Penerapan PMPRB Secara Online pada Pemerintah Daerah

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
Permendiknas No. 19 Tahun 2007 TENTANG STANDAR PENGELOLAAN PENDIDIKAN OLEH SATUAN PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH.
Advertisements

PENILAIAN MANDIRI PROGRAM REFORMASI BIROKRASI S.D. MARET 2013
Audit Mutu Internal Oleh ; Ir. Masruki Kabib, MT
Proses Manajemen Kinerja
Sesi 2 Pengenalan Terhadap EDS/M dan Instrumen EDS/M
AUDIT SISTEM KEPASTIAN MUTU
Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)
Perancanaan Audit Mutu Akademik Internal Seputar SPM-PT
Melakukan pelatihan khusus kegiatan SQA untuk DAT dan DAS di regionnya.
Sesi 2 Evaluasi Diri Sekolah/Madrasah (EDS/M)
AKREDITASI RUMAH SAKIT bidang ADMINISTRASI & MANAJEMEN
MEMULAI PERUBAHAN DENGAN REFORMASI BIROKRASI SEKRETARIS JENDERAL OMBUDSMAN RI.
Nilai dan rekomendasi sakip
PEDOMAN PENYUSUNAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR ADMINISTRASI PEMERINTAHAN A. Latar belakang Tujuan kebijakan Reformasi Birokrasi di Indonesia adalah untuk.
EVALUASI, PELAPORAN DAN TINDAK LANJUT BIMBINGAN DAN KONSELING
Langkah-Langkah Audit Manajemen
KEMENTERIAN PERHUBUNGAN MELANJUTKAN REFORMASI BIROKRASI
PERENCANAAN STRATEGIS TAHUN 2017
PEMBEKALAN PROGRAM QUALITY ASSURANCE LPMP SULAWESI SELATAN 2009.
PENGUATAN KELEMBAGAAN DAN SDM APIP DALAM MENDUKUNG REFORMASI BIROKRASI
Sesi 2 Pengenalan Terhadap EDS/M dan Instrumen EDS/M
Penyelesaian Masalah Mutu dan Penjaminan Mutu pada Yankes
REFORMASI BIROKRASI KEMENTERIAN PERHUBUNGAN 2017
PETA KOMPETENSI 4 Dapat menjelaskan peran BUMN dan BUMD sebagai sumber penerimaan publik 5 Dapat menjelaskan administrasi perpajakan 6 Dapat menganalisis.
PERAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PMP
Percepatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi
MEMULAI PERUBAHAN DENGAN REFORMASI BIROKRASI
Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah
TEORI AUDIT MUTU INTERNAL
Permendiknas No. 19 Tahun 2007 TENTANG STANDAR PENGELOLAAN PENDIDIKAN OLEH SATUAN PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH.
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI
ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI KABUPATEN BERAU TAHUN
Tujuh Standar Keselamatan Pasien
Laela Indawati, SSt.MIK., MKM
PENILAIAN MUTU PELAYANAN I
MODEL PROSES PEMENUHAN STANDAR
Pengenalan Konsep CoE Pengadaan Pemerintah
Memahami Kerangka Kerja Implementasi CoE
AUDIT SISTEM KEPASTIAN KUALITAS
PEMERINTAH KABUPATEN MALANG
SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
Biro Organisasi SETDA Prov Jabar
EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
Proses Manajemen Kinerja
Proses Manajemen Kinerja
PEMBINAAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI KEPALA BAGIAN PERENCANAAN.
Proses Manajemen Kinerja
TEUKU NILWAN (Inspektur IV)
PENYUSUNAN EVALUASI DIRI, RENSTRA, DAN RENOP
Proses Manajemen Kinerja
Pelaporan kinerja merupakan refleksi kewajiban untuk melaporkan kinerja semua aktivitas dan sumber daya yang perlu dipertanggung jawabkan dengan Karaktristik.
SISTEM STATISTIK NASIONAL (SSN) SATU DATA INDONESIA (SDI)
Praktek Pengalaman Lapangan (PPL) PPG TAHUN 2019 PRAJABATAN Tim PPG Universitas Mulawarman 2019.
Herdi Puryanto. GR REFOR SI 9 GRAND DESIGN REFORMASI BIROKRASI 8 AREA PERUBAHAN REFORMASI BIROKRASI PROGRAM PERCEPATAN REFORMASI BIROKRASI PELAYANAN PUBLIK.
PELATIHAN AUDIT MUTU INTERNAL (AMI) KOPERTIS WILAYAH VI SEPTEMBER 2012 PELATIHAN AUDIT MUTU INTERNAL (AMI) KOPERTIS WILAYAH VI SEPTEMBER 2012.
1. Pokok Bahasan Pengertian audit Pengertian audit Jenis audit Jenis audit Pengertian audit internal Pengertian audit internal Manfaat audit internal.
Proses Manajemen Kinerja
EVALUASI SAKIP PTN DAN LLDIKTI
MONITORING Monitoring pelaksanaan reformasi birokrasi dilakukan dalam tingkatan lingkup unit/satuan kerja, lingkup kementerian/lembaga, dan pemerintah.
EVALUASI PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI KEMENDIKBUD TAHUN 2017
FORUM KONSULTASI PUBLIK
Proses Manajemen Kinerja
PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI (WBK)
KEBIJAKAN REFORMASI BIROKRASI TAHUN 2019
Akreditasi institusi.
KRITERIA PENILAIAN STANDAR 5 :
Akreditasi Institusi.
Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) KKP Teuku Nilwan Inspektur IV Inspektorat Jenderal KKP Bogor, 14 Mei 2019.
EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA UNIVERSITAS JEMBER TAHUN 2019
Transcript presentasi:

Penerapan PMPRB Secara Online pada Pemerintah Daerah INSPEKTORAT KABUPATEN KENDAL

Model PMPRB Model PMPRB dikembangkan sebagai instrumen untuk mengukur kemajuan pelaksanaan reformasi birokrasi di instansi pemerintah Diadopsi dari Model Common Assessment Framework (CAF) dengan penyesuaian tertentu sesuai dengan karakteristik birokrasi pemerintah Indonesia

9 PROGRAM REFORMASI BIROKRASI Model PMPRB KOMPONEN KRITERIA KRITERIA Subkriteria Subkriteria Guiding Questions Guiding Questions 9 PROGRAM REFORMASI BIROKRASI

Model PMPRB SUB KRITERIA Menentukan arah bagi organisasi untuk pencapaian visi dan misi Mendorong penyempurnaan manajemen dan memimpin perubahan Memberikan motivasi, inspirasi , mendukung pegawai serta menjadi panutan (role model) Mengelola hubungan dengan pemangku kepentingan Kepemimpinan

Model PMPRB Apakah para pemimpin telah: SUB KRITERIA Menentukan arah bagi organisasi untuk pencapaian visi dan misi Mendorong penyempurnaan manajemen dan memimpin perubahan Memberikan motivasi, inspirasi , mendukung pegawai serta menjadi panutan (role model) Mengelola hubungan dengan pemangku kepentingan Apakah para pemimpin telah: Mengembangkan dan merumuskan visi dan misi instansi dengan melibatkan pegawai dan pemangku kepentingan utama? Menjabarkan visi dan misi menjadi tujuan dan sasaran? Menerapkan prinsip-prinsip Good Governance? Memperkuat rasa saling percaya dan saling menghormati antarpegawai? Menciptakan suasana kondusif untuk komunikasi yang efektif, memastikan dan mengomunikasikan visi, misi, nilai, tujuan, dan sasaran kepada pegawai dan pemangku kepentingan utama lainnya? Menentukan arah bagi organisasi untuk pencapaian visi dan misi Kepemimpinan

Model PMPRB Sistem Skoring Penilaian untuk Komponen Pengungkit

Hasil Pada pada Masyarakat/ Pengguna layanan Model PMPRB Hasil Pada pada Masyarakat/ Pengguna layanan SUB KRITERIA Hasil pengukuran kepuasan masyarakat/pengguna layanan Indikator pengukuran yang berorientasi pada masyarakat/pengguna layanan

Hasil Pada pada Masyarakat/ Pengguna layanan Model PMPRB Hasil Pada pada Masyarakat/ Pengguna layanan Melakukan survei yang mencakup hal-hal berikut Kualitas layanan yang diberikan; Kemudahan dalam mendapatkan layanan: jam operasi layanan dan lamanya waktu tunggu; Keramahan pegawai dalam memberikan layanan; dan Keterlibatan dan partisipasi masyarakat/pengguna layanan dalam pemberian masukan atau saran perbaikan. SUB KRITERIA Hasil pengukuran kepuasan masyarakat/pengguna layanan Indikator pengukuran yang berorientasi pada masyarakat/pengguna layanan Hasil pengukuran kepuasan masyarakat/pengguna layanan

Model PMPRB Sistem Skoring Penilaian untuk Komponen Hasil

Kerangka Penilaian KOMPONEN PENGUNGKIT KOMPONEN HASIL 5 KRITERIA 20 SUB-KRITERIA 8 SUB-KRITERIA PENILAIAN THD MASING-MASING SUB KRITERIA MENGGUNAKAN GUIDING QUESTIONS (UNTUK MEMBANTU PENILAIAN) PENILAIAN PENILAIAN THD MASING-MASING SUB KRITERIA MENGGUNAKAN GUIDING QUESTIONS (UNTUK MEMBANTU PENILAIAN) Hal-hal yang sudah baik Hal-hal yang harus dilakukan atau masih perlu diperbaiki Rencana tindak lanjut

Model PMPRB online

Model PMPRB online

Model PMPRB online

Pelaksana PMPRB dan Tugas-tugasnya (1) Inspektorat Jenderal/ Inspektorat Utama/Inspektorat Pengawasan/ Inspektorat/Inspektorat Daerah atau unit yang melaksanakan fungsi pengawasan Mengkoordinasikan asesor Men-setup data unit kerja Men-setup data akun asesor Men-setup penugasan asesor Memberikan informasi akun kepada asesor Membuat Akun Pimpinan Menilai Sub Kriteria Pemenuhan Target Indikator Eksternal Melakukan Survey Internal Melakukan Panel Mengkonsolidasikan tindak lanjut dan rencana perbaikan Sekretariat Jenderal/ Sekretariat Kementerian/ Sekretariat Utama/ Sekretariat Daerah Provinsi/ Sekretariat Daerah Kabupaten/Kota Menetapkan asesor (tim asesor) yang mewakili masing-masing unit kerja yang dinilai Mengkoordinasikan pelaksanaan survey eksternal Menyusun rencana perbaikan dan tindak lanjut untuk tingkat instansi

Pelaksana PMPRB dan Tugas-tugasnya (2) Unit kerja yang dinilai Menunjuk asesor yang akan mengkoordinasikan penilaian di unit kerjanya Memberikan dukungan terhadap asesor dalam melakukan penilaian Menyediakan data-data yang diperlukan bagi asesor dalam melakukan penilaian Melakukan pembahasan-pembahasan hasil penilaian asesor Memberikan persetujuan hasil penilaian asesor Menyusun tindak lanjut dan rencana perbaikan di unit kerjanya (Plan) Melaksanakan perbaikan-perbaikan (Do) Memonitor dan mengevaluasi perbaikan (Check) Menindaklanjuti hasil monitoring dan evaluasi (Act) Asesor Melakukan penilaian Komponen Pengungkit untuk unit kerjanya Melakukan penilaian Komponen Hasil untuk unit kerjanya Merancang Tindak Lanjut dan Rencana Perbaikan untuk unit kerjanya Melakukan Panel bersama Inspektorat

Proses

Langkah-langkah Umum PMPRB Memahami Kriteria, Sub Kriteria, dan Pertanyaan Pemandu Komponen Kriteria Sub Kriteria Pertanyaan Pemandu/Indikator

Langkah-langkah Umum PMPRB Memahami Siklus Plan – Do – Check – Act menekankan bahwa perencanaan yang matang akan mendorong pelaksanaan kegiatan yang efisien dan efektif, pelaksanaan kegiatan harus selalu dimonitor dan dievaluasi agar dapat dilakukan upaya perbaikan berkelanjutan pada tahapan perencanaan dan pelaksanaan kegiatan selanjutnya, demikian seterusnya sehingga terjadi siklus upaya perbaikan yang berkelanjutan Memahami PMPRB online PerMENPANRB Nomor 31 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis PMPRB secara online Pelaksana yang terlibat dalam penilaian Data yang perlu dimasukkan ke dalam sistem Format kode unit kerja dan akun asesor

Langkah-langkah Umum PMPRB Memahami Kriteria, Sub Kriteria, dan Pertanyaan Pemandu Memahami Siklus Plan – Do – Check – Act Memahami PMPRB online

Langkah-langkah Umum PMPRB Menyiapkan Kertas Kerja Alat bantu untuk mengidentifikasi bukti-bukti yang relevan, menguraikan sintesis kondisi obyektif unit kerjanya saat ini, melakukan penilaian mandiri secara obyektif, mengidentifikasi hal yang sudah baik, hal yang perlu diperbaiki/harus dilaksanakan, dan menyusun rencana tindak perbaikan

Langkah-langkah Umum PMPRB Menyiapkan Kertas Kerja 1 2

Langkah-langkah Umum PMPRB Menyiapkan Kertas Kerja 1 2

Langkah-langkah Umum PMPRB Mengumpulkan bukti-bukti yang relevan Bukti-bukti dapat berupa: notulen rapat, berita/publikasi, laporan, rekaman video, foto, rekaman suara, dokumen peraturan, dan lainnya. Bukti-bukti harus faktual, otentik, representatif, cukup dan terkini. Kertas kerja harus dijadikan bukti utama, sehingga Irjen/Irtama/Irwasum/Ir/Irda bisa melihat proses penilaian pada unit kerja berikut sintesisnya. Perlu disepakati diantara para asesor dan Irjen/Irtama/Irwasum/Ir/Irda bukti-bukti mana yang diupload pada tingkat unit kerja dan mana yang upload pada tingkat instansi

Langkah-langkah Umum PMPRB Menyusun sintesis uraian mengenai kondisi obyektif saat ini pada unit kerja terkait dengan sub kriteria yang sedang dinilai. Sintesis sangat bermanfaat untuk melihat keselarasan antara kondisi internal organisasi, dengan bukti-bukti yang relevan digunakan serta nilai yang diberikan. Jika setiap penilaian mandiri dilengkapi dengan sintesis, maka akan diketahui perkembangan kondisi dari tahun ke tahun Koordinasi Penilaian mengawasi kemajuan penilaian mandiri Diskusi membahas hasil penilaian seluruh unit kerja yang dikoordinasikan oleh Inspektur Jenderal (Panel 1, Panel 2 dan Panel 3)

Langkah-langkah Teknis PMPRB

Langkah-langkah Teknis PMPRB

Langkah-langkah Teknis PMPRB Siapkan Kertas Kerja Kumpulkan bukti-bukti yang relevan

Langkah-langkah Teknis PMPRB Lakukan sintesis tahapan Plan – Do – Check – Act setiap Sub Kriteria pada masing-masing Kriteria

Langkah-langkah Teknis PMPRB Ungkap hal yang sudah baik, hal yang perlu diperbaiki/perlu dilakukan dan tindak lanjut perbaikan

Langkah-langkah Teknis PMPRB Lakukan Penilaian pada setiap Sub Kriteria

Langkah-langkah Teknis PMPRB Lakukan Penilaian pada setiap Sub Kriteria

Langkah-langkah Teknis PMPRB Lakukan Penilaian pada setiap Sub Kriteria

Langkah-langkah Teknis PMPRB Konversikan nilai rata-rata ke dalam tahapan P-D-C-A

Langkah-langkah Teknis PMPRB Masukkan nilai ke dalam sistem online

Langkah-langkah Teknis PMPRB Siapkan Kertas Kerja Kumpulkan bukti-bukti yang relevan Lakukan sintesis

Langkah-langkah Teknis PMPRB Ungkap hal yang sudah baik, hal yang perlu diperbaiki/perlu dilakukan dan tindak lanjut perbaikan

Langkah-langkah Teknis PMPRB Lakukan penilaian pada setiap sub kriteria Penilaian kecenderungan adalah penilaian terhadap kemajuan yang diperoleh dibandingkan dengan hasil sebelumnya.

Langkah-langkah Teknis PMPRB Lakukan penilaian pada setiap sub kriteria Penilaian target adalah penilaian terhadap pemenuhan terhadap target-target yang telah ditetapkan.

Langkah-langkah Teknis PMPRB Lakukan penilaian pada setiap sub kriteria

Langkah-langkah Teknis PMPRB Konversikan nilai rata-rata ke dalam format penilaian Komponan Hasil

Langkah-langkah Teknis PMPRB Masukkan nilai ke dalam sistem online

Skema Penilaian Skema Penilaian Komponen Pengungkit

Skema Penilaian Skema Penilaian Komponen Hasil

Survey Survey Internal Survey akan melihat bagaimana opini pegawai terhadap seluruh sub kriteria pada Komponen Pengungkit dan Sub Kriteria Hasil pengukuran motivasi dan kepuasan pegawai pada Kriteria Hasil Pada SDM Aparatur – Komponen Hasil Hasil survey komponen Pengungkit adalah untuk melengkapi hasil penilaian asesor terhadap Kriteria dalam Komponen Pengungkit. Nilai survey akan dihitung 40% dari perhitung nilai komponen pengungkit, sedangkan 60% merupakan hasil penilaian asesor. Langkah-langkah Menentukan sampel jumlah responden yang mewakili Mengajukan permintaan akun responden Memilih responden secara acak Melaksanakan survey online Pengolahan hasil

Survey Survey Eksternal Penilaian terhadap kriteria pada Komponen Hasil pada umumnya menggunakan data yang diperoleh melalui survey (data primer) atau data kinerja instansi (data sekunder) Data Primer

Survey Survey Eksternal Langkah-langkah survey: Menyusun instrumen survey (dapat pula digunakan instrumen yang sudah ada seperti Indeks Kepuasan Masyarakat, atau instrumen yang telah dirancang dan diberlakukan oleh instansi masing-masing, atau instrumen yang biasa digunakan dalam konteks ISO) Menentukan siapa yang menjadi unit analisisnya (responden) Menentukan jumlah sampel Menetapkan responden secara acak Melaksanakan survey (sebaiknya pelaksanaan survey dilakukan oleh pihak lain untuk menjaga independensi hasil) Mengolah hasil survey (disusun dalam laporan hasil survey) Menyajikan rekomendasi bagi tim panel asesor untuk menjadi masukan dalam penilaian hasil kepada masyarakat/pengguna layanan

Data sekunder untuk penilaian Komponen Hasil

Inspektorat Kabupaten Kendal Tahun 2013 terima kasih Inspektorat Kabupaten Kendal Tahun 2013