IMPLEMENTASI SIKDA GENERIK

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Advertisements

Pelatihan Sikda GENERIK
Pusdiklat Aparatur BPPSDM Kesehatan
KEBIJAKAN SISTEM PELAPORAN KETERSEDIAAN OBAT (E -LOGISTIC SYSTEM)
PENERAPAN e-PROCUREMENT
Sistem Informasi Pendataan Pendidikan Menengah
Disampaikan oleh : Direktur Bina Produksi dan Distribusi Kefarmasian
PENERAPAN AKUNTANSI BERBASIS AKRUAL PADA PEMERINTAH DAERAH
Kebijakan Eliminasi Malaria Kabupaten Banyumas
PROGRAM INDONESIA SEHAT MELALUI PARADIGMA SEHAT
RENCANA PELATIHAN KESEHATAN HAJI PUSDIKLAT APARATUR 2012
PENGARAHAN DIREKTUR JENDERAL OTONOMI DAERAH
VERIFIKASI DAN VALIDASI DATA PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN
PETA STRATEGI PELAYANAN KESEHATAN PRIMER
Pertemuan ke-9 Strategi Pengembangan SIKNAS
PROMOSI KESEHATAN DALAM PENGENDALIAN PTM
BINDIKLAT Kebijakan Direktorat Departemen Pendidikan Nasional
REFORMASI BIROKRASI (Sekilas Pemahaman terhadap Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010)
Kelompok 11 Mia Amelia ( ) Fika Fujianti Putri ( ) Kadoh Puspa ( )
KEBIJAKAN DINAS KESEHATAN PROVINSI JAWA TENGAH DALAM PROGRAM AKREDITASI ADVOKASI PERCEPATAN AKREDITASI RS Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah.
Implementasi Sistem Informasi Puskesmas
DASAR HUKUM INFORMATIKA DAN SISTEM INFORMASI KESEHATAN
Sikda PENGELOLAAN DATA INFORMASI SOFTWARE.
KAJIAN ANALISIS DAN KEBIJAKAN PENGEMBANGAN SISTEM INOVASI DAERAH (SIDA) DALAM PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2015 PT. Secon Dwitunggal Putra.
{PROFIL SDMK PROVINSI}
APLIKASI KOMUNIKASI DATA
Sistem Informasi Kesehatan Daerah dan Puskesmas
APLIKASI KELUARGA SEHAT
Oleh: Nova Zanda Kota Tangerang, 7 Agustus 2017
BADAN LINGKUNGAN HIDUP DAERAH PROVINSI BANTEN
PERENCANAAN STRATEGIS TAHUN 2017
SUMBER DATA SISTEM INFORMASI KESEHATAN NASIONAL
KAJIAN ANALISIS DAN KEBIJAKAN PENGEMBANGAN SISTEM INOVASI DAERAH (SIDA) DALAM PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2015 PT. Secon Dwitunggal Putra.
BIRO KEPEGAWAIAN SEKRETARIAT JENDERAL KEMENTERIAN AGAMA
SISTEM INFORMASI KESEHATAN NASIONAL (SIKNAS)
PENDAFTARAN SISTEM ELEKTRONIK INSTANSI PENYELENGGARA NEGARA (PERATURAN MENTERI KOMINFO NO. 10 TAHUN 2015) Surabaya, 1 Desember 2015.
Evaluasi Sistem Surveilans PTM di FKTP Kabupaten Sleman (Ade Kartikasari Sebba, Baning Rahayujati, Isa Dharmawidjaja) Latar Belakang Berdasarkan.
IRLISA NURMA KARLINA SUHIRNAWATI NURJANNAH
MEMAHAMI SISTEM INFORMASI KESEHATAN NASIONAL (SIKNAS) PERTEMUAN 13
DITJEN MANAJEMEN DIKDASMEN DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
PROGRAM PRIORITAS DAN INOVATIF DITJEN KEFARMASIAN DAN ALKES
Dokumen Deskripsi PPSDM KESEHATAN {PROFIL SDMK KABUPATEN/KOTA}
25 APRIL 2013 Dinas Kesehatan Kab. Sumedang
Testing dan Implementasi Sistem
Subbag TU Kantor Kementerian Agama Kab. Kuningan
SISTEM INFORMASI NASIONAL (SIKNAS) Dan SIKDa
On-line untuk Kebijakan dan Manajemen Pelayanan Kesehatan
HASIL RAPAT FORUM PERPUSTAKAAN DIGITAL INDONESIA (fpdi)
MENYUSUN PERENCANAAN BISNIS.
KONSEP ORGANISASI DALAM SISTEM KESEHATAN NASIONAL
POKOK BAHASAN SEKILAS TENTANG PENERAPAN TIK
SUB BIDANG SUB-SUB BIDANG PEMERINTAH PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
TANTANGAN DAN PELUANG PELAYANAN KESEHATAN INDONESIA
SISTEM INFORMASI KESEHATAN
KOMINFO Implementasi siCANTIK sebagai Platform Aplikasi Perizinan Pemerintah Terintegrasi.
Gambaran Umum Kesehatan merupakan hak dasar bagi warga negara dalam kehidupan bernegara dan berbangsa. Kementerian Kesehatan sebagai motor penggerak.
Oleh : INE INAJAH Kepala Bidang Perbendaharaan BPKAD
Materi-2 MATA KULIAH SIMKES S1-KESMAS-AKK
Kebijakan Penyelenggaraan
KEBIJAKAN IMPLEMENTASI SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK
Indonesia Health Facilities Finder (iHeFF)
FEEDBACK INFORMASI SDM KESEHATAN INDONESIA TAHUN 2018
PENGELOLAAN KEUANGAN MADRASAH
PENGELOLAAN DANA KAPITASI PADA PEMERINTAH DAERAH oleh: IRA HAYATUNNISMA, SE, MM Kasubdit Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Keuangan daerah KEMENTERIAN.
SISTEM INFORMASI KESEHATAN
SISTEM INFORMASI NASIONAL (SIKNAS) Dan SIKDa
Akselerasi Program KKBPK Melalui Kemitraan Global “Pilihanku” ( )
EVALUASI SISTEM INFORMASI KESEHATAN
EVALUASI DAN TINDAK LANJUT KEGIATAN
KEBIJAKAN PENERAPAN SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK
Transcript presentasi:

IMPLEMENTASI SIKDA GENERIK PUSAT DATA DAN INFORMASI KEMENTERIAN KESEHATAN RI 2016

FOKUS PENGUATAN SIK

DASAR HUKUM DALAM MENYELENGGARARKAN APLIKASI SIKDA GENERIK Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 92 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Komunikasi Data Dalam Sistem Informasi Kesehatan Terintegrasi (Saat ini Proses Launching Permenkes SP2TP) Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 932/Menkes/SK/VIII/2002 tentang Petunjuk teknis Pelaksanaan Pengembangan Sistem Informasi Daerah (SIKDA); Peraturan Pemerintah Nomor 82Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan transaksi Elektronik

SIKDA GENERIK SIKDA Generik adalah upaya dari Kementerian Kesehatan dalam menerapkan standarisasi Sistem Informasi Kesehatan sehingga dapat tersedia datadan informasi kesehatan yang akurat,tepat, dan cepatdalam pengambilan kebijakan di bidang kesehatan (di Kabupaten/Kota,Provinsi,dan Kementerian Kesehatan) dengan mendayagunakan teknologi, informasi, dan komunikasi. Aplikasi ini diberikan secara gratis dan bersifat open source Aplikasi ini dirancang agar dapat dikustomisasi sendiri, berinteroperabilitas, dan terintegrasi dengan aplikasi yang lain Saat ini SIKDA Generik dalam uji coba di cloud agar dapat mewujudkan SaaS (Sofware as a Service) memudahkan pengguna dalam maintenance (pemeliharaan) sistem

MODUL SIKDA GENERIK

TAHAPAN IMPLEMNTASI SIKDA GENERIK

STRATEGI PELAKSANAAN SIKDA GENERIK MODULAR

IMPLEMENTASI SIKDA GENERIK TAHUN 2015 PROVINSI 25 KABUPATEN 69 PUSKESMAS 193 Berdasarkan data permohonan aplikasi Sikda generik tahun 2015 terdapat 25 provinsi dan 69 Kabupaten yang telah melakukan instalasi, beberapa daerah diantaranya Lamongan dan Kab. Situbondo telah diinstal dan digunakan secara online.

IMPLEMENTASI SIKDA GENERIK KABUPATEN LAMONGAN

IMPLEMENTASI SIKDA GENERIK KABUPATEN SITUBONDO