PEREKONOMIAN INDONESIA SEJARAH PEREKONOMIAN INDONESIA Dr.Yohanes Susanto.SE.MM

Kedatangan Belanda Tahun 1596, armada Belanda dipimpin Cornelis de Houtman datang di Banten. Tahun 1602 dibentuk VOC (Vereenigde Oost-Indische Compagnie) yang menjalankan usaha monopoli dagang rempah. VOC mempunyai hak untuk membuat kontrak, membangun kekuatan militer, dan mencetak uang. Selain di Nusantara, VOC juga berkuasa di Afrika Selatan, dan India. VOC bubar pada tahun 1799 karena gagal mengatasi krisis keuangannya.

Zaman Kolonial Culturstelsel (1830-1870) Sistem tanam paksa melalui perkebunan negara dengan cara mobilisasi lahan pertanian & peternakan serta tenaga kerja secara gratis. Budidaya kopi, teh, tembakau, tebu, digalakkan (karena permintaan di pasar dunia tinggi). Belanda –dengan Gubernurnya Jenderal Van Den Bosch- pada masa tersebut membutuhkan uang untuk mendanai perang Diponegoro (1825-1829) dan Perang Padri.

…lanjutan Tanam paksa berakhir pada tahun 1870, dimulailah zaman baru kapitalisme kolonial. Kebun-kebun negara diambil alih oleh swasta dengan perjanjian sewa lahan sampai 75 tahun. Politik etis (balas budi) dipraktikkan di Hindia Belanda pada awal 1900an. Fokusnya: irigasi, edukasi, dan transmigrasi. Pada zaman politik ini lembaga perkreditan rakyat mulai muncul (modalnya diawali oleh lumbung desa).

Versi Richard Robinson Dalam bukunya The Rise of Capital, 1986, Robinson mencatat bahwa pada tahun 1930-an seluruh perkebunan Hindia Belanda mencapai luas hampir 3,8 juta hektar, ekspornya senilai 1,6 milyar gulden.

Kesenjangan… Namun dari penerimaan Hindia Belanda yang sekitar 670 juta gulden, hanya sekitar 3,6 juta gulden (0,54%) yang diterima oleh 59,1 juta warga pribumi. Warga Tionghoa (1,3 juta orang ) mendapatkan 0,4 juta gulden. Orang Belanda dan kulit putih (241.000 jiwa) menerima 665 juta gulden (99,4%).

Kemerdekaan Masalah: hiperinflasi, karena beredarnya uang yang tidak terkendali. Terdapat 3 jenis mata uang: uang keluaran De Javasche Bank, uang pendudukan Jepang, dan mata uang Hindia Belanda. Juli 1946 rakyat diminta menyetor uang ke Bank Tabungan Pos yang akan dipinjam Pemerintah dan sekaligus bukti dukungan kepada Pemerintah yang baru merdeka. Terkumpul Rp 500 juta.

…lanjutan Tahun 1968, diterbitkan UU No 86 tentang Nasionalisasi Perusahaan Milik Belanda di Indonesia. Tetapi nasionalisasi berdampak pada merosotnya pasar modal (karena perginya para investor Belanda dan merosotnya kepercayaan kpd bursa Indonesia karena hiperinflasi) Untuk mengatasi jumlah uang beredar yang terlalu banyak, Pemerintah menerbitkan Perpu No 2/ 1959 yang memotong nilai mata uang menjadi 1/ 10 (sepersepuluhnya).

…lanjutan Selama periode 1950-1965 RI banyak mengeluarkan anggaran untuk proyek-proyek ‘nasionalisme’ (dari mulai Monas, Patung Dirgantara, Stadion Utama Senayan, Jembatan Semanggi, Hotel Indonesia, poros Jkt-Moscow-Peking, merebut Irian Barat, dsb) namun yang terjadi adalah inflasi sampai 3 digit.

Akhir Orde Lama… Masyarakat tidak puas dengan kondisi perekonomian, memunculkan tiga Tuntutan Rakyat (Tritura). Soekarno menyerahkan kekuasaan kepada Soeharto melalui Supersemar 11 Maret 1966, Soeharto resmi menjadi Presiden diangkat oleh MPRS pada 27 Maret 1967

-Sejarah Perekonomian Indonesia- Orde Lama 1945-1966 -Sejarah Perekonomian Indonesia-

Keberhasilan Orde Lama Penyelenggaraan KTT Asia Afrika (20-24 April 1955 di Bandung) Asian Games IV di Jakarta pada tahun 1962 Pembangunan infrastruktur seperti TVRI, jembatan Semanggi, Hotel Indonesia, jalanan utama (Thamrin, Sudirman, Gatot Subroto) Menjadi tuan rumah Games of The Emerging Forces (Ganefo) pada tahun 1963

Kemandirian Bangsa Dalam Sidang Umum III MPRS pada bulan April 1965, Bung Karno melancarkan program berdiri di atas kaki sendiri (Berdikari). Hal tersebut dilatarbelakangi oleh keluarnya RI dari PBB dan ditolaknya hutang IMF.

“Kekurangan” Orde Lama Keluarnya Indonesia dari PBB pada tgl 7 Agustus 1964 Terbengkalainya perekonomian Indonesia (inflasi sampai dengan 650%) Situasi politik dalam negeri yang tidak menentu karena lebih memikirkan urusan politik luar negeri

Akhir Orde Lama… Masyarakat tidak puas dengan kondisi perekonomian, memunculkan tiga Tuntutan Rakyat (Tritura). Soekarno menyerahkan kekuasaan kepada Soeharto melalui Supersemar 11 Maret 1966, Soeharto resmi menjadi Presiden diangkat oleh MPRS pada 27 Maret 1967

-Sejarah Perekonomian Indonesia- Orde Baru 1966- 1998 -Sejarah Perekonomian Indonesia-

Awal Pemerintahan Sehari setelah diberi mandat Supersemar, Jenderal Soeharto langsung melarang keberadaan PKI. Kemudian pada 25 Juli 1966 –setelah Soeharto diberi mandat MPRS- terbentuk kabinet baru bernama Ampera (Amanat Penderitaan Rakyat) yang dipimpin ‘presidium’ 3 (tiga) orang Soeharto (Ketua), Adam Malik (Luar Negeri), dan Sri Sultan HB IX (Perekonomian)

Warisan dari Periode Sebelumnya Orde Baru mewarisi hutang Orla sebesar US$ 530 juta (padahal pendapatan negara dari ekspor migas dan non migas hanya US$ 430 juta) Inflasi sebesar 650%, harga beras naik menjadi 900%. Tim ekonomi Orba melakukan langkah pertama: turunkan defisit anggaran –dengan cara menurunkan pengeluaran Pemerintah. Menjalin kembali hubungan dengan lembaga donor internasional –terutama IMF dan Bank Dunia

Kebijakan Moneter Awal Orba Tahun 1967 diberlakukan UU anggaran berimbang yang melarang pembiayaan dari hutang kepada masyarakat Memakai bantuan LN untuk menutup defisit anggaran Penerapan kebijakan uang ketat –untuk menurunkan inflasi

Kebijakan Sektor Riil Awal Orba Liberalisasi perdagangan dan investasi dengan membuka pintu bagi investor asing (diberlakukan UU Penanaman Modal Asing pada tahun 1967) Fokus pembangunan pada sektor pertanian Sesudah tahun 1970an, pertambangan minyak ditingkatkan eksplorasinya

Sejarah Ekonomi Orba Rehabilitasi dan pemulihan (1966-1971) Pertumbuhan cepat (1971-1991) Penyesuaian terhadap anjlognya harga minyak (1982-1997) Liberalisasi dan pemulihan (1987-1997) (versi Hal Hill dalam buku The Indonesian Economy)

Garis besar perjalanan Pembangunan Indonesia 1945-1949 Mempertahankan kemerdekaan 1950-1960 Pembangunan infrastruktur politik 1961-1966 Pembangunan terkomando 1967-1980 Pembangunan ekonomi stabilitasi 1981-1987 Proteksi dan industrialisasi 1988-1997 Liberalisasi ekonomi 1997-1998 Vakum, dilanda krisis ekonomi 1999-…… Pembangunan demokrasi, otonomi daerah, dan hak asasi manusia

Keberhasilan Orba Pertumbuhan ekonomi rata-rata 7% per tahun Pendapatan perkapita dari US$ 260 (tahun 1970) menjadi US$ 500 (tahun 1980). Swasembada beras tahun 80-an yang mendapat penghargaan FAO tahun 1986 Penduduk miskin dari 54,2 juta jiwa (40,08%) tahun 1976 menjadi 27,2 juta jiwa (15,08%) tahun 1990

Masa Reformasi Pada waktu NKRI dilanda krisis ekonomi lahir gerakan reformasi sebagai responsi dan koreksi terhadap Orde Baru. Agenda reformasi antara lain sbb: Amandemen Undang-Undang Dasar 1945; Penghapusan dwifungsi ABRI; Penegakkan supremasi hukum, penghormatan hak asasi manusia (HAM), dan pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN); Desentralisasi dan hubungan yang adil antara pusat dan daerah melalui penyelenggaraan otonomi daerah; Mewujudkan kebebasan pers; Mewujudkan kehidupan demokrasi.

PEMBANGUNAN Upaya perwujudan tujuan bernegara yang tertuang dalam Pembukaan UUD 1945 dilaksanakan melalui pembangunan, yang sasaran utamanya adalah penanggulangan kemiskinan. Departemen Sosial merupakan salah satu leading sector dalam penanggulangan kemiskinan –yang mempunyai tanggung jawab besar dalam menangani fakir miskin dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS). Pemerintah memiliki keterbatasan organisasional, manajerial, dan finansial untuk mengatasi semua problematika pembangunan. Pemerintah layak untuk mengajak para stakeholders lainnya yaitu swasta (perbankan, perusahaan), masyarakat (organisasi sosial, Lembaga Swadaya Masyarakat) dan perguruan tinggi untuk bersamasama menanggulangi kemiskinan.

Pembangunan UMKM Usaha mikro,kecil dan menengah (UU No 20/2008) ttg Usaha mikro,kecil dan menengah) Usaha mikro : adalah usaha produktif milik orang perorangan dan atau badan usaha perorangan Asset tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha paling banyak Rp.50.000.000 dan omzet pertahun paling banyak Rp.300.000.000,- Usaha kecil : adalah usaha produktif milik orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan yang menjadi bagian usaha besar

Lanjutan Usaha kecil, Asset tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha Rp.50.000.000 s.d Rp.500.000.000,- dan omzet pertahun Rp.300.000.000 s.d Rp.2.500.000.000,- Usaha menengah : adalah usaha ekonomi produktif yang dilakukan oleh orang perorangan dan badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki atau dikuasai,atau menjadi bagian langsung atau tidak langsung dengan usaha kecil atau usaha besar.

Lanjutan Usaha menengah Asset tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha lebih dari Rp.500.000.000 s.d Rp 10.000.000.000,- dan omzet lebih dari Rp.2.500.000.000 s.d paling banyak Rp.50.000.000.000,-

Klasifikasi Industri UMKM berdasarkan jumlah Tenaga Kerja Industri Rumah Tangga Tenaga kerja 1-4 orang Industri kecil 5-9 orang Industri sedang/menegah 10-99 orang Industri besar lebih dari 100 orang

Mengapa UMKM Perlu dikembangkan UMKM banyak menyerap Tenaga kerja Banyak menggunakan sumber daya alam lokal Mengurangi jumlah kemiskinan di pedesaan Pemerataan dalam memenuhi kesempatan kerja Pemerataan dalam distribusi pendapatan masyarakat Memegang peran penting dalam menyumbang terbesar ekpor non migas terutama industri pengolahan ( garmen,tekstil,dan sepatu) Mendominasi jumlah usaha di indonesia 98 % UMKM

Penyerapan Tenaga Kerja 2006 Usaha kecil : 80.933.384 Usaha Menengah : 4.483.109 Usaha Mikro dan menengah : 85.416.493 Usaha Besar : 3.388.462

Profil dan sebaran UMKM Tidak adanya pembagian tugas yan g jelas antara bidang adminstrasi dan oprasional, kebanyakan UMKM dikelola oleh perorangan dan sekaligus pemilik usaha serta memanfaatkan tenaga kerja dari pihak keluarga dan kerabat dekatnya Rendahnya akses ke lembaga kredit formal, sehingga mereka lebih menguntungkan dengan menggunakan biaya sendiri Sebagian besar UMKM belum berbadan Hukum

Masalah yang dihadapi UMKM Lemahnya dalam memperoleh peluang pasar dan memperbesar pangsa pasar Keterbatasan untuk memperoleh jalur sumber-sumber permodalan Kelemahan di bidang organisasi dan manajemen Keterbatasan jaring usaha atar sesama UMKM Iklimusaha yang kurang kondusif karena adanya persaingan yang saling mematikan Pembinaan yang telah dilakukan masih kurang terpadu.

Tantangan yang dihadapi UMKM Belum adanya sistem adminstrasi keuangan dan manjemen yg baik belum dipisahkannya antara kepemilikan dan pengelolaan perusahaan. Masalah bagaimana menyusun proposal dan membuat studi kelayakan untk memperoleh pinjaman,dan kenbanyakan UMKM mengeloh berbelitnya prosedur mendapatkan kredit,agunan tidak memenuhi syarat dan tingkat bunga dinilai terlalu tinggi. Masalah bagaimana menyusun perencanaan bisnis karena persaingan dalam merebut pasar semakin ketat.

Lanjutan Akses erhadap perkembangan teknologi, terutama bila pasar dikuasai oleh perusahaan/grup bisnis tertentu dan selera konsumen cepat berubah. Masalah upaya memperoleh bahan baku , bahan baku berkualitas rendah dan tingginya harga bahan baku Masalah perbaikan kualitas barang dan efisiensi terutama yang telah melakukan ekpor, karena selera konsumen cepat berubah dan pasar dikuasai perusahaan tertentu dan banyak barang pengganti Sulitnya mencari tenaga kerja yang terampil.

Strateg Pemberdayaan UMKM yang tepat Aspek manajerial, meliputi peningkatan produktivitas,meningkatkan kemampuan pemasaran dan pengembangan sumber daya manusia. Aspek permodalan, meliputi bantuan modal seperti ( Kredit Bank,Kupedes,KUK,KIK,KMKP,KCK ) Mengembangkan program kemitraan dengan usaha besar baik lewat sistem Bapak angkat,keterkaitan hulu-hilir,modal ventura ataupun sub kontrak. Pengembangan sentra Industri kecil dalam satu kawasan.

Lembaga-lembaga Pendukun UMKM Deperindag Depdikbud Depnaker Depsos Depkeu Bapenas Kemenkop Pemda Asosiasi usaha kecil

Pengembangan UMKM Peningkatan alat produksi,sfisiensi dan produktivitas melalui sistem kerja dan rekam jejak yang ditunjukan untuk memperbaiki sistem produksi. Peningkatan kualitas SDM Penyediaan bahan baku Upaya mengatasi pungutan liar, mempermudah peizinan. Menjamin pangsa pasar hasil produksi dan meningkatan standar mutu hasil produksi Mempermudah pinjaman modal dengan penjaminan

Tantangan AEC 2015 Asean Economic Community Targetnya 2015 di mana mobilitas barang dan jasa,investasi,tenaga kerja dan modal akan bebas bergerak. Ciri utama AEC yaitu (pasar dan basis produk tunggal)(ekonomi kawasan yang kompetitif)(kawasan dengan pembangunan ekonomi yang merata)(kawasan yg terintergrasi penuh dgn ekonomi global)

Mekanisme Pencapaian AEC Bebas aliran barang Bebas aliran jasa Bebas aliran investasi Bebas aliran tenaga kerja trampil Aliran lebih bebas arus modal

Lanjutan 1.Arus barang bebas Dihapusnya bea masuk dan hambatan bea masuk (sinkronisasi bea masuk eksternal) perdagangan,diluar 2.Arus jasa bebas Akses penuh ke pasar dan menghapus semua larangan yang subtansial pada pergadangan jasa 3.Arus Investasi bebas Semua industri dan jas tersedia untuk investor asing

Lanjutan 4.Arus modal bebas Memfasilitasi kekuatan pasar untuk menciptakan keterkaitan pasar uang dan utang 5.Arus tenaga kerja bebas Menghilangkan diskriminasi tenaga kerja

Kawasan Ekonomi kompetitif Mengembangkan kebijakan kompetitif Memperkuat proteksi terhadap konsumen Kerjasama regional dalam hak kekayaan intelektual Kerjasama regional pengembangan infrastruktur Perjanjian bilateral tentang penghapusan pajak ganda Mondorong e-commerce

Pembangunan Ekonomi yang adil Mempercepat pengembangan UMKM Meningkatnya inisiatif terbentuknya integrasi ASEAN untuk memperkecil kesenjangan pembangunan Integrasi ke perekonomian global ( mencapai pendekatan yang koheren menuju hubungan ekonomi eksternal, termasuk negosiasi dan kemitraan ekonomi Meningkatkan partisipasi dalam jaringan suplay global

Ekonomi Kelembagaan Hambatan Arus barang dan ekpor di Indonesia : 1. Illegal Logging 2.PPN 3.Pungutan liar di jalan Proses Produksi : 1.Izin mulai Usaha 2.HO.SIUP.dll 3.Kenaikan tarif 4.BBM,Listrik,telpon

Lanjutan Ekspor : 1. illegal Charges 2. Biaya pengurusan dokumen ekspor 3. Biaya parkir kontainer 4.pungutan liar di jalan

Hambatan yang dirasakan para pelaku Bisnis Infrastruktur Ketepatan waktu Biaya pengapalan Memproses perizinan Kapasitas bisnis Pemasaran Upah minimum regional Stabilitas dan hankam Kelangkaan bahan baku

Lanjutan Kelangkaan Modal usaha Pajak/retribusi Kenaikan tarif BBM,Listrik,telpon Peraturan daerah Perizinan oleh pemerintah pusat Pungli (Modal sosial)

Strategi pembangunan Pertanian di Indonesia Kendati sektor pertanian memiliki multi fungsi, kenyataannya ada beberapa masalah fundamental yang dihadapi oleh sektor pertanian,perikanan dan kehutanan yaitu : Masalah kesempatan kerja dan kesejahteraaan Kimiskinan dan ketidaktahanan pangan Kegureman usaha PPK Nilai tukar petani Keterbatasan kesempatan kerja dan berusaha Degradasi kualitas sumber daya alam Daya saing yang tidak adil.

Masalah kesempatan kerja dan Kesejahteraan Dimana tingkat pendapatan per kapita sektor PPK sanhgat rendah dan pada saat yang sama nilai produk per-tenaga kerja sektor industri jauh lebih tinggi, penyebabnya adalah : Petani menghasilkan produktivitas yang rendah,akibat ketrbatasan faktor produksi terutama lahan. Produktivitas rendah karena jumlah petani terlalu banyak

Kemiskinan dan ketidaktahanan Pangan Kemiskinan di Indonesia erat hubungannya dengan ketidaktahanan pangan (food insecurity)gizi buruk,busung lapar,dan kelaparan masih terjadi di daerah-daerah. Ketidaktahanan pangan bukan berarti kekurangan beras akan tetapi ketidakmampuan orang untuk membeli beras Cara untuk meningkatkan ketahanan pangan dalam jangka panjang : Dengan memajukan pembangunan pedesaan dan

lanjutan Dan memperluas sistem kredit mikro Yang kedua dengan cara memberikan dana pinjaman secara memadai untuk mengembangkan sektor PPK.

Kemiskinan dan kerawanan Pangan Isu ketahanan pangan menjadi isu Nasional, secara umum untuk wilayah yang memiliki resiko rawan pangan menmiliki ciri : Daya dukung lahan untuk produktivitas PPK relatif terbatas. SDM umumnya relatif rendah Sarana dan prasarana terbatas

Kegureman Usaha PPK Kegureman bisa dilihat dari kecilnya lahan yang dimilik,atau untuk nelayan kecilnya perahu dan terbatasnya alat tangkap. Kegureman tidak hanya berakibat pada kemiskinan dan rendahnya daya tangkal PPK terhadap kejutan luar seperti turunya harga atau naiknya biaya produksi juga dapat terjadi adaptasi terhadap teknolgi,rendahnya produktivitas,efisiensi dan daya saing.

Nilai tukar petani Nilai tukar petani atau tingkat kesejahteraan petani yang belum membaik, bila diamati bahwa dari tahun ketahun nilai tukar petani berangsur membaik namun hal ini tidak sebanding dengan nilai angka inflasi atau nilai index perdagangan besar yang meningkat.

Keterbatasan kesempatan kerja dan berusaha Adanya jumlah tenaga kerja yangberlebih di sektor PPK Masalah distribusi tenaga kerja yang tidak merata Disisi lain kesemapatan kerja dan berusaha di luar PPK sangat terbatas Adanya pergeseran pendapatan antara buruh sektor PPK dan sektor industri jauh lebeih besar berkisar antra 10 % s.d 75 %

Degradasi kualitas Sumber daya alam Degradasi ini terkait dengan degradasi kawasan hutan,jenis tumbuhan dan jenis satwa Degradasi sumber daya alam terseburt diperberat dengan praktek kejahatan (illegal logging)kerusakan dan infrastruktur,konflik penguasaan lahan,inkonsisten penataan ruang dan berbaqgai keputusan yang kurang memperhatiakan kelestarian alam Pengalihan fungsi lahan pertanian menjadi kawasan industri dan perumahan merupakan penyimpanan tata ruang.

Persaingan yang tidak adil Ada yang berargumen bahwa diskriminasi sektor agribisnis dan sektor pertanian secara umum merupakan bagian dari rangkaian sejarah orde lama dan orde baru atau masa lalu yang buruk Harga-harga komuditi di tingkat produsen cenderung menurun yang mengakibatkan kerugian di tingkat petani Dan harga di tingkat konsumen meningkat yang tidak dapat dinikmati oleh para petani, yang dimainkan oleh para spikulan pasar bebas.

Strategi Revitalisasi Ketahanan Pangan UU No7/1996 mendefinisikan bahwa ketahan pangan adalah kondisi terpenuhinya pangan bagi setiap rumah tangga,yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup,baik jumlah mapun mutunya,aman,merata dan terjangkau Kemandirian pangan yaitu sebagai kemampuan suatu bangsa untuk menjamin seluruh penduduknya memperoleh pangan yang cukup mutu yang layak,aman dan halal,yang berdasarkanpada optimalisasi pemanfaatan dan berbasis pada keragaman sumber daya lokal

Lanjutan Ketahanan pangan mempunyai peran strategis dalam Pembangunan Nasinal karena sbb : Akses terhadap pangan gizi yang cukup merupakan hak yang paling asasi bagi Manusia Pangan memiliki peranan penting dalam pembentukan sumber daya manusia yang berkualitas Ketahanan pangan merupakan salah satu pilar utama dalam menopang ketahan an ekonomi dan ketahanan nasional yang berkelanjutan

Pokok-pokok Kebijakan ketahanan pangan Mengembangkan sistem pengaturan pembangunan pagan yang adil Melakukan pengendalian konversi lahan Meningkatkan produktivitas usaha pangan Meningkatkan pengelolaan konsumsi pangan yang beragam Meningkatkan mutu dan keamanan pangan Melakukan antisipasi terhadap dinamika perubahan iklim dan sumber daya air.

Strategi dan kebijakan Pembiayaan Pertanian Permasalahan dan Pembiayaaan Pertanian Sistem dan prosedur penyaluran kredit masih rumit Kemampuan petani dalam mengakses sumber pembiayaan masih terbatas Usaha di sektor pertanian masih dianggap berisiko tinggi oleh investor Skim kredit pada umumnya masih membiayai usaha produksi Belum dikembangkannya lembaga penjamin usaha di bidan pertanian

Strategi yang dikembangkan dalam pembiayaan pertanian Menyempurnakan sistem pembiayaaan pertanian Mengembangkan pola subsidi bagi usaha kecil pertanian Mengembangkan pola penjaminan kredit dan pendampingan bagi agribisnis UMKM Mengembangkan pembiayaan pola bagi hasil/syariah untuk pembiayaan sektor pertanian Mengembangkan lembaga keuangan khusus pertanian dan lembaga keuangan mikro (LKM) Meningkatkan kerjasama dgn Negara Donor.

Strategi dan kebijakan Pengembangan Ekspor Produk Pertanian Meningkatkan daya saing produk dalam negeri Peningkatan pangsa pasar ekspor Mengembangkan industri pengolahan hasil pertanian Meningkatkan keragaman produk ekspor Meningkatkan stndar mutu hasil produksi Perluasan akses pasar melalui promosi Meningkatkan kerja sama internasional Sosialisasi hasil-hasilnegosiasi dan diplomasi.

Kendala Revitalisasi Pertanian Masalah pupuk menjadi kendala,jeleknya sistem distribusi pupuk,menyulitkan petani dalam memperoleh pupuk guna mengatur masa tanamnya. Masih lemahnya akses petani terhadap sumber produktif dan permodalan Ketersediaan lahan produktif guna pengembangan usaha tani Dokumen revitalisasi Pertanian tidak didukung dengan perundang-undangan yang kuat.

Pembangunan Sektor Keuangan Liberalisasi Finasial eksternal : Umunya ditandai dengan dibukanya pasar finasial domistik terhadap aliran uang internasional,ditiadakannya kontrol devisa, dihapusnya hambatan masuk bagi bank asing. . Liberaslisasi internal : Sebagai reformasi yang mengarah pada semakin bebasnya pasar domistik,ditiadakannya kintrol terhadap kredit domistik,yang berkaitan dengan pembatasan kredit,plafon suku bunga dan diskriminasi.

Strktur Perbankan Indonesia Memperkuat struktur perbankan di indonesia Memperbaiki kualitas regulasi perbankan nasional Membangun sistem pengawasan yang independen dan efekti Memperbaiki manajemen dan operasional perbankan Membangun infrastruktur pendukung Perlindungan dan penguatan konsumen

Utang Luar Negeri dan Pembiayaan Pembangunan Indonesia Peranan utang luar negeri dalam pembangunan ekonomi NSB sangat besar sampai saat ini, selain itu para pemberi pinjaman negara-negara donor mempunyai tujuan tertentu. Arus modal berupa pinjaman dari luar negeri dapat masuk ke sektor pemerintah dalam bentuk bantuan atau pinjaman yang kan dikembalikan atau masuk ke sektor swasta

Aliran Modal ke sektor swasta investasi langsung (PMA) penanaman modal asing Investasi portofolio berupa pembelian obligasi/saham dalam negeri oleh orang/perusahaan asing Pinjaman dari bank komersial kepada pemerintah dan perusahaan NSB Kredit ekspor merupakan promosi penjualan ke negara-negara pengimpor

Polemik Mengenai Modal Asing Modal asing dapat dimanfaatkan oleh NSB sebagai dasar untuk mempercepat investasi dan pertumbuhan ekonomi Pertumbuhan ekonmi yang cepat harus diikuti dengan perubahan struktur produsi dan perdagangan Modal asing mempunyai peranan penting dalam mobilisasi dana Kebutuhan modal asing akan menurun setelah struktur produksi benar-benar terjadi

Lanjutan Modal asing dalam jangka pendek akan memperbesar pertumbuhan ekonomi namun dalam jangka panjang akan menghambat pertumbuhan ekonomi Makin besar negara tergantungan terhadap modal asing maka,makin besar perbedaan penghasilan yang akhirnya tujuan pemerataan tidak tercapai

Motivasi Negara Donor Apa yang menodong negara donor memberikan pinjaman luar negeri, yaitu dilandasi atas kepentingan ekonomi dan strategis dan dilandasi tanggung jawab moral terhadap penduduk di negara kaya terhadap negara miskin. Bagi negara donor pemberian pinjaman akan memperkuat ikatan ketergantungan negara peminjam terhadap negaro donor Disisi lain kan meningkatnya permintaan akan barang dan jasa dari negara donor (impor dari negara donor)

Sumber-sumber Pembiayaan Pembangunan Indonesia Sumber penerimaan devisa indonesia secara dominan meliputi : Bantuang Luar negeri Minyak Bumi Perekonomian Indonesia (Investasi Asing) Tabungan Domistik