Perekonomian Indonesia

PEREKONOMIAN INDONESIA PEREKONOMIAN INDONESIA Dilihat dari beberapa aspek : Sebagai suatu ilmu -> Ilmu Ekonomi Indonesia yaitu suatu cabang ilmu Ekonomi yang menjelaskan kehidupan Indonesia 2. Sebagai struktur Ekonomi yaitu Keseluruhan komposisi sektor-sektor ekonomi yang ada pada suatu negara. 3. Sebagai suatu sistem ekonomi. Sistem ekonomi yaitu suatu sistem yang mengatur serta menjalin hubungan ekonomi antar manusia dengan seperangkat kelembagaan dalam suatu tatanan kehidupan. Suatu sistem ekonomi mencakup nilai-nilai, kebiasaan, adat istiadat, hukum, norma- norma, peraturan-peraturan yang berkenaan dengan pemanfaatan sumber daya bagi pemenuhan kebutuhan.

4. Indonesia merupakan negara bahari karena sebagian besar luas wilayahnya merupakan lautan yaitu 7,9 juta km2 atau + 81 % dari luas wilayah keseluruhan dan sudah termasuk Zona Ekonomi Ekslusif (ZEE) 5. Indonesia mempunyai kelembaban cukup tinggi 61,53o C – 80,98o C dan kondisi suhu udara berkisar antara 24,16o C – 31,35o C 6. Curah hujan berkisar antara 996,60 mm – 4,927 mm dan kecepatan angin di selruh wilayah relatif cukup merata antara 2,48 km/jam – 21 km/jam

B. KARAKTERISTIK PEREKONOMIAN INDONESIA Perekonomian Indonesia memiliki ciri yang khas yang berbeda dengan negara yang lain, dimana peran pemerintah dalam mengendalikan lini kehidupan masyarakatnya terlalu besar terutama dimulai sejak rezim orde baru berkuasa. Masa awal kemerdekaan Indonesia sangat menentang sistem perekonomian kapitalis dan liberalisasi dan condong ke ideologi politik dan sosialis Indonesia merupakan negara berpenduduk terbanyak no 5 didunia setelah negara RRC, India, Rusia dan AS. 2/3 jumlah penduduknya tinggal di Jawa, Madura dan Bali yang merupakan 7% dari keseluruhan daratan. Tingkat kepadatan penduduknya di jawa hampir 2 x lipat di bandingkan dengan kepadatan penduduk di Eropa (belgia)

4. Fakta menunjukkan perekonomian Indonesia mewarisi dualistik sifat perekonomiannya yaitu a. Sektor modern (perkebunan, pertambangan dan perindustian besar) b. Sektor tradisional (pertanian, kerajinan tangan dan perdagangan kecil tradisional) Menurut Boeke Aspek pendapatan dan kekayaan Indonesia termasuk rendah dibandingkan dengan negara lain walau kekayaan alam melimpah . Kemampuan pengadaan dan pembangunan sarana prasarana infrastrukrul juga rendah, disebabkan oleh : a. Rendahnya pendapatan per kapita masyarakat b. Mismanajamen pembangunan sosial dan politik yang menyebabkan terbelengkainya agenda pembangunan ekonomi terutama pada saat Orde lama dan Orde baru c. Maraknya praktek KKN Menurut Prof. Samitro

C. PEREKONOMIAN INDONESIA DALAM KONSTELASI PEREKONOMIAN DUNIA Indonesia sebagai suatu negara berkembang dan memiliki sumber daya ekonomi serta terletak pada jalur geografis perdagangan internasional Sebagai bagian dari kominitas ekonomi global, Indonesia berkepentingan untuk selalu membina hubungan ekonomi terutama terhadap negara lain yang sebagai anggota forum kerjasama ekonomi multilateral organisasi perdagangan dunia (WTO), Kerja sama ekonomi regional asia pasifik (APEC) serta kerjasama ekonomi regional wilayah bebas perdagangan ASEAN (ASEAN AFTA).

3. Perdagangan internasional meliputi aktivitas barang dan jasa 3. Perdagangan internasional meliputi aktivitas barang dan jasa. Danpak positifnya adalah dapat mendorong pertumbuhan ekonomi nasional melalui peningkatan produktifitas faktor- faktor produksi dan pemanfaatan skala ekonomi domistik disamping menjadi media transfer teknologi antar negara Realokasi sumber daya ekonomi dan efektifitas pemanfaatan skala ekonomi dari perushaaan pengekspor

D. PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL Perencanaan pembangunan di era reformasi merupakan tuntutan masyarakat untuk mewujudkan kemakmuran dan keadilan ekonomi. Landasan yuridis dalam menyusun Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) meliputi beberapa aspek : a. Amandemen keempat UUD 1945 tentang tidak ada rumusan GBHN yang menyangkut kebijakan desentralisasi pembangunan, Pemilihan presiden secara langsung dan PILKADA dilakukan secara langsung dan demokratis. b. Reformasi pemerintah daerah menyangkut UU No. 32 2004 tentang desentralisasi, otoda dan UU No. 33 tentang perimbangan keuangan pusat dan daerah c. Reformasi pengelolaan keungan negara

3. Landasan filosofis dalam penyusunan SPPN adalah a. Cita-cita nasional sesuai yang tercantum pada pembukaan UUD 1945 b. Tugas pokok setelah kemerdekaan c. Agar kegiatan pembangunan berjalan efektif, efesien dan bersasaran 4. Tahapan penyusunan SPPN a. membuat rencana kerja b. Penetapan rencana kerja c. Pengendalian rencana kerja d. Evaluasi kinerja Sppn = sitem perencanaan pembangunan nasional

Mekanisme dan aturan dalam proses perencanaan pembangunan dilakukan melalui a. Proses langsung. Contoh Pilpres dan Pilkada secara langsung b. Proses Teknokrasi Yaitu rencana disusun menggunakan kerangka berfikir ilmiah dengan tetap memperhatikan aspirasi dari masyarakat. c. Proses partisipasi Yaitu rencana disusun dengan melibatkan & menjaring aspirasi semua pihak yang berkepentingan terhadap pebangunan d. Proses bottom up dan top down Yaitu rencana pembangunan disusun oleh politik seperti Pilpres & Pilkada yang dilaksanakan pemerintah dengan tetap mengacu pada unsur musyawarah.

E. STRATEGI PEMBANGUNAN NASIONAL Penyusunan strategi pembangunan nasional dilakukan sesuai dengan amanat UUD 1945 yaitu meningkatkan taraf hidup & kesejahteraan rakyat Indonesia. Tahapan pembangunan nasional dilakukan dengan cara : a. Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) b. Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) 3. Strategi pembangunan nasional dilakukan dengan mengacu pada : a. Di laksanakan dengan berkelanjutan b. dapat dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat

F. MASALAH & KEBIJAKAN PEMBANGUNAN NASIONAL Permasalahan pokok pembangunan di Indonesia adalah : a. Tingginya jumlah pengangguran dan penduduk misikin b. Rendahnya kuwalitas SDM c. Kesenjangan pembangunan antar kelompok, wilayah dan daerah e. Menurunnya kuwalitas SDM & lingkungan hidup f. Rendahnya penegakan hukum dan keadilan g. Tingginya angka kejahatan dan masih adanya pontensi konfilk orisontal h. Ancaman saparatisme & rendahnya kemampuan Hankam i. Kelembagaan demokrasi yang masih lemah

PERBANDINGAN SISTEM-SISTEM EKONOMI Berdasarkan yang mengatur mekanisme : Sistem ekonomi tradisional. sistem ekonomi pasar. sistem ekonomi komando/ terpimpin. Berdasarkan yang mengatur kepemilikan aset: sistem ekonomi kapitalis. sistem ekonomi sosialis. sistem ekonomi campuran.

Ekonomi Tradisional Sistem ekonomi ini merupakan sistem ekonomi yang dijalankan secara bersama untuk kepentingan bersama (demokratis), sesuai dengan tata cara yang biasa ditempuh oleh nenek moyang sebelumnya. Dalam sistem ini segala barang dan jasa yang diperlukan, dipenuhi sendiri oleh masyarakat itu sendiri. Tentunya Anda akan bertanya apa tugas pemerintah dalam sistem ekonomi tradisional ini? Dalam sistem ekonomi tradisional, tugas pemerintah hanya terbatas memberikan perlindungan dalam bentuk pertahanan, dan menjaga ketertiban umum. Dengan kata lain kegiatan ekonomi yaitu masalah apa dan berapa, bagaimana dan untuk siapa barang diproduksi semuanya diatur oleh masyarakat. Pada umumnya, sistem perekonomian ini berlaku pada negara-negara yang belum maju, dan mulai ditinggalkan. Misalnya Etiopia. Tapi pada umumnya, sistem ekonomi ini sangatlah primitif dan hampir tidak ada lagi di dunia.

Ciri dari sistem ekonomi tradisional Teknik produksi dipelajari secara turun temurun  dan bersifat sederhana Hanya sedikit menggunakan modal Pertukaran dilakukan dengan sistem barter (barang dengan barang) Belum mengenal pembagian kerja Masih terikat tradisi Tanah sebagai tumpuan kegiatan produksi dan sumber kemakmuran

Kelebihan dan Kelemahan : Tidak terdapat persaingan yang tidak sehat, hubungan antar individu sangat erat Masyarakat merasa sangat aman, karena tidak ada beban berat yang harus dipikul Tidak individualistis Kelemahan Teknologi yang digunakan masih sangat sederhana, sehingga produktivitas rendah Mutu barang hasil produksi masih rendah Saat ini sudah tidak ada lagi negara yang menganut sistem ekonomi tradisional, namun di beberapa daerah pelosok, seperti suku badui dalam, sistem ini masih digunakan dalam kehidupan sehari – hari

Sistem ekonomi pasar dikemukakan oleh Adam Smith yang dimuat dalam bukunya yang berjudul An Inquiry Into the Nature and Causes of the wealth of Nation. Ciri sistem ekonomi pasar adalah sebagai berikut : Setiap individu bebas memiliki barang dan alat-alat produksi. Kegiatan ekonomi di semua sektor dilakukan oleh pihak swasta. Pemerintah tidak ikut campur tangan dalam kegiatan ekonomi. Modal memegang peranan penting dalam kegiatan ekonomi. Setiap orang diberi kebebasan dalam memakai barang dan jasa Semua kegiatan ekonomi didorong oleh prinsip laba. Berlakunya persaingan secara bebas.

Produksi didasarkan atas kebutuhan masyarakat. Kebaikan sistem ekonomi pasar adalah : Adanya persaingan mendorong manusia atau individu untuk terus maju dan bertindak secara efektif dan efisiien. Tiap-tiap individu bebas memilih pekerjaan yang disukai sesuai dengan minat dan bakatnya. Produksi didasarkan atas kebutuhan masyarakat. Kebebasan memilih alat-alat produksi dan modal.

Persaingan dapat menyebabkan terjadinya penindasan dan monopoli. Keburukan sistem ekonomi pasar adalah : Persaingan dapat menyebabkan terjadinya penindasan dan monopoli. Karena motif memperoleh laba, tiap-tiap individu hanya mementingkan diri sendiri sehingga pemerataan pendapatan sulit dicapai atau tidak merata. Sulit menghindarkan naik turunnya kehidupan ekonomi sehingga krisis ekonomi lebih mungkin sering terjadi. Timbulnya dampak imbasan.

Sistem Ekonomi Komando (Terpusat) Merupakan sisstem dimana peran pemerintah sangat dominan dan berpengaruh dalam mengendalikan perekonomian. Pada sistem ini pemerintah menentukan barang dan jasa apa yang akan diproduksi, dengan cara atau metode bagaimana barang tersebut diproduksi, serta untuk siapa barang tersebut diproduksi. Ciri dari sistem ekonomi pasar adalah : Semua alat dan sumber-sumber daya dikuasai pemerintah Hak milik perorangan tidak diakui Tidak ada individu atau kelompok yang dapat berusaha dengan bebas dalam kegiatan perekonomian Kebijakan perekonomian diatur sepenuhnya oleh pemerintah Kebaikan dari sistem ekonomi terpusat adalah: 1. Pemerintah lebih mudah mengendalikan inflasi, pengangguran dan masalah ekonomi lainnya Pasar barang dalam negeri berjalan lancar Pemerintah dapat turut campur dalam hal pembentukan harga Relatif mudah melakukan distribusi pendapatan Jarang terjadi krisis ekonomi

Kelemahan dari sistem ekonomi terpusat Mematikan inisiatif individu untuk maju Sering terjadi monopoli yang merugikan masyarakat Masyarakat tidak memiliki kebebasan dalam memilih sumber daya

SISTEM EKONOMI KAPITALIS ASUMSI: Kemakmuran bersama harus dibangun diatas fondasi kemakmuran individu. CIRI-CIRI : Aset-aset produktif & atau faktor-faktor produksinya sebagian besar dimiliki oleh sektor individu/swasta kecuali aset-aset yg berkaitan dengan kepentingan masyarakat banyak harus diatur melalui UU/peraturan-peraturan. Adanya campur tangan pemerintah walaupun dibatasi yaitu hanya sebagai wasit. Dikenalnya sistem perpajakan. Melindungi hak-hak asasi Buruh dan dibentuknya serikat buruh. Gaya hidup Masyarakatnya lebih konsumptif. Buruknya distribusi pendapatan maupun kekayaan. Ada saling mengorbankan antara tujuan efisiensi & keadilan. Penjajahan/Imperialisme model baru dengan kebijakan ekonomi bermata dua. Contoh: USA, Jepang, Inggris, Prancis

5 Falsafah YANG MEMBANGUN SIST. EKONOMI KAPITALIS Paham MATERIALISME yaitu kemajuan ekonomimeski diukur dengan segala sesuatu yang bersifat material (diterima oleh akal & panca indera). Paham RASIONALISME yaitu pertimbangan akal adalah segala-galanya. Paham INDIVIDUALISME yaitu jika setiap individu mengejar kepentingannya sendiri, maka secara otomatis akan terwujud harmoni sosial dan efisiensi ekonomi.

Paham LIBERALISME yaitu setiap individu harus diberi kebebasan penuh untuk mengejar kepentingan ekonominya, sebagai hak, bawaan dan kodrat manusia. Paham HUMANISME yaitu kebutuhan manusia harus dijadikan pusat perhatian bahkan jika perlu mengabaikan kebutuhan mahluk lain.

KAPITALISME MODERN/NEO CAPITALISM ADA 2 JENIS KAPITALISME KAPITALISME MURNI Tidak ada intervensi Pemerintah  padahal ada ADA KEGAGALAN PASAR (MARKET FAILURE) KAPITALISME MODERN/NEO CAPITALISM Ada campurtangan pemerintah untuk mengatasi kegagalan pasar

Kebijakan Ekonomi Kapitalistik di Indonesia Penghapusan berbagai subsidi pemerintah pada komoditas strategis (bbm, listrik dsb) secara bertahap dan diserahkannya ke mekanisme pasar membuat harga-harga meningkat Nilai kurs diambangkan secara bebas (floating rate) sesuai dengan LOI dengan IMF (dikembalikan pada mekanisme pasar) Privatisasi BUMN yang membuat sektor kepemilikan umum (migas, tambang, kehutanan) dikuasai oleh swasta Bobroknya lembaga keuangan dan masuknya Indonesia ke dalam jerat utang (Liberalisasi pasar berbasis bunga dan privatisasi bank- bank pemerintah)

SISTEM EKONOMI SOSIALIS ASUMSI : kemakmuran individu hanya mungkin tercapai bila berfondasikan kemakmuran bersama. CIRI-CIRI : Sebagian besar kepemilikan merupakan kepemilikan sosial/milik negara. Tidak percaya dengan mekanisme pasar/pasar bebas. Peranan pemerintah sangat besar. Contoh : Rusia dan China

Sistem ekonomi Sosialis terbagi menjadi 2, yaitu Sosialisme – Marxisme (Liberal) Sistem ini diperkenalkan oleh Karl Max yaitu tentang perkembangan ekonomi dari tahap terendah hingga tertinggi. Sosialisme – Komunisme Diperkenalkan oleh Lenin dan dilanjutkan oleh Stalin yaitu tentang proses evolusi sosial yang cepat dengan melakukan tindakan-tindakan yang konkret yang bertujuan untuk mencapai kondisi masyarakat yang ideal.

KOMUNISME vs MARXISME Pokok masalah Komunis Sosialisme Liberal Hak Milik alat produksi (tahap awal) Nasionalisme scr menyeluruh tanpa ganti rugi Bertahap dan diberi ganti rugi Distribusi/konsumsi Diatur oleh negara Ada kebebasan bagi WN Alat produksi Dimiliki & diatur oleh neg Swasta kehilangan hak milik atas alat2 prod Neg memiliki industri ttt (monopoli) Ada izin bg swasta memiliki alat prod Penguasa (Politik) Gol minoritas (elite partai) Demokrasi/hak suara Pembaruan sosial Dg jalan kekerasan /revolusi Secara bertahap (evolusi) : kapitalis  sosialis Tanas

Sistem Ekonomi Sosialis yg termodifikasi ke Sistem Ekonomi Indonesia Lihat Penjelasan Pasal 33 : Produksi dikerjakan oleh semua, untuk semua, dibawah pimpinan atau pemilikan anggota2 masy. Kemakmuran masyarakatlah yang diutamakan, bukan kemakmuran orang seorang. Sebab itu perekonomian disusun sbg usaha bersama berdasar atas asas kekluargaan, bangun usaha yg sesuai utk itu adl koperasi.

Sebab itu cabang-cabang produksi yg penting bagi negara & yg menguasai hajat hidup org banyak harus dikuasai oleh negara. Kalo tidak, tampuk produksi jatuh ke tangan org seorang yg berkuasa & rakyat banyak ditindasinya. Hanya perusahaan yg tidak menguasai hajat hidup org banyak boleh ada di tangan orang seorang. Bumi & air & kekayaan alam yg terkandung dlm bumi adl pokok2 kemakmuran rakyat. Sebab itu hrs dikuasai oleh negara & dipergunakan utk sebesar-besar kemakmuran rakyat.

SISTEM EKONOMI PANCASILA

LANDASAN SEP SEP menganut paham ekonomi pasar atau menurut istilah Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia (ISEI) “ekonomi pasar terkendali”(1990) atau “ekonomi pasar terkelola”(1996). Konsep dasar SEP tertuang pada UUD’45 Pasal 23, Pasal 27 ayat (1), Pasal 33 dan Pasal 34 yaitu : - Pasal 23 bahwa keputusan pemerintah tentang anggaran harus berdasarkan hak dan kedaulatan rakyat, yg diwakili oleh anggota DPR.

Pasal 27 ayat 1 bahwa setiap warga negara berhak atas pekerjaan & penghidupan yang layak Pasal 33 adalah Perekonomian disusun sbg usaha bersama berdasar atas azas kekeluargaan. Cabang-cabang produksi yg penting bagi negara dan yg menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. Bumi dan air dan kekayaan alam yg terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar- besar kemakmuran rakyat. Pasal 34 adalah bagi mereka yg kurang beruntung baik karena kemalangan yang menimpa diri & keluarganya serta ketidakmampuan bersaing dipelihara oleh negara.

CIRI-CIRI SEP Ciri-Ciri SEP disebut pula Demokrasi Ekonomi: Peranan negara penting tetapi tidak dominan. Dalam SEP usaha negara dan swasta tumbuh berdampingan secara seimbang. Sistem ekonomi tidak didominasi oleh modal dan tidak didominasi oleh buruh. Sistem ekonomi didasarkan atas azas kekeluargaan menurut menurut keakraban hub. manusia. Masyrakat memegang peranan penting. Maksudnya produksi dikerjakan oleh semua & dibawah pimpinan/pengawasan anggota-anggota masy. Negara menguasai bumi, air, & kekayaan alam yg terkandung didalamnya.

TOKOH-TOKOH PENDUKUNG SEP MOH. HATTA WILOPO WIDJOJO NITISASTRO PROF. DR. MUBYARTO PROF. DR. EMIL SALIM PROF. DR. SUMITRO DJOJOHADIKUSUMO

SISTEM EKONOMI SYARI’AH Sistem ekonomi syariah adalah sistem ekonomi yang banyak diterapkan pada negara-negara Islam. CIRI-CIRI : Sistem ini berpedoman pada Al-qur’an dan Hadist. Sistem ini melaksanakan kegiatan ekonomi berdasarkan hukum syara’ yaitu ada kegiatan ekonomi yg boleh dilakukan dan ada yang tidak dengan kata lain harus ada etika. Adanya keseimbangan antara peran pemerintah, swasta, kepentingan dunia dan kepentingan akhirat dalam aktivitas ekonomi yang dilakukan.

KRITERIA SISTEM EKONOMI YANG BAIK 1. Daya tahan dan Daya Adaptasi (adjustment and adaptation capabilities) sistem ekonomi yang baik adalah sistem ekonomi yang mampu menghadapi ketidakpastian jangka pendek maupun jangka panjang. 2. Unjuk Prestasi (Performance) Sistem ekonomi dikatakan baik jika menghasilkan : - Kemakmuran - Pertumbuhan - Produktivitas - Pemberdayaan - Terpeliharanya lingkup hidup

KEMAKMURAN Suatu negara dikatakan makmur jika output perkapitanya sangat besar. Menurut standar PBB : negara dikatakan makmur jika pendapatan perkapitanya sudah melebihi US$ 8.000.

PERTUMBUHAN Tingkat Pertumbuhan ekonomi suatu negara tidak boleh mempertinggi tingkat inflasi. Sebab jika tingkat pertumbuhan tinggi dan tingkat inflasi juga naik maka pertumbuhan ekonomi tidak efektif dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat.

PRODUKTIVITAS Ukuran tingkat produktifitas yang umumnya dipakai adalah Output/input. Jika angka output meningkat maka perekonomian makin produktif.

PEMBERDAYAAN Apa yang dimaksud dengan Pemberdayaan ? “ Pemberdayaan adalah Suatu proses atau upaya yang menciptakan kondisi dimana masyarakat/para pelaku ekonomi dapat mengalokasikan sumber dayanya sesuai dengan bakat, kemampuan dan keinginan mereka.”

TERPELIHARANYA LINGKUNGAN HIDUP Sistem ekonomi harus memperhatikan dimensi kelestarian alam dan lingkungan hidup. Menurut David Ricardo berpendapat manusia cenderung menggunakan sumber daya alam sebanyak-banyaknya untuk mencapai tujuan kemajuan ekonomi.

BAGAIMANAKAH SISTEM EKONOMI YANG BAIK ?

Perkembangan Perekonomian Indonesia dan Pelaku Ekonomi

Sejarah Sistem Ekonomi Indonesia Ekonomi Masa Penjajahan Ekonomi Masa Orde Lama Ekonomi Masa Orde Baru 4. Orde Reformasi

Masa sebelum pendudukan belanda Pendudukan Belanda ( 350 Tahun) Sebelum kemerdekaan Pendudukan Inggris (1811 – 1816 ) Liberal (1816-1942) Pendudukan Jepang ( 1942 – 1945 ) Sejarah perekonomian Indonesia Masa Pasca Kemerdekaan ( 1945 -1950) Masa Demokrasi Liberal ( 1950 -1957 ) Orde Lama Orde Baru (1967-1998) Masa Demokrasi Terpimpin ( 1959 – 1967 ) Orde Reformasi (1998 –sekarang)

Sistem Perekonomian Orde Lama Zaman Orde Lama ( 1950 – 1966) Setelah Proklamasi 17 – 8 – 1945 keadaan ekonomi Indonesia sangat buruk yang ditandai oleh: Defisit Neraca Pembayaran, Inflasi tinggi dan kegiatan berproduksi yang rendah. Pada Awalnya sistem pemerintahan Indonesia adalah Sistem demokrasi Liberal, sehingga sistem ekonomi adalah paham ekonomi liberal Iklim politik yang tidak kondusif menyebabkan mengganggu perekonomian Indonesia Muncul sistem politik yang lebih condong ke sistem sosialis  faham ekonomi terpimpin  merupakan refleksi dan perasaan anti kolonialisme

Sistem Perekonomian Orde Lama Restrukturisasi pembangunan yang memerlukan dana besar mengalami kesulitan pendanaan dari blok kapitalis Terjadi Instabilisasi politik  terjadi pegantian pemerintahaan Buruknya kondisi ekonomi, karena: Kondisi politik dalam negeri dan Keterkaitan faktor produksi

Sistem Perekonomian Orde Baru Zaman Orde Baru (1966 -1998) Tujuan jangka panjang : meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui proses industrialisasi dalam sekala besar Kegiatan pembangunan ekonomi di pusatkan di pulau Jawa, khususnya Jawa Barat Program Penghijauan (Green Revolution) di sektor Pertanian

Pendapatan dari ekspor minyak Pinjaman Luar Negeri dan PMA Peningkatan Pertumbuhan ekonomi  pendapatan perkapita meningkat, hal ini dipengaruhi oleh: Peningkatan Pertumbuhan ekonomi  pendapatan perkapita meningkat, hal ini dipengaruhi oleh: Kemampuan Kabinet Pendapatan dari ekspor minyak Pinjaman Luar Negeri dan PMA Deregulasi sektor moneter dan riil Dibanding Orde Lama, terjadi peningkatan kinerja ekonomi nasional

Masa Transisi Melakukan intervensi  cadangan devisa menipis Zaman Transisi (1998 -1999) Krisis keuangan kawasan Asia  krisis moneter di Indonesia yang ditandai depresiasi rupiah terhadap dollar Usaha mengatasi krisis : Melakukan intervensi  cadangan devisa menipis Meminta bantuan dari IMF Penerapan kebijaksanaan makro, meliputi fiskal dan moneter (pencabutan Subsidi) Restrukturisasi sektor keuangan

Terjadi tarik ulur antara kepentingan domestik dengan IMF Masa Transisi Reformasi Struktural Terjadi tarik ulur antara kepentingan domestik dengan IMF Krisis ekonomi ini berdampak pula pada krisis politik

Masa Reformasi Zaman Reformasi (2000 – 2001) Kondisi perekonomian menunjukkan perbaikan dibanding dengan zaman sebelumnya Stabilitas keamanan politik dan sosial mendapatkan ancaman-ancaman serius  meningkatkan country risk Kondisi perekonomian Indonesia cenderung lebih buruk dibanding masa transisi, dimana : Country Risk semakin besar IHSG menunjukkan pertumbuhan negatif Nilai tukar rupiah semakin merosot

PARA PELAKU EKONOMI 3 pelaku ekonomi Rumah Tangga Negara Subsidi Pajak Pajak Pendapatan konsumen : sewa, upah, bunga, laba Faktor-faktor produksi Rumah Tangga Konsumen Rumah Tangga Produsen Barang dan jasa Pembelian barang dan jasa

PARA PELAKU EKONOMI 4 pelaku ekonomi Rumah Tangga Negara Subsidi Pajak Pajak Pendapatan konsumen : sewa, upah, bunga, laba Faktor-faktor produksi Rumah Tangga Konsumen Rumah Tangga Produsen Barang dan jasa Pembelian barang dan jasa Impor Ekspor Masyarakat Luar Negeri Pembayaran devisa Penerimaan devisa

Pelaku ekonomi indonesia Sesuai dengan Trilogi Pembangunan Yaitu Pertumbuhan, Pemerataan dan Stabilitas Ekonomi

Fungsi dari pelaku ekonomi tersebut Koperasi Pemerataan hasil ekonomi Pertumbuhan kegiatan ekonomi, Kestabilan yang mendukung kegiatan ekonomi Swasta Pertumbuhan kegiatan ekonomi Pemerataan hasil ekonomi mendukung kegitana ekonomi BUMN Kestabilan yang mendukung kegiatan ekonomi pemerataan hasil pertumbuhan kegiatan ekonomi

Kegiatan Perekonomian di Indonesia Tenaga Kerja dalam Kegiatan Ekonomi Sistem Perekonomian Indonesia dan Pelaku-pelaku Ekonomi Pajak dalam perekonomian Indonesia Permintaan,Penawaran dan Terbentuknya Harga Pasar

Tenaga Kerja dalam Kegiatan Ekonomi Sistem Pada materi ini, akan dipelajari hal-hal sebagai berikut: Pengertian angkatan kerja dan masalah angkatan kerja. Pengertian tenaga kerja dan masalah tenaga kerja. Peranan pemerintah dalam permasalahan tenaga kerja.

A. Pengertian Angkatan Kerja dan Masalah Angkatan Kerja angkatan kerja adalah penduduk yang sudah memasuki usia kerja, baik yang sudah bekerja, belum bekerja, atau sedang mencari pekerjaan Menurut ketentuan pemerintah Indonesia, usia kerja adalah mereka yang berusia minimal 15 tahun sampai 64 tahun. tidak semua penduduk yang memasuki usia tadi disebut angkatan kerja. Sebab penduduk yang tidak aktif dalam kegiatan ekonomi tidak termasuk dalam kelompok angkatan kerja, seperti ibu rumah tangga, pelajar, dan mahasiswa, serta penerima pendapatan (pensiunan)

Skema angkatan kerja Penduduk Usia kerja ( tenaga Kerja ) 15 – 64 tahun Bukan Usia kerja 0 – 15 th & 65 th ke atas Angkatan kerja Bukan Angkatan kerja bekerja Menganggur / Sedang mencari pekerjaan Pelajar/mahasiswa Ibu rumah tangga pensiunan

Tingkat partisipasi angkatan kerja Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) adalahangka yang menunjukkan besarnya angkatan kerjadibandingkan dengan tenaga kerja (penduduk usiakerja). Rumusnya = TPAK= 𝑎𝑛𝑔𝑘𝑎𝑡𝑎𝑛 𝑘𝑒𝑟𝑗𝑎 𝑈𝑠𝑖𝑎 𝑘𝑒𝑟𝑗𝑎 ( 𝑡𝑒𝑛𝑎𝑔𝑎 𝑘𝑒𝑟𝑗𝑎 ) X 100 %

Faktor yang mempengaruhi tinggi rendahnya TPAK Tinggi rendahnya TPAK sangat dipengaruhi oleh berbagai hal, antara lain : Umur jenis kelamin Pendidikan Angka TPAK dapat dijadikan indikator tingkat kesulitan untuk mendapatkan pekerjaan. Angka TPAK yang rendah menunjukkan kecilnya kesempatan kerja yang tersedia bagi penduduk usia kerja. Sebaliknya, angka TPAK yang tinggi menunjukkan besarnya kesempatan kerja yang tersedia.

Jenis tenaga kerja Secara umum tenaga kerja dapat dibedakan menjadi dua kelompok, yaitu tenaga kerja rohani dan tenaga kerja jasmani Tenaga kerja Rohani adalah tenaga kerja yang dalam kegiatan kerjanya lebih banyak menggunakan pikiran yang produktif dalam proses produksi. Contohnya manager, direktur, dan jenisnya Tenaga kerja jasmani adalah tenaga kerja yang dalam kegiatannya lebih banyak mencakup kegiatan pelaksanaan yang produktif dalam produksi. Tenaga kerja jasmani terbagi dalam tiga jenis yaitu tenaga kerja terdidik, tenaga kerja terlatih, dan tenaga kerja tidak terdidik

Jenis tenaga kerja Tenaga kerja jasmani dibedakan menjadi : Tenaga kerja terdidik (skilled labour ) adalah tenaga kerja yang memerlukan pendidikan tinggi. Misalnya guru, dokter, dan sebagainya. Tenaga kerja terlatih (trained labour) adalah tenaga kerja yang memerlukan pelatihan dan pengalaman terlebih dahulu. Misalnya sopir, montir, dan sebagainya. Tenaga kerja tak terdidik (unskilled labour ) adalah tenaga kerja yang tidak memerlukan pelatihan ataupun pendidikan khusus. Misalnya kuli bangunan dan buruh gendong.

Penggolongan kerja Penggolongan kerja menurut jam kerjanya dibedakan sebagai berikut. Bekerja penuh, Orang digolongkan bekerja penuh jika selama satu minggu bekerja 35 jam ataulebih. Setengah penganggur, Orang digolongkan setengah penganggur jika selama satu minggu bekerja kurang dari 35 jam. Setengah penganggur kritis, Orang digolongkan setengah penganggur kritis jika selama satu minggu bekerja kurang dari 14 jam.

Kriteria bagi angkatan kerja Kriteria bagi angkatan kerja untuk dapat memasuki dunia kerja adalah: jenis pendidikan, keahlian khusus yang dimiliki, pengalaman kerja, kesehatan yang prima, sikap kepribadian dan kejujuran.

Permasalahan tenaga kerja Ada beberapa masalah yang sering dihadapi oleh tenaga kerja di Indonesia antara lain: Kurang sesuainya kemampuan tenaga kerja dengan pekerjaannya Rendahnya upah yang diterima oleh tenaga kerja Kurangnya perlindungan terhadap tenaga kerja Waktu kerja yang tidak sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan Hubungan kerja yang kurang harmonis Kesejahteraan dan kesehatan pekerja Serangan tenaga kerja asing

Pengangguran Penganguran terbuka Setengah Penganguran Berdasarkan sifat Setengah Penganguran Penganguran terselubung Jenis penganguran Pengangguran struktural Pengangguran friksional Pengangguran musiman Berdasarkan penyebab Pengangguran voluntary Pengangguran teknologi Pengangguran Deflasioner

Pengangguran berdasarkan sifatnya Pengangguran terbuka adalah angkatan kerja yang tidak bekerja dan tidak memiliki pekerjaan. Setengah pengangguran adalah tenaga kerja yang pekerjanya tidak optimum dilihat dari jam kerja. Dengan kata lain, jam kerja dalam satu minggu kurang dari 36 jam. Pengangguran terselubung adalah tenaga kerja yang bekerja tidak optimum karena kelebihan tenaga kerja. Umpamanya, seorang petani yang menggarap sawah sebenarnya cukup hanya dikerjakan oleh satu orang. Namun, karena anaknya tidak punya pekerjaan ia ikut menggarap tanah tersebut. Anak petani tersebut termasuk penganggur terselubung.

Pengangguran berdasarkan penyebabnya Pengangguran struktural adalah pengangguran yang disebabkan adanya perubahan dalam struktur perekonomian, misalnya dari agraris menjadi industri. Otomatis kondisi tersebut mengakibatkan tenaga kerja yang memiliki keahlian di sektor pertanian tidak terserap di sektor industri, sehingga mereka akan menganggur. Pengangguran friksional adalah pengangguran yang disebabkan pergeseran yang tiba-tiba pada penawaran dan permintaan tenaga kerja, sehingga sulit mempertemukan pencari kerja dengan lowongan kerja. Pengangguran musiman adalah pengangguran yang disebabkan oleh perubahan musim. Contohnya, buruh habis masa panen ia akan menganggur.

Pengangguran berdasarkan penyebabnya Pengangguran voluntary. Pengangguran jenis ini terjadi karena adanya orang yang sebenarnya masih dapat bekerja, tetapi dengan sukarela ia tidak bekerja (minta berhenti bekerja). Contohnya, seorang pegawai sebuah perusahaan berhenti bekerja karena punya uang yang banyak. Sedangkan untuk memenuhi kebutuhan, ia memperoleh dari penghasilan uang yang didepositokan atau dengan menyewakan rumah. Pengangguran teknologi ada lah pengangguran yang terjadi karena adanya meka nisasi atau penggantian tenaga manusia dengan tenaga mesin. Pengangguran deflasioner di sebab kan oleh pencari kerja lebih banyak dibandingkan dengan kesempatan kerja yang tersedia

Penyebab Terjadinya Pengangguran Apa saja yang menyebabkan terjadinya pengangguran itu? Aspek kependudukan Pertumbuhan penduduk yang cepat menciptakan banyak pengangguran, dan meningkatnya jumlah angkatan kerja yang tidak diimbangi dengan perluasan kesempatan kerja. Aspek ekonomi Ketidakstabilan perekonomian, politik, dan keamanan negara, dan krisis ekonomi pada pertengahan tahun 1997 menyebabkan terjadinya pengangguran sebanyak 1,4 juta orang. Aspek pendidikan Pendidikan harus mampu menghasilkan SDM (sumber daya manusia) yang berkualitas. Dunia usaha tidak bersedia menerima tenaga kerja yang pendidikan dan keterampilan angkatan kerja yang rendah

Dampak Pengangguran Adapun dampak-dampak dari pengangguran antara lain, sebagai berikut.  Terhambatnya pertumbuhan ekonomi. Hilangnya mata pencaharian yang mengakibatkan keterampilan maupun kreativitas masyarakat menjadi berkurang karena tidak adanya tempat untuk menampungnya.  Terjadinya ketidakstabilan sosial atau kerawanan sosial dengan munculnya segala tindakan kriminal.  Beban psikologis seseorang. Dengan menganggur mereka merasa keberadaannya kurang dihargai. Maka bisa menimbulkan ketidakstabilan emosi orang tersebut.

Cara mengatasi pengangguran Cara mengatasi pengangguran antara lain, antara lain sebagai berikut. Perluasan kesempatan kerja melalui padat karya. Proyek transmigrasi untuk pemerataan tenaga kerja. Peninjauan kembali aturan-aturan yang ada atau dikenal dengan istilah deregulasi dan debirokratisasi yang bisa menarik investor asing dan bisa meningkatkan ekspor barang. Meningkatkan sektor informal dari perekonomian masyarakat.  Meningkatkan kualitas tenaga kerja melalui pelatihan maupun pendidikan

Dalam mengatasi masalah ketenagakerjaan ada dua hal yang perlu mendapat perhatian, yaitu:  kelebihan tenaga kerja yang tidak tertampung dalam usaha produksi yang ada; kurangnya tenaga kerja yang mampu bekerja sesuai dengan tuntutan kebutuhan.

cara-cara untuk memperluas kesempatan kerja Adapun cara-cara untuk memperluas kesempatan kerja antara lain sebagai berikut. Meningkatkan usaha-usaha yang dapat mendorong tingkat produksi dan menjamin kestabilan harga. Misalnya, dengan kebijakan seperti memberikan kredit dengan bunga ringan bagi para pengusaha kecil. Meningkatkan usaha-usaha yang bersifat sektoral dan regional. Misalnya usaha pertanian baik yang berupa intensifikasi maupun ekstensifikasi pertanian; Meningkatkan usaha-usaha yang bersifat khusus. Misalnya memberikan bantuan pembangunan untuk proyek-proyek pekerjaan umum seperti pembuatan bendungan, saluran air minum,jalan raya, proyek reboisasi, dan sebagainya. Peningkatan kualitas tenaga kerja.

Cara cara yang dapat dilakukan untuk meningkatkan mutu tenaga kerja, antara lain sebagai berikut.  Peningkatan gizi makanan dan kesehatan.  Meningkatkan pendidikan. Pendidikan di Indonesia bisa ditempuh dengan dua jalur (sistem ganda) yaitu: jalur pendidikan formal dari tingkat SD sampai perguruan tinggi; jalur pendidikan informal melalui pelatihan-pelatihan maupun kursus-kursus atau dapat juga dilakukan melalui balai latihan kerja yang diselenggarakan oleh Depnaker. Kerja sama antara dunia pendidikan dengan dunia kerja. Cara ini dikenal dengan istilah pendidikan sistem ganda, maka siswa diberi kesempatan magang kerja (latihan kerja) di lapangan yang riil yaitu perusahaan-perusahaan yang nantinya di harapkan menciptakan tenaga kerja yang siap pakai. Peningkatan kualitas mental dan spiritual Peningkatan beribadah pada agama yang dianut dan budi pekerti yang luhur akan sangat memengaruhi peningkatan mutu tenaga kerja sehingga terbentuk rasa : menghargai diri sendiri, menghargai orang lain, menghargai waktu, disiplin, dan bertanggung jawab.

PERAN PEMERINTAH DALAM MENGATASI MASALAH KETENAGAKERJAAN Kesempatan kerja di Indonesia dijamin dalam Pasal 27 ayat (2) UUD 1945, yang berbunyi : “ Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusian”. Undang-undang yang mengatur ketenagakerjaan diantaranya : 1. Kepmenaker No. 3 Tahun 1996 2. Kepmenaker No. 150 Tahun 2000 3. Kepmenaker No. 78 Tahun 2001 4. Kepmenaker No. 13 Tahun 2003

Memperluas kesempatan dan lapangan kerja Peran pemerintah dalam mengatasi penggangguran adalah ; Memperluas kesempatan dan lapangan kerja Meningkatkan mutu tenaga kerja Membatasi penggunaan tenaga kerja asing di Indonesia Mempermudah proses rekrutmen tenaga kerja Menetapkan kebijakan pengupahan Meningkatkan perlindungan terhadap tenaga kerja Menetapkan waktu kerja Menciptakan hubungan industrial yang harmonis Meningkatkan kesejahteraan dan kesehatan pekerja dan keluarganya

SISTEM PEREKONOMIAN INDONESIA Dosen: Shobikin Amin

KEGIATAN NEGARA DALAM BIDANG EKONOMI : A KEGIATAN NEGARA DALAM BIDANG EKONOMI : A. SISTEM PEREKONOMIAN MENURUT UUD 1945 PASAL 33 B. KEUANGAN NEGARA C. PAJAK DASAR PEREKONOMIAN NEGARA BERTITIK TOLAK PADA DASAR FALSAFAH DAN PANDANGAN HIDUP BANGSA YAITU PANCASILA, LETAK TEGAKNYA PEREKONOMIAN DAN UUD 1945. DALAM UUD ’45 TERCANTUM SALAH SATU PASAL YANG MENDASARI SISTEM PEREKONOMIAN INDONESIA YAITU PASAL 33 AYAT 1,2 DAN 3, MENYATAKAN : PEREKONOMIAN DISUSUN SEBAGAI USAHA BERSAMA ATAS ASAS KEKELUARGAAN CABANG INDUSTRI YANG PENTING BAGI NEGARA DAN MENGUASAI HAJAT HIDUP ORANG BANYAK DIKUASAI OLEH NEGARA BUMI, AIR, DAN DI DALAMNYA DIKUASAI OLEH NEGARA DAN DIPERGUNAKAN SEBESAR-BESARNYA UNTUK KEMAKMURAN RAKYAT.

3 UNSUR PENTING DALAM TATA PEREKONOMIAN YANG DISUSUN SEBAGAI USAHA BERSAMA BERDASARKAN AZAS KEKELUARGAAN DALAM DEMOKRASI EKONOMI : 1. SEKTOR NEGARA - PERUSAHAAN JAWATAN (PERJAN) - PERUSAHAAN UMUM (PERUM) - PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) 2. SEKTOR SWASTA - PERUSAHAAN PERSEROAN - FIRMA - COMANDITAIRE VANNOOTSCHAP (CV) - PERSEROAN TERBATAS (PT) 3. SEKTOR KOPERASI

SEKTOR NEGARA (BUMN): a. PERUSAHAAN JAWATAN (PERJAN) SEKTOR NEGARA (BUMN): a. PERUSAHAAN JAWATAN (PERJAN) SUATU BADAN USAHA PEMERINTAH YANG BERTUJUAN MEMBERIKAN PELAYANAN UMUM (PULIK SERVICE) DALAM BIDANG JASA GUNA MELAYANI MASYARAKAT.CONTOH : PEGADAIAN, DAMRI, PELNI dsb. DASAR PELAYANAN : EFISIENSI, EFEKTFITAS, PENGHEMATAN DAN PRINSIP PENGELOLAAN DAN MEMUASKAN. DISUSUN SEBAGAI SUATU UNIT DEPARTEMEN, DIRJEN, DAN PEMDA. b. PERUSAHAAN UMUM (PERUM) SUATU BADAN USAHA MILIK NEGARA YANG BERTUJUAN MEMBERIKAN PELAYANAN KEPADA KEPENTINGAN UMUM DALAM BIDANG PRODUKSI, DISTRIBUSI DAN KONSUMSI SEKALIGUS MENUMPUK KEUNTUNGAN. Memiliki nama, kekayaan dan kebebasan bergerak sebagaimana perusahan swasta, permodalan dibantu dalam bentuk modal investasi dan diharapkan meutup beaya operasional dengan pendapatannya. Contoh PT. Telkom, Pos dan Giro, dan PLN - PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)

C. PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) C. PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) SUATU BADAN USAHA MILIK NEGARA YANG RUANG LINGKUPNYA PADA SALAH SATU BIDANG PRODUKSI. CONTOH : PT PERKEBUNAN. PROSES PERMODALANNYA TIDAK MENDAPAT SUBSIDI DARI PEMERINTAH DALAM BENTUK APAPUN DAN DIHARAPKAN BERDIRI SENDIRI SEKTOR SWASTA SEKTOR SWASTA DIBERI KESEMPATAN CUKUP LUAS UNTUK TURUT SERTA DALAM PEMBANGUNAN EKONOMI, BIDANGNYA DILUAR CABANG PRODUKSI VITAL BAGI NEGARA DAN TIDAK TERMASUK YANG MENGUASAI HAJAT HIDUP ORANG BANYAK, MELIPUTI : PERUSAHAAN PERSEORANGAN BENTUK PERUSAHAAN YANG PALING SEDERHANA DAN PALING BANYAK DITEMUI DI INDONESIA, BIASANYA DIPAKAI UNTUK USAHA DENGAN SKALA KECIL KEBAIKAN : MUDAH MENDIRIKAN, KEUNTUNGAN MUTLAK MILIK PRIBADI, DAN CEPAT DALAM PENGAMBILAN KEPUTUSAN KEJELEKAN : TANGGUNG JAWAB MUTLAK PADA PEMILIK, PERMODALAN SANGAT TERBATAS.

FIRMA PERUSAHAAN YANG EKSISTENSINYA DIDASARKAN ATAS PERSETUJUAN ANTARA DUA ORANG ATAU LEBIH UNTUK BERSAMA-SAMA BERUSAHA DIBAWAH SATU NAMA DALAM BIDANG TERTENTU. PENDIRIAN DIDASARKAN ATAS AKTA NOTARIS, SEMUA ANGGOTA FIRMA AKTIF DALAM MENGELOLA PERUSAHAAN, DAN BERTANGGUNG JAWAB ATAS KEBERLANGSUNGAN PERUSAHAAN, MODAL RELATIF BESAR. - COMANDITAIRE VANNOOTSCHAP (CV) BENTUK INI MIRIP DENGAN FIRMA, DALAM CV TERDIRI DUA GOLONGAN, PERSERO AKTIF (IKUT MENGELOLA PERUSAHAAN SERTA BERTANGGUNGJAWAB TERHADAP SELURUH KEKAYAAN) DAN PERSERO PASIF (PENYETOR MODAL DAN TIDAK IKUT DALAM PENGELOLAAN PERUSAHAAN – HANYA BERTANGGUNG JAWAB SEBATAS MODAL YANG DISETORKAN, SEBAGAI BALAS JASA IA MENERIMA BUNGA). BENTUK CV INI MEMUNGKINKAN UNTUK MENGHIMPUN DANA YANG LEBIH BESAR DARIPADA FIRMA.

PERSEROAN TERBATAS (PT) PERSEROAN TERBATAS (PT) DIDIRIKAN OLEH DUA ORANG ATAU LEBIH DENGAN AKTA NOTARIS, PERMODALAN DIHIMPUN DENGAN CARA MENJUAL SAHAM DI PASAR UANG DAN PASAR MODAL, SEHINGGA MODAL TIDAK TERBATAS. PEMILIK SAHAM MERUPAKAN PEMILIK PT YANG BERSANGKUTAN. KEKUASAAN TERTINGGI PADA RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM. BAGIAN KEUNTUNGAN YANG DIPEROLEH PEMEGANG SAHAM DISEBUT DEVIDEN. SEKTOR KOPERASI PASAL 33 MENEMPATKAN KOPERASI BAIK DALAM KEDUDUKAN SEBAGAI SOKO GURU PEREKONOMIAN NASIONAL MAUPUN SEBAGAI BAGIAN INTEGRAL TATA PEREKONOMIAN NASIONAL. KOPERASI MERUPAKAN ASOSIASI INDIVIDU TIDAK SEPERTI PERSEROAN TERBATAS (PT) MAUPUN FIRMA. MAKA TUJUAN UTAMA KOPERASI BUKAN MENCARI KEUNTUNGAN TETAPI MEMECAHKAN MASALAH BERSAMA, DITUNJUKKAN DENGAN ISTILAH “SISA HASIL USAHA (SHU)’’ BUKAN “KEUNTUNGAN”. DALAM KOPERASI SHU DIBERIKAN ATAS DASAR ‘JASA’ YANG DIBERIKAN OLEH ANGGOTANYA, ATAU SEBANDING DENGAN JASA YANG DIBERIKAN OLEH ANGGOTANYA.

2. SUMBER PENDAPATAN NEGARA B. KEUANGAN NEGARA 1. PENGERTIAN ILMU KEUNGAN NEGARA ADALAH CABANG ILMU KEUANGAN YANG KHUSUS MEMBICARAKAN SUMBER-SUMBER PENDAPATAN NEGARA DAN PENGALOKASIAN DARI PENDAPATAN ITU SENDIRI . ANGGARAN NEGARA IALAH SUATU DAFTAR ATAU PENJELASAN TERINCI MENGENAI PENERIMAAN PENGELUARAN NEGARA UNTUK SUATU JANGKA WAKTU TERTENTU YANG BIASANYA SATU TAHUN. KEUANGAN NEGARA PADA DASARNYA ADALAH ANGGARAN NEGARA / APBN. 2. SUMBER PENDAPATAN NEGARA Sumber pendapatan suatu negara berasal dari: a. DALAM NEGERI : - Pendapatan dari minyak dan Gas - Pendapatan Non Migas : Pajak, Non Pajak, Bea masuk, dan cukai b. LUAR NEGERI (pinjaman atau bantuan).

Penerimaan Lainnya berupa : a. KEUNTUNGAN DARI BUMN: Nilai tambah dari penjualan barang-barang (prod pemerintah) dan eksport barang-barang komoditi. b. RESTRIBUSI :Pembayaran dari masyarakat kepada pemerintah yang secara langsung mendapat balasan dari pemerintah. Misal Rekening Listrik, SPP dsb. c. PENCETAKAN UANG : selaku pelaksana dan pengatur perekonomian pemerintah, atas fungsinya pemerintah memiliki wewenang mencetak uang atau meminta Bank Sentral meminjamkan sejumlah uang kepada pemerintah tanpa jaminan apapun.

d. SUMBANGAN MASYARAKAT ATAS JASA-JASA PEMERINTAH d. SUMBANGAN MASYARAKAT ATAS JASA-JASA PEMERINTAH. Contoh : pungutan atas pemakaian jalan tol, beaya perijinan, dsb. e. PINJAMAN NEGARA: bisa dari dalam negri (Sertifikasi Bank Indonesia /SBI, Penjualan obligasi kepada masyarakat, berbagai surat berharga lainnya), maupun pinjaman luar negri (IBRD, IMF, ADB, Lembaga Keuangan internasional lainnya). f. PENERIMAAN HADIAH: biasanya dari pengusaha dalam maupun luar negri.

Secara garis besar dibagi dua bagian : a. Belanja/Pengeluaran Rutin: g. BANTUAN-BANTUAN LUAR NEGRI, biasanya untuk pelaksanaan program-program tertentu, Misal : imunisasi, KB, pembangunan sarana investasi jangka panjang (bendungan/PLTA), dsb. Bantuan ini biasanya diperoleh dari FAO, UNESCO, CGI, UNICEF dsb. 3. PEMBELANJAAN NEGARA Secara garis besar dibagi dua bagian : a. Belanja/Pengeluaran Rutin: Belanja Pegawai : upah, gaji pegawai Belanja Barang : barang untuk penyelenggaraan pemerintah Subsidi Daerah Otonom Bunga dan Cicilan Utang Pengeluaran-pengeluaran Rutin b. Belanja Pembangunan Pembiyaan untuk pembangunan fisik (sarana prasarana umum: jalan jembatan dll) dan non fisik (pendidikan, pelatihan dsb)

PENGELUARAN PEMERINTAH DITINJAU DARI SIFATNYA : EKSLUSIF : PEMBELIAN BARANG DAN JASA YANG DAPAT LANGSUNG DIKONSUMSI DAN DAPAT MENGHASILKAN BARANG LAIN. TRANSFER : PEMBERIAN DANA YANG BERUPA BANTUAN SOSIAL DITINJAU DARI PRODUKTIF DAN TIDAKNYA, DIBEDAKAN DALAM 3 MACAM, YAITU PENGELUARAN YANG : SELF LIQUIDITY : KEMBALI KE MASYARAKAT BERUPA BARANG ATAU JASA (PERUM, PERJAN DLL) REPRODUKTIF : MENDATANGKAN KEUNTUNGAN EKONOMI PADA MASYARAKAT (JALAN, IRIGASI DLL) TIDAK SELF LIQUIDITY DAN TIDAK REPRODUKTIF : BERSIFAT TIDAK EKONOMIS ( MISAL PEMBUATAN AIR MANCUR, PERTANAMAN, MONUMEN DSB).

AZAZ PENYUSUNAN APBN – APBD 1 AZAZ PENYUSUNAN APBN – APBD 1. ANGGARAN BERIMBANG : SEMUA PENGELUARAN DIDASARKAN ATAS PENERIMAAN SEHINGGA TERJADI KESAMAAN ANTARA PENGELUARAN DAN PENERIMAAN 2. ANGGARAN SURPLUS : PENERIMAAN DIBUAT LEBIH BESAR DARI PENGELUARAN, DARI SEGI MONETER DAPAT MENIMBULKAN DEFISIT 3. ANGGARAN DEFISIT : JUMLAH ANGGARAN TIDAK MENCUKUPI JUMLAH BIAYA DALAM SATU PERIODE, DAPAT MENIMBULKAN INFLASI. SEJAK TAHUN 1969, INDONESIA MENGIKUTI SIFAT ANGGARAN YANG BERIMBANG, BERLAKU SATU TAHUN ANGGARAN, YAITU DARI 1 APRIL S.D 31 MARET TAHUN BERIKUTNYA.

C. PAJAK PENGERTIAN PAJAK Menurut Prof Dr. Rahmat Sumitro, SH. : Adalah Iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan Undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal (kontrak prestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum’. Dua unsur utama pajak : Dapat dipaksakan dan Tidak mendapat jasa timbal (kontrak prestasi)

UNDANG-UNDANG PERPAJAKAN Pemungutan pajak didasarkan pada ketetapan dalam UUD 45, pasal 5 ayat (1), pasal 20 ayat (1) dan pasal 22 ayat (2) Perpajakan Indonesia didasarkan pada: Landasan Idiologi : Pancasila Landasan Konstitusi : UUD 1945 Landasan Operasional : Segala peraturan dan Undang-undang Perpajakan yang diundangkan pemerintah dengan persetujuan DPR

AZAS-AZAS PAJAK Azas Keadilan ---- kaya miskin (progresif) Azas Kemampuan -- sesuai kemampuan Azas Pemerataan – kpd masy secara merata Azas Manfaat – manfaat suatu obyek bagi pemilik pribadi maupun negara Azas Yuridis -- dengan dasar hukum yang jelas, tegas dan pasti (objek, subyek, tarif dll) Azas Kesederhanaan – tidak banyak ragam dan tatacara, tetapi sederhana dan mudah

FUNGSI PAJAK SEBAGAI SUMBER PENERIMAAN NEGARA SEBAGAI ALAT PENGATURAN PEREKONOMIAN, YAITU SEBAGAI ALAT DISTRIBUSI PENDAPATAN, PERTUMBUHAN EKONOMI DAN STABILITAS EKONOMI JENIS PAJAK PAJAK LANGSUNG : PAJAK YANG BEBANNYA TIDAK DPT DIBEBANKAN PADA ORANG LAIN (PAJAK PENGHASILAN, PBB. DEVIDEN DSB) PAJAK TIDAK LANGSUNG : DIPUNGUT BUKAN BERDASAR SURAT KETETAPAN PAJAK TETAPI DIKAITKAN DENGAN SUATU TINDAKAN ATAU KEJADIAN (PAJAK PENJUALAN, BEA METERAI DLL)

SISTEM PEMUNGUTAN PAJAK SISTEM PROGRESIF :BESAR KECILNYA DIPENGARUHI OLEH BERTAMBAHNYA PENDAPATAN SISTEM PROPORSIONAL : TARIF PAJAK TETAP, PAJAK SEMAKIN LAMA SEMAKIN BESAR BILA PENDAPATAN SEMAKIN BESAR SISTEM TETAP : DITENTUKAN DALAM SATU NILAI RUPIAH YANG TIDAK BERUBAH-UBAH. SISTEM DEGRESIF :SEMAKIN BESAR PENDAPATAN YANG DIKENAKAN PAJAK, SEMAKIN KECIL PROSENTASE PENGGUNAAN PAJAKNYA

Uang, Kredit dan Bank Pengertian : Uang adalah suatu benda yang dengan mudah dan umum diterima oleh masyarakat untuk pembayaran pembelian barang, jasa dan aset berharga lainnya, dan untuk membayar hutang (RJ.Thomas). Uang adalah suau kekayaan yang membuat pemiliknya dapat membayar sejumlah tertentu hutang dengan tanpa penundaan (AG Hart)

Tahap sejarah perkembangan Uang a. TAHAP SEBELUM BARTER Belum mengenal tukar menukar barang, kebutuhan dicukupi sendiri b. TAHAP BARTER Timbul keinginan untuk kerjasama dengan orang lain, kemudian muncul sistem barter c. TAHAP UANG BARANG/BENDA Muncul alat perantara (berfungsi sebagai uang : uang benda /uang barang) dalam pertukaran. Contoh: Daun teh kering (eskimo), garam (Romawi Kuno), kulit harimau, kulit buaya, gading gajah dsb. d. TAHAP UANG LOGAM Dari benda/barang berkembang dengan menggunakan emas dan perak untuk uang logam karena memiliki berapa keistimewaan serta sebagai benda yang praktis, tepat dan sesuai.

e. TAHAP UANG KERTAS Jenis uang ini disebut juga dengan uang kepercayaan atau uang tanda (taken Money). Dengan uang kertas terdapat beberapa keuntungan, meliputi: - beaya pembuatan relatif murah dibanding dengan uang logam - penggunaan uang dalam jumlah besar lebih mudah dibanding uang logam - penabahan jumlah uang sesuai dengan keperluan, dan dapat dilaksanakan dengan cepat shg tidak mengganggu keadaan pasar f. TAHAP UANG BANK yaitu uang dalam bentuk cek (cheque), dikeluarkan oleh bank untuk mengurangi resiko dan digunakan sebagai bukti pemilikan uang g. TAHAP UANG KREDIT (CREDIT CARDS) yaitu jenis kartu (Credit Cards dan Traveller’s Ceeks) yang dapat digunakan untuk sebagai alat tukar

Syarat-syarat uang Acceptability (Dapat diterima oleh umum) Uniformality (Satu kualitas dan memiliki nilai tukar Tinggi) Stability of Value (Memiliki nilai Stabilitas) Durability (kuat, tahan lama dan tidak mudah rusak) Cortibility (Praktis, mudah disimpan dan dipindah-pindahkan) Jumlahnya terbatas dan tidak mudah dipisahkan Desibility (Mudah dibagi tanpa mengurangi nilai)

FUNGSI UANG A. FUNGSI PRIMER (FUNGSI ASLI) - Sebagai alat tukar (medium of exchange) - Sebagai satuan hitung (unit of account), untuk menyatakan nilai harga barang dan jasa B. FUNGSI TURUNAN sebagai akibat dari fungsi asli - Sebagai alat pembayaran yang sah - Sebagai alat penabung dan pembentuk kekayaan dan pendorong kegiatan ekonomi

MACAM-MACAM UANG UANG GIRO BANK UMUM UANG GIRAL UANG GIRO BANK SENTRAL UANG LOGAM UANG KARTAL UANG KERTAS BANK UANG KERTAS UANG KERTAS NEGARA

INFLASI, DEVLASI, DEVALUASI DAN REVALUASI Suatu keadaan dimana terjadi kecenderungan naiknya harga-harga dlm jangka panjang secara terus menerus. Hal ini terjadi karena semakin tinggi jumlah uang yang beredar dalam masyarakat. Dari segi tingkatannya dibedakan : - Inflasi ringan (dibawah 10% pertahun) - Inflasi sedang (antara 10-30% pertahun) - Inflasi berat (antara 30-100% pertahun)

Dari segi Penyebabnya dibedakan : Deman Inflation, Inflasi timbul karena permintaan masyarakat thd barang sangat kuat Cost Inflation, Inflasi timbul karena kenaikan ongkos produksi Inflasi yang disebabkan karena terjadinya defisit anggaran belanja yang terus menerus. Inflasi yang disebabkan karena terjadi inflasi di negara lain, sehingga mengakibatkan naiknya harga barang-barang import

Inflasi yang terjadi di Indonesia dapat menyebabkan : Harga barang-barang naik Nilai uang turun Upah gaji nyata turun nilainya Masyarakat cenderung membeli barang bekas Bunga uang meningkat Menurunnya produksi, ekspor, impor dan semangat membangun

DEFLASI Suatu keadaan dimana nilai uang semakin meningkat atau semakin menurunnya harga barang-barang. Dalam keadaan ini jumlah uang yang beredar makin berkurang dan percepatan peredarannya juga menurun. Pengaruh deflasi akan mengakibatkan : - Daya beli menurun, produksi juga menurun - Nilai uang meningkat dan uang sukar diperoleh - Lapangan kerja menyempit, pengangguran bertambah - cenderung megatur orang yang berpenghasilan tetap

DEVALUASI Suatu usaha penyesuaian nilai mata uang dalam negeri terhadap mata uang asing dengan cara menurunkan nilai mata uang negara itu terhadap mata uang asing secara resmi. Catatan: harus ada persetujuan IMF. Alasan dilakukannya devaluasi adalah untuk mengatasi defisit neraca pembayaran luar negeri yang cukup serius dan membahayakan persediaan defisa. Tujuan adalah untuk menambah cadangan defisa, dengan devaluasi cadangan defisa meningkat

REVALUASI Suatu usaha untuk menaikkan nilai mata uang dalam negeri terhadap valuta asing karena nilai mata uang tersebut dinilai terlalu rendah. Tujuan, maksud dan alasannya kebalikan dari Devaluasi

PERNAH KREDIT ? APA YANG MENDORONG SAUDARA MELAKUKAN KREDIT ? BARANG APA YANG SAUDARA KREDIT ? BERAPA BIAYA YANG SAUDARA KELUARKAN UNTUK MEMPEROLEH KREDIT ? BAGAIMANA CARA MEMPEROLEH KREDIT ? KEPADA SIAPA SAUDARA MELAKUKAN TRANSAKSI KREDIT? MANFAAT/KEUNTUNGAN APA YANG SAUDARA PEROLEH DARI KREDIT?

KREDIT BERASAL DARI KATA ‘CREDERE’ (PERCAYA) ADA DUA FIHAK YANG BERINTERAKSI YAKNI PEMBERI KREDIT (KREDITOR) DAN PENERIMA KREDIT (DEBITOR) KREDIT ADALAH PEMERIAN BARANG, JASA, ATAU UANG DARI KREDITOR (PEMBERI KREDIT) KEPADA DEBITOR (YANG MELAKSANAKAN KEWAJIBAN) TANPA IMBALAN LANGSUNG NAMUN DISERTAI KEWAJIBAN TERTENTU PADA WAKTU YANG AKAN DATANG SESUAI DENGAN KESEPAKATAN KEDUA BELAH FIHAK

MACAM-MACAM KREDIT MENURUT KEGUNAANNYA : B. MENURUT JANGKA WAKTUNYA - KREDIT KONSUMTIF: SEMATA-MATA DIGUNAKAN UNTUK DIPAKAI ATAU DIHABISKAN DALAM MEMENUHI KEBUTUHAN - KREDIT PRODUKSI : DIGUNAKAN UNTUK MODAL UNTUK MEMBIAYAI PROSES PRODUKSI BERIKUTNYA. B. MENURUT JANGKA WAKTUNYA - KREDIT JANGKA PENDEK (TIDAK LEBIH DARI 1 TAHUN) : KCK (TIDAK BOLEH LEBIH DARI 3 BULAN) - KREDIT JANGKA PENENGAH (JANGKA PENGEMBALIAN ANTARA 1– 3 TAHUN) : KMKP (KREDIT MODAL KERJA PERMANEN) - KREDIT JANGKA PANJANG (DIATAS 3 TAHUN) : KIK (KREDIT INVESTAI KECIL (ANTARA 10 S.D 25 TAHUN)

C. MENURUT JAMINAN, DIBEDAKAN MENJADI KREDIT TANPA JAMINAN (KREDIT BLANKO), HANYA BERDASAR PADA KEPERCAYAAN - KREDIT DENGAN JAMINAN : 1. JAMINAN BARANG (KREDIT GADAI): BERUPA BARANG BERGERAK (KREDIT GADAI) MISAL SEPEDA MOTOR, PERHIASAN DSB; DAN BARANG TIDAK BERGERAK (KREDIT HIPOTIK) MISAL : RUMAH, GEDUNG ATAU TANAH 2. JAMINAN ORANG YAITU KREDIT YANG DIJAMIN OLEH FIHAK KETIGA (BORG). DALAM HAL INI FIHAK KETIGA BERTANGGUNG JAWAB ATAS PENETAPAN JANJI DEBITUR YANG TELAH DISEPAKATI

D. MENURUT SUBYEK PEMBERI KREDIT - KREDIT BANK, KREDIT YANG DIBERIKAN BANK KEPADA NASABAHNYA KREDIT PEMERINTAH, KREDIT YANG DISEDIAKAN OLEH PEMERINTAH UNTUK MASYARAKAT ATAU JAJARAN DI BAWAHNYA KREDIT LUAR NEGERI, YAITU KREDIT YANG BERASAL DARI LUAR BNEGERI YANG DIGUNAKAN OLEH PEMERINTAH/LEMBAGA LAINNYA DALAM RANGKA PERDAGANGAN LUAR NEGERI. KREDIT PENJUALAN, KREDIT YANG DIBERIKAN DARI PENJUAL KEPADA PEMBELI DENGAN CARA MENYERAHKAN BARANG TERLEBIH DAHULU DAN DIBAYAR BEBERAPA WAKTU KEMUDIAN. KREDIT PEMBELI, KREDIT YANG DIBERIKAN OLEH PEMBELI KEPADA PENJUALDENGAN CARA MEMBAYAR TERLEBIH DAHULU, BARANG DISERAHKAN WAKTU KEMUDIAN

E. MENURUT PRIORITASNYA KREDIT PRIORITAS TINGGI, KREDIT YANG DIBERIKAN BANK DENGAN SUKU BUNGA DAN SYARAT-SYARAT YANG DITENTUKAN OLEH BANK INDONESIA, PADA KREDIT INI BANK INDONESIA MENJADIKAN KREDIT LIQUIDITSNYA ANTARA 60-100 % : BIMAS, KREDIT EKSPORT, KIK, KMKP, KREDIT PIR, KREDIT PERUMAHAN RAKYAT, KREDIT MAHASISWA DLL KREDIT TIDAK BERPRIORITAS TINGGI, KREDIT YANG DIBERIKAN OLEH BANK YANG SUKU BUNGA DAN SYARAT-SYARAT DITENTUKAN OLEH BANK YANG BERSANGKUTAN, BANK INDONESIA TIDAK MEMBERIKAN LIQUIDITASNYA.

FUNGSI KREDIT UNTUK MEMPERLANCAR ARUS PERDAGANGAN MENINGKATKAN PRODUKSI, ARTINYA DENGAN KREDIT ORANG DAPAT MENINGKATKAN PRODUKSINYA MENINGKATKAN DAYA BELI MASYARAKAT UNTUK MELAKUKAN KONSUMSI MEMBERIKAN KESEMPATAN PADA PARA PENABUNG UNTUK IKUT DALAM PROSES PRODUKSI

SYARAT-SYARAT KREDIT CHARACTER/pribadi, Pribadi calon debitur (kepribadian), bisakah dipertanggung jawabkan. CAPACITY/Kemampuan : Kondisi usahanya/Ukuran kemampuan mengembalikan pinjaman CAPITAL / Modal : Kondisi permodalan dan perkembangan permodalannya bila diberi tambahan kredit COLLATERAL / Jaminan : Kualitas jaminan yang dimiliki oleh calon debitur CONDITION OF ECONOMIE: Kondisi perekonomian sejak pemberian kredit hingga waktu pengembalian.

KEBAIKAN DAN KEBURUKAN KREDIT - DAPAT DITINGKATKAN PRODUKTIFITAS MODAL, KARENA DAPAT DIHIMPUN INVESTASI MELALUI LEMBAGA KREDIT - DAPAT MEMPERLANCAR TRANSAKSI TUKAR MENUKAR SEHINGGA TERBENTUK ALAT PEMBAYARAN (PROMES, UANG GIRAL, WESEL DSB) KEBURUKAN - MENDORONG SESEORANG BERSIFAT DAN BERPOLA HIDUP KONSUMTIF - MENDORONG ORANG BERSPEKULASI DENGAN MEMINJAM KREDIT UNTUK MODAL USAHA/KERJA. - BILA TERLALU BANYAK PERLUASAN KREDIT DAPAT MENDORONG INFLASI - BERPENGARUH KURANG BAIK BAGI MASYARAKAT YANG SALAH MENGGUNAKANNYA.