PERAN KORKOT.

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
SEKILAS TENTANG KABUPATEN/KOTA LAYAK ANAK
Advertisements

PERAN KPP-PA DALAM SEKBER PPRG NASIONAL UNTUK DAERAH
SATKER SANITASI KOTA TASIKMALAYA
PERAN KPP-PA DALAM SEKBER PPRG NASIONAL UNTUK DAERAH
Departemen Permukiman dan Prasarana Wilayah Departemen Dalam Negeri
Program PERCEPATAN PEMBANGUNAN SANITASI PERMUKIMAN (PPSP)
TATA CARA PELAKSANAAN PAKET PAMSIMAS HIK
Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat
KABUPATEN GRESIK TERHADAP REVOLVING LOAN FUND (RLF)
LAPORAN KELOMPOK TEMATIK
SEKOLAH DASAR BERSIH DAN SEHAT
PANDUAN.
LAPORAN KELOMPOK TEMATIK
Topik Bahasan PELAKU DAN PERAN KEGIATAN PRB-BK.
KEBIJAKAN NASIONAL PNPM MANDIRI
SOSIALISASI KEGIATAN PLPBK
QUALITY ASSURANCE SPECIALIST (QAS) dan KETERKAITAN DENGAN PPM
“Bersama Membangun Kemandirian”
PENATAAN LINGKUNGAN PERMUKIMAN BERBASIS KOMUNITAS (PLP-BK)
PROMOSI KESEHATAN DALAM PENGENDALIAN PTM
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM
PENTINGNYA HIK DAN HKP DALAM MENCAPAI SBS
KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/ BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL Oleh: Dr. Lely Yulifar, M.Pd/ Ketua Tim Fasilitasi TANGGAPAN TERHADAP.
KEBERHASILAN PEMBANGUNAN
PROGRAM KOTA TAMPA KUMUH
PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KAWASAN PERMUKIMAN
LUMBUNG PANGAN MASYARAKAT DESA
Z “PERCEPATAN PENANGANAN KUMUH (KOTAKU)” BERBASIS OUTPUT & OUTCOME SERTA KOLABORASI Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum.
PT. INDULEXCO Consulting Group
KAJIAN ANALISIS DAN KEBIJAKAN PENGEMBANGAN SISTEM INOVASI DAERAH (SIDA) DALAM PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2015 PT. Secon Dwitunggal Putra.
Direktur Pengembangan Kawasan Permukiman
PENCAPAIAN TARGET PROGRAM KOTAKU
Direktorat Bina Penataan Bangunan Tahun Anggaran
SOSIALISASI KEBIJAKAN DAN PROGRAM NASIONAL BIDANG PERUMAHAN (Dalam Rangka Dekonsentrasi Perencanaan Bidang Perumahan Tahun 2015) Peraturan Pemerintah No.
LOKAKARYA REGIONAL PERAN PROVINSI DALAM PENJAMINAN KUALITAS DAN IMPLEMENTASI PEMBANGUNAN SANITASI Hotel Mercure Bali, 22 Oktober 2015 POKJA SANITASI PROVINSI.
PERUBAHAN-PERUBAHAN PARADIGMA DALAM PROGRAM KOTAKU
Z Arah Kebijakan Percepatan Penanganan Kumuh dan Gambaran Umum Program KOTAKU Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan.
Keynote Speech Direktur Jenderal Cipta Karya
Kawasan Permukiman Kumuh
KONSEP PENANGANAN KUMUH
PENCAPAIAN KPI NSUP – WILAYAH 2
KEY INDICATORS PERFORMANCE (KPI) PROGRAM KOTAKU
Sosialisasi Dekonsentrasi Bidang Perumahan Tahun 2015
TARGET KPI/PAD PROGRAM KOTAKU WILAYAH – I (IDB Loan)
SHIP PARTNER.
PENINGKATAN KAPASITAS KORKOT DAN PEMANDU NASIONAL
PEREKONOMIAN INDONESIA
Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/
KEGIATAN 2013 PENETAPAN KEBIJAKAN PEMBANGUNAN ANAK:
KESIMPULAN Sosialisasi Peraturan Menteri Nomor 2/PRT/M/2016 tentang Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Batam, Mei 2016.
Panduan Langkah Penyusunan Memorandum Program
A TARGET KPI NSUP WIL-2 TAHUN NO. INDIKATOR
DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
KONSEP DESA/KELURAHAN TANGGUH BENCANA
WORKSHOP TENAGA PENDAMPING 2017
Z Arah Kebijakan Percepatan Penanganan Kumuh dan Gambaran Umum Program KOTAKU Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan.
KETERPADUAN PENYELENGGARAAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN DI PROVINSI JAWA TENGAH Semarang, 21 Desember 2017 DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN.
Kesesuaian Program PLTSa Dengan Jakstanas
LATAR BELAKANG DIPERLUKANNYA PENYUSUNAN RP2KPKP
KETERPADUAN INFRASTRUKTUR PERMUKIMAN BIDANG KECIPTAKARYAAN
TUGAS POKOK DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK PENGENDALIAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA PROVINSI BENGKULU *MEMBANTU MELAKSANAKAN URUSAN.
Kementerian PPN/ Bappenas
Kementerian PPN/ Bappenas
Pendampingan Implementasi
DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KABUPATEN PONOROGO SOSIALISASI DANA ALOKASI KHUSUS BIDANG INFRASTRUKTUR SUB BIDANG SANITASI TAHUN 2019 (SANITASI.
“PEMBANGUNAN DESA YANG BERBASIS PENGURANGAN RISIKO BENCANA ”
Persiapan Penyelenggaraan Program DAK Bidang Sanitasi TA. 2019
Modul Pengendalian Pelaksanaan Bantaun Dana Investasi (BDI) Kegiatan Infrastruktur Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU)-NSUP E-Learning.
Pemahaman Dasar RP2KP/SPPIP merupakan strategi yang berfungsi sebagai ACUAN BAGI PEMBANGUNAN PERMUKIMAN DAN INFRASTRUKTUR BIDANG CIPTA KARYA yang penyusunannya.
KOORDINASI PENGAWALAN PENGGUNAAN DANA DESA 2017
Transcript presentasi:

PERAN KORKOT

PERENCANAAN Menjamin dokumen RP2KPKP/SIAP dan RPLP/NUAP masuk dalam sistem perencanaan daerah Memfasilitasi Penyusunan; review dan evaluasi Profil Permukiman Kabupaten/ Kota Memfasilitasi Pemda dalam penyusunan dan atau review RP2KP-KP/SIAP mengkonsolidasikan aturan-aturan terkait dokumen perencanaan sektor lainnya serta RPLP/NUAP memperhatikan aspek safeguard lingkungan, sosial, kebencanaan, gender dan difabel; Menjamin dokumen RPLP Kelurahan/Desa berkualitas baik, terintegrasi dengan dokumen RP2KP-KP/SIAP dan disahkan oleh Lurah/ Kepala Desa Memfasilitasi tersusunnya DED kegiatan infrastruktur skala kota dan skala kelurahan yang mempertimbangkan safeguard lingkungan, sosial, kebencanaan, gender dan difabel Memfasilitasi proses seleksi lokasi kegiatan-kegiatan Program KOTAKU Memfasilitasi penyusunan Business Plan Tingkat Kota di kota Lokasi Pusat Pengembangan Usaha/BDC Menyusun Rencana Kerja Pendampingan 3 Bulanan berdasarkan rencana kerja tingkat provinsi dan master schedule Program KOTAKU

KELEMBAGAAN Memfasilitasi Pemda dalam pembentukan/penguatan dan beroperasinya POKJA PKP atau lembaga sejenis dalam pencegahan dan peningkatan kualitas permukiman kumuh serta pengembangan mata pencaharian yang berkelanjutan; Mendorong; mengadvokasi dan memfasilitasi Pemda dalam menyusun regulasi tentang kumuh Untuk kota yang terpilih menjadi lokasi BDC, memfasilitasi Pemda dalam pembentukan dan pendampingan Komite Pusat Pengembangan Usaha /BDC untuk mengembangkan usaha dan pasar bagi KSM serta kebijakan daerah yang mendukung iklim usaha Memfasilitasi pembentukan dan pengelolaan Federasi UPK (F-UPK) di kota terpilih Memastikan pembentukan Kelompok Pemanfaat dan Pemeliharaan (KPP) Memastikan pelaksanaan Pemilu Ulang LKM sesuai dengan prosedur Memastikan revitalisasi LKM dalam rangka pencegahan dan peningkatan kualitas permukiman kumuh Memfasilitasi pembentukan dan berfungsinya forum kolaborasi tingkat kota Menjamin terbentuknya dan berfungsinya forum kolaborasi tingkat kecamatan dan kelurahan

PENGANGGARAN Memfasilitasi kolaborasi (inkind/incash) untuk pencegahan dan peningkatan kualitas permukiman kumuh Mencari sumber pendanaan ke berbahagai pihak untuk mencapai 0 ha luasan kumuh di kotanya.

PELAKSANAAN Bersama tim askot menyiapkan bahan dan media sosialisasi/ penyuluhan tentang 8 aspek indikator kumuh Melakukan sosialisasi/ penyuluhan tentang permukiman layak huni dan berkelanjutan Memfasilitasi peningkatan kualitas permukiman kumuh dan pencegahan tumbuhnya kawasan kumuh baru Memfasilitasi pelaksanaan kolaborasi antar pelaku/Program dalam peningkatan kualitas permukiman kumuh dan pencegahan tumbuhnya kawasan kumuh baru Menjamin tersedianya peta permukiman, delineasi kawasan kumuh di setiap kelurahan/ sekretariat LKM yang terupdate setiap tahun Menjamin tersedianya gambar grafik batang kesenjangan (GAP) 8 aspek kumuh di setiap kelurahan yang terupdate setiap tahun Memastikan capaian KPI Program KOTAKU terpenuhi Memastikan kegiatan pembangunan infrastruktur skala kelurahan terkoneksi dengan kegiatan skala kota Memastikan infrastruktur yang dibangun sesuai standar teknis dan berkualitas baik

PELAKSANAAN Memfasilitasi pelaksanaan Pusat Pengembangan Usaha / BDC diwilayah terpilih Memfasilitasi pelaksanaan Federasi UPK diwilayah terpilih Memastikan pelaksanaan peningkatan penghidupan berbasis masyarakat program KOTAKU Memfasilitasi terbentuknya sistem monitoring pemerintah daerah (Pokja PKP) dalam pencegahan dan peningkatan kualitas permukiman kumuh Memfasilitasi Pokja PKP dalam evaluasi hasil pelaksanaan peningkatan kualitas permukiman kumuh dan pencegahan tumbuhnya kawasan kumuh baru Memfasilitasi Pokja PKP dalam penetapan/review SK Luasan Kawasan Kumuh setelah dilakukan evaluasi hasil kegiatan pengurangan luasan kumuh Memfasilitasi serah terima aset infrastruktur skala kota kepada pemerintah Kota/Kabupaten Memfasilitasi penyelesaian pengaduan yang terkait dengan pelaksanaan program 9. Melakukan uji petik (spot check) dan melakukan analisa serta menyusun laporan uji petik diwilayahnya sesuai ketentuan

PEMELIHARAAN Memastikan berjalannya KPP dalam pelaksanaan operasi dan pemeliharaan diseluruh kegiatan investasi infrastruktur Memastikan aturan bersama terlaksana diseluruh kelurahan dampingan untuk pencegahan dan peningkatan kualitas permukiman kumuh Menyusun dan mengendalikan pelaksanaan strategi optimalisasi peningkatan kinerja pengelolaan keuangan mikro/ RLF

KEBERLANJUTAN Memfasilitasi dan terlibat aktif dalam proses perencanaan dan pengganggaran daerah untuk membangun kolaborasi Memfasilitasi pemda dalam melaksanakan pemasaran sosial Memfasilitasi Pemda dalam melaksanakan pelatihan, sosialisasi dan pengelolaan pengetahuan dalam rangka keberlanjutan pencegahan dan peningkatan kualitas permukiman kumuh. Mengelola praktik baik (best practices) di wilayahnya Koordinasi dan pengelolaan pemandu pemda Membangun kolaborasi dengan Perguruan Tinggi, praktisi, swasta terkait dengan kegiatan pengembangan kapasitas dan lainnya Memastikan keberlanjutan pengelolaan dan pelaksanaan BDC dan F-UPK

PENGENDALIAN TIM Menyusun rencana dan strategi pengelolaan tim untuk mencapai target kinerja dan KPI yang ditetapkan Melakukan pengendalian tim askot dan tim faskel. Memastikan data SIM KOTAKU lengkap, akurat dan tepat waktu Melakukan pengelolaan pengetahuan melalui komunitas belajar atau forum- forum lainnya Membantu satker provinsi dalam evaluasi kinerja personil

TERIMA KASIH