KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
SESI IV Pengertian Satker Format Baru RKA K/L 2011 Kesimpulan.
Advertisements

RENCANA PEMBANGUNAN PERUMAHAN RUMAH SEJAHTERA FLPP
RENCANA PEMBANGUNAN PERUMAHAN RUMAH SEJAHTERA FLPP
KERANGKA STRATEGIS PROGRAM AKREDITASI MADRASAH
UU No. 23 TAHUN 2014 IMPLIKASINYA TERHADAP SDM KESEHATAN
KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/ BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL Direktorat Pengairan dan Irigasi Kementerian Perencanaan Pembangunan.
PAPARAN DIREKTUR JENDERAL BINA KEUANGAN DAERAH
Feedback Sistem Informasi SDM Kesehatan
SISTEM INFORMASI MANAJEMEN EVALUASI KINERJA SIMEKA
DANA DEKONSENTRASI GTK TAHUN 2017
Direktur Pengembangan PLP
PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR KE PU-AN PADA BIDANG CIPTA KARYA
PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
& Dana Dekonsentrasi PENYELENGGARAAN APBN DI DAERAH :
PELAKSANAAN PENDAMPINGAN PPRG SDM PENGGERAK DI DAERAH
Kebijakan Registrasi Tenaga Kesehatan Indonesia
Biro Administrasi Kesra dan Kemasyarakatan Setda DIY
PERAN DITJEN BINA KONSTRUKSI
KAJIAN ANALISIS DAN KEBIJAKAN PENGEMBANGAN SISTEM INOVASI DAERAH (SIDA) DALAM PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2015 PT. Secon Dwitunggal Putra.
KEBIJAKAN DISNAKERTRAN PROVINSI SUMATARA BARAT
D I R E K T O R A T J E N D E R A L B I N A K O N S T R U K S I
PROGRES PELAKSANAAN KEGIATAN
PENCAPAIAN TARGET PROGRAM KOTAKU
Undang-Undang bidang puPR
DIREKTORAT FASILITASI PENGEMBANGAN KAPASITAS APARATUR DESA”
SOSIALISASI KEBIJAKAN DAN PROGRAM NASIONAL BIDANG PERUMAHAN (Dalam Rangka Dekonsentrasi Perencanaan Bidang Perumahan Tahun 2015) Peraturan Pemerintah No.
Direktorat Bina Intala Ditjen Binalattas
SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH ( SAKIP)
PEMBERDAYAAN POKJA PKP PROVINSI
EVALUASI PELAKSANAAN PROGRAM PAMSIMAS II TA 2015 Ketua CPMU Pamsimas
PENAJAMAN RENCANA KERJA TA 2016 UNTUK OPTIMALISASI PENCAPAIAN RENSTRA DIREKTORAT KERJA SAMA DAN PEMBERDAYAAN OLEH: DIREKTUR KERJA SAMA DAN PEMBERDAYAAN.
“ MEKANISME PENEGASAN DAN PENETAPAN
TA DIREKTORAT JENDERAL BINA KONSTRUKSI
PROGRAM PEMBANGUNAN SANITASI SEKOLAH DASAR
UPAYA PERCEPATAN SERTIFIKASI TENAGA KERJA KONSTRUKSI INDONESIA
RENCANA KERJA TA DIREKTORAT JENDERAL BINA KONSTRUKSI
DIREKTUR KERJA SAMA DAN PEMBERDAYAAN
Rembuk Nasional Pendidikan dan Kebudayaan (RNPK) Tahun 2016
MATERI SOSIALISASI RANCANGAN PERATURAN MENTERI
KEGIATAN PENGAWASAN PERIODE AGUSTUS 2016
PEMBINAAN SDM KONSTRUKSI
kelembagaan pengadaan barang dan jasa (PBJ)
SASARAN STRATEGIS RENSTRA
Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/
KEBIJAKAN PENYELENGGARAAN DRAINASE LINGKUNGAN
KEBERLANJUTAN DESA PASCA
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
RENCANA DAN STRATEGI PERCEPATAN PENANGANAN PERMUKIMAN KUMUH
Undang-Undang bidang puPR
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
PELAKSANAAN PENDAMPINGAN PPRG SDM PENGGERAK DI DAERAH
KEMENTERIAN DALAM NEGERI
KEBIJAKAN DAN MANAJEMEN PENGADAAN BARANG DAN JASA MANDIRI
RAPAT KOORDINASI ULP DAN POKJA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PUPR
PERMENDAGRI NOMOR 56 TAHUN 2014
PEMBERDAYAAN POKJA PKP PROVINSI
PENYUSUNAN MASTERPLAN PENGEMBANGAN KAWASAN BERBASIS KOMODITI PALA
PETUNJUK PELAKSANAAN PENGGUNAAN DANA DEKONSENTRASI PENYELENGGARAAN PENYULUHAN PERTANIAN.
DINAS PENDIDIKAN DUKUNGAN RENSTRA DINAS PENDIDIKAN DALAM PENCAPAIAN VISI DAN MISI GUBERNUR (RPJMD 2017 – 2022) Disampaikan oleh : KEPALA DINAS PENDIDIKAN.
PERSPEKTIF PERANGKAT DAERAH BERDASARKAN PP 18 TAHUN 2016
Pembuatan dan PELAKSANAAN KLHS RPJMD
Direktur Perlindungan Hortikultura Direktorat Jenderal Hortikultura
Kebijakan Inovasi dan Inovasi Jasa Konstruksi DIY
DIREKTORAT PENGEMBANGAN PENYEHATAN LINGKUNGAN PERMUKIMAN
PERMENDAGRI NOMOR 14 TAHUN 2018 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERMENDAGRI NOMOR 133 TAHUN 2017 TENTANG ORIENTASI DAN PENDALAMAN TUGAS ANGGOTA DPRD PROVINSI DAN.
KEBIJAKAN kementerian dalam negeri dalam pembinaan PEMERINTAHAN DESA
Kebijakan pengaturan kelembagaan jasa konstruksi
EVALUASI KEGIATAN DEKONTP
DIREKTORAT JENDERAL BINA PEMBANGUNAN DAERAH KEMENTERIAN DALAM NEGERI
ASOSIASI TENAGA AHLI KONSTRUKSI INDONESIA (ASTAKI) Indonesian Association of Expert for Construction (IASEC) Disampaikan oleh: Ir. Zainal Arifin. Sekjen.
Transcript presentasi:

KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT DIREKTORAT JENDERAL BINA KONSTRUKSI SATUAN KERJA PELAKSANAAN PEMBINAAN KONSTRUKSI WILAYAH II PALEMBANG PROGRAM & KEGIATAN SATKER PELAKSANAAN PEMBINAAN KONSTRUKSI WILAYAH II PALEMBANG Palembang, 09 September 2015

Outline : Wilayah Kerja Satker PPKW 2 Palembang Landasan Peraturan KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT DIREKTORAT JENDERAL BINA KONSTRUKSI SATUAN KERJA PELAKSANAAN PEMBINAAN KONSTRUKSI WILAYAH II PALEMBANG Outline : Wilayah Kerja Satker PPKW 2 Palembang Landasan Peraturan Struktur Pembinaan Jasa Konstruksi Potensi Kebutuhan Tenaga Kerja Tahun 2015 Pelatihan Tenaga Kerja Tahun 2015 Rencana Kegiatan Pelatihan tahun 2016 Progress dan Rancangan Kerjasama Hambatan dan Kendala Sinergisitas Pemangku Kepentingan Harapan Yang Akan Dicapai

1. Wilayah Kerja Satker PPKW 2 Palembang KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT DIREKTORAT JENDERAL BINA KONSTRUKSI SATUAN KERJA PELAKSANAAN PEMBINAAN KONSTRUKSI WILAYAH II PALEMBANG 1. Wilayah Kerja Satker PPKW 2 Palembang Provinsi Sumatera Selatan Provinsi Jambi Provinsi Bengkulu Provinsi Kep. Bangka Belitung Provinsi Lampung

KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT DIREKTORAT JENDERAL BINA KONSTRUKSI SATUAN KERJA PELAKSANAAN PEMBINAAN KONSTRUKSI WILAYAH II PALEMBANG 2. LANDASAN PERATURAN UUD 1945 MENGAMANATKAN BAHWA MENCERDASKANKEHIDUPAN BANGSA ADALAH SALAH SATU DARI TIGA TUGAS NEGARA, DISAMPING MENSEJAHTERAKAN MASYARAKAT DAN MENJAGA KETERTIBAN DUNIA. UU NOMOR. 18/1999, TENTANG JASA KONSTRUKSI. PASAL : 9, 10 UU NOMOR. 23 /2014, TENTANG PEMERINTAH DAERAH PEPPRES NOMOR. 15/2015, TENTANG KEMENTERIAN PUPR RPJM PUPR RENSTRA PUPR 2015-2019 DIPA SATKER PPKW 2 PALEMBANG TAHUN 2015

3. Struktur Pembinaan Jasa Konstruksi KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT DIREKTORAT JENDERAL BINA KONSTRUKSI SATUAN KERJA PELAKSANAAN PEMBINAAN KONSTRUKSI WILAYAH II PALEMBANG 3. Struktur Pembinaan Jasa Konstruksi D J B K (Satker Palembang) MEMILIKI : PENYEDIA JASA Usaha orang perorangan Badan Usaha PENGGUNA JASA Instansi Pem. (Pusat &Daerah) Orang Perorang MASYARAKAT Penerima Manfaat atas kegiatan atau hasil kegiatan jasa konstruksi. Tugas dan Tanggung Jawab Pembinaan Dapat didekonsentrasikan atau ditugas perbantukan kepada PEMDA MELIPUTI : Pengaturan Pemberdayaan Pengawasan TERHADAP

4. Potensi Kebutuhan Tenaga Kerja Tahun 2015 KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT DIREKTORAT JENDERAL BINA KONSTRUKSI SATUAN KERJA PELAKSANAAN PEMBINAAN KONSTRUKSI WILAYAH II PALEMBANG 4. Potensi Kebutuhan Tenaga Kerja Tahun 2015 NO PROVINSI PDRB SEKTOR KONSTRUKSI POTENSI KEBUTUHAN TUKANG + KEPALA TUKANG MANDOR 1. Jambi 72.654 3.492 31.740 4.590 1.300 2. Sumsel 206.331 5.100 46.355 6.704 1.899 3. Bengkulu 24.173 914 8.309 1.202 340 4. Lampung 144.561 4.855 44.134 6.383 1.808 5. Babel 34.325 2.352 21.378 3.092 876 JUMLAH 482.044 14.703 152.099 21.970 6.224 TERHADAP Sumber : Data Statistik 2014

5. Pelatihan Tenaga Kerja Tahun 2015 KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT DIREKTORAT JENDERAL BINA KONSTRUKSI SATUAN KERJA PELAKSANAAN PEMBINAAN KONSTRUKSI WILAYAH II PALEMBANG 5. Pelatihan Tenaga Kerja Tahun 2015 NO PROVINSI KEAHLIAN TERAMPIL PEMBEKALAN & FASILITASI UJI PEMBEKALAN & FASILITASI MTU 1. Jambi 1 Angkatan 4 Angkatan 3 Angkatan 20 Angkatan 2. Sumsel 2 Angkatan 3. Bengkulu - 4. Lampung 5 Angkatan 5. Babel JUMLAH 4 Angkt 17 Angkt 7 Angkt 60 Angkt TERHADAP Sumber : satker PPKW 2 Palembang

6. Rencana Kegiatan Pelatihan tahun 2016 KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT DIREKTORAT JENDERAL BINA KONSTRUKSI SATUAN KERJA PELAKSANAAN PEMBINAAN KONSTRUKSI WILAYAH II PALEMBANG 6. Rencana Kegiatan Pelatihan tahun 2016 1. Provinsi Jambi Sub Output Komponen Angkatan Peserta Pelatihan Pemberdayaan di Jambi. Pelatihan Terampil Reguler 4 30 Orang Peserta per Angkatan Pelatihan Keahlian Reguler 2 Pembekalan dan Fasilitasi Uji Pembekalan dan Fasilitasi Uji MTU 20 25 Orang Peserta per Angkatan Bimtek Pembinaan Konstruksi 1 TOTAL 31 Angkatan 830 Peserta TERHADAP

Rencana Kegiatan Pelatihan tahun 2016 KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT DIREKTORAT JENDERAL BINA KONSTRUKSI SATUAN KERJA PELAKSANAAN PEMBINAAN KONSTRUKSI WILAYAH II PALEMBANG Rencana Kegiatan Pelatihan tahun 2016 2. Provinsi Bengkulu Sub Output Komponen Angkatan Peserta Pelatihan Pemberdayaan di Bengkulu Pelatihan Terampil Reguler 4 30 Orang Peserta per Angkatan Pembekalan dan Fasilitasi Uji Pelatihan Keahlian Reguler 1 Bimtek Pembinaan Konstruksi TOTAL 10 Angkatan 300 peserta TERHADAP

Rencana Kegiatan Pelatihan tahun 2016 KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT DIREKTORAT JENDERAL BINA KONSTRUKSI SATUAN KERJA PELAKSANAAN PEMBINAAN KONSTRUKSI WILAYAH II PALEMBANG Rencana Kegiatan Pelatihan tahun 2016 3. Provinsi Sumatera Selatan Sub Output Komponen Angkatan Peserta Pelatihan Pemberdayaan di Sumatera Selatan Pelatihan Terampil Reguler 4 30 Orang Peserta per Angkatan Pembekalan dan Fasilitasi Uji Pelatihan Keahlian Reguler 2 Pembekalan dan Fasilitasi Uji MTU 20 25 Orang Peserta per Angkatan Bimtek Pembinaan Konstruksi 1 TOTAL 31 Angkatan 830 peserta TERHADAP

Rencana Kegiatan Pelatihan tahun 2016 KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT DIREKTORAT JENDERAL BINA KONSTRUKSI SATUAN KERJA PELAKSANAAN PEMBINAAN KONSTRUKSI WILAYAH II PALEMBANG Rencana Kegiatan Pelatihan tahun 2016 4. Provinsi Kep. Bangka Belitung Sub Output Komponen Angkatan Peserta Pelatihan Pemberdayaan di Kep. Bangka Belitung Pelatihan Terampil Reguler 4 30 Orang Peserta per Angkatan Pembekalan dan Fasilitasi Uji Pelatihan Keahlian Reguler 1 Bimtek Pembinaan Konstruksi TOTAL 10 Angkatan 300 peserta TERHADAP

Rencana Kegiatan Pelatihan tahun 2016 KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT DIREKTORAT JENDERAL BINA KONSTRUKSI SATUAN KERJA PELAKSANAAN PEMBINAAN KONSTRUKSI WILAYAH II PALEMBANG Rencana Kegiatan Pelatihan tahun 2016 5. Provinsi Lampung Sub Output Komponen Angkatan Peserta Pelatihan Pemberdayaan di Lampung Pelatihan Terampil Reguler 4 30 Orang Peserta per Angkatan Pembekalan dan Fasilitasi Uji Pelatihan Keahlian Reguler 2 Pembekalan dan Fasilitasi Uji MTU 20 25 Orang Peserta per Angkatan Bimtek Pembinaan Konstruksi 1 TOTAL 31 Angkatan 830 peserta TERHADAP

7. Progress & Rencana Kerjasama Pelatihan Sampai Tahun 2015 KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT DIREKTORAT JENDERAL BINA KONSTRUKSI SATUAN KERJA PELAKSANAAN PEMBINAAN KONSTRUKSI WILAYAH II PALEMBANG 7. Progress & Rencana Kerjasama Pelatihan Sampai Tahun 2015 No. Provinsi Bukti Kerjasama Kegiatan Jumlah Peserta Sumber Dana 1. Sumatera Selatan Nomor : 206/KSO/Kt.12/2014 dan 206/KS)/Kt.12/2014 Tentang Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi. YANG TELAH TELAH TERLAKSANA : Pelatihan dan Uji Kompetensi Tukang Instalasi Listrik. Pelatihan dan Uji Kompetensi Ahli Pemecah Arus. Pelatihan Asesor USBU Pelatihan Asesor USTK Pelatihan SIKI RENCANA : Pelatihan Petugas K3 Pelatihan AHLI K3   30 orang 60 orang 100 org Asosiasi Perusahaan AKLI Asosiasi Profesi APEI LPJKP Sumsel 2. Lampung Nomor : 18/KSO/Kt/VII/2012 dan Nomor : 601/400/III.09/2012 Tentang Peningkatan Kompetensi Tenaga Teknik Bidang Jasa Konstruksi. Nomor : 205/KSO/Kt.12/2014 dan 291/U/UBL/XI/2014 Tentang Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi. Tahun 2014 : Pelatihan Keterampilan 4 Angkatan. PL Gedung Tahun 2015 : Pelatihan Keterampilan 5 Angkatan. PL. Drainase Perkotaan 120 org  30 org 150 org Shraing DIPA Palembang dan Dinas BM Lampung.  DIPA Palembang dan UBL (20 : 10) DIPA Palembang dan UBL (20 : 10) 3. Jambi Nomor : 207/KSO/Kt.12/2014 dan 327/UBR/G/ /XI/2014 Tentang Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi. Semua Pelatihan DIPA Satker Palembang. 210 org Sharing KELAS dengan DINAS PU Jambi.  DIPA Palembang : UNBARI (20 : 10)

KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT DIREKTORAT JENDERAL BINA KONSTRUKSI SATUAN KERJA PELAKSANAAN PEMBINAAN KONSTRUKSI WILAYAH II PALEMBANG No. Provinsi Bukti Kerjasama Kegiatan Jumlah Peserta Sumber Dana 4. Babel Belum Ada KSO YANG TELAH TELAH TERLAKSANA : TAHUN 2015 : Pelatihan Mandor Perkerasan Jalan. Semua Pelatihan DIPA Palembang.   30 org 60 org    DIPA Biro Pembangunan + Satker Palembang. Sharing KELAS dengan Biro Pembangunan. 5. Bengkulu Nomor : 209/KSO/Kt.12/2014 Tentang Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi. TAHUN 2014 : RENCANA : Pembekalan dan Sertifikasi Tenaga Terampil di Provinsi Bengkulu. 90 org  50 rrg  DPD ASPEKNAS Bengkulu.

KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT DIREKTORAT JENDERAL BINA KONSTRUKSI SATUAN KERJA PELAKSANAAN PEMBINAAN KONSTRUKSI WILAYAH II PALEMBANG 8. Hambatan dan Kendala Belum Terbangunnya Kerjasama yang SOLID antara TPJK Prov. Dengan TPJK Kabupaten dengan SATKER berimbas : Pelatihan oleh pemerintah, pelatihan oleh pemda belum signifikan; Pelatihan oleh pemerintah, melalui 7 balai hanya mampu melatih sebanyak 7x40x25=7.000 orang (untuk TA 2013); Maka untuk mencapai 4 juta orang tenaga terlatih dibutuhkan 4jt/7000=571 tahun. Jika dengan mendorong pemda : (setiap pemda 1 angkatan/ bulan, maka untuk melatih 4 juta tenaga kerja  4juta/((500+34)x12x25)= 25 tahun Program dan Kegiatan Pembinaan Jasa Konstruksi masih belum menjadi program prioritas . Peran masyarakat jasa konstruksi masih belum maksimal dalam hal pembinaan tenaga kerja konstruksi.

9. Sinergisitas Pemangku Kepentingan KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT DIREKTORAT JENDERAL BINA KONSTRUKSI SATUAN KERJA PELAKSANAAN PEMBINAAN KONSTRUKSI WILAYAH II PALEMBANG 9. Sinergisitas Pemangku Kepentingan Kemen PU & PERA (DJBK) Pemerintah provinsi Pemerintah kabupaten & kota LPJK . Asosiasi, Penyedia Jasa / Masyarakat jasa konstruksi Permasalahan: APBN terbatas, untuk melakukan percontohan 5% dari jumlah tenaga kerja tidak tercapai. Tenaga Kerja tidak terlatih akan meningkat. Produktivitas menurun. Tidak punya daya saing KEGAGALAN BANGUNAN. PEMBINAAN JASA KONSTRUKSI PERLU & HARUS : KOMITMEN antar Pemangku Kepentingan di Pusat dan Daerah untuk melakukan Pembinaan Tenaga Kerja, melalui : - Pembiayaan APBD - Pembiayaan Sharing - Pembiayaan Assosiasi/Masyarakat. 2. Kesadaran Masyarakat Jasa Konstruksi untuk meningkatkan kemampuan.

10. Harapan Yang Akan Dicapai KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT DIREKTORAT JENDERAL BINA KONSTRUKSI SATUAN KERJA PELAKSANAAN PEMBINAAN KONSTRUKSI WILAYAH II PALEMBANG 10. Harapan Yang Akan Dicapai TERIDENTIFIKASINYA MASALAH DAN PELUANG SERTA PRIORITAS PELATIHAN TENAGA KONSTRUKSI SECARA PRIORITAS DI DAERAH MENINGKATNYA PERAN STAKEHOLDER / PEMANGKU KEPENTINGAN DALAM PROGRAM DAN KEGIATAN PEMBINAAN TENAGA KERJA KONSTRUKSI DI DAERAH MENDORONG TINGKAT PERHATIAN DAN KOMITMEN PEMDA PROPINSI, KAB/KOTA, DAN STAKEHOLDERS LAIN DALAM ALOKASI PROGRAM, PENDANAAN DAN KEGIATAN PELATIHAN TENAGA KONSTRUKSI TERLAKSANANYA PROGRAM DAN KEGIATAN PEMBINAAN TENAGA KERJA KONSTRUKSI SESUAI DENGAN TARGET, SASARAN DAN KEBUTUHAN DI DAERAH. TERPENUHINYA KEBUTUHAN TENAGA KONSTRUKSI YANG KOMPETEN SECARA BERTAHAP SESUAI DENGAN KEBUTUHAN. MENDORONG DAN MEWUJUDKAN SINERGISITAS PENANGANAN PROGRAM STRATEGIS DALAM PEMENUHAN TENAGA-TENAGA KOMPETEN DAN HANDAL BIDANG KONSTRUKSI KOMITMEN DAN TEKAD BERSAMA (ANTAR STAKEHOLDERS) UNTUK PERCEPATAN PENANGANAN KEBUTUHAN TENAGA JASA KONSTRUKSI YANG KOMPETEN SECARA BERTAHAP DAN BERKELANJUTAN TERSEDIANYA DAN SEMAKIN EKSISNYA SKPD YANG MENANGANI BIDANG KONSTRUKSI DI DAERAH.

TERIMAKASIH KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT DIREKTORAT JENDERAL BINA KONSTRUKSI SATUAN KERJA PELAKSANAAN PEMBINAAN KONSTRUKSI WILAYAH II PALEMBANG TERIMAKASIH