infrastructure 86 11 48 82 Higher Education & Training 71 64 70 91 95 Institution 68 67 75 78 Health and Primary Education 18 102 Technology Readiness 88 Labor Market Efficiency 43 103 62 99 56 Overall Ranks 55 38 25 29 Source: Global Competitiveness Index, 2013 - 2014 Daya saing Indonesia dalam 5 tahun praktis relatif tidak berubah dan menurut perkiraan dari pengalaman nampak masih akan sulit ditingkatkan dalam waktu dekat ini (5-10 Tahun yang akan datang)

International shipments Logistics quality and competence 16. Daya Saing Sektor Logistik Tidak Menunjang Negara Peringkat Peringkat Subindexes 2012 2007 2010 2012 Customs Infrastructure International shipments Logistics quality and competence Tracking and tracing Timeliness Singapura 1 2 6 Malaysia 27 29 26 30 28 Thailand 31 35 38 42 44 49 45 39 Pilipina 65 52 67 62 56 69 Vietnam 53 63 72 82 47 Indonesia 43 75 59 85 57 Kamboja 81 129 101 108 128 103 78 104 Laos 117 118 109 93 106 123 111 Burma 147 133 122 116 110 140 Sumber: The Logistics Performance Index and Its Indicators, World Bank (2012) Walaupun Kinerja logistik Indonesia pada tahun 2012 mengalami peningkatan namun bagi industri peningkatan tersebut belum membantu peningkatan daya saing secara berarti Untuk kawasan ASEAN, peringkat Indonesia hanya diatas Kamboja, Laos dan Burma.

17. Tingkat Tarif Indonesia Sudah Rendah Tarif relatif sudah tidak bisa diandalkan sebagai instrumen membangun industri, Tingkat ini hanya cocok bagi negara yang Daya Saing Tinggi; Negara Industri sangat protektif tapi bukan dengan menggunakan instrumen Tarif tapi NTMs dan menggunakan berbagai LSM. Contoh CPO, isue Lingkungan, dll

Perkembangan Industri dalam 10 Sangat Tertekan Baru 3 tahun terakhir Industri tumbuh sedikit diatas Ekonomi Banyak pengamat menyatakan sedang terjadi proses de-industrialisasi Sumber : BPS, diolah DJ-KII Kemenperin;

Defisit Perdagangan Produk Industri Membengkak Tak Terkendali (dalam Juta US$) G. Ekspor: 10.8% G. Impor: 25.4% G. Ekspor: 8.8% G. Impor: 28 % Defisit akan semakin besar seiring tingginya pertumbuhan penggunaan fasilitas form D, E, dan AK G. Ekspor: 8.4% G. Impor: 23.1% G. Ekspor: 4.1% G. Impor: 28.6% G. Ekspor: 8.1% G. Impor: 4 % Sumber: BPS (2014), diolah DJ-KII Kemenperin

IMPOR INDONESIA - DUNIA PRODUK INDUSTRI Kondisi Impor Indonesia menurut Golongan Ekonomi Barang IMPOR INDONESIA - DUNIA PRODUK INDUSTRI   Satuan : USD Juta Impor 2009 2010 2011 2012 2013 % 2013 Jan-Mei 2014 Trend 2009-2013 Bahan Baku Dan Penolong 46,837 66,439 83,182 91,316 89,540 68% 35,019 17.5% Barang-Barang konsumsi 5,214 7,854 9,916 10,406 10,372 8% 3,941 18.0% Barang-Barang Modal 20,347 26,823 33,001 38,012 31,489 24% 12,240 13.0% Grand Total 72,398 101,115 126,100 139,734 131,401 100% 51,200 16.4%

6 PAKET KEBIJAKAN DIHARAPKAN DAPAT MENINGKATKAN DAYA SAING INDUSTRI DEREGULASI DAN DEBIROKRATISASI PERCEPATAN PERIZINAN KHUSUNYA DI KEK PENURUNAN HARGA MINYAK, GAS DAN LISTRIK UNTUK INDUSTRI KEPASTIAN SISTIM PENGGAJIAN TENAGA KERJA PENGHILANGAN PERPAJAKAN GANDA PADA SEKTOR KEUANGAN PENGEMBANGAN 8 KEK DLL.

Posisi Indonesia dalam berbagai FTA

Posisi Indonesia dalam FTA (1) Perjanjian FTA yang sudah in force: Fora Regional: ASEAN – China FTA ASEAN – Korea FTA ASEAN – India FTA ASEAN – Australia – New Zealand FTA. Fora Bilateral: Indonesia – Japan Economic Partnership Agreement (IJEPA) Indonesia – Pakistan PTA Perjanjian FTA yang sudah selesai perundingannya namun belum in force hingga tahun 2015: ASEAN – Japan Comprehensive Economic Partnership (AJCEP).

Posisi Indonesia dalam FTA (2) Perjanjian FTA yang masih dalam tahap perundingan: Indonesia – Korea CEPA Indonesia – Australia CEPA Indonesia – India CECA Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP) Indonesia – EFTA Indonesia - Chile Perjanjian FTA yang akan dihadapi di masa mendatang: Indonesia – European Union CEPA (scoping paper) Indonesia – Peru CEPA (JSG) Free Trade Agreement of Asia Pacific (FTAAP) Trans Pacific Partnership (TPP)

Posisi Indonesia dalam TPP

Posisi Kementerian Perindustrian dalam TPP TPP telah disepakati oleh 12 negara pada 5 Oktober 2015. Walaupun demikian, Text Perjanjian TPP baru saja disclosed pada 5 November 2015. Kementerian Perindustrian masih dalam proses mempelajari potensi kerjasama TPP bagi industri nasional.

Posisi Kementerian Perindustrian (2) Konsekuensi yang perlu dipertimbangkan oleh RI Penyesuaian Regulasi (terkait IPR, Government Procurement, State Owned Enterprises dan lainnya) Potensi pasar yang dapat dimanfaatkan oleh RI dan kewajiban liberalisasi atas Bea Masuk (sekitar 98%) Rencana Pengembangan Industri Nasional RI pada 10 sektor industri (pangan; farmasi, kosmetik dan alat kesehatan; tekstil, kulit, alas kaki, dan aneka; alat transportasi; elektronika dan telematika/ ICT; pembangkit energy; barang modal, komponen, bahan penolong dan jasa industri; hulu agro; logam dasar dan bahan galian bukan logam; kimia dasar berbasis migas dan batubara)

Penutup

Posisi Industri Indonesia sedang dalam keadaan tertekan dalam 10 tahun terakhir, akibat daya saing yang industri dan Ekonomi Indonesia yang masih belum baik. Agar menjadi negara Berpenghasilan Menengah peran industri harus mencapai sekitar 40 % terhadap Ekonomi (McKinsey, 2012). Untuk itu peran industri yang saat ini hanya 25 % harus 15 % ditingkatkan dalam waktu 15tahun; Untuk itu perlindungan secara selektif terhadap beberapa industri tertentu tetap diperlukan untuk waktu tertentu; TPP atau FTA apapun diharapkan tidak menutup proses industrialisasi Indonesia ke depan, karena pasar sudah diliberalisasi terlalu dini sebelum industri kuat; Indonesia berkeinginan mengikuti TPP sebagaimana yang telah dinyatakan oleh Kepala Negara didepan Presiden Amerika, tapi harus dengan Strategi dan Persiapan yang memadai sebagaimana yang telah dipaparkan. Agar tidak terjadi keadaan seperti FTA sebelumnya maka perlu ada Pra- Kondisi, Persiapan dan Action Plan oleh setiap K/L sedini mungkin, yang dilengkapi mekanisme pengendalian yang Terintegrasi. 31

Terima Kasih