STRATEGI DAN KEBIJAKAN PENGAJARAN BIPA

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
Oleh : Kepala Seksi Fasilitasi Sumberdaya Pendidikan Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP) Jawa Timur Kementerian Pendidikan Nasional Lembaga Penjaminan.
Advertisements

UNDANG–UNDANG NO. 20 TH.2003 Tentang SISTEM PENDIDIKAN NASIONAL
Sosialisasi EQA BAN-PT – Dikti, Juli-Agustus 2009.
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN DAN PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN RASIONAL KURIKULUM.
GRAND DESAIN SISTEM PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN
SEJARAH PERKEMBANGAN, status, dan fungsi BAHASA INDONESIA
STANDAR BAN PT.
PENERAPAN SISTEM INFORMASI DI DIREKTORAT PEMBINAAN SMK
STANDAR NASIONAL PENELITIAN (Permendikbud No. 49 tahun 2014)
KEBIJAKAN PENGEMBANGAN SISTEM PENJAMINAN MUTU UNS
KURIKULUM 2007 VISI MISI. VISI Terwujudnya lembaga pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat yang mampu menghasilkan lulusan yang menguasai.
SISTEM PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN (SPMP)
PERATURAN BERSAMA MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL, MENTERI NEGARA PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI, MENTERI DALAM NEGERI, MENTERI KEUANGAN,
BINDIKLAT Kebijakan Direktorat Departemen Pendidikan Nasional
SISTEM PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN TINGGI
UU No. 23 TAHUN 2014 IMPLIKASINYA TERHADAP SDM KESEHATAN
TRANSFORMASI KELEMBAGAAN PT ASKES (PERSERO) MENJADI BPJS KESEHATAN
STRUTUR ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI PUSAT LITBANG SUMBER DAYA AIR BADAN LITBANG KEMENETERIAN PEKERJAAN UMUM - PERMEN PU No. 08/PRT/M/2010 Tanggal.
LANDASAN YURIDIS PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN DI INDONESIA
PENINGKATAN KUALITAS UNIVERSITAS PADJADJARAN
PROFIL BADAN PENGEMBANGAN DAN PEMBINAAN BAHASA
PENGUATAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL FAKULTAS
UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2014
STRATEGI PERCEPATAN PENINGKATAN AKREDITASI INSTITUSI
KAJIAN ANALISIS DAN KEBIJAKAN PENGEMBANGAN SISTEM INOVASI DAERAH (SIDA) DALAM PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2015 PT. Secon Dwitunggal Putra.
PERGURUAN TINGGI IMPLEMENTASI SISTEM PENJAMIN MUTU INTERNAL
RENCANA PROGRAM/KEGIATAN BADAN KESBANGPOL DIY TAHUN ANGGARAN 2017
PENYELENGGARAAN URUSAN PENANAMAN MODAL
STRATA BANGUNAN BERTINGKAT
STATUTA PERGURUAN TINGGI
PERANAN DEPLU DALAM RANGKA KERJASAMA HUKUM ANTAR NEGARA
IDENTITAS NASIONAL INDONESIA
UPAYA PERCEPATAN SERTIFIKASI TENAGA KERJA KONSTRUKSI INDONESIA
Bahasa Indonesia Jadi Bahasa ASEAN?
Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi
PENGEMBANGAN LPTK DAN PPG
KAJIAN ANALISIS DAN KEBIJAKAN PENGEMBANGAN SISTEM INOVASI DAERAH (SIDA) DALAM PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2015 PT. Secon Dwitunggal Putra.
PERAN DAN FUNGSI BAHASA INDONESIA
IKATAN KONSULTAN KESEHATAN MASYARAKAT INDONESIA
Oleh : Drs. H. JAMUN EFENDI,M.Pd.i
Disampaikan dalam acara Forum SKPD Pemerintahan
Peristiwa-Peristiwa Penting yang Berkaitan Dengan Perkembangan Bahasa Indonesia Tahun 1896 disusunlah ejaan resmi bahasa Melayu oleh Van Ophuijsen yang.
NORMA STANDAR PROSEDUR DAN KRITERIA
DITJEN MANAJEMEN DIKDASMEN DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
DIREKTORAT RISET DAN PENGABDIAN MASYARAKAT UNIVERSITAS INDONESIA 2009
POLITIK PEMBANGUNAN HUKUM
IKATAN WIDYAISWARA INDONESIA (IWI)
STANDAR NASIONAL INDONESIA
“Akreditasi Bermutu untuk Pendidikan Bermutu”
RENCANA DAN STRATEGI PENINGKATAN MUTU PENDIDIKAN DI KAB. BUNGO
25 APRIL 2013 Dinas Kesehatan Kab. Sumedang
BAB 3 Berkomitmen Terhadap Kaedah Pokok Fundamental
Yayasan Lembaga Konsumen Indonesiaa
SEJARAH PERKEMBANGAN, status, dan fungsi BAHASA INDONESIA
 PERANGKAT AKREDITASI HASIL UJICOBA
UNDANG–UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2003 Tentang SISTEM PENDIDIKAN NASIONAL
BIMBINGAN TEKNIS PENINGKATAN
Balai Bahasa Jawa Timur, Badan Pengembangan dan
UNIVERSITAS GADJAH MADA
SOSIALISASI PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 15 TAHUN 2017 TENTANG PEDOMAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN TEKNIS PEGAWAI.
SISTEM PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN (SPMP)
ARAH KEBIJAKAN KEMENDIKBUD DALAM PENDIDIKAN INFORMAL (SEKOLAHRUMAH)
Peran Politik Luar Negeri dalam Hubungan Internasional Kelompok 6 1.DINDA APRILLA PRATIWI 2.DESI ERIKA 3.EDO SUSANTO 4.QOLBIYAH KHOIRUNNISA 5.SAHVIRAH.
PERANAN DAN FUNGSI BAHASA INDONESIA
“Akreditasi Bermutu untuk Pendidikan Bermutu”
Badan Standardisasi Nasional
Peranan Kepala Sekolah dalam Pelaksanaan Bimbingan Konseling (BK)
Kebijakan pengaturan kelembagaan jasa konstruksi
PELATIHAN DASAR TEKNIS BIDANG SUMBER DAYA AIR
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI) SOSIALISASI Disampaikan pada: Kegiatan Sosialisasi SPMI Diknas Kab. Kepulauan Sula Oleh: Sulman Sibela, S.Pd KEMENTERIAN.
Transcript presentasi:

STRATEGI DAN KEBIJAKAN PENGAJARAN BIPA Pelatihan BIPA oleh BIPAJOGJA Hotel UNY, 2016

Undang-Undang No.24 Tahun 2009tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan pasal 44 : Pemerintah meningkatkan fungsi Bahasa Indonesia menjadi bahasa internasional secara bertahap, sistematis, dan berkelanjutan Peningkatan fungsi Bahasa Indonesia menjadi bahasa internasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasi oleh lembaga kebahasaan Ketentuan lebih lanjut mengenai peningkatan fungsi BahasaIndonesia menjadi bahasa internasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

USAHA PEMERINTAH PENGEMBANGAN BAHASA INDONESIA PEMBINAAN BAHASA INDONESIA PELINDUNGAN BAHASA INDONESIA

VISI PENGEMBANGAN BIPA Terwujudnya bahasa Indonesia sebagai bahasa perhubungan luas antarbangsa, baik di tingkat nasional, regional, maupun internasional

MISI PENGAJARAN BIPA Menciptakan suasana yang kondusif di dalam negeri bagi pengembangan program BIPA Memantapkan penggunaan bahasa Indonesia dalam ranah komunikasi publik di tingkat nasional, baik bagi penutur asli maupun penutur asing bahasa Indonesia Meningkatkan fungsi bahasa Indonesia sebagai bahasa perhubungan antarbangsa di tingkat regional dan internasional

KEBIJAKAN STRATEGIS Internal: Menerapkan peraturan perundang-undangan yang mewajibkan penggunaan bahasa Indonesia dalam ranah komunikasi publik di Indonesia, baik bagi penutur Indonesia maupun penutur asing Meningkatkan kerja sama di antara semua pemangku kepentingan program BIPA di Indonesia dalam pengembangan kurikulum dan bahan ajar BIPA Meningkatkan mutu pembelajaran BIPA melalui peningkatan mutu pengajar, bahan ajar, serta sarana dan prasarana pembelajaran

KEBIJAKAN STRATEGIS Eksternal: Memperluas jejaring kerja sama pembelajaran BIPA dengan memfasilitasi pendirian pusat-pusat pembelajaran bahasa Indonesia di luar negeri Memfasilitasi pembelajaran BIPA di luar negeri dengan penyediaan bantuan teknis pengajar BIPA dan penyediaan bahan ajar BIPA Mempromosikan keunggulan Indonesia kepada masyarakat internasional untuk menarik minat belajar, bekerja, atau berdomisili di Indonesia

FAKTA TENTANG BAHASA INDONESIA Memiliki jumlah penutur terbesar keempat di dunia, termasuk penutur di luar Indonesia Dipelajari di 45 negara di dunia (kompas.com, 29 Oktober 2008) Memiliki penutur asli yang tersebar di luar negeri sebanyak 4.463.950 orang (terbesar kelima di dunia menurut data Kemenlu tahun 2011) (kompas.com, 28 Oktober 2012) Bahasa terpopuler keempat di Australia (suaramerdeka.com, 10 Juli 2012)

lanjutan Diusulkan oleh Ketua DPR RI dalam sidang ASEAN Inter-Parliamentary Assembly (AIPA) ke-32 tahun 2011 sebagai salah satu bahasa kerja (working language) dalam sidang-sidang AIPA (dpr.go.id) Secara resmi ditempatkan sebagai bahasa asing kedua oleh pemerintah daerah Ho Chi Minh City, Vietnam (kompas.com, 12 Juni 2009) Ditetapkan sebagai bahasa kerja di Timor Leste (wikipedia.com)

KELEMAHAN Sikap masyarakat Indonesia terhadap penggunaan bahasa Indonesia di negeri sendiri belum cukup positif. (Pengutamaan penggunaan bahasa Indonesia di dalam negeri sangat menentukan keberhasilan program BIPA) Koordinasi antarpemangku kepentingan pengembangan BIPA belum padu Belum ada standar nasional perangkat pembelajaran BIPA (kurikulum, silabus, dan bahan ajar).

APA YANG SUDAH DILAKUKAN APPBIPA? Badan Bahasa bersama 22 lembaga penyelenggara pengajaran BIPA mengembangkan kompetensi minimal pemelajar BIPA tgl 24-27 November 2014 di Hotel Inna Garuda Yogyakarta Badan Bahasa bersama APPBIPA telah menyusun standar kompetensi pemelajar BIPA tanggal 29-31 Maret 2016

HAL-HAL YANG SEDANG DILAKUKAN OLEH APPBIPA Standardisasi kurikulum, silabus, dan bahan ajar untuk standar internasional Standardisasi pemeringkatan kompetensi siswa BIPA sehingga mempermudah koordinasi para lembaga pengajar BIPA baik di dalam maupun luar Indonesia Sertifikasi pengajar BIPA harus segera diprogramkan oleh Badan Bahasa bekerja sama dengan APPBIPA

lanjutan Sertifikasi penyelenggara BIPA dengan menyiapkan standar sarana pembelajaran BIPA Penyusunan UK-BIPA yang dapat diakui secara nasional dan internasional Peningkatan koordinasi dan kerja sama antara Badan Bahasa dengan seluruh pemangku kepentingan BIPA.

PENUTUP Pengajaran BIPA dapat menjadi ujung tombak internasionalisasi bahasa Indonesia Kebijakan internal dan eksternal harus terus dilakukan secara berkesinambungan Strategi dan kebijakan pengajaran BIPA harus didukung oleh para pengajar dan pemangku kepentingan BIPA.