PENGADAAN JASA KONSULTANSI AKUNTAN PUBLIK Fadli Arif Direktur Advokasi dan Penyelesaian Sanggah Wil. II Disampaikan pada Kegiatan Peningkatan Kapasitas Pelayanan dan Fasilitasi Pelaporan Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Jakarta, 7 Juli 2015

Materi Presentasi Latar Belakang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Sistem Pengadaan Jasa Konsultansi

LATAR BELAKANG

Latar Belakang Pelaksanan Pilkada serentak 2015 Perlu dilakukan Audit atas Pelaporan Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Jumlah Pilkada yang akan dilakukan serentak sebanyak 269 pemilihan di: 9 Provinsi, 260 Kabupaten/Kota Dibutuhkan Akuntan Publik yang banyak pada saat yang bersamaan Jumlah Akuntan Publik yang aktif ± 1000 AP dengan sebaran yang tidak merata Jumlah KAP seluruh Indonesia 510 Waktu Pelaksanaan yang pendek namun bersamaan (serentak)

Tata Cara Pengadaan BJP Kebutuhan Barang/Jasa Swakelola Dikerjakan Sendiri Instansi Pemerintah Kel. Masyarakat Penyedia E_Tendering Non Lelang E_Purchasing Penunjukan Langsung Pengadaan Langsung E_Procurement (SPSE)

Sistem PENGADAAN Jasa Konsultansi

Metode Pemilihan dan Penyedia Jasa Konsultansi Metode Kualifikasi Kriteria PELELANGAN (e_Tendering) Seleksi Umum Pra Kualifikasi Nilai >Rp 200 Juta Seleksi Sederhana Pasca Kualifikasi Nilai >Rp50 Juta TANPA PELELANGAN Penunjukan Langsung Keadaan Khusus atau Tertentu Pengadaan Langsung Prakualifikasi Nilai <Rp50 Juta Sayembara - Membutuhkan Inovasi/kreativitas Penyedia Jasa Perseorangan : Akuntan Publik (AP) Badan Usaha : Kantor Akuntan Publik (KAP)

Metode Evaluasi & Penyampaian Dokumen Metode Pemilihan Penyedia Metode Evaluasi Metode Penyampaian Dokumen Seleksi Sederhana Akuntan Publik Metode Kualitas 2 Sampul/2 File Kantor Akuntan Publik Harga Terendah 1 Sampul Pengadaan Langsung -

Jenis Kontrak Pengadaan Cara Membayar Jenis Pekerjaan Sumber Pembiayaan Pembebanan Tahun Anggaran Lump Sum (LS) Harga Satuan Gabungan LS dan Harga Satuan Persentase Turn Key Pekerjaan Tunggal Pekerjaan Terintegrasi (DB dan EPC) Pengadaan Tunggal Pengadaan Bersama Kontrak Payung Tahun Tunggal Tahun Jamak

Jenis Kontrak Pengadaan AP/KAP Alasan Cara Pembayaran: Lump Sum (LS) Volume Pekerjaan sudah pasti Pekerjaan sudah terstandar Sumber Pembiayaan : Pengadaan Bersama Mengingat pelaksaan dalam waktu yang bersamaan, maka lebih efisien jika dilakukan lelang pengadaan bersama Lelang dilakukan oleh KPU Pusat atau Tingkat Provinsi Penyedia cukup mengikuti 1 kali pelelangan, tidak disetiap daerah pemilihan Tahun Anggaran: Tahun Tunggal Pelaksanaan Kegiatan Audit tanggal 7 Desember 2015 s/d 22 desember 2015 (PKPU No.2 Tahun 2015)

Contoh kontrak Pengadaan Bersama PPK KPUD A PPK KPUD A Kontrak PPK KPUD B PPK KPUD B Proses Pemilihan Penyedia B/J Kontrak PPK KPUD C PPK KPUD C ULP Kontrak PPK KPUD D PPK KPUD D Kontrak PPK KPUD ….. PPK KPUD…..

Perencanaan Jumlah Paket Jumlah Pilkada : 269 Pemilihan Jumlah Calon/Daerah : 2-5 Calon (?) Asumsi Rata-rata 3: Jumlah Paket Pelelangan : 807 Paket

Penyusunan HPS Penyusunan HPS menggunakan data kontrak Pemilu 2014. Dengan mempertimbangkan Inflasi dan Hasil Pemeriksaan BPK. Standar Biaya Audit (jika ada)