BASELINE DAN TARGET UNIVERSAL ACCESS AIR MINUM DAN SANITASI

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
SATKER SANITASI KOTA TASIKMALAYA
Advertisements

Indikator Perumahan Materi Kuliah – 4 STIS – 3 SK 1 1.
Disampaikan oleh: Direktur Permukiman dan Perumahan, Bappenas
Program PERCEPATAN PEMBANGUNAN SANITASI PERMUKIMAN (PPSP)
PERAN PENDEKATAN DAN STRATEGI SANITASI TOTAL BERBASIS MASYARAKAT (STBM) DALAM MENDUKUNG PAMSIMAS Waka CPMU Pamsimas Komponen B Kementerian Kesehatan RI.
PENYEHATAN LINGKUNGAN
JAMBAN SEHAT Jamban adalah suatu ruangan yang mempunyai fasilitas pembuangan kotoran manusia yang terdiri atas tempat jongkok atau tempat duduk dengan.
Program Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman (PPSP)
Rancangan Pelaksanaan Program Hibah Air Minum Perdesaan
Langkah awal membuat isu sanitasi menjadi Visible ( Mudah dilihat )
AKSES UNIVERSAL AIR MINUM DAN SANITASI
Indikator dan Variabel Data
INDII WATSAN GRANT PROGRAM
SOSIALISASI TINGKAT KABUPATEN PROGRAM PAMSIMAS III TAHUN 2017 Disampaikan Oleh: REGIONAL OVERSIGHT MANAGEMENT SERVICE (ROMS) – 16 PROVINSI SULAWESI TENGAH.
SOSIALISASI PROGRAM PAMSIMAS III TAHUN 2018
Asisten Pemerintahan dan Kesra
Direktur Pengembangan PLP
PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR KE PU-AN PADA BIDANG CIPTA KARYA
dr.Andi.Hj.Hadijah Iriani R.Sp.THT.MSi Kepala bappeda kota makassar
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
PERENCANAAN PROGRAM DAN PEMBIAYAAN PEMERINTAH MENUJU 100% AIR MINUM
HASIL STUDI EHRA ( Environmental Health Risk Asessment ) KAB
DIREKTORAT PENGEMBANGAN PENYEHATAN LINGKUNGAN PERMUKIMAN
DIREKTORAT PENGEMBANGAN PLP TAHUN 2019
DASAR-DASAR PENGELOLAAN SAMPAH
LOKAKARYA REGIONAL PERAN PROVINSI DALAM PENJAMINAN KUALITAS DAN IMPLEMENTASI PEMBANGUNAN SANITASI Hotel Mercure Bali, 22 Oktober 2015 POKJA SANITASI PROVINSI.
PROGRAM PAMSIMAS III Menuju Pencapaian Akses Universal Air Minum dan Sanitasi Berkelanjutan.
SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH ( SAKIP)
KEY INDICATORS PERFORMANCE (KPI) PROGRAM KOTAKU
MI.5. “SANITASI LINGKUNGAN DI KELUARGA”
Provinsi dalam Pembangunan Sanitasi
PERAN DINPERKIM DALAM RANGKA MEWUJUDKAN UNIVERSAL ACCESS
DANA ALOKASI KHUSUS 2008 “Kebijakan dan Mekanisme Alokasi”
TARGET KPI/PAD PROGRAM KOTAKU WILAYAH – I (IDB Loan)
KEMITRAAN DALAM PEMBANGUNAN SANITASI
Pemerintah Kabupaten Grobogan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
A TARGET KPI NSUP WIL-2 TAHUN NO. INDIKATOR
PROGRES NASIONAL PENYUSUNAN SSK TAHUN 2017
KONDISI PENGELOLAAN AIR LIMBAH KABUPATEN PIDIE
Kesehatan Lingkungan DI INDONESIA Riskesdas 2010.
Standarisasi Kesehatan Lingkungan Di Perusahaan oleh : nor wijayanti
STBM ( Sanitasi Total Berbasis Masyarakat )
NAMA KELOMPOK: RUSYDAN & ROKHMAD ISWANUR
Tabel Rekapitulasi Perbandingan Data Outcome Baseline Survey dan Monitoring STBM 5 Pilar Desa Medana Raya, Kec. Keruak Lombok Timur Indikator Hasil Baseline.
Proses Penyusunan Perencanaan Sistem Pengelolaan Persampahan Dasar-dasar Pengelolaan Persampahan nawasis.com.
Munjul, 23 Juli SEKSI KESEHATAN LINGKUNGAN PUSKESMAS MUNJUL.
SAMPAH UNTUK KEMASLAHATAN UMMAT
PERCEPATAN PENCAPAIAN TARGET UNIVERSAL AKSES 2019 BIDANG SANITASI
Kementerian PPN/ Bappenas
Oleh : KABID KAWASAN PERMUKIMAN IR. PRIHASTOTO, MT
Balikpapan, 01 Nopember 2018 BAPPEDA PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
Menyongsong SDGs: Kesiapan Kabupaten/kota di Jawa Barat
REGULASI PENGELOLAAN SAMPAH DI PROVINSI JAWA TENGAH
KEBIJAKAN SATU DATA DAN STATISTIK PERUMAHAN DI JATENG
Pencapaian Universal Access Melalui Program Hibah Air Limbah Setempat
ISU PENTING PENYUSUNAN DOKUMEN STRATEGI SANITASI KABUPATEN/KOTA (SSK) & EVALUASI PENDAMPINGAN IMPLEMENTASI PEMBANGUNAN SANITASI TAHUN 2018 DIREKTORAT.
Kementerian PPN/ Bappenas
DIREKTORAT PENGEMBANGAN PENYEHATAN LINGKUNGAN PERMUKIMAN
Kementerian PPN/ Bappenas
PERSIAPAN MILESTONE 1 PENDAMPINGAN IMPLEMENTASI 2019
STRATEGI, PROGRAM & KEGIATAN DALAM RANGKA MENCAPAI UNIVERSAL ACCESS BIDANG SANITASI Direktorat Pengembangan Penyehatan Lingkungan Permukiman Direktorat.
Indra Maulana Syamsul Arief, S.Kom., M.Si
A. Profil Proyek Tempat Pengolahan dan Pemrosesan Akhir Sampah (TPPAS) Regional Legok Nangka (1/3) Kabupaten Bandung PJPK Gubernur Jawa Barat Sektor Persampahan.
ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN PROVINSI JAMBI TAHUN 2020
STBM (SANITASI TOTAL BERBASIS MASYARAKAT). MDGs 2015 RPJMN SDGs – 0 – % Akses Air Minum 0% Kawasan Kumuh 100% Akses Sanitasi.
SISTEM PENGAWASAN DAN SURVEILANS KUALITAS AIR JAWA TENGAH.
STBM (SANITASI TOTAL BERBASIS MASYARAKAT). Potensi kerugian ekonomi akibat sanitasi buruk Rp. 56 T atau Rp 1,25 Juta/KK/th Setiap tahun
RENCANA PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR TERPADU WPS di Kepulauan Nusa Tenggara 1 TANJUNG – MATARAM - MANDALIKA WPS 16 JAKARTA, 02 Desember 2016.
Transcript presentasi:

BASELINE DAN TARGET UNIVERSAL ACCESS AIR MINUM DAN SANITASI

BASELINE DAN TARGET AKSES AIR MINUM DAN SANITASI

DEFINISI UNIVERSAL ACCESS Akses 4K/ Akses Layak Akses Dasar Air Minum Kuantitas Kebutuhan konsumsi (minum, makan dan masak) dan higienis minimal 60 liter/orang/hari Kebutuhan dasar (minum dan makan) minimal 15 liter/orang/hari Kualitas Setidaknya 1 kali pengolahan untuk layak dikonsumsi sebagai air minum. Sumber air terlindungi Kontinuitas Air dapat diperoleh saat dibutuhkan Keterjangkauan Air dapat dijangkau dengan waktu maksimal 30 menit untuk setiap pengambilan Harga air terjangkau Sanitasi Air Limbah Fasilitas BAB sendiri dan bersama Jenis kloset leher angsa Tempat pembuangan akhir tinja berupa Tangki Septik/SPAL Jenis kloset plengsengan dan Cubluk/Cemplung Tempat pembuangan akhir tinja berupa Tangki Septik/SPAL dan Lubang Tanah Persampahan Perkotaan Pengelolaan sampah dengan 3R, diangkut ke TPS dan TPA Perdesaan: Pengelolaan sampah dengan ditimbun

HASIL PERHITUNGAN AIR MINUM

HASIL PERHITUNGAN SANITASI

Implikasi Kebijakan Menuju Universal Access Tidak boleh Business As Usual dan alokasi sumber daya harus lebih difokuskan Mainstraming pendanaan (sinergi dengan program-program terkait, misal: penanganan kumuh, pembangunan desa/alokasi dana desa, lingkungan hidup) PHLN digunakan sebagai pengikat program dan bukan sebagai investasi utama Optimalisasi peran pemerintah daerah (melalui fasilitasi pusat, peningkatan kapasitas pemda, penguatan regulasi daerah, dan program lainnya)

LAMPIRAN CARA PERHITUNGAN

PERHITUNGAN BASELINE 2014 Data Susenas Tahun 2011, 2012, 2013 Per Provinsi Codefikasi rumah tangga berdasarkan kategori: Akses 4K (Air Minum) dan Akses Layak (Sanitasi) Akses dasar Tidak ada akses Menghitung proposi rumah tangga per propinsi dengan kategori tersebut untuk 2011, 2012 dan 2013 Memproyeksi proporsi rumah tangga 2014 dengan menggunakan trend tersebut

PENDEKATAN PERHITUNGAN DISTRIBUSI TARGET 1. Linear Programming – minimum cost Kombinasi target provinsi yang menghasilkan minimum cost menggunakan Ms Excel dengan menu solver-GRG Nonlinear 2. Input factors Kombinasi target provinsi berdasarkan: a. Bussines As Asual (BAU) dari baseline akses sanitasi tahun 2014 dan tren kenaikan per tahun b. Mempertimbangkan Input factors: Proporsi penduduk perkotaan, kapasitas finansial, kinerja Pokja AMPL, proporsi desa rawan air. Khusus untuk air minum ditambahkan 1 faktor yaitu optimasi existing system . Target Nasional Target per Provinsi

Linear Programming – Minimum Cost 85% 15% 1 3 2 Model: Min Cost Sum (1+2+3)33 propinsi Constraints: Rumah Tangga Akses 4K/Layak 2014 + 1 + 2 + 3 = RT 2019 Rumah Tangga Akses 4K/Layak 2014 + 1 + 2 ≥ 85% RT 2019 Persentase Akses 4K/Layak 2019 ≥ Trend Akses 4K/Layak BAU2019

Input Factor Input Factor % penduduk perkotaan Kapasitas finansial Kinerja Pokja % desa rawan air Pemenuhan SR dari optimasi sistem yang ada (untuk air minum) Asumsi yang digunakan dalam perhitungan sanitasi: Target Akses Sanitasi Layak di DKI Jakarta 100% Bila hasil adjusted final >100%, maka disesuaikan dengan nilai BAU Effort factor untuk persentase penduduk perkotaan kapasitas fiskal kesulitan air lebih tinggi di Jawa dan Sumatera dibandingkan daerah lain dalam kelompok yang sama (Trend BAU)

Metode 1 Melihat relatif antar kota dengan menggunakan bobot Harus melihat jumlah penduduk absolut Karakteristik kota dibuat menjadi bobot tertentu, lalu total bobot kota dihitung rata-ratanya Kelebihan : melihat pembebanan relatif antar kota Kekurangan : memerlukan iterasi pada jumlah absolut penduduk layak

Metode 1

Metode 2 Menginventaris target kabupaten kota dari SSK dan RPJMD Cek apakah target jumlah jiwa dengan akses layak sudah sama dengan atau lebih besar daripada target provinsi Bila masih kurang, maka perlu ditargetkan lebih besar dengan memperhatikan faktor-faktor yang disepakati. Harus memperhatikan periode SSK kab/kota  bila di bawah 2015 masih target MDGs

Metode 2