Disampaikan Oleh: Dr. Sukiman, M.Pd. Kasubdit Program dan Evaluasi

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
Endah Murniningtyas Deputi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup
Advertisements

KEMENTERIAN DALAM NEGERI 2013
Kerangka Strategis Mendikbud
Rembuk Nasional Pendidikan dan Kebudayaan
Minggu pertama Oktober
EVALUASI PENCAPAIAN INDIKATOR KKP SD DESEMBER TAHUN 2014
PELAKSANAAN PENDAMPINGAN PPRG SDM PENGGERAK DI DAERAH
KONTRAK KINERJA PROVINSI TAHUN 2013
√ Untuk Kabupaten-Kota 6,15 81,1 Grafik 3
Info PMU.
RAPAT PENGENDALIAN PROGRAM DAN ANGGARAN
SOSIALISASI HASIL DAN PEMANFAATAN DATA UJIAN NASIONAL 2013/2014
Pengantar Diskusi Komisi I PAUD dan DIKMAS
PENYELENGGARAAN PEMILU
TAMAN AGRO INOVASI DAN AGRO INOVASI MART (TAGRIMART) BALITBANGTAN
PEMANTAUAN KEGIATAN PENDAMPINGAN PENYUSUNAN RAPERDA BIDANG PLP
DIREKTORAT PENJAMINAN MUTU
PELAKSANAAN PENDAMPINGAN PPRG SDM PENGGERAK DI DAERAH
RAPAT KOORDINASI Perkembangan Penggandaan dan Pendistribusian
PENGELOLAAN PERBENDAHARAAN NEGARA DAN KESIAPAN PENYALURAN
Peran Perum BULOG Dalam Ketahanan Pangan Nasional
Pendidikan Anak Usia Dini Untuk Pembangunan Berkelanjutan
Modul / Tatap Muka 12 EKONOMI RAKYAT PEMBANGUNAN EKONOMI DAERAH
Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan 2017
Revitalisasi KELOMPOK PENGKAJI Disampaikan pada :
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 2015
DIREKTORAT FASILITASI PENGEMBANGAN KAPASITAS APARATUR DESA”
KEBIJAKAN DIREKTORAT PEMBINAAN PENDIDIKAN KEAKSARAAN DAN KESETARAAN
Direktur Jenderal Pendidikan Nonformal dan Informal
MANAJEMEN ASSESMENT DAN DAYA DUKUNG PENDIDIKAN
KEBIJAKAN PENDIDIKAN KELUARGA DI SATUAN PENDIDIKAN
REMBUK NASIONAL PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 2016
Outline Presentasi Overview Kegiatan Tahun 2015
KEBIJAKAN PENGGUNAAN OBAT RASIONAL
PROGRAM PEMBANGUNAN SANITASI SEKOLAH DASAR
Rembuk Nasional Pendidikan dan Kebudayaan (RNPK) Tahun 2016
KEBIJAKAN PENGEMBANGAN DAN PENUMBUHAN WIRAUSAHA BARU (WUB)
DATA KELULUSAN SERTIFIKASI GURU TAHUN 2007 S.D 2010
DATA KEBUTUHAN GURU (NASIONAL) TAHUN
Pusat Kebijakan dan Manajemen Kesehatan (PKMK) Fakultas Kedokteran UGM
Dra. Palupi Raraswati, MAP Kasubdit Pendidikan Orangtua
DINAMIKA PRODUKSI DAGING SAPI DI PULAU JAWA MELALUI
MASALAH REGIONAL dan KEBIJAKANNYA
TUGAS POKOK, FUNGSI DAN PROGRAM KERJA
963 PELANGGARAN DALAM PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA
PENYELENGGARAAN KESEHATAN HAJI TAHUN 2017M / 1438H
DATA KEBUTUHAN GURU SD NEGERI (NASIONAL) TAHUN
PERANAN SUMBERDAYA ALAM DALAM PEMBANGUNAN
URGENSI PENGEMBANGAN KOMPETENSI GURU
Laela Indawati, SSt.MIK., MKM
DATA KEBUTUHAN GURU SMK NEGERI (NASIONAL) TAHUN
PELAKSANAAN PENDAMPINGAN PPRG SDM PENGGERAK DI DAERAH
Kementerian Ketenagakerjaan RI
PERANAN SUMBERDAYA ALAM DALAM PEMBANGUNAN
PROGRAM PENGEMBANGAN KTSP - SMA
PERANAN SUMBERDAYA ALAM DALAM PEMBANGUNAN
MASALAH REGIONAL dan KEBIJAKANNYA
Kementerian Ketenagakerjaan RI
PERCEPATAN PERHUTANAN SOSIAL (PPS)
PERANAN SUMBERDAYA ALAM DALAM PEMBANGUNAN
PERANAN SUMBERDAYA ALAM DALAM PEMBANGUNAN
PERANAN SUMBERDAYA ALAM DALAM PEMBANGUNAN
PERANAN SUMBERDAYA ALAM DALAM PEMBANGUNAN
KEBIJAKAN PENDIDIKAN KELUARGA DI SATUAN PENDIDIKAN DINAS PENDIDIKAN KOTA SEMARANG Jl. Dr. Wahidin 118 Semarang Semarang, DESEMBER 2015.
RENCANA KERJA PERBENIHAN PAJALE 2019
HERNAWATI SYAM KEPALA SEKSI PENGEMBANGAN SUMBER DAYA
DIREKTORAT JENDERAL BINA PEMERINTAHAN DESA KEMENTERIAN DALAM NEGERI
STRATEGI PERCEPATAN MENUJU PEMERINTAH YANG BERSIH, EFEKTIF DAN EFISIEN
PUSAT –PUSAT PERTUMBUHAN DAN PEMBANGUNAN WILAYAH DI INDONESIA OLEH ARUM NUR LAILI SMA MUHAMMADIYAH 2 KERTOSONO 3.1. Memahami konsep wilayah dan pewilayahan.
OLEH : Plt. KEPALA DINAS PENDIDKAN ILYAS S. SITORUS, SE, M.Pd.
Transcript presentasi:

KEGIATAN PRIORITAS PROGRAM PEMBINAAN PAUD DAN PENDIDIKAN KELUARGA TAHUN 2015-2019 Disampaikan Oleh: Dr. Sukiman, M.Pd. Kasubdit Program dan Evaluasi Direktorat Pembinaan PAUD Ditjen PAUD-Dikmas, Kemdikbud Bandung, 14 Agustus 2015

PENDIDIKAN ANAK USIA DINI PROGRAM PEMBINAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

APK PAUD 3-6 Tahun 2013/2014 Aceh (27) 54,17% Sumut (13) 65,02% Kaltara (14) 63,45% Sulut (7) 71,46% Riau (23) 56,72% Kep. Riau (6) 76,71% Gorontalo (4) 85,37% Jambi (10) 69,66% Kalbar (31) 50,97% Kaltim (33) 45,96% Sulteng (3) 85,71% Sumbar (15) 63,43% Papua Barat (28) 53,42% Kep. Babel (5) 84,66% Kalteng (12) 67,09% Maluku Utara (26) 56,11% Sulbar (16) 62,88% Bengkulu (9) 70,59% Sumsel (25) 56,30% Kalsel (21) 58,70% Papua (34) 44,29% Lampung (24) 56,34% Sulsel (18) 61,10% Sultra (20) 60,30% Jakarta (22) 58,60% Maluku (30) 51,43% Jatim (2) 88,95% Banten (29) 53,39% Bali (8) 71,21% Jateng (11) 68,06 Jabar (19) 60,48% Jogja (1) 98,98% NTT (32) 49,91% Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD Nasional Tahun 2013/2014 NTB (17) 62,28% 65,16% Sumber : Pusat Data dan Statistik Pendidikan, Kemdikbud

Ketuntasan Program 1 Desa 1 PAUD Aceh (30) 41,8% Sumut(26) 62,4% Kaltara(32) 39,7% Sulut(18) 74,6% Riau(16) 81,1% Kep. Riau(20) 71,4% Gorontalo(9) 89,5% Jambi(15) 79,3% Kalbar(28) 47,0% Kaltim(19) 72,4% Sulteng(21) 72,7% Sumbar(6) 91,1% Papua Barat (33) 25,1% Kep. Babel(8) 91,9% Kalteng(23) 64,5% Maluku Utara(29) 51,9% Sulbar(17) 74,9% Bengkulu(24) 65,0% Sumsel(22) 66,6% Kalsel(13) 83,2% Papua (34) 15,3% Lampung(14) 79,4% Sulsel(11) 85,6% Sultra(25) 64,9% Jakarta(2) 99,6% Maluku (31) 43,2% Jatim(4) 96,4% Banten(12) 85,0% Bali (3) 99,2% Jateng(5) 96,6% Jabar (7) 93,4% Jogja (1) 100% NTT (27) 61,9% Ketuntasan Nasional72,56% Terdapat 22.073 desa belum ada PAUD, NTB (10) 89,2% Sumber : Pendataan Online Ditjen PAUDNI per Juli tahun 2015 dari total 80.435 desa di seluruh Indonesia

Jumlah Lembaga PAUD Tahun 2015 Jumlah Total Lembaga: 190.161 lbg Sumber : Pendataan Online Ditjen PAUDNI per Juli tahun 2015

Sebaran Data Lembaga PAUD Aceh (13) 4.142 Sumut(4) 9.235 Kaltara (34) 510 Sulut(21) 2.754 Riau (10) 4.456 Kep. Riau(29) 1.131 Gorontalo(26) 1.981 Jambi (17) 3.150 Kalbar(25) 2.230 Kaltim(19) 2.710 Sulteng(20) 2.875 Sumbar(8) 5.398 Papua Barat(33) 737 Kep. Babel(32) 930 Kalteng(22) 2.608 Maluku Utara(31) 1.001 Sulbar(27) 1.449 Bengkulu(23) 2.488 Sumsel (14) 4.113 Kalsel(11) 4.334 Papua(28) 1.141 Lampung(7) 5.654 Sulsel(5) 6.725 Sultra(24) 2.190 Jakarta(16) 3.555 Maluku (30) 1.090 Jatim(1) 36.633 Banten(9) 5.286 Bali (18) 3.101 Jateng(2) 26.993 Jabar(3) 25.490 Jogja (6) 5.718 NTT (12) 4.255 NTB (15) 3.957 Sumber : Pendataan Online Ditjen PAUDNI per Juli tahun 2015 Kenaikan jumlah Lembaga PAUD Jan 2014 s.d. Juli 2015 (+/-) 14.846 lbg Jumlah Lembaga PAUD Januari 2014 Juli 2015 175.315 lembaga 190.161 lembaga

Indikator Kinerja Program Tahun 2015-2019 Target APK PAUD Usia 3-6 Tahun 2015 2016 2017 2018 2019 76,40% 78,70% 74,30% 72,10% 70,10% Sumber : Rencana Strategis Kemdikbud 2015-2019

Indikator Kinerja Kegiatan dan Target Sasaran No Indikator Kinerja Kegiatan Target 2015 2016 2017 2018 2019 1 Lembaga PAUD memperoleh BOP PAUD untuk anak usia 3-6 Tahun 73.000 159.118 170.000 185.000 190.000 2 Jumlah Lembaga PAUD Terpadu Pembina yang dibangun/revitalisasi - 70 3 Jumlah Lembaga PAUD Terpadu yang dibangun/revitalisasi di daerah 3T 350 400 4 Jumlah Ruang Kelas PAUD yang dibangun termasuk meubelair 50 100 140 150 200 5 Lembaga PAUD yang memperoleh bantuan sarana pembelajaran, termasuk APE 1.100 2.500 3.000 3.500 4.000 6 Pusat Kegiatan Gugus (PKG) yang memperoleh bantuan Gugus PAUD 6.982

PROGRAM PEMBINAAN PENDIDIKAN KELUARGA

Menguatkan Keluarga Penguatan pelaku pendidikan dan kebudayaan Keluarga sebagai salah satu dari trisentra pendidikan adalah tempat pendidikan yang pertama dan utama. Interaksi di tahun-tahun awal dengan orangtua/pengasuh serta kondisi lingkungan rumah, memberikan pengaruh menetap dan jangka panjang pada kematangan perkembangan dan kesuksesan pendidikan anak. Sebagai elemen dalam ekosistem yang terdekat pada anak, orangtua/pengasuh di rumah mempunyai banyak keunggulan dan kesempatan untuk menjadi berdaya membentuk perilaku dirinya dan anaknya dalam sistem keluarga. foto: 9 Summers 10 Autumns

Insan dan Ekosistem Pendidikan Penguatan pelaku pendidikan dan kebudayaan Insan dan Ekosistem Pendidikan Teori Sistem Ekologi Sistem keluarga yang kuat dan stabil akan memberikan pengaruh positif pada kecakapan hidup anak dan keterhubungan antar elemen sistem lain. Pola pengasuhan orangtua adalah hal yang perlu dipelajari secara terus menerus, agar sensitif dan responsif pada tahap perkembangan anak dan keluarga Proses pendidikan akan berhasil bila keseluruhan ekosistem di sekeliling anak bergerak selaras dan tidak saling menegasikan.

Keberagaman kebiasaan dan praktek pengasuhan Peningkatan Akses dan Mutu Keberagaman kebiasaan dan praktek pengasuhan Praktek-praktek pengasuhan sangat beragam dan dipengaruhi oleh budaya dan kondisi lingkungan keluarga. Layanan dan program pemerintah tidak melakukan penyeragaman, namun menyambut keberagaman budaya untuk memperkaya rujukan dan berkontribusi pada perbaikan. Pemerintah perlu melakukan lebih banyak intervensi khusus bagi Masyarakat yang terpinggirkan, untuk memastikan seluruh masyarakat mendapat akses terhadap rujukan praktek-praktek baik pengasuhan. Salah satu tujuannya adalah sejak awal mencegah dan mempersempit kesenjangan kesempatan dan pencapaian antardaerah, antar status sosial ekonomi dan antar jenis kelamin. foto: expat.or.id - ANZA foto: pusaka.or.id

Penyebarluasan Praktek Baik dan Inovasi Peningkatan Akses dan Mutu Penyebarluasan Praktek Baik dan Inovasi Banyak praktek-praktek baik yang didukung oleh riset dan bukti lapangan terkait pendidikan bagi orangtua dan telah dilakukan oleh berbagai gerakan masyarakat dan institusi (termasuk sekolah dan pendidikan non formal). Praktek-praktek baik ini perlu disebarluaskan agar menjadi rujukan dan pilihan. Peningkatkan kesadaran dan keberdayaan orangtua untuk memanfaatkan dan memilih berbagai layanan pendidikan yang disediakan oleh pemerintah dan masyarakat, diharapkan mempercepat peningkatan akses dan mutu. foto: Save Street Child Surabaya

Kolaborasi Lintas Sektor Pengembangan Efektivitas Birokrasi melalui Tata Kelola dan Pelibatan Publik Kolaborasi Lintas Sektor Berbagai program pengembangan orangtua dan keluarga selama ini sudah dilakukan oleh lembaga-lembaga pemerintahan dan dapat menjadi rujukan praktek baik yang disebarkan melalui kanal dan mekanisme yang dimiliki atau didukung oleh Kemdikbud. Dengan demikian, Kemdikbud berfungsi sebagai hub. Kemdikbud perlu mengambil tanggung jawab dalam menjadi teladan pengembangan dan penyebaran ilmu pendidikan bagi orangtua. foto: Tritus Julan

SASARAN PENDIDIKAN KELUARGA Tersedianya simpul kanal pendidikan keluarga Tersedianya satuan pendidikan dengan ekosistem pembelajaran kondusif yang memberdayakan keluarga dan memperkuat jejaring kemitraan untuk meningkatkan akses dan mutu pendidikan anak usia dini, wajib belajar 12 tahun, gerakan revolusi mental, dan manajemen berbasis sekolah. Meningkatnya kapasitas pendidik dan tenaga kependidikan serta orang tua/wali murid, dan pengasuh yang menyadari, memahami dan mampu menerapkan pendidikan keluarga untuk mengoptimalkan kesehatan, kecerdasan akademik, emosi dan sosial sesuai tumbuh kembang peserta didik. Satuan pendidikan dan orang tua/wali memiliki kapasitas menciptakan ekosistem belajar yang kondusif dalam melindungi hak anak dan mencegah terjadinya kecelakaan, kekerasan, penelantaran, eksploitasi anak, dan perilaku menyimpang. 3/8/15 Draft

Sasaran, Indikator dan Aktivitas 2015 -2019 No Sasaran Indikator Aktifitas 1 Tersedianya simpul kanal pendidikan keluarga Tersedianya laman pendidikan keluarga yang mudah diakses, bertumbuh, interaktif dan kaya konten. Tersedianya jejaring media sosial berbasis mobile gadget tentang tema-tema pendidikan keluarga Pengembangan laman dan aplikasi media sosial Pengembangan konten pendidikan keluarga dan clearing house konten tema-tema pendidikan keluarga 2 Tersedianya satuan pendidikan dengan ekosistem pembelajaran kondusif yang memberdayakan keluarga dan memperkuat jejaring kemitraan 7200 satuan pendidikan, 100 SKB, 300 kecamatan, 100 kab/kot dari 10 provinsi melaksanakan rintisan pendidikan keluarga disertai dengan 5400 satuan pendidikan sebagai mitra Analisis kebutuhan Penyusunan desain, NSPK, dan pedoman pendidikan keluarga Piloting Monev 3 Meningkatnya kapasitas pendidik dan tenaga kependidikan serta orang tua/wali murid, dan pengasuh yang menyadari, memahami dan mampu menerapkan pendidikan keluarga Sekurang-kurangnya kepala sekolah, wali kelas, guru BK, tutor dan komite sekolah/ satuan PNF dari 12.600 satuan pendidikan serta100 kepala SKB pada 100 kab/kota menyadari, memahami dan menerapkan kaidah pendidkan keluarga. Penyusunan desain peningkatan kapasitas Pelaksanaan peningkatan kapasitas secara berjenjang 4 Satuan pendidikan dan orang tua/wali memiliki kapasitas menciptakan ekosistem belajar yang kondusif dalam melindungi hak anak dan mencegah kekerasan Tersedianya panduan perlindungan hak-hak anak Tersedianya panduan pencegahan perilaku destruktif dan bullying Tersedianya panduan pola hidup sehat dan bugar Penyusunan dan pengadaan buku-buku panduan 5 Tersedianya peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan tersampaikannya pentingnya Peraturan daerah tentang Pendidkan Keluarga Penyusunan rancangan peraturan Menteri Advokasi dan uji publik Advokasi Pimpinan Daerah Peraturan menteri Pendidkan dan Kebudayaan Laporan advokasi pimpinan daerah 3/8/15

Roadmap Pendididkan Keluarga 2015-2019 No Sasaran 2015 2016 2017 2018 2019 1 Tersedianya simpul kanal pendidikan keluarga 2 Tersedianya satuan pendidikan dengan ekosistem pembelajaran kondusif yang memberdayakan keluarga dan memperkuat jejaring kemitraan 3 Meningkatnya kapasitas pendidik dan tenaga kependidikan serta orang tua/wali murid, dan pengasuh yang menyadari, memahami dan mampu menerapkan pendidikan keluarga 4 Satuan pendidikan dan orang tua/wali memiliki kapasitas menciptakan ekosistem belajar yang kondusif dalam melindungi hak anak dan mencegah kekerasan 5 Tersedianya peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan tersampaikannya pentingnya Peraturan daerah tentang Pendidkan Keluarga 3/8/15 Draft

Pengelolaan Implementasi Terbatas Peran Satuan Pendidikan Peran Dinas Kab/kot/prov Mendukung pelaksanaan Mengadministrasikan pendataan satuan pendidikan yang terlibat dalam implementasi terbatas Memfasilitasi rintisan memantau pelaksanaan memberikan saran kebijakan Menyiapkan dan melaksanakan implementasi mitra Melaksanakan implementasi terbatas pendididikan keluarga Menyusun program kerja pertemuan orang tua Melaksanakan pemberdayaan orang tua sesuai NSPK Memperkuat peran guru BP dan walikelas Membuat laporan berkala tentang pelaksanaan pendidikan keluarga ke Dinas Pendidikan Kota/Kab. 3/8/15 Draft

Terima Kasih Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia