Modul I GAMBARAN UMUM

KERANGKA Pendahuluan Bab 1 Konsepsi dan perkembangan Sistem Pengendalian Intern Bab 2 Perkembangan sistem pengendalian intern sektor publik Bab 3 Unsur dan keterkaitannya dalam sistem pengendalian intern Bab 4 2

Bab I. Pendahuluan Isi: Tujuan Pemelajaran Umum (TPU) Tujuan Pemelajaran Khusus (TPK) Deskripsi Singkat Struktur Modul Metodologi Pemelajaran 3

Bab II. Konsep dan Perkembangan SPI Pengertian SPI Pengantar (mengapa SPI diperlukan) Pengertian (definisi) Perkembangan SPI Sektor Korporat Pengendalian Intern dan Pengendalian Manajemen Konsep dasar dan Keterbatasan SPI 4

Pengantar Perubahan ekstern sangat memengaruhi ketidakpastian dalam melaksanakan kegiatan operasional dan memengaruhi dalam mencapai tujuan yang ditetapkan Perubahan ini membawa pada konsekuensi perlunya sistem pengendalian intern yang kuat untuk meyakinkan tercapainya proses dan hasil kegiatan seperti yang diinginkan. 5 5

Pengertian Secara umum SPI diartikan sebagai rangkaian kegiatan, prosedur, proses, dan aspek lain yang berkaitan dengan pencapaian tujuan Karakter pengendalian intern bergeser dari hard control menuju soft control. COSO: “ Proses yang dilakukan oleh manajemen dan personil lain dalam organisasi, yang dirancang untuk mendapatkan keyakinan yang memadair bahwa akan terdapat perbaikan dalam pencapaian tujuan-tujuan: efektivitas dan efisiensi operasi, keandalan pelaporan keuangan, dan kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku. “ 6 6

Keandalan data akuntansi Keandalan data akuntansi Sejarah Perkembangan SPIP di Sektor Korporat Bennett (1930) AICPA (1949), SEC CAP (1958) – AICPA (1973) Arti Sempit Internal check Lbh dr internal check Rencana organisasi, Metode dan upaya koordinasi Accounting & Administrative Control Deteksi penyimpangan/ fraud Perlindungan aset Keandalan data akuntansi Efisiensi operasi Ketaatan Perlindungan aset Keandalan data akuntansi Efisiensi operasi Ketaatan 7 7

Sejarah Perkembangan SPIP di Sektor Korporat AICPA (1988) - SAS 55 COSO (1992) – GAO 2001 Lingkungan Pengendalian Sistem Akuntansi Prosedur Pengendalian Proses yg dipengaruhi manusia Perlindungan aset Keandalan data akuntansi Deteksi fraud Efektivitas & Efisiensi Keandalan LapKeu Ketaatan 8 8

Pengendalian Intern vs Pengendalian Managemen Pengendalian manajemen penekanan utama lebih pada pengendalian kegiatan (control acitivities) dikenal OKP6 SPI : ”... suatu proses, yang dipengaruhi oleh entitas dewan direksi, manajemen, dan pegawai lainnya, dirancang untuk memberikan jaminan memadai sehubungan dengan pencapaian tujuan “ Mempunyai makna yang sama  bedanya pergeseran karakter dari hard ke soft factor 9 9

Konsep Dasar SPI SPI merupakan komponen operasi organisasi atau kegiatan yang terpasang secara terus menerus Pengendalian intern dipengaruhi oleh manusia Pengendalian intern hanya memberikan keyakinan yang memadai, bukan keyakinan yang mutlak 10 10

Keterbatasan SPI Kurang matangnya suatu pertimbangan (judgement). Kesalahan dalam menerjemahkan perintah. Pengabaian manajemen. Adanya Kolusi 11 11

Bab III. Perkembangan SPI Sektor Publik Pengertian sektor publik Perkembangan SPI Sektor Publik 1. di luar negeri: GAO dan Intosai 2. di Indonesia a. Waskat b. SPIP PP tentang SPIP latar belakang Pengertian SPIP tujuan dan unsur SPIP (kotak), strategi implementasi (roadmap) Tahapan SPIP 12

A. PENGERTIAN SEKTOR PUBLIK Sektor publik bukan hanya entitas instansi pemerintah, yaitu instansi pemerintah pusat maupun instansi pemerintah daerah, namun sebenarnya entitas tersebut lebih luas dari entitas pemerintahan karena mencakup pula seluruh entitas nirlaba/non profit making unit, Karakteristik entitas sektor publik: Mengelola kekayaan/rumah tangga negara Pencatatan atau sistem akuntansi atas kekayaan entitas sektor publik menekankan pada pendapatan dan belanja Pemilik kekayaan adalah orang banyak (publik) Berkaitan dengan pengawasan oleh publik 13 13

PENGERTIAN SEKTOR PUBLIK -lanjutan Administrasi pemerintahan adalah: semua tindakan hukum dan tindakan materi administrasi pemerintahan yang dilakukan oleh instansi pemerintah dan Pejabat instansi pemerintah serta badan hukum lain yang diberi wewenang untuk melaksanakan semua fungsi atau tugas pemerintahan, termasuk memberikan pelayanan publik terhadap masyarakat berdasarkan peraturan per- UU-an yang berlaku. Instansi Pemerintah adalah semua lembaga pemerintah yang melaksanakan fungsi administrasi termasuk komisi-komisi, dewan, dan badan yang mendapatkan dana dari APBN/APBD 14 14

SPIP VISI – MISI PRESIDEN Pencapaian tujuan Instansi Pemerintah Penyelenggaraan Pemerintahan : Pengelolaan Keuangan Negara Yg Efektif, Efisien, Transparan Dan Akuntable Peningkatan Pelayanan Publik SPIP Pencapaian tujuan Instansi Pemerintah Amanat : UU No 1 Tahun 2004 dan PP No 8 Tahun 2006 Mengutamakan hard control systems KKN 15

PERKEMBANGAN SPI DI INDONESIA Instruksi Presiden No. 15 Tahun 1983 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengawasan dan Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1989 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengawasan Melekat, Keputusan Menteri PAN No. 30 Tahun 1994 tentang petunjuk Pelaksanaan Pengawasan Melekat yang diperbaharui dengan Keputusan Menteri PAN No. KEP/46/M.PAN/2004: Unsur-unsur Waskat adalah : Pengorganisasian Personil Kebijakan Perencanaan Prosedur Pencatatan Pelaporan Reviu intern Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) 16 16 16 16

SPI LATAR BELAKANG PERLUNYA PP SPIP Paket Reformasi Keuangan Negara Good Governance (UU 28/99 Penyelngr Negara bebas KKN) dibutuhkan UU 1/2004 Perb Neg UU 15/2004 Pemr KN UU 17/2004 Keu Neg SPI Kondisi??? Pengabaian mgt Perspektif tak mendukung Kompetensi tak memadai Praktik KKN Perlu standar (PP 60/2008) 17 17

DASAR HUKUM SPIP Undang-Undang No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara Pasal 55 ayat (4) : Menteri/Pimpinan lembaga selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang memberikan pernyataan bahwa pengelolaan APBN telah diselenggarakan berdasarkan Sistem Pengendalian Intern yang memadai dan akuntansi keuangan telah diselenggarakan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP). Pasal 58 ayat (1) dan (2) : Dalam rangka meningkatkan kinerja, transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara, Presiden selaku Kepala Pemerintah mengatur dan menyelenggarakan Sistem Pengendalian Intern di lingkungan pemerintah secara menyeluruh. SPI ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah. 18 18 18 18 18

PENGAWASAN MELEKAT vs SPIP 19 19 19

Definisi SPIP PP 60/2008 SPI adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. 20 20

Perspektif SPIP PE MANTAUAN PENGENDALIAN INTERN PELAPORAN KEUANGAN EFEKTIVITAS OPERASI KETAATAN PE MANTAUAN PENGENDALIAN INTERN INFORMASI DAN KOMUNIKASI KEGIATAN PENGENDALIAN PENILAIAN RISIKO LINGKUNGAN PENGENDALIAN UNIT A UNIT B KEGIATAN 1 KEGIATAN 2 PENGAMANAN ASET 21 21

8 Lingkungan Pengendalian SUBUNSUR SPIP 8 Lingkungan Pengendalian Lingkungan Pengendalian Ps. 4 Penilaian Risiko Ps. 13 Identifikasi Risiko Analisis Risiko SPIP Kegiatan Pengendalian Ps. 18 11 Kegiatan Pengendalian Informasi & Komunikasi Ps. 41 Sarana Komunikasi Sistem Informasi Pemantauan Berkelanjutan Evaluasi Terpisah Tindak Lanjut Pemantauan Pengendalian Intern Ps. 43 22 22 22

Tahapan penyelenggaraan SPIP Tahap pemahaman dan penyamaan persepsi (sosialisasi) Tahap pemetaan Tahap membangun infrastukstur Tahap internalisasi Tahap pengembangan berkelanjutan 23 23

TAHAPAN IMPLEMENTASI SPIP GOOD GOVERNANCE AKUNTABILITAS KEUANGAN NEGARA Efektifitas & Efisiensi Penyel. Pemrthn Keandalan Lap Keu Pengamanan Aset Negara Ketaatan Thd Peraturan Per UU an CSA LINGKUNGAN PENGENDALIAN PENILAIAN RISIKO KEGIATAN PENGENDALIAN INFORMASI & KOMUNIKASI PEMANTAUAN PI TAHAPAN IMPLEMENTASI SPIP PEMAHAMAN PEMETAAN NORMING FORMING PEMANTAUAN &EVALUASI FAKTOR KUNCI KEBERHASILAN BPKP K/L/PEMDA EKSTERNAL INTERNAL IMPLEMENTASI SPIP SDM DANA SARPRAS MULTIMEDIA PEMBINAAN PENYELGR. SPIP KOORDINASI BAPPENAS, DEPKEU, MENPAN, DEPDAGRI, BPK, PENYUSUNAN PEDOMAN SOSIALISASI PENDIDIKAN & PELATIHAN BIMBINGAN & KONSULTASI PENINGKATAN KOMPETENSI APIP ACTION PLAN BPKP TAHUN 1 T 2 TA3 3 4 5 24

Bab IV. Unsur-unsur dan Keterkaitannya dalam SPI Unsur-unsur SPI: Lingkungan Pengendalian Penilaian Risiko Kegiatan pengendalian Informasi & komunikasi Pemantauan 25

Unsur dan Keterkaitannya dalam SPI Keterkaitan Lingkungan Pengendalian - Penilaian Risiko Lingkungan Pengendalian dengan Kegiatan Pengendalian Lingkungan pengendalian dengan Informasi dan Komunikasi Lingkungan Pengendalian dengan Pemantauan Penilaian risiko dengan Kegiatan Pengendalian Penilaian risiko dengan Informasi dan Komunikasi Penilaian risiko dengan Pemantauan Kegiatan Pengendalian dengan Informasi dan Komunikasi Kegiatan Pengendalian dengan Pemantauan Informasi dan Komunikasi dan Pemantauan 26

Keterkaitan Unsur-unsur SPIP LINGKUNGAN PENGENDALIAN Penilaian Risiko Integritas & Nilai Etika 2. Komitmen kompetensi 3. Kepe-mimpinan kondusif 4. Kebijakan dan Praktik SDM 5. Struktur Org. 6. Wewenang dan Tanggung jawab 7. Peran APIP 8. Hubungan Kerja Kegiatan Pengendalian INFOKOM Pemantauan 27

Kegiatan Pengendalian Identifikasi Risiko Tujuan Instansi Pemerintah Analisis Respon / Kelola 11 Sub Unsur Kegiatan Pengendalian 28 28

EPILOG Patut diingat: SPIP bukan hanya upaya membentuk mekanisme administratif tetapi juga upaya melakukan perubahan sikap dan perilaku. (soft factor) PP atau Perkada SPIP bukan suatu akhir, tapi awal Oleh karenanya implementasi SPIP sangat memerlukan komitmen, teladan pimpinan dan niat baik seluruh pejabat dan pegawai IP. 29 29

Terima Kasih 30 30

Lingkungan Pengendalian Penegakan Integritas dan Etika Komitmen terhadap Kompetensi Kepemimpinan yang Kondusif Struktur Organisasi yang Sesuai Kebutuhan Pendelegasian Wewenang dan Tanggung Jawab Kebijakan yang Sehat tentang Pembinaan SDM Peran APIP yang Efektif Hubungan Kerja yang Baik

Kegiatan Pengendalian Reviu atas Kinerja Instansi Pemerintah Pembinaan Sumber Daya Manusia Pengendalian Pengelolaan Sistem Informasi Pengendalian Fisik atas Aset Penetapan & Reviu Indikator & Ukuran Kinerja Pemisahan Fungsi Otorisasi Transaksi dan Kejadian Penting Pencatatan yang Akurat dan Tepat Waktu Pembatasan Akses atas Sumber Daya Akuntabilitas terhadap Sumber Daya Dokumentasi atas Sistem Pengendalian Intern

Terima Kasih 33 33