Abdurrahman Syebubakar Chief Technical Advisor/Ketua Tim - SLRT Pusat

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
TATA CARA PELAKSANAAN PAKET PAMSIMAS HIK
Advertisements

Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat
PANDUAN.
PENGORGANISASIAN DAN PEMBINAAN POKJANAL POSYANDU
Topik Bahasan PELAKU DAN PERAN KEGIATAN PRB-BK.
QUALITY ASSURANCE SPECIALIST (QAS) dan KETERKAITAN DENGAN PPM
DINAS PERTANIAN PROVINSI BENGKULU 2012
PAPARAN SEKRETARIS JENDERAL DEPARTEMEN SOSIAL RI PADA KUNJUNGAN KERJA KOMISI “D” DPRD KABUPATEN PONOROGO “PELAYANAN MASYARAKAT MISKIN” TANGGAL ,
Menginspirasi Konservasi berbasis komunitas
BAB III KELOMPOK PROSES MANAJEMEN PROYEK
Rancangan Pelaksanaan Program Hibah Air Minum Perdesaan
PENTINGNYA HIK DAN HKP DALAM MENCAPAI SBS
Evaluasi Capaian Pelaksanaan Pamsimas Komponen B
Asisten Pemerintahan dan Kesra
Verifikasi dan Validasi Data Kemiskinan
LUMBUNG PANGAN MASYARAKAT DESA
Meningkatkan Akses dan Kontrol Keluarga Miskin terhadap Perlindungan Sosial untuk Indonesia Sejahtera dan Berdaulat Nani Zulminarni - PEKKA.
PENERAPAN SAKIP SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
GINI RASIO kabupaten gunungkidul tahun 2010
Sinta Satriana Jakarta, 20 November 2012
Dukungan Lembaga Legislatif Dalam Percepatan Program Pengentasan Kemiskinan Disampaikan oleh: Dra. Sri Marnyuni (Anggota Komisi E – F-PAN DPRD Jawa.
RAPAT KOORDINASI MEKANISME PEMUTAKHIRAN MANDIRI (MPM)
MONEV PROGRAM PENANGGULANGAN KEMISKINAN OLEH TKPK PROVINSI PAPUA BARAT
Kab. Jepara PEMANFAATAN PBDT 2015 UNTUK PROGRAM PENANGGULANGAN KEMISKINAN KAB. JEPARA.
BIMTEK SERVICE PROVIDER PROGRAM KELUARGA HARAPAN (PKH) TAHUN 2012
RAPAT KERJA KOMISI VIII DPR RI DENGAN MENTERI SOSIAL RI
Knowledge Sharing Pemanfaatan Blockchains
Paparan Kajian Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Kemiskinan di Desa Merah di Kabupaten Temanggung Ro’fah, Ph.D. Jamil Suprihatiningrum, M.Pd.Si.
KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK PROV. SUMBAR
PEMBEKALAN PROGRAM QUALITY ASSURANCE LPMP SULAWESI SELATAN 2009.
PRINSIP-PRINSIP PENETAPAN SASARAN PROGRAM BSM MENGGUNAKAN KARTU PERLINDUNGAN SOSIAL (KPS) Perbaikan Penetapan Sasaran Program BSM dari berbasis sekolah.
TIM KOORDINASI PENANGGULANGAN KEMISKINAN (TKPK)
IMPLEMENTASI SAKIP KECAMATAN PANGGUNGREJO KABUPATEN BLITAR
SOSIALISASI KEBIJAKAN DAN PROGRAM NASIONAL BIDANG PERUMAHAN (Dalam Rangka Dekonsentrasi Perencanaan Bidang Perumahan Tahun 2015) Permenpera No. 22 Tahun.
DANA ALOKASI KHUSUS 2008 “Kebijakan dan Mekanisme Alokasi”
DI KABUPATEN SRAGEN PROPINSI JAWA TENGAH
Petunjuk Penggunaan Aplikasi Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu untuk Masyarakat Sejahtera (SELARAS)  Untuk Manager Sekretariat Teknis Pusat Sistem.
PEREKONOMIAN INDONESIA
Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/
BUKU PEGANGAN P2TP2A DANA DEKON
BANTUAN SISWA MISKIN (BSM)
LATAR BELAKANG Pada saat ini >100 juta penduduk Indonesia belum memiliki akses terhadap layanan air minum dan sanitasi dasar yang layak Sarana AMPL yang.
PROGRAM INDONESIA PINTAR MENGGUNAKAN KARTU INDONESIA PINTAR (KIP)
KEPALA BPMPD PROVINSI NTB
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PENINGKATAN KINERJA TKSK
Kebijakan Pendataan Dapodikdasmen
KASUBAG PROGRAM : FAHWRUN BASYREWAN, ST. TUGAS POKOK MASALAH TARGET RPJMD DALAM 5 TAHUN 1.Menurunnya Indeks Resiko Bencana Secara Nasional dari tinggi.
PENANGGULANGAN BENCANA DI INDONESIA
KEMENTERIAN DALAM NEGERI
PEMBANGUNAN APLIKASI INFORMASI PELUANG PENANAMAN MODAL
PENGELOLAAN KEUANGAN KELOMPOK TERKAIT DANA BANTUAN SOSIAL
PENGETAHUAN PROGRAM KELUARGA HARAPAN
EKONOMI KESEHATAN PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN SEKTOR KESEHATAN
Review Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional  Tim Peningkatan Kapasitas dan Pengembangan Sistem Informasi Pelayanan Publik.  Bidang.
PENAJAMAN PROGRAM DAN ANGGARAN
KOMPETISI INOVASI PELAYANAN PUBLIK JAWA TIMUR TAHUN 2018 pada Perangkat Daerah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota se-Jawa Timur Surabaya, 31 Mei 2018.
PEMANFAATAN SEPAKAT di Kabupaten Pacitan Kabupaten Pacitan
TUGAS POKOK DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK PENGENDALIAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA PROVINSI BENGKULU *MEMBANTU MELAKSANAKAN URUSAN.
Kementerian PPN/ Bappenas
INTEGRASI INTERVENSI PROGRAM/KEGIATAN
MEKANISME PEMUTAKHIRAN MANDIRI (MPM) SOSIALISASI MEKANISME PEMUTAHIRAN MANDIRI PROGRAM PENANGANAN FAKIR MISKIN (MPM-PPFM) TAHUN 2017.
Penguatan Kapasitas Kecamatan untuk Meningkatkan Pelayanan Dasar
“PEMBANGUNAN DESA YANG BERBASIS PENGURANGAN RISIKO BENCANA ”
PERAN DISPERINDAGKOP-UKM DALAM PROGRAM PENANGGULANGAN KEMISKINAN DI KABUPATEN BANJARNEGARA DISPERINDAGKOP-UKM KABUPATEN BANJARNEGARA.
RAKORNAS PKH SAMBUTAN MENTERI SOSIAL RI Jakarta, 2 Mei 2019.
KOMPETISI INOVASI PELAYANAN PUBLIK JAWA TIMUR TAHUN 2018 pada Perangkat Daerah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota se-Jawa Timur Surabaya, 31 Mei 2018.
Basis Data Terpadu Untuk Perlindungan Sosial: Pembentukan, Pemanfaatan, dan Pengelolaan Elan Satriawan Kepala Kelompok Kerja Kebijakan TNP2K Februari 2016.
KOORDINASI PENGAWALAN PENGGUNAAN DANA DESA 2017
PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA ENERGI DIREKTORAT PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA DIREKTUR JENDERAL PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN.
Transcript presentasi:

SISTEM LAYANAN DAN RUJUKAN TERPADU UNTUK PERLINDUNGAN SOSIAL & PENANGGULANGAN KEMISKINAN Abdurrahman Syebubakar Chief Technical Advisor/Ketua Tim - SLRT Pusat Februari 2016

Latar Belakang Tiga Masalah Utama 1. KEMISKINAN 2. KERENTANAN Jumlah penduduk miskin: 28,51 juta orang (11,13 persen) Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1): 1,84 Indeks Keparahan Kemiskinan (P2): 0,51 Sebagian yang di atas GK masih rentan jatuh miskin. Sampai dengan persentil 40 dianggap masih rentan Tidak kurang dari 70 juta orang berada sedikit di atas GK Lebih dari 100 juta orang masih hidup dibawah $2 per hari 2. KERENTANAN 3. KESENJANGAN Rasio Gini 0,41 (2015), tertinggi selama 50 tahun terakhir Kesenjangan antar wilayah Dipicu oleh pertumbuhan yang condong kepada kelompok menengah atas dan kaya.

Latar Belakang Tetapi, sebagian besar pemerintah daerah mengalami defisit kapasitas yang memerlukan dukungan teknis dari pemerintah pusat Perencanaan dan penganggaran di daerah menggunakan sebagian besar (75 persen) DATA yang dikumpulkan oleh SKPD dengan metodologi berbeda-beda Pemanfaatan Basis Data Terpadu (BDT) di daerah – berisi 40 % penduduk dengan Status Sosial Ekonomi terendah (+ 25 juta rumah tangga atau + 96 juta jiwa) - dikelola oleh TNP2K dengan pemutakhiran melalui: (i) umpan balik dari program; (ii) pemerintah daerah secara berkala; dan (iii) PPLS setiap 3 atau 4 tahun – PBDT 2015 Kemiskinan bersifat multi-dimensional (moneter dan non–moneter) perlu penanganan (program) dari pelbagai arah secara simultan Melibatkan multi-pihak di pelbagai tingkat (pusat, provinsi, daerah, kec., desa, masyarakat). Perlu penguatan koordinasi horizontal dan vertikal- program program penanggulangan kemiskinan & perlindungan sosial Pemerintah daerah memiliki mandat (penyediaan layanan dasar dsb.), sumberdaya (provinsi & kab. mengelola setengah belanja pusat) dan dalam posisi paling tepat untuk mengembangkan, mengelola dan mengkoordinasikan program di daerah sesuai kondisi dan kebutuhan

Mengapa SLRT? Koordinasi Data & Penargetan Kualitas program Cakupan, pendanaan dan kualitas terbatas Kapasitas penjangkauan terbatas dan penanganan keluhan tidak terkoordinasi Terutama untuk program-program daerah, belum ada standar mekanisme penargetan. Kriteria masing-masing sasaran seringkali tumpang tindih dan membingungkan Program terfragmentasi, tidak tersinkronisasi dengan baik (vertikal-horizontal), pusat dan daerah Koordinasi Data & Penargetan Kualitas program Penanganan Keluhan Akibatnya: program kurang efisien-efektif dan pada banyak kasus penduduk miskin dan rentan tidak memperoleh perlindungan sosial yang komprehensif

Analisis Cakupan dan Manfaat % RT Raskin Cakupan pada 10% terbawah 75 4,887,795 RT yg layak menerima bantuan (10% trbwh) 100 6,515,172 Nilai transfer (kontribusi trhdp pengeluaran RT 10% terbawah) 4 BSM Cakupan pada 10% terbawah 16 1,021,208 RT yg layak menerima bantuan (10% trbwh) 52 3,386,639 Nilai transfer (kontribusi trhdp pengeluaran RT 10% terbawah) 7 PKH Cakupan pada 10% terbawah 7 471,653 RT yg layak menerima bantuan (10% trbwh) 62 4,062,961 Nilai transfer (kontribusi trhdp pengeluaran RT 10% terbawah) 13 Jamkesmas Cakupan pada 10% terbawah 50 3,279,248 RT yg layak menerima bantuan (10% trbwh) 100 6,515,172 Nilai transfer (kontribusi trhdp pengeluaran RT 10% terbawah) n/a Sumber: World Bank Poverty Team 2014

Irisan Program Perlindungan Sosial Nasional Rastra 91% 22% PIS 39% 4% PIP 2% PKH 9% Venn Intersections (as RTM) All four 1% Rastra, PIS, PIP 2% Rastra, PIP, PKH PIS, PIP, PKH PIP, PKH Rastra, PIP Rastra,PKH 6% Sumber: Dashboard SLRT, 2016 Sumber: World Bank Poverty Team, 2014

Fungsi Utama SLRT Membantu mengidentifikasi kebutuhan masyarakat miskin, berdasarkan profil dalam BDT dan menghubungkan mereka dengan program-program pusat dan daerah, yang paling sesuai dengan kebutuhan mereka Membantu mengindentifikasi keluhan masyarakat miskin, melakukan rujukan, dan memantau penangangan keluhan untuk memastikan bahwa keluhan keluhan tersebut ditangani dengan baik.

Karakteristik Keterhubungan horizontal dan vertikal Integrasi ke dalam mekanisme dan kelembagaan lokal – UPTPK di Sragen Penjangkauan dan fasilitasi oleh pekerja sosial: Fasilitator- Supervisor-Manajer Sistem aplikasi “real-time” berbasis android dan web Sistem M&E yang handal, mudah diterapkan dan real-time

Ruang Lingkup Pemutakhiran data secara dinamis Pengaduan, Rujukan, dan Penanganan Keluhan Pencatatan Kepesertaan & Kebutuhan Program Integrasi Layanan Sosial Dashboard

Dampak yang diharapkan Meningkatnya akses RT/kel miskin dan rentan terhadap multi-program/layanan Meningkatnya akses RT/Kel. paling miskin dan paling rentan (penyandang disabilitas, perempuan/anak terlantar, lanjut usia dll) terhadap program perlindungan sosial Meningkatnya kapasitas Pemerintah Daerah dalam “pemutakhiran” basis data secara dinamis Meningkatnya kapasitas Pemerintah Daerah untuk mengkoordinasikan program perlindungan sosial di daerah Perencanaan lebih fokus kepada kelompok miskin dan meningkatnya alokasi anggaran untuk perlindungan sosial dan penanggulangan kemiskinan Meningkatnya efisiensi pelaksanaan program-program perlindungan sosial dan penanggulangan kemiskinan Meningkatnya peran lembaga-lembaga di daerah (SKPD, TKPK) dan meningkatnya koordinasi horizontal dan vertikal (pusat – provinsi - daerah) Memberdayakan masyarakat sehingga mereka mengetahui hak-haknya terkait layanan sosial

Tugas Pelaksana SLRT di Daerah Fasilitator Tugas utama: melakukan penjangkauan dan pendampingan terhadap masyarakat. Secara khusus, fasilitator bertanggung jawab untuk melakukan: Pencarian data penduduk Verifikasi dan pencatatan perubahan data penduduk Pendataan data partisipasi program Pendataan kebutuhan program Pendataan keluhan Katalog program Supervisor Tugas utama: mengawasi dan membantu fasilitator di tingkat masyarakat. Secara khusus, supervisor bertanggung jawab untuk melakukan:  Review Pembaruan Data Penduduk Review Penambahan Data Penduduk Review Penambahan Data Kebutuhan Program Review Pendataan Keluhan Manajer Mengkoordinasikan proses perencanaan dan sosialisasi SLRT di daerah Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas Sekretariat Teknis Daerah termasuk: Pengelolaan supervisor dan fasilitator Rujukan keluhan kepada pengelola program terkait baik pusat maupun daerah; dan Analisis hasil pengumpulan data SLRT Melakukan koordinasi dengan Sekretariat Teknis Pusat Melakukan koordinasi dengan pihak terkait termasuk pemerintah provinsi dan pengelola program di daerah Menelaah dan merekomendasikan: Pembaruan Data Penduduk Survey Penambahan Data Penduduk Penambahan Data Kebutuhan Program Mengelola katalog program dan kriteria penerima manfaat Melakukan rujukan keluhan yang bersifat kepesertaan dan program kepada pengelola program terkait baik pusat maupun daerah

Alur Kerja (Business Process) SLRT Server Pusat BDT Pengumpulan data dasar Tidak Apakah ada dalam BDT? Pemerintah Provinsi Aplikasi SLRT Program Pusat Program Daerah/Provinsi Program Non Pemerintah Disetujui/ ditolak/ dikaji oleh Basis Data Kab/Kota Fasilitator menginformasikan kepada rumah tangga tentang status keluhan dan/ atau usulan program Ya Verifikasi Data Partisipasi Program Kebutuhan Program Keluhan Kategori Katalog Program Kepesertaan Program

Mekanisme dan Cakupan Layanan SLRT Informasi Kajian Tindak Lanjut Aplikasi/ Usulan Pendaftaran Basis Data Regulasi Anggaran Sistem Aps “real-time” berbasis Android & Web Pekerja Sosial – Fasilitator KeterhubunganHorizontal & Vertikal Penyediaan Layanan Layanan Sosial oleh pemerintah pusat dan daerah serta mitra non pemerintah

Individu/ rumah tangga/ masyarakat Model SLRT FRONT OFFICE BACK OFFICE Individu/ rumah tangga/ masyarakat SLRT Informasi Pengkajian & Analisis Registrasi & Rujukan Basis Data & MIS SLRT Program & Layanan Pensiun Pendidikan Kesehatan Kesempatan Kerja Sosial Ekonomi Layanan lain T   1 2 3 4 5

Lokasi Ujicoba SLRT (s/d Juni 2016) Belitung Timur Ambon Bantaeng Pesisir Selatan Kubu Raya Sukabumi Sleman Timor Tengah Selatan Lombok Tengah Sragen

Pengembangan SLRT Periode 2015-2019 Rencana Pengembangan SLRT TA 2015-2019 Pengembangan SLRT Periode 2015-2019 Pusat Kesejahteraan Sosial - Desa Puskessos

Pelembagaan dan Keberlanjutan SLRT di Pusat dan Daerah Tantangan Utama Pelembagaan dan Keberlanjutan SLRT di Pusat dan Daerah Keterhubungan SLRT dengan BDT dan program pusat dan daerah Pemanfataan data SLRT dan tindak lanjut oleh pengelola program pusat dan daerah

Terima kasih