ELEMEN KEBIJAKAN PUBLIK

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
KEBIJAKAN PUBLIK: Variasi Pemaknaan dan Implikasinya
Advertisements

Kebijakan Pemerintahan: Konsep-konsep Dasar
Manajemen Risiko.
POLITIK ANGGARAN ZIAULHAQ.
ANALISIS & DIAGNOSIS SITUASI (SOSIAL)
Pranata manajemen pembangunan ke-pranataan Minggu ke – 2 Beta S.S genap.
PENGAWASAN PEMILU & PERAN MAHASISWA
TATA KELOLA PEMERINTAHAN
Tanggung Jawab Sosial Perusahaan
Pemilihan Letak Bisnis dan lingkungan bisnis
“EKONOMI POLITIK KELEMBAGAAN”
SOSIOLOGI EKONOMI Pertemuan Ke-8
GOOD GOVERNANCE.
NEGARA DAN KONSTITUSI SISTEM KETATANEGARAAN
Kompetensi yang diharapkan tujuan Topik 6 dan 7 : Topik 6 dan 7 : IDENTIFIKASI DAN PEMAHAMAN MASALAH KEBIJAKAN DAN FORMULASI MASALAH KEBIJAKAN.
Pengertian dan bentuk-bentuk akomodasi
Lingkungan Pemasaran Pertemuan 03.
Agenda Setting & Framing
PERSONALIZATION. PENGHUBUNG PERKEMBANGAN POLITIK DAN BUDAYA 1.Dalam hibutan teks dan gambar 2.Hiburan dan masing-masing gendre 3.Relevansi dengan budaya.
STAKEHOLDERS DALAM PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PLH)
Oleh: Ratri Istania, SIP, MA Semester Gasal STIA LAN Jakarta 2012
HANDPHONE : – PIN BB : 22 E E 5015 – 7 D 8 18 BD 3
ANALISA STAKEHOLDER.
Pertemuan 9 PERILAKU DAN PARTISIPASI POLITIK
OVERVIEW SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SPIP)
Aktor-aktor Yang Terlibat dalam
Good Governance Etika Bisnis.
Paradigma Positivistik & Konstruktivistik
PENGANTAR AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK
2 PRINSIP-PRINSIP ETIKA BISNIS
PERILAKU KONSUMEN DAN PRODUSEN DALAM KEGIATAN EKONOMI
Hakikat Ruang Publik & Opini Publik
Pendekatan Sosiologis Tentang Ekonomi :
Dasar – Dasar Pemasaran PTA Universitas Gunadarma
Definition and Approach
PUBLIC SPEAKING Dr. Eko Harry Susanto Fakultas Ilmu Komunikasi
Kekuasaan dan Politik Dr. Herman Ruslim.
PERUMUSAN KEBIJAKAN PUBLIK (POLICY FORMULATION)
SAKINAH NADIR ILMU POLITIK UNHAS 2014
KEKUASAAN DAN POLITIK.
PENDAHULUAN: PENDEKATAN DALAM MEMAHAMI KEKUATAN POLITIK DI INDONESIA
Etika Bisnis dan Tanggung Jawab Sosial dalam bisnis internasional
PENDIDIKAN ANTI KORUPSI
Kuliah 6 Editorial dan Penyuntingan Berita
Hukum Kelembagaan Ekonomi Publik
Bab 3 Lingkungan Pemasaran
POLITIK INTERNASIONAL.
BAB 2 Pendekatan Baru Dalam Dunia Politik
Dimensi dan pendekatan dalam pelayanan publik
PERAN SERTA DALAM BUDAYA POLITIK PARTISIPAN
KEKUATAN POLITIK DAN PARTISIPASI POLITIK
KOMUNIKASI SEBAGAI PROSES
Akomodasi Lubis &dyaksa
Fungsi Operasional Bisnis
KONSTRUCTED REALITIES
Hukum Kelembagaan Ekonomi Publik
PROSES PEMBUATAN KEBIJAKAN PUBLIK DALAM SISTEM POLITIK (K9 & K10)
LOGO E-Government. Contents Pengertian E-Government Manfaat E-government Contoh penggunaan aplikasi Pelaku yang terlibat Strategi untuk mencapai peningkatan.
Evaluasi Kebijakan Publik
Hukum Kelembagaan Ekonomi Publik
Prinsip-prinsip Pemasaran
Arah sistem politik indonesia
Kebijakan dan Keputusan Publik Dalam Perencanaan
AKUNTABILITAS PNS DARI : ANDI DJ. KONGGOASA,SH.MH
KERANGKA KERJA ANALISIS KEBIJAKAN.
INPRASTRUKTUR DAN SUFRASTRUKTUR POLITIK
komunikasi Interpersonal
GOOD AND CLEAN GOVERNANCE TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK DAN BERSIH.
Ruang Lingkup MENJADI PNS YANG AKUNTABEL KONSEP AKUNTABILITAS MEKANISME AKUNTABILITAS AKUNTABILITAS DALAM KONTEKS MENJADI PNS YANG AKUNTABEL 3 PENDAHULUAN.
Bab 3 Lingkungan Pemasaran
Transcript presentasi:

ELEMEN KEBIJAKAN PUBLIK SAKINAH NADIR ILMU POLITIK UNHAS 2014

Elemen Sistem Kebijakan Stakeholder Kebijakan Kebijakan Publik Lingkungan Kebij. Analis Kebijakan Kelompok kepentingan Organisasi Buruh Partai Politik Departemen Dinas Teror Inflasi Polusi Korupsi Undang-undang Penegakan hukum Kebijakan Ekonomi Kebijakan Kota

Sistem Kebijakan Pola kelembagaan yang menyeluruh di mana berbagai kebijakan dibuat, melibatkan hubungan yang bersifat dialektis antara elemen-elemen kebijakan-kebijakan publik, para pelaku (stakeholders) kebijakan dan lingkungan kebijakan.

Pelaku Kebijakan Pelaku kebijakan adalah individu-individu atau kelompok-kelompok yang memiliki peran (stake) dalam kebijakan-kebijakan karena mereka mempengaruhi atau dipengaruhi oleh keputusan-keputusan pemerintah. Misal: analis kebijakan, kelompok masyarakat sipil, organisasi buruh, partai, badan atau kantor, dll.

Lingkungan Kebijakan Lingkungan kebijakan adalah konteks-konteks khusus di mana kejadian-kejadian seputar isu kebijakan terjadi. Lingkungan kebijakan mempengaruhi dan dipengaruhi oleh pelaku kebijakan dan kebijakan publik.

Kebijakan publik sebagai sistem Interaksi antar aktor-aktor terkait: Keputusan kebijakan: Untungkan fihak tertentu. Rugikan fihak lain Aspirasi: Tuntutan Dukungan Agregasi Penentuan Tawar-menawar Briging, mediasi, Penegakan prosedur Pengambilan keputusan Umpan balik

Sifat Dialektif Sistem Kebijakan Sistem kebijakan bersifat dialektis dalam arti bahwa dimensi objektif dan subyektif dari proses kebijakan dalam praktek tidak bisa dipisahkan. Sistem kebijakan adalah produk subyektif manusia yang diciptakan oleh pilihan-pilihan sadar dari para pelaku kebijakan. Sistem kebijakan adalah realitas obyektif yang dimanifestasikan dalam tindakan dan akibat yang dapat diamati. Analis kebijakan, seperti para pelaku kebijakan lainnya, adalah kreator dan sekaligus produk dari suatu sistem kebijakan.