CONTOH CONTOH PERHITUNGAN PPH PASAL 21

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
Pajak Penghasilan (Pph 21) perhitungan M-4
Advertisements

Perhitungan PPh 21.
PAJAK PENGHASILAN PASAL 21
Pajak Penghasilan Pasal 21
Praktikum PPh 21 Pertemuan II.
Pertemuan 6 AKUNTANSI KEWAJIBAN LANCAR
Pajak Penghasilan Pasal 21
Pajak Penghasilan Pasal 21
2. PPh 21 PEGAWAI TIDAK TETAP
MATERI 6 Cara Penghitungan PPh Pasal 21 atas Peg. Tetap yg mulai bekerja & yg berhenti bekerja dlm tahun berjalan.
Pajak Penghasilan (Pph 21) perhitungan M-5
KUNCI JAWABAN SOAL SEMESTER AKUNTANSI PAJAK
MATERI 8 Cara Penghitungan PPh Pasal 21 atas Pegawai Tetap yg Di pindahtugaskan dlm tahun berjalan.
Pert 06 Database Design Kasus Sistem Informasi Penggajian
Dr. La Ode Hasiara, Drs.,S.E.,M.M.,M.Pd.,Ph.D., Ak., CA.
PERTEMUAN KE 6 PAJAK PENGHASILAN UMUM.
Pajak Penghasilan Pasal 21
PAJAK PENGHASILAN PASAL 21
Pajak Penghasilan (Pph 21) perhitungan M-4
PERTEMUAN KE-6 Secara Sistematis, Rincian Perhitungan PPh pasal 21
Pajak Penghasilan Pasal 21
AKUNTANSI PAJAK PENGHASILAN
PPh Pemotongan dan Pemungutan
Materi 4 Latihan Penghitungan PPh Ps 21 Pelaporan PPh Ps 21
Perpajakan PPh Pasal 26 Pertemuan ke-9.
Untuk menghitung PKP = PENGHASILAN BRUTO – PTKP
AKUNTANSI PAJAK PENGHASILAN
Gaji dan Upah.
SOSIALISASI CARA PENGISIAN SPT TAHUNAN Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi Formulir 1770 S dan 1770 SS M. Arief Risman, SE., MSi KPP Madya Jakarta.
Pertemuan PAJAK PENGHASILAN PASAL 21
Perhitungan Pemotongan PPh Pasal 21 Terhadap Penghasilan Berupa Jasa Produksi, Tantiem, Gratifikasi, Tunjangan Hari Raya atau Tahun Baru, Bonus, Premi,
Penggabungan Penghasilan Istri dan Anak yang Belum Dewasa
PENGHITUNGAN PPh ORANG PRIBADI SEBAGAI PENGUSAHA
Pertemuan 3,4 Pertemuan Ke
Kelompok 9 Fitriani { } Irmaya { } Sri astuti haryati { }
Pegawai Negeri yang Bekerja Selama 1 tahun Penuh
Materi 2 - Pengertian, - Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP)
PENGHASILAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI DALAM NEGERI PPh pasal 21
Program Studi Akuntansi FE-UII Yogyakarta 2009
Pajak Penghasilan Pasal 21
Pengertian beberapa istilah
PERHITUNGAN PPH PASAL 21 PENERIMA UPAH
PPh Pasal 21 Perpajakan 2 15/11/2016.
Matakuliah : D0584/Analisis Sistem Informasi
Objek Pajak Objek pajak dapat diartikan sebagai sasaran pengenaan pajak dan dasar untuk menghitung pajak terutang. Yang menjadi objek pajak PPh adalah.
Manajemen Basis Data Pertemuan 13
Orang pribadi dengan status sebagai Subjek Pajak dalam negeri
PAJAK PENGHASILAN PASAL 21
Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP)
Perhitungan Pemotongan PPh Pasal 21 Terhadap Penghasilan Pegawai Tetap
Secara Sistematis, Rincian Perhitungan PPh pasal 21
PAJAK PENGHASILAN ( PPh Ps 21 dan 22 ).
PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 (PPh Pasal 21)
PAJAK PENGHASILAN.
Matakuliah : TKI-315/Analisa dan Perancangan Sistem Informasi
GROUP QUIZ PERPAJAKAN 1 SELASA, 04 APRIL 2017.
Pajak Penghasilan PPh Pasal 21 Pertemuan
KEPUTUSAN MANAJEMEN SALAH SATU UPAYA MELAKSANAKAN PERENCANA AN PAJAK YANG BAIK SEHINGGA KEWAJIBAN PAJAK YANG HARUS DIPENUHI TIDAK LEBIH DAN TIDAK.
Tuliskan Nama, NIPP dan Kelas Anda. NASKAH SOAL UJIAN TENGAH PERIODE I (UTP - I) ANGKATAN XIX TAHUN PROGRAM 2014/2015 Tuliskan Nama, NIPP dan.
Matakuliah : T0194/Analisa dan Perancangan Sistem Informasi
PPh Pasal 21 PPh Pasal 21 adalah pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun.
Pajak Penghasilan.
PAJAK PENGHASILAN PASAL 21
Pajak Penghasilan Pasal 21
Pajak Penghasilan Pasal 21
Kuis 4 Pajak Penghasilan.
Pajak Penghasilan (Pph 21) perhitungan M-4
Pajak Penghasilan Pasal 21
Pajak Penghasilan (Pph 21) perhitungan M-5
Pajak Penghasilan (Pph 21) perhitungan M-5
Transcript presentasi:

CONTOH CONTOH PERHITUNGAN PPH PASAL 21

Contoh pph pasal 21 untuk pensiun Penghasilan neto = penghasilan bruto – biaya pensiun yaitu 5% dari penghasilan bruto max Rp 2.400.000,00 per tahun atau Rp 200.000,00 per bulan PKP = Penghasilan neto – PTKP Tarip sesuai dengan pasal 17 UU PPH

PPH pasal 21 atas uang pensiun pada tahun pertama: Ada beberapa langkah yang harus dilakukan yaitu: menghitung PPH pasal 21 yang disetahunkan pada saat masih bekerja menghitung PPH pasal 21 yang sebenarnya pada saat masih bekerja menghitung PPH pasal 21 gabungan pada saat pensiun dan sebelum pensiun yang disetahunkan

Contoh Tuan Arman (K/2) adalah pegawai pada PT MULIA . Pada tangggal 1 Juli 1999 berhenti bekerja karena pensiun, gaji Tuan Arman per bulan Rp 10.000.000,00 , ia membayar iuran pensiun Rp 250.000,00 per bulan , mulai bulan Juli Pak Arman menerima uang pensiun Rp 3.000.000,00 per bulan .

Maka perhitungannya adalah Perhitungan langkah a: Gaji setahun ...........................12xRp10.000.000,00=Rp 120.000.000,00 Pengurangan: Biaya jabatan 5%x Rp 120.000.000,00 =Rp 6.000.000,00 - Iuran pensiun 12x Rp 250.000,00 Rp 3.000.000,00 ______________+ Rp 9.000.000,00 Penghasilan neto setahun .................................. Rp 111.000.000,00 PTKP: Wajib pajak .......................Rp 24.300.000,00 Status kawin .....................Rp 2.025.000,00 Tanggungan anak .............Rp 4.045.000,00 ______________+ - Rp 30.370.000,00 Penghasilan Kena Pajak .................................... Rp 80.630.000,00 PPH yang terhutang : 5%x Rp 50.000.000,00 = Rp 2.500.000,00 15% x 30.630.000,00= RP. 4.594.500,00 Total pajak = Rp 7.094.500,00 PPH yang telah dipotong selama 6 bulan adalah Rp 7.094.500 x 6/12 = Rp 3.547.250,00

Perhitungan langkah b: Gaji selama 6 bulan .......................................... Rp 60.000.000,00 Pengurangan: Biaya jabatan 5%xRp 60.000.000,00 = Rp 3.000.000,00 Iuran pensiun 6xRp250.000,00 = Rp 1.500.000,00 ________________ Rp 4.500.000,00 Penghasilan neto .............................................................. Rp .55.500.000,00 PTKP: Wajib pajak .......................Rp 24.300.000,00 Status kawin .....................Rp 2.025.000,00 Tanggungan anak .............Rp 4.045.000,00 ______________ Rp 30.370.000,00 Penghasilan Kena Pajak ..........................................................Rp 25.130.000,00 PPH yang terhutang: 5%xRp 25.130.000,00 = Rp 1.256..500,00 PPh pasal 21 yang telah dipotong Rp 3.547.250,00 maka lebih dipotong Rp 3.547.250,00 – 1.256.500 = 2.290.750,00

Perhitungan langkah c: Pensiun untuk 1 bulan ..............................................Rp 3.000.000,00 Pengurangan : Biaya pensiun 5%xRp 3.000.000,00= Rp 150.000,00 Penghasilan neto 1 bulan .........................................Rp 2.850.000,00 Penghasilan pensiun yang disetahunkan ( Juli sampai dengan desember) 6xRp 2.850.000,00 .........................Rp 17.100.000,00 Penghasilan neto sebelum pensiun .........................Rp 55.500.000,00 Rp 72.600.000,00 PTKP...................................................................... Rp 30.370.000,00 PKP ....................................................................... Rp 42.230.000,00 PPH pasal 21 yang terhutang 5%xRp 42.230.000,00=Rp 2.111.500,00 PPH pasal 21 yang terhutang pada PT Mulia Rp 2.290.750,00 Maka PPH yang terhutang pada dana pensiun selama 6 bulan Rp 2.111.500,00 – Rp 1.256.500,00 = Rp 855.000,00 CATATAN: Untuk perhitungan pph pasal 21 atas uang pensiun bulanan pada tahun kedua perhitungannya sama dengan menghitung PPH pasal 21 untuk pegawai tetap hanya pengurangnya dengan biaya pensiun.

PPH PASAL 21 UNTUK PEGAWAI TETAP Tukul Arwana pegawai pada perusahaan PT Empat Mata, menikah tanpa anak, memperoleh gaji sebulan Rp. 4.000.000,00. PT Empat Mata mengikuti program Jamsostek, premi Jaminan Kecelakaan Kerja dan premi Jaminan Kematian dibayar oleh pemberi kerja dengan jumlah masing-masing 0,50% dan 0,30% dari gaji. PT Empat Mata menanggung iuran Jaminan Hari Tua setiap bulan sebesar 3,70% dari gaji sedangkan Tukul Arwana membayar iuran Jaminan Hari Tua sebesar 2,00% dari gaji setiap bulan. Disamping itu PT Empat Mata juga mengikuti program pensiun untuk pegawainya.

PT Empat Mata membayar iuran pensiun untuk Tukul Arwana ke dana pensiun, yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan, setiap bulan sebesar Rp. 140.000,00, sedangkan Tukul Arwana membayar iuran pensiun sebesar Rp.100.000,00.

PENYELESAIANNYA Gaji sebulan 4.000.000 Premi Jaminan Kecelakaan Kerja 20.000 Premi Jaminan Kematian 12.000 Jumlah Penghasilan Bruto 4.032.000 Pengurangan : 1. Biaya Jabatan 201.600 2. Iuran Pensiun 100.000 3. Iuran Jaminan Hari Tua 80.000 Jumlah Pengurangan 381.600 Penghasilan Neto Sebulan 3.650.400 Penghasilan Neto Setahun 43.804.800

PTKP - Diri WP Sendiri 15.840.000 - Status Kawin 1.320.000 Jumlah PTKP 17.160.000 Penghasilan Kena Pajak Setahun 26.644.800 Pembulatan 26.644.000 PPh Pasal 21 Setahun 5% x Rp26.644.000 1.332.200 PPh Pasal 21 Sebulan Rp1.332.200 / 12 111.017

Contoh lain untuk pegawai tetap PERHITUNGAN PPH PASAL 21 TAKE HOME PAY BIAYA KOMERSIAL BIAYA FISKAL

Take Home Pay yaitu gaji yang dibawa pulang Biaya komersial yaitu biaya yang betul-betul dikeluarkan oleh perusahaan/ pemberi kerja Biaya fiskal yaitu biaya yang diakui oleh Undang-Undang Perpajakan

Tuan Anton adalah pegawai PT Citra dengan status kawin dengan dua orang anak, anak pertama lahir pada bulan Juli 1998 sedangkan anak kedua lahir pada tanggal 15 Januari 2000, data penghasilan Tuan Anton setiap bulannya adalah sebagai berikut: Gaji Rp 10 juta Tunjangan anak Rp 100 ribu per orang Tunjangan istri Rp 250 ribu Tunjangan jabatan Rp 2,5 juta Tunjangan perumahan 1 juta Makan siang (natura) Rp 150 ribu

Seragam Rp. 250.000 Iuran yang dibayar oleh pemberi kerja: -Iuran kecelakaan kerja Rp 50 ribu -Iuran kematian 25 ribu -Tunjangan Hari Tua (THT) 1,5% dari gaji -Iuran pensiun 1% dari gaji Iuran yang dibayar oleh pekerja: -Tunjangan Hari Tua (THT) 1% dari gaji

Hitung Take Home Pay, Biaya Fiskal dan Biaya Komersial apabila: Hitung PPH pasal 21 yang dipotong tiap bulan oleh pemberi kerja pada tahun pajak 2000 PPH pasal 21 ditanggung pegawai PPH pasal 21 ditanggung pemberi kerja PPH pasal 21 diberi tunjangan pajak sebesar pajak yang terhutang pada tahun pajak 2000 Hitung Take Home Pay, Biaya Fiskal dan Biaya Komersial apabila: PPH pasal 21 diberikan tunjangan pajak

PENYELESAIAN

PPH pasal 21 ditanggung pegawai PPH pasal 21 ditanggung pemberi kerja PPH pasal 21 dengan tunjangan pajak PENGHASILAN BRUTO Gaji Tunjangan anak 2 orang Tunjangan istri Tunjangan jabatan Tunjangan perumahan Tunjangan pajak Iuran Yang Ditanggung Pemberi Kerja Asuransi kecelakaan kerja Asuransi kematian Jumlah Penghasilan Bruto PENGURANGAN Biaya jabatan 5%x Penghsl bruto max Rp 500.000,00 perbulan Iuran yang ditanggung pegawai: Iuran pensiun Iuran THT Jumlah pengurangan PENGHASILAN NETO SEBULAN PENGHASILAN NETO SETAHUN PTKP WP Status kawin Anak 1 orang Jumlah PTKP JUMLAH PENGHASILAN KENA PAJAK PPH pasal 21 setahun PPH pasal 21 sebulan Rp 10.000.000,00 200.000,00 250.000 2.500.000,00 1.000.000,00 - 50.000,00 25.000,00 13.980.000,00 500.000,00 100.000,00 700.000,00 13.280.000,00 159.360.000,00 24.300.000,00 2.025.000,00 28.350.000,00 131.010.000,00 *14.651.500,00 1.220.958,00 1.328.000,00 15.308.000,00 14.608.000,00 175.296.000,00 146.946.000,00 17.041.900,00 1.420.158,00

5%x Rp 50 juta = Rp 2,5 juta 15%x Rp 81.010.000,00 = 12.151.500 Jumlah = 14.651.500 # 5%x Rp 50juta = Rp 2,5 juta 15%x Rp 96.946.000 = 14.541.900 Jumlah = 17.041.900

FORMULA UNTUK MENJAWAB NO 2a, 2b, DAN 2c Uraian PPH pasal 21 yang ditanggung pegawai PPH pasal 21 yang ditanggung pemberi kerja PPH pasal 21 dengan tunjangan pajak Take Home Pay Gaji A Tunjangan B Jumlah C Dikurangi: Iuran yang ditanggung pegawai (termasuk pph pasal 21) D Jumlah E Take home pay= C- E Gaji A Tunjangan B Iuran yang ditanggung pegawai (tanpa pph pasal 21) D Take home pay = C- E Gaji A Tunjangan B Jumlah C Iuran yang ditanggung pegawai (termasuk pph pasal 21) D Jumlah E Biaya Fiskal Sama dengan penghasilan bruto Biaya Komersial Penghasilan bruto Ditambah: Semua yang dibayar oleh pemberi kerja Semua yang dibayar oleh pemberi kerja termasuk pph pasal 21 Semua yang dibayar oleh pemberi kerja

PPH pasal 21 yang ditanggung oleh pemberi kerja JAWABAN NO 2a, 2b, dan 2c PPH pasal 21 yang ditanggung oleh pegawai PPH pasal 21 yang ditanggung oleh pemberi kerja PPH pasal 21 dengan tunjangan pajak TAKE HOME PAY Gaji dan Tunjangan-tunjangan Dikurangi: Iuran pensiun Iuran THT PPH pasal 21 Jumlah Rp 13.905.000,00 100.000,00 1.220.958,00 12.484.042,00 Rp 13.905.000,00 - 13.705.000,00 Rp 15.233.000,00 1.420.158,00 13.612.842,00 BIAYA FISKAL 13.980.000,00 15.308.000,00 BIAYA KOMERSIAL Penghasilan Bruto Ditambah: Makan siang Seragam 150.000,00 250.000,00 14.630.000,00 15.850.958,00 15.958.000,00