APLIKASI KEBIJAKAN MONETER DI INDONESIA Perekonomian Indonesia

Kerangka Kebijakan Moneter di Indonesia Kebijakan moneter merupakan bagian integral dari kebijakan ekonomi makro. Tujuan kebijakan ekonomi makro umumnya adalah mencapai kemakmuran/kesejahteraan masyarakat (social welfare)

Kebijakan Moneter Tiga terminologi dalam kebijakan moneter : Kebijakan moneter: tindakan yang dilakukan otoritas moneter dalam rangka mencapai kestabilan moneter. Kebijakan moneter: “the art of managing money” Tiga terminologi dalam kebijakan moneter : Target : (ultimate target): kesempatan kerja, pertumbuhan ekonomi, stabilitas harga, keseimbangan eksternal. Indikator : interest rate, monetary agregate Instrumen : Reserve requirement, OPT, discount rate policy, moral suassion.

Instrumen Kebijakan Moneter Open Market Operation (Operasi Pasar Terbuka/OPT), yaitu pembelian dan penjualan surat berharga oleh Bank Sentral. Tingkat Diskonto, yaitu suku bunga atas pinjaman yang dikenakan oleh Bank Sentral Cadangan Wajib Minimum, yaitu sejumlah persentase tertentu dana bank yang harus dipelihara di Bank Sentral. Moral Suasion, yaitu himbauan untuk mempengaruhi perilaku jumlah penawaran uang dan kredit.

Mengapa perlu instrumen? Untuk dapat mencapai sasaran operasional bank sentral memerlukan alat (instrumen) yang dapat secara langsung atau tidak langsung mempengaruhi sasaran-sasaran operasional yang telah ditetapkan. Instrumen-instrumen dipergunakan oleh bank sentral karena merupakan sarana yang dapat dikontrol, meskipun tidak sepenuhnya, untuk mengarahkan kebijakan moneter ke tujuan tertentu sebagaimana yang diinginkan. Antara lain: operasi pasar terbuka dan cadangan wajib minumum

Strategi Bank Sentral Perangkat Kebijakan Operasi pasar terbuka Diskonto Cadangan Wajib Moral suasion Sasaran Operasional agregat Suku bunga pasar uang (jangka pendek) Sasaran Antara Besaran moneter (M1, M2) pendek, jangka panjang) Sasaran Akhir Stabilitas harga Kesempatan kerja, dll.

Target Kebijakan Moneter Stabilitas harga/ inflasi Pertumbuhan ekonomi Perluasan kesempatan kerja Keseimbangan neraca pembayaran Konflik pencapaian sasaran kebijakan : Secara ideal semua sasaran akhir dapat dicapai secara bersamaan. Seringkali pencapaian sasaran akhir mengandung unsur-unsur yang kontradiktif. Usaha mendorong tingkat pertumbuhan ekonomi dan memperluas kesempatan kerja VS Kestabilan harga dan keseimbangan neraca pembayaran. Kebijakan moneter perlu memfokuskan pada sasaran tunggal.

Tujuan Tunggal Vs Tujuan Ganda Satu hal yang menjadi ukuran peran bank sentral adalah : apa yang menjadi tujuan (ultimate goal) bank sentral tersebut. Dilihat dari tujuannya, bank sentral di seluruh dunia dapat dibagi menjadi 2, yakni: (1) Bank sentral yang memiliki tujuan lebih dari satu (multiple objectives) (2) Bank sentral yang hanya memiliki satu tujuan (single objective)

Tujuan Tunggal Vs Tujuan Ganda (lanjutan) Bank sentral dengan multiple objectives : Tugasnya berhubungan langsung dengan berbagai variabel ekonomi makro, seperti inflasi, kesempatan kerja, dan pertumbuhan ekonomi. Bank sentral dengan single objective: Bertanggungjawab pada kestabilan harga (inflasi), sehingga tanggungjawabnya terhadap variabel ekonomi makro lainnya bersifat tidak langsung.

Tujuan dan Tugas-tugas Bank Indonesia Sesuai UU No. 3 Tahun 2004 tentang Perubahan atas UU No.23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia, tujuan Bank Indonesia: “mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah”. Tugas-tugas utama Bank Indonesia : (1) menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter (2) mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran (3) mengatur dan mengawasi bank. Tujuan mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah dapat dilihat dari dua hal, yakni: (1) Terhadap barang dan jasa (laju inflasi) (2) Terhadap mata uang negara lain (nilai kurs). Kestabilan nilai rupiah sangat mendukung upaya pembangunan ekonomi serta peningkatan kesejahteraan rakyat.

Tujuan dan Tugas-tugas Bank Indonesia Pelaksanaan 3 tugas Bank Indonesia tersebut saling terkait dalam mencapai kestabilan nilai rupiah : Penetapan dan pelaksanaan kebijakan moneter, efektivitasnya memerlukan dukungan sistem pembayaran yang efisien, cepat, aman dan andal. Sistem pembayaran yang efisien memerlukan sistem perbankan yang sehat Sistem perbankan yang sehat akan mendukung pengendalian moneter.

Kestabilan Nilai Rupiah Keterkaitan 3 Tugas Utama Bank Indonesia Kestabilan Nilai Rupiah Kebijakan Moneter yang kredibel Sistem Pembayaran yang cepat dan aman Sistem Perbankan yang sehat Pengaturan dan Pengawasan Sistem Pembayaran Perumusan dan Pelaksanaan Kebijakan Moneter Pengaturan dan Pengawasan bank

Evolusi Status dan Peran BI Periode 1945-1952: Status dan Keberadaan Belum terdapat bentuk bank sentral secara formal De Javasche Bank vs BNI Nasionalisasi De Javasche Bank Landasan Hukum UUD 1945 Pasal 23: indikasi perlu dibentuknya sebuah bank yang disebut Bank Indonesia, yang mengeluarkan dan mengatur uang kertas. Undang-undang Nasionalisasi De Javasche Bank pada 6 Desember 1951. Peran Peran De Javasche Bank dan BNI sebagai bank sirkulasi (mengeluarkan dan mengatur uang kertas) Mata uang asing (Hindia Belanda dan Jepang) vs mata uang Republik Indonesia (ORI) Peristiwa Utama Dominasi dinamika perkembangan politik terhadap permasalahan ekonomi Tindakan moneter (sanering) pada tahun 1950 (“Gunting Sjafrudin”)

Periode 1953-1967: Status dan Keberadaan Bank Indonesia sebagai Bank Sentral Rep. Indonesia BI merupakan lembaga sub-ordinate dari Pemerintah Keberadaan Dewan Moneter Landasan Hukum UU No.11 Tahun 1953 tentang Pokok Bank Indonesia sebagai pengganti Javasche Bank Wet tahun 1922. Peran Peran dasar sebagai: (i) Agen Pembangunan, (2) Kasir Pemerintah, (3) Bankers’ bank, dan (iv) pelaksana fungsi-fungsi selayaknya bank komersial Tugas pokok: (i) menjaga stabilitas moneter; (ii) mengedarkan uang; (iii) mengembangkan sistem pembayaran. Peristiwa Utama Pencetakan uang vs hiper-inflasi (sekitar 600%) pada pertengahan 1960-an. Tindakan moneter (sanering) pada tahun 1959.

Periode 1968-1998: Status dan Keberadaan Bank Indonesia sebagai Bank Sentral Republik Indonesia BI merupakan lembaga sub-ordinate dari Pemerintah Keberadaan Dewan Moneter Landasan Hukum UU No.13 Tahun 1968 tentang Bank Sentral Peran Masih melekatnya fungsi dasar sebagai: (i) Agen Pembangunan, (ii) Kasir Pemerintah, (iii) Bankers’ bank (lender of the last resort) Fungsi sebagai bank komersial dihilangkan Tugas pokok: (i) mengatur, menjaga, dan memelihara stabilitas nilai rupiah; (ii) mendorong kelancaran produksi dan pembangungan, serta memperluas kesempatan kerja guna meningkatkan taraf hidup rakyat

Periode 1968-1998: (lanjutan) yang beragam Peristiwa Utama Sering terjadinya konflik pencapaian tujuan kebijakan yang beragam Tantangan pelaksanaan kebijakan moneter yang semakin kompleks dan berat, khususnya pada era-era sebagai berikut: Stabilisasi dan rehabilitasi ekonomi (1968-1972) Pertumbuhan ekonomi dengan hasil minyak (1973- 1982): pengendalian moneter langsung + kebijakan pagu kredit (1974), kredit selektif Deregulasi, debirokratisasi, dan liberalisasi ekonomi (1983-1997): Pengendalian moneter tidak langsung + Pakjun 1983, Pakto 1988. Penerapan flexible exchange rate, kerentanan perekonomian nasional, dan krisis “multidimensi” 1997.

Periode 1999-Sekarang: Status dan Keberadaan Bank Indonesia sebagai Bank Sentral Republik Indonesia BI merupakan lembaga negara yang independen (adanya tuntutan transparansi dan akuntabilitas kepada publik) Dewan Moneter ditiadakan Landasan Hukum UU No.23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (selanjutnya diamendemen dengan UU No.3 Tahun 2004 tentang Perubahan UU No.23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia) Peran Tujuan tunggal (single objective) yanglebih jelas dan terfokus, yakni: “mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah”. Tugas pokok yang saling mendukung: (i) Menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter; (ii) Mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran; (iii) Mengatur dan mengawasi bank.

Periode 1999-Sekarang: (lanjutan) Peristiwa Utama Munculnya paradigma baru kebijakan bank sentral (moneter, perbankan, sistem pembayaran) di tengah- tengah dinamika reformasi politik: inflation targeting, real- time gross settlement (RTGS), Arsitektur Perbankan Indonesia (API). Amandemen undang-undang tentang Bank Indonesia dalam UU No.3 Tahun 2004 dengan pokok-pokok a.l: penetapan sasaran inflasi oleh Pemerintah setelah berkoordinasi dengan Bank Indonesia rencana pengalihan fungsi pengawasan perbankan penyediaan financial safety nets pembentukan Badan Supervisi keanggotaan Dewan Gubernur BI dari internal dan eksternal aspek-aspek transparansi, akuntabilitas dan pertanggungjawaban

Perkembangan Sistem Nilai Tukar Di Indonesia 1. 1964 - 15 November 1978 1964 - 1970: SNT: Tetap, Sistem Devisa: Kontrol 1970 - 15 November 1978: SNT: Tetap Sistem Devisa: Bebas

Perkembangan Sistem Nilai Tukar Di Indonesia (lanjutan) 1978 - 14 Agustus 1997 1978 - 1992: SNT: Mengambang Terkendali Biasa Sistem Devisa: Bebas. 1992 - 1997: SNT: Mengambang terkendali Crawling Band 1997 - saat ini: SNT: Mengambang bebas Sistem Devisa: Bebas

SNT Tetap (Fixed Exchange Rate System) 1964-1978 Cara penetapan: USD langsung, lainnya cross rate Kelemahan Memerlukan cadangan devisa yang sangat besar (untuk intervensi) Sulit menetapkan level kurs yang tepat Nilai tukar tidak riil (potensial terjadi devaluasi) Membuka peluang spekulasi Kekuatan Nilai tukar stabil Mempermudah perencanaan harga barang impor stabil Kemudahan dalam implementasi kebijakan moneter lainnya

SNT Mengambang Terkendali (Managed Floating Rate System) 1978 - 1992 -1997 cara penetapan: diambangkan terhadap basket currencies Kelemahan Memerlukan cadangan devisa cukup besar (masih ada intervensi) Cukup sulit menetapkan level kurs dan lebar band yang tepat Peluang spekulasi lebih terbuka Arah pergerakan nilai tukar mungkin “bias” Kekuatan Memberikan arah kebijakan kurs Mengendalikan fluktuasi nilai tukar Relatif memudahkan pembuatan perencanaan Tingkat depresiasi disesuaikan dengan target moneter

SNT Mengambang (Free Floating Rate System) 1997 - saat ini Kekuatan BI tidak selalu harus melakukan intervensi Ketidakseimbangan neraca pembayaran otomatis disesuaikan melalui nilai tukar Pasar bebas bertransaksi shg. mendukung perkembangan pasar uang domestik Mendorong efektivitas kebijakan moneter Kelemahan Terkadang masih diperlukan intervensi/ sterilisasi Terdapat unsur ketidak pastian (NT tidak bisa ditargetkan) Pada negara dengan pasar keuangan yang belum mapan sering timbul distorsi harga kurs Untuk negara berkembang NT sangat rentan thd faktor non- ekonomis