KEBIJAKAN DAN STRATEGI PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK Oleh : Bidang Pengendalian Penduduk Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Provinsi Jawa Tengah 2 0 1 5

LATAR BELAKANG 1. Kuantitas Penduduk : Jumlah Penduduk Jawa Tengah : 32,44 juta jiwa (SP 2010), 39 juta (ADMINDUK) 2. Kualitas Penduduk : TFR : 2,5 (SDKI 2012) Unmetneed : 7,6 (SDKI 2012) ASFR : 35 / 1000 Kelahiran (SDKI 2012) Angka Kemiskinan Jawa Tengah : 4,977 juta jiwa 15,34% dr total penduduk (BPS 2010)

PENGENDALIAN PENDUDUK KEBIJAKAN PENGENDALIAN PENDUDUK

LANDASAN HUKUM . Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga. Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2014 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Keluarga Berencana, Dan Sistem Informasi Keluarga. Peraturan Presiden Republik Indonesia nomor 153 Tahun 2014 tentang Grand Design Pembangunan Kependudukan. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015 – 2019.

Penyerasian Kebijakan Pembangunan Bidang UU 23/2014 tentang PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA Penyerasian Kebijakan Pembangunan Bidang Kependudukan Dan KB (KKB) merupakan urusan pemerintah pusat, provinsi, kabupaten dan kota.

UU 23/2014 tentang PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

UU 23/2014 tentang PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

PP RI No. 87 Th 2014 ttg Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Keluarga Berencana, Dan Sistem Informasi Keluarga. Penyerasian Kebijakan Pembangunan Bidang Kependudukan Dan KB (KKB)

PP RI No. 87 Th 2014 ttg Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Keluarga Berencana, Dan Sistem Informasi Keluarga. Penyerasian Kebijakan Pembangunan Bidang Kependudukan Dan KB (KKB)

Tahapan Pembangunan Bidang Kependudukan dalam RPJPN 2005-2025 Mengendalikan jumlah dan laju pertumbuhan penduduk RPJM 1 (2005-2009) RPJM 2 (2010-2014) Terkendalinya jumlah dan laju pertumbuhan penduduk RPJM 3 (2015-2019) Tercapainya kondisi penduduk tumbuh seimbang Bertahannya kondisi penduduk tumbuh seimbang RPJM 4 (2020-2024) Catatan: Hasil SP 2010 dan SDKI 2012 mengindikasikan proyeksi sebelumnya terlalu optimis Kebijakannya adalah dilakukan perubahan asumsi pembangunan KKB  BKKBN menetapkan TFR 2,1 terjadi pada tahun 2025 (dari sebelumnya di tahun 2015) Perlu akselerasi pencapaian pembangunan bidang kependudukan dalam RPJMN 3 10

KEBIJAKAN PENGENDALIAN PENDUDUK Penetapan Parameter Kependudukan a. Pemaduan Kebijakan Pengendalian Penduduk b. Perencanaan Pengendalian Penduduk c. Penyusunan Regulasi Pengendalian Penduduk sbg Pelaksanaan UU 52/2009 (Peraturan Pemerintah; Peraturan Menteri; PERDA  SK GUBERNUR) d. Perumusan Kebijakan Pengendalian Penduduk Yang Sinergis antara Aspek Kuantitas, Kualitas, dan Mobilitas  Grand Desain Pembangunan Kependudukan e. Penyediaan Parameter Kependudukan yang dapat diperguna kan Oleh Sektor Pembangunan (Proyeksi Penduduk : Jumlah Penduduk, Laju Pertumbuhan Pendu- duk, Total Fertility Rate (TFR), Contraceptive Prevalensi Rate (CPR),Infant Mortality Rate (IMR), Mother Mortality Rate (MMR), Life Expactancy, dll.

KEBIJAKAN PENGENDALIAN PENDUDUK 2. Kerjasama Pendidikan Kependudukan Peningkatan Pengetahuan, Sikap dan Perilaku (PSP) Keluarga dan Masyarakat Tentang Masalah Kependudukan  Pendidikan Kependudukan (Formal, Informal, Non Formal) 3. Analisis Dampak Kependudukan  Dampak Kependudukan terhadap Pembangunan  Arahannya utk mengetahui hubungan timbal balik tt pengaruh kependudukan thd berbagai sektor (politik, ekonomi, sosial, budaya, hankam, lingkungan)

PENGENDALIAN PENDUDUK STRATEGI PENGENDALIAN PENDUDUK

MENINGKATKAN KOORDINASI DAN KEMITRAAN 1 MENINGKATKAN KOORDINASI DAN KEMITRAAN PPK KOALISI KEPENDUDUKAN KOALISI MUDA KEPENDUDUKAN IPADI FAPSEDU STAKEHOLDER, DLL 2 MENINGKATKAN KAPASITAS PENGELOLA DAN MITRA KERJA DI BIDANG KEPENDUDUKAN; (PELATIHAN, ORIENTASI, DLL) 3 MELAKUKAN ADVOKASI, SOSIALISASI, PROMOSI, DAN FASILITASI KEPADA SEGENAP STAKEHOLDERS TENTANG PENGENDALIAN PENDUDUK SERTA PEMBANGUNAN BERWAWASAN KEPENDUDUKAN

PENDUDUK DAN PEMBANGUNAN

TANTANGAN PROGRAM KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA

TANTANGAKAN KEPENDUDUKAN KUANTITAS PENDUDUK KUALITAS PENDUDUK KOMPONEN PENDUDUK Jumlah Struktur Persebaran Kesehatan Pendidikan Perekonomian Kelahiran Kematian Migrasi

KOMPONEN KEPENDUDUKAN * KOMPONEN KEPENDUDUKAN KUANTITAS PENDUDUK KUALITAS MOBILITAS/ PERSEBARAN DATA DAN ADM *

(SEBENARNYA ADALAH FENOMENA NETRAL) PENDUDUK (SEBENARNYA ADALAH FENOMENA NETRAL) BESAR + BERKUALITAS BESAR + TIDAK BERKUALITAS MODAL PEMBANGUNAN BEBAN PEMBANGUNAN Indonesia Penduduk -> Besar Ranking 4 ( 237,6 juta. SP 2010 ) IPM Rendah -> TH. 2007 Ranking107 dari 177 negara -> TH. 2011 Ranking 124 dari 187 negara -> TH. 2012 Rangking 121 dari 187 negara Jawa Tengah Penduduk -> Besar Rangking 3 ( 32,38 juta , SP 2010 ) IPM Rendah -> Peringkat 14 secara nasional ( 72,77 )

IPM KB PERAN KB DALAM PENINGKATAN IPM KESEHATAN PENDIDIKAN EKONOMI MMR IMR KESEHATAN GIZI ANAK KECERDASAN PARTISIPASI SKLH IPM KB PENDIDIKAN PEDKN LEBIHTINGGI PUBLIC SAVING PRIVATE SAVING EKONOMI MUTU TENAGA KRJA

DALAM PENINGKATAN KUALITAS SDM PENTINGNYA PROGRAM KB DALAM PENINGKATAN KUALITAS SDM PENGENDALIAN KUANTITAS PENDUDUK PENINGKATAN KUALITAS PENDUDUK PENGARAHAN MOBILITAS PENDUDUK KELUARGA KECIL IPM/HDI MENINGKAT PROGRAM KB Pendekatan Keluarga

Kualitas Penduduk, Kondisi penduduk dlm * Kuantitas Penduduk, Jumlah penduduk akibat perbedaan dari jumlah penduduk yang lahir, mati dan migrasi. Kualitas Penduduk, Kondisi penduduk dlm aspek fisik dan non fisik serta ketaqwaan kpd Tuhan YME yg merupakan dasar mengembangkan kemampuan & menikmati kehidupan sbg manusia yg berbudaya, berkepribadian dan layak *

Persebaran dan Mobilitas, - Persebaran Kondisi sebaran / distribusi * Persebaran dan Mobilitas, - Persebaran Kondisi sebaran / distribusi penduduk secara keruangan (tempat/daerah /wilayah) - Mobilitas penduduk, Gerak keruangan pendu duk dg melewati batas adminstrasi daerah dlm periode waktu tertentu. - Proporsi penduduk kota semakin besar *

Data, informasi dan adminsitrasi, * Data, informasi dan adminsitrasi, Pencatatan/registrasi ttg kelahiran, kematian dan migrasi ( Lampid ) Sering tidak akurat, tidak tepat waktu Tersedia diberbagai sektor, sulit memilih Pencatatan regristrasi belum tertib, disiplin dsb. *

MASALAH /KONDISI KEPENDUDUKAN

PERMASALAHAN KEPENDUDUKAN Bonus Demografi Pengendalian kuantitas penduduk terhadap daya dukung dan daya tampung lingkungan , sementara ter- dapat keyakinan yang berkembang saat ini ingin pu- nya anak banyak Kependudukan belum ditangani secara serius oleh pemerintah (pusat dan daerah), Peledakan penduduk pada usia lanjut usia . Pertumbuhan penduduk usia remaja/usia produktif sangat tinggi dampak sosial. Penduduk usia muda/remaja perlu sosialisasi pro- gram Genre/KB/KR Penduduk harus di urus dengan baik dan benar.

KUANTITAS PENDUDUK Penduduk 237 juta > perkiraan 234 juta ( Nas ) 2. Penduduk 32,38 Juta ( SP ), adminduk 39 juta ( 2012 ) 3. Kepadatan Penduduk (or/km2) : 995 (jateng), 124 (nas) 4. LPP 1,49 % ( 1,27 % ) dan Jtg 0,37 % ( migrasi keluar ) 5. Sex Ratio : 98,8 (jateng), 101,4 (nas) 6. Struktur umur muda.. ( remaja 26 % ) 7. TFR meningkat 2,1 ------ 2,3 bahkan 2,5 /wus

PIRAMIDA PENDUDUK Piramida Penduduk Indonesia

KUANTITAS PENDUDUK INDIKATOR JAWA TENGAH NASIONAL JUMLAH PENDUDUK KEPADATAN PENDUDUK LPP SEX RATIO Dependency Ratio 32,44 juta jiwa (SP 2010) 39 juta (ADMINDUK) 995 org/km2 (SP2010) 0,37(SP2010) 98,8(SP2010) 50,31 (SP2010) 237 juta jiwa (SP 2010) 234 juta jiwa (perkiraan) 124 org/km2 (SP2010) 1,49 (SP2010) 101,4 (SP2010) 51,33 (SP2010)

KUALITAS PENDUDUK INDIKATOR JAWA TENGAH NASIONAL TFR MMR IMR HDI ANGKA HARAPAN HIDUP (AHH) RATA-RATA LAMA SEKOLAH ANGKA KEMISKINAN 2,5 (SDKI 2012) 104,97 / 100.000 kelahiran hidup (SP2010) 10,64 / 1.000 kelahiran hidup(SP2010) 72,94 (peringkat 14 dr 33 prov) (Bappeda 2013) 73,71 (SP2010) 7,39 tahun (Bappeda 2013) 4,977 juta jiwa (15,34% dr total pnddk, BPS 2010) 2,6 (SDKI 2012) 228 / 100.000 34 / 1.000 72,77 (ke 121 dr 187 neg) (Bappenas 2013) 68 / 72(SP2010) Hanya tamat SD atau lebih rendah 31,02 juta jiwa (13,3% dr total pnddk, BPS 2010)

PERSEBARAN PENDUDUK TIDAK MERATA Kepadatan peduduk DKI : 14.476 jiwa/km2 Kepadatan Penduduk PAPUA : 9 jiwa/km2

Urbanisasi Indonesia, 1990 - 2010 Tingkat Urbanisasi Tinggi Urbanisasi Indonesia, 1990 - 2010 54,20% 48,30% 42,00% 35,91% 30,39%

DATA DAN INFORMASI Sering tidak akurat, tidak tepat waktu Tersedia diberbagai sektor, sulit memilih Pencatatan regristrasi belum tertib, disiplin dsb.

REVITALISASI PROGRAM KB Pidato Presiden RI pada peringatan Harganas di Ambon ( Maluku ) 2007. Revisi atau amandemen UU nomor 10 tahun 1992 menjadi UU 52 tahun 2009 Inpres nomor 1 tahun 2010 tentang Program KKB menjadi prioritas percepatan pembangunan nasional Inpres 3 tahun 2010 tentang pembangunan yang berkeadilan.

Isi Pidato Presiden RI (HARGANAS – MALUKU 2007) Program KB merupakan salah satu program Prioritas Pro Rakyat, sehingga perlu di Revitalisasi & harus dilaksanakan dengan BERHASIL. Program KB merupakan program yang sangat bermanfaat dan merupakan PRASYARAT untuk menunjang keberhasi lan pembangunan lain, serta mengantarkan para keluarga dalam membangun dirinya dan sekaligus menyiapkan pem bangunan sumberdaya manusia yang lebih tangguh di masa depan.

Keluarga Berencana (KB) Undang-Undang No. 52 Tahun 2009 Keluarga Berencana (KB) upaya mengatur kelahiran anak jarak dan ideal melahirkan, mengatur kehamilan mewujud kan Keluarga Berkualitas Keluarga berkualitas yang dibentuk berdasarkan per kawinan yg syah, berciri kan sejahtera, sehat, maju, mandiri, punya anak ideal, berwawasan kede pan, bertanggung jawab, harmonis, bertaqwa kpd Tuhan YME

KEBERHASILAN PROGRAM KB Program Kependudukan dan Keluarga Berencana (KB)  upaya untuk mewujudkan penduduk dan keluarga – keluarga yang berkualitas Sebagai Program Nasional (4 dasawarsa yg lalu), keberhasilan program KB tercermin pada : a. Meningkatnya angka kesertaan keluarga berencana b. Mengecilnya rata-rata anak yang dimiliki keluarga, c. Menurunnya angka kematian bayi dan anak, d. Menurunnya angka pertumbuhan penduduk Sebagai salah satu pusat rujukan (center excellence) di bidang kependudukan, keluarga berencana, dan kesehatan reproduksi oleh Badan Kependudukan PBB (UNFPA)

TANTANGAN PROGRAM KB PADA ERA OTONOMI DAERAH MELEMAHNYA KELEMBAGAAN PROGRAM DI DAERAH  Organisasi KB di daerah digabung dengan berbagai urusan lain.  Hanya menjadi bagian kecil dari struktur kelembagaan KB yang ada.  Seluruh program dan kegiatan tidak dapat tertangani secara penuh KURANGNYA DUKUNGAN SUMBER DAYA  Berdampak pada penyediaan anggaran, sarana, dan tenaga oleh Pemerintah Kabupaten/Kota yang kurang memadai.

Lanjutan....... DAMPAKNYA  CPR MENURUN MENJADI 63,7 % ( 2007 ) dari 65 % ( 2002/03 )  TFR NASIONAL STAGNAN 2,6, SEDANG JATENG MENINGKAT ( 2,1 SDKI 2002/2003 MENJADI 2,3 ( 2007 )  JUMLAH PENDUDUK MELEBIHI PERKIRAAN 234,2 jt MENJADI 237,6 jt ( NASIONAL ) Tantangan menjadi semakin besar dalam upaya meningkatkan : Kesejahteraan masyarakat Menciptakan kesempatan kerja Pendidikan dan kesehatan Sarana infra struktur dsb

V I S I BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL Menjadi Lembaga yang Handal dan Dipercaya dalam Mewujudkan Penduduk Tumbuh Seimbang dan Keluarga Berkualitas Lanjutan MISI ……

M I S I Mengarus-utamakan Pembangunan Berwawasan Kependudukan Menyelenggarakan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi Memfasilitasi Pembangunan Keluarga Mengembangkan Jejaring Kemitraan dalam Pengelolaan Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga Membangun dan menerapkan budaya kerja organisasi secara konsisten

T U J U A N Meningkatkan Komitmen Stakeholder Meningkatkan Peran Serta KIE dan Pergerakan Masyarakat Menjamin kesertaan dan kemadirian PUS Dukungan Pelaksanaan Remaja dapat berpartisipasi dan memenuhi hak-haknya PEMBANGUNAN BERWAWASAN KEPENDUDUKAN DAN MENYELENGGARAKAN PROGRAM KB

DATA KEPENDUDUKAN Jumlah Penduduk : 32.443.900 jiwa (SP 2010) LPP : 0,37 % (SP 2010) Proporsi Balita (0-4 th) : 8,67% (SP 2010) Proporsi Remaja (10 -24 th ) : 24,67 % (SP 2010) Proporsi Lansia (>65 Th) : 7,05 % (SP 2010) TFR : 2,5 (SDKI 2012) ASFR : 35 / 1000 Kelahiran, (SDKI 2012) CPR : 62,37 % (Susenas 2012) Unmetneed : 7,6 (SDKI 2012) PA MKJP : 27,05 % (SR Agustus 2015) Persentase PUS Anggota Poktan yang ber-KB : 11. BKB : 82,36% (SR Agustus 2015) 12. BKR : 82,07% (SR Agustus 2015) 13. BKL : 77,61% (SR Agustus 2015) 14. UPPKS : 82,15% (SR Agustus 2015)

PEMANFAATAN DATA KEPENDUDUKAN MENDUKUNG PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN PELAKSANAAN DI SEMUA SEKTOR Grand Design Pengendalian Kuantitas Penduduk Proyeksi Penduduk RPJMD/RPJMN/Renstra Dan lain sebagainya

LANJUTAN PEMANFAATAN............ Data awal /dasar/petokan dalam kontek pemilahan kondi si data penduduk di suatu daerah. - Kuantitas dan kualitas. - Persebaran/mobilitas - Lahir mati - dsbnya 2. Dasar/patokan dalam menyusun rencana pembangunan (RPJMD/RPJMN/Renstra) 3. Penyusunan Grand design/rancangan induk kependudu kan, Proyeksi penduduk dan perencana an pembangunan di semua sektor.

BONUS DEMOGRAFI Perubahan struktur umur penduduk dan menurunnya beban ketergantungan memberikan peluang yang disebut bonus demografi atau demographic dividend Dikaitkan dengan munculnya suatu kesempatan, the window of opportunity yang dapat dimanfaatkan untuk menaikkan kesejahteraan masyara kat.

KITA PUNYA BONUS DEMOGRAFI Saat ini Indonesia menikmati Bonus Demografi karena penurunan fertilitas. Bisa berlanjut bahkan setelah DR naik, namun harus bersumber dari kelompok lansia yang sehat, berpendidikan dan produktif. Bonus 2 ->>> Kita telah, sedang, dan masih akan menikmati Bonus 1 ->>|

The Window of Opportunity (Jendela Peluang) The window of opportunity terjadi tahun 2028-2032 dimana dependency ratio mencapai titik terendah, yaitu 46,7 per 100; Meningkat lagi sesudah 2032 karena meningkatnya proporsi penduduk lansia; Hanya terjadi satu kali dalam sejarah suatu penduduk;

Window Opportunity Disebut sebagai window opportunity karena kondisi terse but berupa potensi melimpahnya Sumber daya manusia yang usianya produktif (15 – 64 th) yang pemanfaatanya tergantung dari berbagai faktor. Bonus demografi Sebuah kondisi dimana suatu negara memiliki jumlah penduduk yang produktif sangat besar, sedangkan usia muda sedikit dan usia lanjut/lansia belum banyak.

KAPAN TERJADI BONUS DEMOGRAFI Bonus demografi di Negara Indonesia akan terjadi pada kurun waktu tahun 2020 - 2030 Indonesia akan menikmati window of opportunity, dimana ratio ketergantungan sangat rendah ( 100 penduduk produktif akan menanggung 46,7 penduduk non produktif Berbeda di banding negara Amerika ( menanggung 25 penduduk non produktif) --- lebih rendah Proyeksi penduduk Indonesia - Tahun 2020 : Jml penduduk berkisar : 268 juta jiwa Penduduk usia produktif : 198,5 juta - Tahun 2030 : Jml penduduk berkisar : 293 juta jiwa Penduduk usia produktif : 200,3 juta

BONUS DEMOGRAFI SBG ENGINE OF GROWTH Bonus Demografi menjadi pilar peningkatan produktifitas suatu negara dan menjadi sumber pertumbuhan ekonomi melalui pemanfaatan SDM yang produktif. Pada kondisi ini , angka fertilitas menurun - Pertumbuhan pendapatan perkapita yang seharus nya untuk memenuhi kebutuhan penduduk usia anak --- dapat dialihkan untuk meningkatkan mutu manusia (SDM). - Jumlah anak yang sedikit membuka peluang kaum perempuan/ibu akan masuk pasar kerja dan akir nya akan mampu mendongkrak produktifitas

PRASYARAT TERPENUHINYA PELUANG BONUS DEMOGRAFI Sumber daya manusia yang berkualitas Dapat terserapnya sumber daya manusia yang berkualitas di pasar kerja. Meningkatnya jumlah tabungan rumah tangga Meningkatnya jumlah penduduk perempuan di pasar kerja ( 49 % lebih penduduk perempuan)

Sumber: Prof. Sri Moertiningsih A.

BONUS DEMOGRAFI BERKAH ATAU BENCANA * Melimpahnya jumlah penduduk usia kerja akan mampu : - Menguntungkan sektor pembangunan , - Akan dapat memacu pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi/bagus. - Berimbas pada meningkatnya kesejahteraan penduduk secara keseluruhan. Namun : Bonus demografi bisa terbalik The door to disaster atau bencana jika bonus ini tidak dipersiapkan dari awal/kedatanganya misal : - Lapangan pekerjaan yang memadahi - SDM yang berkualitas dan produktif

ISU-ISU KETENAGAKERJAAN UNTUK MERAIH BONUS DEMOGRAFI Transisi demografi dan ledakan penduduk usia kerja. - Data empiris penduduk usia kerja meningkat pesat dari 81,9 juta tahun 1980 menjadi 157,05 juta tahun 2010 - Proyeksi Penduduk Indonesia 2010-2035, penduduk usia ke rja meningkat dari 66,5% di tahun 2010, 67,7% di tahun 2020, menjadi 68,1% di tahun 2030. - Sekitar duapertiga dari penduduk merupakan usia kerja. - Jumlah penduduk di bawah usia 15 tahun masih tetap tinggi, yaitu 28,6% (2010); 26,1% (2020); dan 22,9% (2030), yang ju ga harus menjadi perhatian. - Diantara penduduk usia kerja tersebut, terdapat usia muda 1 5-29 tahun yang peningkatannya juga cukup pesat dari 39,6 juta tahun 1990 menjadi 63,1 juta tahun 2010 (26,4% jumlah penduduk); 65,7 juta (24,2%) di tahun 2020; dan 69,1 juta (2 3,3%) di tahun 2030.

ISU-ISU KETENAGAKERJAAN UNTUK MERAIH BONUS DEMOGRAFI Rasio ketergantungan (dependency ratio) yang mencerminkan pertumbuhan ekonomi dan pertumbuhan penduduk menurun dari 50,5 (2010); 47,7 (2020); menjadi 46,9 (2030) per 100 penduduk. - Rasio ini diperkirakan sedikit meningkat di tahun 2035 menjadi 47,3 per 100 penduduk. Persentase Penduduk Perkotaan meningkat dari 49,8% di tahun 2010; 56,7% di tahun 2020; menjadi 63,4% di tahun 2030. Kebijakan Penciptaan Lapangan Kerja Yang Berkualitas: - Meningkatkan produktivitas - Meningkatkan standar hidup pekerja - Meningkatkan penyediaan kesempatan kerja bagi angkatan kerja usia muda - Meningkatkan kuantitas dan kualitas supply tenaga kerja - Menciptakan iklim ketenagakerjaan yang kondusif bagi investasi dan pengembangan sektor produksi

ISU-ISU DALAM KEPENDUDUKAN YANG TERKAIT DENGAN KETENAGA KERJAAN Meningkatnya persentase penduduk usia produktif dan menurunny a laju pertumbuhan penduduk tersebut tidak hanya mendatangkan harapan dengan munculnya window of opportunity, namun juga p erlu dicermati agar angka pengangguran tidak meledak di masa m endatang, Penyediaan lapangan kerja yang luas perlu diantisipasi. Tanpa perluasan lapangan kerja, angka pengangguran akan bertambah.

FAKTOR-FAKTOR YANG DAPAT MENCIPTAKAN BONUS DEMOGRAFI Tersedia lapangan pekerjaan yang baik dan dapat memberikan penghasilan memadai, sehingga income perkapita meningkat. Meningkatkan tabungan rumah tangga, sehingga terdapat peluang untuk diinvestasikan kembali yang selanjutnya dapat menciptakan tenaga kerja lebih luas. Penduduk usia kerja yang besar merupakan aset dan berpotensi sebagai sumber peningkatan pertumbuhan ekonomi bila kualitasnya ditingkatkan. Kondisi ini sangat berpotensi bagi pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan produktivitas tenaga kerja.  Memberikan konstribusi terhadap produktivitas secara nasional.

1 2 3 KEBERHASILAN PRASYARAT Komitmen yang kuat dr semua sektor yg bersentuhan dg kependudukan utk me wujudkan Keserasian Keterpaduan & Kebijakan Pembangunan 2 Peningkatan Pengetahuan, Sikap dan Perilaku Masy utk berperan dlm pembangunan (Pendidikan Kependudukan) 3 Pengendalian Kuantitas Penduduk yang Serius ( Pola Keluarga Kecil ) KEBERHASILAN PRASYARAT

TERIMA KASIH