Program PENGEMBANGAN HUBUNGAN KELEMBAGAAN PTM

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
KURIKULUM, PEMBELAJARAN, DAN SUASANA AKADEMIK
Advertisements

REVISI INSTRUMEN AKREDITASI PROGRAM STUDI SARJANA
SOSIALISASI KEBIJAKAN BAN-PT di hadapan para peserta Rapat Kerja Daerah Pimpinan PTS di lingkungan Kopertis Wilayah III di Jakarta 23 September.
Sosialisasi EQA BAN-PT – Dikti, Juli-Agustus 2009.
KEBIJAKAN BAN-PT KEBIJAKAN BAN-PT BAN-PT BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI JAKARTA 2009.
a.Pelaksanaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Sebagai penunjang dana penelitian dan pengabdian yang minim. Belanja ini diberikan dalam bentuk.
MARET-2009Ditjen DIKTI1 PROGRAM BEASISWA LN DIKTI Sandwich & PAR Direktorat Ketenagaan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL.
KEBIJAKAN UMUM PENGEMBANGAN PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2014
Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
Penyerahan RKAT 2013 Universitas Pendidikan Indonesia
Sistem Penjaminan Mutu Eksternal atau Akreditasi
KEBIJAKAN BAN-PT KAMANTO SUNARTO KETUA BAN-PT
UNIVERSITAS DIAN NUSWANTORO TAHUN 2008/2009
“Seminar Sehari UHAMKA Menyongsong Masa Depan”
PERKEMBANGAN INSTRUMEN AKREDITASI PROGRAM STUDI 2008/2010
Peran LAM-PTKes dalam Meningkatkan Mutu Program Studi Kesehatan
STANDAR SPMI PERGURUAN TINGGI (PT)
STRATEGI PERCEPATAN PENINGKATAN AKREDITASI INSTITUSI
Sistem Penjaminan Mutu Internal Majelis Diktilitbang PP Muhammadiyah
KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
Kewajiban dan Hak Untuk Mengoptimalkan Kinerja Dosen
Di Universitas Gadjah Mada (UGM)
KEBIJAKAN BAN-PT KAMANTO SUNARTO KETUA BAN-PT
RENCANA KERJA JURUSAN ILMU EKONOMI FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
STATUTA PERGURUAN TINGGI
Inspektur Jenderal Kemenristekdikti
Monev Penelitian UT September 2016 LPPM-UT.
Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi
Strategi Penguatan PTM melalui Peningkatan Mutu Indikator Akreditasi
PENGEMBANGAN LPTK DAN PPG
ROADMAP PTM MENUJU KEUNGGULAN
PENGENALAN PD DIKTI Jakarta, 16 November 2015 Noviyanto, ST., MMSI.
Borang Akreditasi Program Studi Pendidikan Dokter
PERKEMBANGAN INSTRUMEN AKREDITASI PROGRAM STUDI 2008/2010
Penyusunan Standar Penelitian, Pengabdian Masyarakat, dan Kerjasama
UPAYA MEMPEROLEH NILAI OPTIMAL AKREDITASI
PELAKSANAAN REFORMASI PERIJINAN DI
Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
PENCAPAIAN AKREDITASI INSTITUSI POLITEKNIK NEGERI SEMARANG
BAHAN RAKER LPPM-UIA USULAN PROGRAM KERJA & ANGGARAN LPPM -UIA TAHUN AKADEMIK 2017/2018 UNIVERSITAS ISLAM AS-SYAFI’IYAH.
REGULASI AKREDITASI, FUNGSI SERTA TUJUAN SAPTO
Disampaikan pada acara Workshop Penyusunan Renstra Penelitian
JENIS LAYANAN Program beasiswa magister dan doktor, beasiswa tesis dan disertasi; Program pendanaan riset strategis yang mendukung kebijakan nasional;
Bidang SDM Universtias Muhammadiyah Yogyakarta
Prodi S3 Kedokteran dan Kesehatan
Departemen Biokimia Fakultas Kedokteran UGM
PENGUATAN SISTEM INOVASI DAERAH
TANTANGAN PENDIDIKAN TINGGI KITA
RAPAT DINAS KELEMBAGAAN UPI
Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (SPM Dikti) Lokakarya Pengembangan, Peningkatan dan Penguatan Tata Kelola Unit SPM dan Penyamaan persepsi tentang.
Penelitian Disertasi Doktor
Suganda Program Mobilisasi Dosen Pakar/Ahli 11/9/2018 Suganda.
Oleh: Khudzaifah Dimyati
Divisi Bidang Riset, Pengbdian Masyarakat dan Publikasi
Kebijakan Nasional Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi di Indonesia
Rangkuman Hasil Kongres
SOSIALISASI INSTRUMEN AKREDITASI 3.0 Oleh: BPM UMG 13 Okt 2018
Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT)
Program Penguatan ( LLDIKTI ) KOPERTIS
Biro Hukum dan Organisasi
EVALUASI KINERJA PENELITIAN
INSTRUMEN AKREDITASI PERGURUAN TINGGI (APT) 3.0
AKREDITASI PROGRAM STUDI S.M. Widyastuti – Dewan Eksekutif BAN-PT.
Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi
Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT)
Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi
KRITERIA PENILAIAN STANDAR 5 :
LEMBAGA PENGEMBANGAN DAN PEMBELAJARAN DAN PENJAMINAN MUTU (LP3M)
AKREDITASI BERBASIS OUTCOME
Pengembangan Perguruan Tinggi Menuju Mutu Yang Berkelanjutan
Transcript presentasi:

Program PENGEMBANGAN HUBUNGAN KELEMBAGAAN PTM Oleh: Sudarnoto Abdul Hakim Disampaikan dalam Rakornas PTM 11-13 Maret 2016

A. PENGERTIAN HUBUNGAN KELEMBAGAAN Hubungan yang dibangun secara kelembagaan yang terkait dengan persoalan-persoalan pendidikan tinggi yang antara lain meliputi politik pendidikan tinggi, pengembangan SDM, pengembangan infra struktur, pengembangan akademik, penguatan/peningkatan akreditasi (prodi, instuitusi, internasional), pengembangan jurnal dan lain sebagainya. Hubungan kelembagaan ini dibangun khususnya dengan Kemenristek Dikti, Kementerian Agama, Kementerian Kesehatan. Tapi hubungan juga dimungkinkan dikembangkan dengan institusi lain dalam negeri misalnya DPR yang terkait dengan kebijakan/politik pendidikan tinggi.

B. POLA HUBUNGAN (1) Hubungan Kemitraan dimaksudkan untuk mengembangkan berbagai kerjasama secara sejajar dengan PTM-PTM antara lain peningkatan kualitas SDM, capacity institution, pengembangan kurikukum dan lain-lain. Hubungan Advokatif yang dimaksudkan antara lain untuk memperkuat komunikasi dialogis terutama terkait dengan penyelesaian berbagai persoalan yang terkait dengan kebijakan (undang-undang atau peraturan-peraturan) dan lainnya.

POLA HUBUNGAN (2) Hubungan advokatif juga dimaksudkan untuk saling memberikan saran dan masukan-masukan kritis terkait dengan kebijakan dan penyelenggaraan pendidikan tinggi. Hubungan tidak menimbulkan sikap ketergantungan PTM-PTM kepada pemerintah atau lembaga lain.

C. ARAH/MAKSUD HUBUNGAN KELEMBAGAAN Peningkatan Akreditasi Prodi dan Institusi PTM Penguatan Integrasi Keilmuan di PTM Advokasi Kebijakan Pendidikan Tinggi Pengembangan berbagai kerjasama kelembagaan

D. PENINGKATAN AKREDITASI PRODI DAN INSTITUSI (2) Menyediakan Tim Akreditasi/Asesor (semacam BAN- PTM) yang dibentuk dan disahkan oleh PP. Muhammadiyah melalui Majelis Dikti Litbang. Memperkuat Lembaga Penjaminan Mutu di masing-masing PTM

PENINGKATAN AKREDITASI PRODI DAN INSTITUSI (3) Pendataan dan Penetapan Tim Asesor BAN-PTM oleh Majelis Dikti Litbang. Tugas Tim: (1) Melakukan asesmen terhadap Borang Akreditasi Prodi, Institusi dan internasional sebelum diajukan ke institusi akreditasi di masing-masing tingkat agar benar-benar memenuhi persyaratan yang ditetapkan (2) Menyelenggarakan pelatihan dan workshop akreditasi Prodi, Institusi dan akreditasi internasional yang diikui oleh dosen-dosen PTM (3) Melakukan advokasi terhadap problem yang muncul selama proses pengajuan akreditasi.

E. PENGUATAN INTEGRASI KEILMUAN (1) Integrasi Keilmuan dimaksudkan untuk menegaskan bahwa tidak ada dikotomi antara Islam dan Ilmu Pengetahuan. Ini menjadi salah satu kekhasan PTM. Pembentukan Tim Nasional Integrasi Keilmuan PTM oleh PP. Muhammadiyah melalui Majelis Dikti Litbang. Tugas Tim: (1) melakukan asesmen untuk melihat kaitan Islam dengan Ilmu. Asesmen bisa dilakukan di PTM dan membandingkan dengan perguruan tinggi lain di dalam dan atau luar negeri.

PENGUATAN INTEGRASI KEILMUAN (2) (2) Melakukan seminar dan lokakarya dalam rangka penyusunan naskah akademik Buku Panduan Integrasi Keilmuan PTM (3) memonitor dan mengevaluasi terhadap implementasi Integrasi Keilmuan di lingkungan PTM

F. PENGEMBANGAN KERJASAMA (1) Pengembangan dan peningkatan SDM: studi lanjut S2 dan S3, beasiswa, short programs (trainings), program pertukaran, recharging dan lain-lain. Penguatan kelembagaan: pengembangan kurikulum, peningkatan akreditasi, pengembangan infra struktur, pengembangan riset, pengembangan pengelolaan lembaga, dan lain lain.

PENGEMBANGAN KERJASAMA (2) Peluang kerjasama ini terbuka. Misalnya dengan dalih penghapusan dikotomi PTN-PTS/PTAIS Menteri Ristek Dikti Muhammad Nasir menyatakan bahwa Kemenristek Dikti menyediakan anggaran (1) Dana Hibah sebesar Rp 50 milliar untuk membenahi infra struktur PTS berakreditasi “C” (2) membantu pendanaan riset dan manajemen pengelolaan PTS yang berakreditasi B dan A. (Kompas 26 Februari 2016).

PENGEMBANGAN KERJASAMA (3) Peluang ini juga terbuka, misalnya, dengan adanya program 5000 Doktor dari Kementerian Agama RI, beasiswa LPDP dari Kemeterian Keuangan RI.

RESOLUSI Buku Panduan Integrasi Keilmuan PTM-PTA Buku Panduan Hubungan dan Kerjasama Kelembagaan