`KEBIJAKAN PEMBANGUNAN PERTANIAN` Dr. Ir. F. DIDIET HERU SWASONO, M.P.

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
STRATEGI POKOK Kebijakan Fiskal Kebijakan Perbankan/Keuangan
Advertisements

PERDAGANGAN DUNIA Refleksi Jagung dan Kedelai
Makalah Kunci (Keynote Speech)
Skenario dan Strategi Konsep Agro Mina Politan Cluster
Julian Adam Ridjal, SP., MP. Disampaikan pada Kuliah Kebijakan dan Peraturan Bidang Pertanian Kebijakan Perdagangan - 2.
KRISIS EKONOMI DI AMERIKA
Kelembagaan Dalam Pembangunan Pertanian
MASALAH POKOK PEMBANGUNAN
Capt. Dr. Anthon Sihombing (Anggota DPR RI Fraksi Golkar)
PERTANIAN PERTEMUAN 8 Powerpoint Templates.
KEBIJAKAN DAN REVITALISASI PERTANIAN
KEBIJAKAN EKONOMI MAKRO DAN MIKRO Eny Lia purwandari A
SEKTOR PERTANIAN.
Asisten Pemerintahan dan Kesra
PEMBANGUNAN SEKTOR PERTANIAN DI INDONESIA
KEBIJAKAN PEMBANGUNAN PERTANIAN
PERANAN DAN KEDUDUKAN AGRIBISNIS DALAM PEREKONOMIAN NASIONAL
PANGAN Segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan bagi konsumsi manusia, termasuk.
PELATIHAN TEKNIS PENGANEKARAGAMAN PANGAN BERBAHAN BAKU LOKAL
Peranan Usaha Mikro, Usaha Kecil Dan Menengah (UMKM)
Materi 8 KETAHANAN PANGAN
KOMPONEN ANOMALI IKLIM DAN KETAHANAN PANGAN
Perekonomian Indonesia
`PENGELOLAAN PERKEBUNAN`
BAB 6 EKONOMI MIKRO DAN EKONOMI MAKRO.
`EKONOMI & AGRIBISNIS` Dr. Ir. F. DIDIET HERU SWASONO, M.P.
MATERI KULIAH PASCA UTS Dr. Ir. F. DIDIET HERU SWASONO, M.P.
`DASAR AGROTEKNOLOGI` Dr. Ir. F. DIDIET HERU SWASONO, M.P.
Garapan Drs. Puji Suharjoko
AGRIBISNIS DAN AGROINDUSTRI
`SOSIOLOGI PERTANIAN` Dr. Ir. F. DIDIET HERU SWASONO, M.P.
Arah Kebijakan Persusuan
Administrasi, Persoalan Pangan, dan Urbanisasi
SISTEM PEREKONOMIAN INDONESIA
`KEBIJAKAN PEMBANGUNAN PERTANIAN` Dr. Ir. F. DIDIET HERU SWASONO, M.P.
`KEBIJAKAN PEMBANGUNAN PERTANIAN` Dr. Ir. F. DIDIET HERU SWASONO, M.P.
Dr. Ir. F. DIDIET HERU SWASONO, M.P.
`PENGELOLAAN PERKEBUNAN` Dr. Ir. F. DIDIET HERU SWASONO, M.P.
`KEBIJAKAN PEMBANGUNAN PERTANIAN` Dr. Ir. F. DIDIET HERU SWASONO, M.P.
Dr. Ir. F. DIDIET HERU SWASONO, M.P.
Pendapatan Nasional, Pertumbuhan dan Struktur Ekonomi
`DASAR AGROTEKNOLOGI` Dr. Ir. F. DIDIET HERU SWASONO, M.P.
PERDAGANGAN INTERNATIONAL
`KEBIJAKAN PEMBANGUNAN PERTANIAN` Dr. Ir. F. DIDIET HERU SWASONO, M.P.
KONDISI SOSIAL EKONOMI PERTANIAN DI INDONESIA
`DASAR AGROTEKNOLOGI` Dr. Ir. F. DIDIET HERU SWASONO, M.P.
Arah Kebijakan Persusuan
Arah Kebijakan Persusuan
`DASAR AGROTEKNOLOGI` Dr. Ir. F. DIDIET HERU SWASONO, M.P.
`KEBIJAKAN PEMBANGUNAN PERTANIAN` Dr. Ir. F. DIDIET HERU SWASONO, M.P.
Dr. Ir. F. DIDIET HERU SWASONO, M.P.
Peranan Pertanian dalam Pembangunan Perekonomian Di Indonesia
PENDAHULUAN PERTANIAN DAN PEMBANGUNAN PERTANIAN
Dr. Ir. F. DIDIET HERU SWASONO, M.P.
PERAN SERTA DAERAH DALAM MEWUJUDKAN KETAHANAN PANGAN
NAMA KELOMPOK : DESI AYU ARUM S. ( 176 ) BAYU ADI SURYONO ( 193 )
BAHAN AJAR EKONOMI Kelas X Semester 2.
SEKTOR PERTANIAN TERHADAP PEMBANGUNAN DI INDONESIA
Perekonomian Indonesia
Arah Kebijakan Persusuan
Kelompok Kontak Tani Nelayan Andalan (KTNA) Nasional
PENGANTAR ILMU PERTANIAN (PIP)
PENGANTAR EKONOMI MAKRO
Pengembangan Agribisnis dalam Pembangunan Pertanian
DI SAMPAIKAN OLEH KEPALA BAPPEDA
KEBIJAKAN PEMERINTAH DALAM MENGHADAPI MASALAH EKONOMI
KOMPONEN ANOMALI IKLIM DAN KETAHANAN PANGAN
KEBIJAKAN PEMBANGUNAN PERTANIAN
Ketahanan Pangan dan Gizi Ade Saputra Nasution. Peraturan Pemerintah No.68 Tahun 2002 tentang Ketahanan Pangan sebagai peraturan pelaksanaan UU No.7 tahun.
EKONOMI MIKRO dan EKONOMI MAKRO STANDAR KOMPETENSI KOMPETENSI DASAR MATERI PEMBELAJARAN.
Transcript presentasi:

`KEBIJAKAN PEMBANGUNAN PERTANIAN` Dr. Ir. F. DIDIET HERU SWASONO, M.P. MATERI KULIAH `KEBIJAKAN PEMBANGUNAN PERTANIAN` SEMESTER GASAL T. A. 2013/2014 (2 SKS) Dr. Ir. F. DIDIET HERU SWASONO, M.P.

PEMBANGUNAN PERTANIAN DI INDONESIA` MATERI E-LEARNING 1 PRA UTS BAHAN KULIAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN PERTANIAN `REALITAS KEBIJAKAN PEMBANGUNAN PERTANIAN DI INDONESIA` Disusun Oleh : DR. IR. F. DIDIET HERU SWASONO, M.P.

REALITAS KEBIJAKAN PEMBANGUNAN PERTANIAN (PORTAL NASIONAL RI, 2008) Belum ada politik pertanian yang mantap, yaitu kebijakan fundamental, yang menjadi acuan bagi pembangunan pertanian untuk jangka waktu tertentu. Akibatnya, Indonesia tidak memiliki arah produk komoditas mana yang ditingkatkan dan cocok dikembangkan dalam skala besar. Ketergantungan pangan pada impor meningkat dan harga komoditas pertanian lokal terseret harga di pasar dunia. Peningkatan teknologi pascapanen untuk sejumlah produk pertanian lamban

REALITAS… (PORTAL NASIONAL RI, 2008) Lanjutan … Kebijakan melindungi komoditas pertanian lokal dengan instrumen bea masuk belum memihak petani, sementara lobi perdagangan internasional lemah. Di sisi lain, laju kenaikan biaya hidup petani lebih tinggi dari kenaikan harga produk pertanian yang membuat peta- ni semakin sulit memenuhi kebutuhan hidupnya. Luas lahan pertanian per rumah tangga petani terus me- nyusut. Instrumen fiskal, moneter, dan administras i belum optimal digunakan untuk kemandirian pangan, kampanye diversifikasi pangan kurang efektif, serta pendayagunaan potensi produk pertanian tropis belum optimal. SISWONO YUDO HUSODO (2008)

REALITAS… (PORTAL NASIONAL RI, 2008) Lanjutan … `Pemerintah cenderung menjauh dari petani. ” misalnya terlihat dari kebijakan fiskal yang cenderung memurahkan harga produk pertanian, untuk memberi keleluasaan produk pertanian luar negeri masuk, (Ketua Umum KTNA Winarno Tohir, 2008) Dukungan lintas sektor terhadap pertanian melemah. Padahal, negara besar seperti AS serius lindungi sektor pertaniannya (Ketua DPP Partai Demokrat- Mohammad Jafar Hafsah, 2008)

KEBIJAKAN PEMBANGUNAN PERTANIAN Menguatkan sektor pangan dalam negeri, dalam upaya mengurangi ketergantungan terhadap impor beras dan komoditas lain serta terus menggalakkan diversifikasi konsumsi pangan selain beras dan gandum Menguatkan sektor perkebunan dalam upaya meningkat- kan devisa negara dan peningkatan produk domestik bruto Menguatkan sektor industri kecil dan menengah dalam upaya menambah lapangan pekerjaan, meningkatkan pendapatan masyarakat, dan mengurangi jumlah keluarga miskin.

REALISASI PEMBANGUNAN PERTANIAN Agribisnis dan agroindustri Pemanfaatan iklim Pemanfaatan keanekaragaman hayati Optimalisasi kesesuaian lahan Pemanfaatan ketersediaan tenaga kerja Pemanfaatan peluang pasar

ARAH PEMBANGUNAN PERTANIAN Peningkatan produksi pertanian (kualitas, kuantitas, dan distribusi) Peningkatan pendapatan usaha tani Peningkatan kesejahteraan dan taraf hidup petani Penyediaan lapangan dan kesempatan kerja Perolehan pendapatan devisa

DIMENSI KEBIJAKAN PEBANGUNAN PERTANIAN DARI MASA KE MASA MASA PRA-KOLONIAL, penguasaan lahan sangat tim- pang, petani umumnya sebagai pekerja yang menggan- tungkan hidupnya pada bangsawan lokal. MASA KOLONIAL BELANDA, petani dipaksa mengikuti tanam paksa dan terjadi tragedi kelaparan pada tahun 1940-an. Masa PASCA KOLONIAL, ketimpangan penguasaan tanah tetap mencolok. Sensus (1971) 41% rumah tangga kelas atas memiliki lahan rata-rata 1,16 ha dan sebalik-nya rumah tangga lapisan bawah (59%) hanya memiliki rata-rata penguasaan tanah 0,25 ha

DIMENSI KEBIJAKAN PEBANGUNAN PERTANIAN DARI MASA KE MASA (LANJUTAN …) Masa PASCA KOLONIAL Ketimpangan penguasaan tanah juga tetap mencolok, terbukti Sensus (1971) 41% rumah tangga kelas atas memiliki lahan rata-rata 1,16 ha dan sebaliknya rumah tangga lapisan bawah (59%) hanya memiliki rata-rata penguasaan tanah 0,25 ha MASA REVOLUSI HIJAU (1970-1980) Produksi meningkat dan berhasil mencapai swasembada beras tahun 1984, namun karena ketimpangan akses terhadap lahan dan kebijakan sentralistik serta usaha tani yang mengandalkan asupan input luar akhirnya Indonesia kembali menjadi importir beras.

DIMENSI KEBIJAKAN PEBANGUNAN PERTANIAN DARI MASA KE MASA (LANJUTAN …) Secara umum, petani selalu berada pada posisi lemah dan termarjinalkan oleh berbagai kebijakan yang sering tidak berpihak dan tidak memberikan dampak nyata pada perba- ikan kualitas hidupnya. Pembangunan pertanian lebih banyak dinikmati lapisan atas dan kurang dinikmati petani gurem yang merupakan bagian terbesar dari jumlah petani. Disamping itu nasib ekonomi petani Indonesia terpuruk krn kurang mendapat perlindungan pemerintah. Exs. : - Ketidak-fair-an dalam hal subsidi input dan subsidi ekspor - rendahnya tariff impor produk pertanian impor, dll.

BEBERAPA BUKTI KELEMAHAN PERTANIAN DI INDONESIA Dalam rangka menggalakan ekspor dari sektor pertanian, umumnya pemerintah negara berkembang akan menggalakkan pembangunan perkebunan besar. Perkebunan besar akan menguasai lahan pertanian yang sangat luas yang hanya ditanami satu jenis tanaman, se- hingga melemahkan ketahanan keanekaragaman hayati di wilayah tersebut. Selain menutup kemungkinan bagi petani untuk diversifi- kasi usatani, juga lemahnya ketahanan hayati menyebab-kan pertanian di wilayah itu mudah terserang hama dan penyakit.

BEBERAPA BUKTI KELEMAHAN PERTANIAN DI INDONESIA (LANJUTAN) Liberalisasi pardagangan produk-produk pertanian tidak menjadikan pertanian menjadi bebas. SEBALIKNYA liberalisasi perdagangan justru memperkuat sentralisme pembangunan pertanian. Dalam era globalisasi perdagangan bebas, ketika negara tidak lagi mencampuri urusan pengembangan sektor pertanian, negara tidak mengembalikan kekuasaan dan fungsi petani untuk mengatur usaha tani mereka, TETAPI justu memfasilitasi penyerahan penguasaan sumber alam, sistim produksi, serta sistim pemasaran dan perdagangan kepada perusahaan agribisnis global atau multinational coporations.

BEBERAPA BUKTI KELEMAHAN PERTANIAN DI INDONESIA (LANJUTAN) Terkait dengan aspek perdagangan internasional, pemerintah justru banyak meliberalisasi pasar produk pertanian padahal aturan WTO masih memberi kesempatan pemerintah untuk melindungipasar domestik. Lebih lanjut subsidi input produksi dikurangi oleh pemerintah padahal negara-negara maju masih memberikan subsidi sampai 300 milliar US$ tiap tahunnya kepada sektor pertanian (The New York Times, 2 Desember 2002). Koferensi Tingkat Menteri V WTO di Meksiko dan konferensi ke VI di Doha-Qatar gagal menghasilkan konsensus apapun mengenai perdagangan produk-produk pertanian. Hal ini terjadi karena negara-negara maju, seperti AS, Uni Eropa dan Jepang MENOLAK untuk memangkas subsidi ekspor dan subsidi jenis lain yang selama ini diberikan kepada petani

BEBERAPA BUKTI KELEMAHAN PERTANIAN DI INDONESIA (LANJUTAN) Realitas bahwa proteksi yang luar biasa pada sektor pertanian di negara-negara maju ditunjukkan dengan perlindungan produk dalam negeri melalui penerapan tariff impor yang tinggi. BAHKAN di sejumlah negara eksportir beras, gula, dan produk pertanian lainnya tariff impor-nya sangat tinggi. Terkait tarrif impor gula, Uni Eropa menerapkan 297 %, Jepang 361 %, sedangkan Indonesia hanya 30 % SUARA PEMBAHARUAN DAILY (2003)

STAKEHOLDER PEMBANGUNAN PERTANIAN Pemerintah Pusat/Daerah Pakar Perguruan Tinggi Mahasiswa Pekerja swasta bidang pertanian Pengurus Koperasi Pekerja Agroindustri Penyuluh Pertanian Petani

PROBLEM PEMBANGUNAN PERTANIAN Fakta Kondisi Pertanian di Indonesia PROBLEM PEMBANGUNAN PERTANIAN Pertanian intensif Dampak revolusi-hijau Erosi tinggi Stigmatisasi beras sbg makanan pokok Tidak meratanya ketersediaan & distribusi pangan Stagnasi produksi Panjangnya rantai distribusi produk pertanian Kepemilikan lahan pertanian yg sempit Petani tidak menguasai akses harga/pasar & modal Semakin berkurangnya SDM Pertanian yg produktif KETIDAKPASTIAN IKLIM Ketidakpastian produksi Bencana kekeringan & banjir Serangan hama & penyakit KONVERSI LAHAN PRODUKTIF Perluasan kota Pertumbuhan penduduk Inkonsistensi tataruang Kerusakan infrastruktur pertanian Menurunnya nilai ekonomi sektor pertanian DEGRADASI KUALITAS LAHAN ANCAMAN KETAHANAN PANGAN KERENTANAN AKSES, DISTRIBUSI PRODUK & SDM PERTANIAN

STOP STOP STOP STOP Any question?