DITWAS FISKAL DAN INVESTASI

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
INTENSITAS DAN KUALITAS PELAKSANAAN PENGAWASAN INTERNAL DAN EKSTERNAL
Advertisements

STRATEGI DAN LANGKAH DALAM MEWUJUDKAN LAPORAN KEUANGAN MAHKAMAH AGUNG RI DENGAN OPINI WAJAR TANPA PENGECUALIAN (WTP) Bagian Akuntansi 1.
PROGRAM PERCEPATAN AKUNTABILITAS KEUANGAN PEMERINTAH
SISTEM AUDIT INTERNAL APBN
EVALUASI KINERJA PERENCANAAN DAN PELAKSANAAN APBD
KEMENTERIAN KEUANGAN RI
Direktur Kesehatan dan Gizi Masyarakat
PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN APBN
Jayapura, 13 Agustus SEJAHTERA DEMOKRATIS BERKEADILAN Memperkuat triple tracks strategy serta pembangunan inklusif dan berkeadilan Memantapkan.
PERSIAPAN PENDANAAN RKP TAHUN 2013
Rapat Koordinasi Penyelesaian APBN-P Tahun 2015
HUKUM KEUANGAN NEGARA TIM PENGAJAR.
KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/ BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL PERTEMUAN PENDAHULUAN PENYUSUNAN RKP 2013 Oleh: Menteri Negara PPN/Kepala.
1 Sinergitas APIP dan BPKP Oleh : Daryanto *) Disampaikan dalam Rapat Peningkatan Sinergi APIP di Hotel Mercure Ancol, 15 Mei 2012 *) Inspektur Bidang.
Pengukuhan Kawasan Hutan Sebagai Prioritas Nasional
H. Mohamad Fahri Kepala Bagian Ortala dan Kepegawaian
KEMENTERIAN DALAM NEGERI
TEPRA BERBAGI PENGALAMAN PELAKSANAAN TEPRA PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
- Direktur Otonomi Daerah Bappenas -
SOSIALISASI PEDOMAN REVIU PENYERAPAN ANGGARAN BELANJA
PENERAPAN SAKIP SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
ARAH KEBIJAKAN DIREKTORAT JENDERAL BINA PEMERINTAHAN DESA
KEBIJAKAN DAN STRATEGI AKSELERASI BIDANG PENGAWASAN
RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2010
PEMBAHASAN PROGRAM KERJA SPIP LKPP
KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN
INSPEKTORAT WILAYAH VI
PENGUATAN KAPABILITAS APIP MELALUI AAIPI
KAJIAN ANALISIS DAN KEBIJAKAN PENGEMBANGAN SISTEM INOVASI DAERAH (SIDA) DALAM PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2015 PT. Secon Dwitunggal Putra.
Inventarisasi Hambatan Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Tahun 2015 Jakarta, 20 Mei 2015.
Pembangunan Infrastruktur dan Sinergi Pusat-Daerah
RAPAT KOORDINASI SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH LINGKUP PEMKAB. PACITAN
Oleh: Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Proses kebijakan publik dalam pembangunan
Peningkatan Sinergi APIP K/L
SISTEM INOVASI DAERAH DALAM RPP TENTANG INOVASI DAERAH
Eksistensi Kerjasama Pemerintah Pusat dan Daerah Pasca UU Nomor 23/2014 ttg Pemerintah Daerah dalam Perspektif Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Hotman.
KEBIJAKAN PENGAWASAN INTERN INSPEKTORAT JENDERAL KEMENRISTEKDIKTI
PENGUATAN KELEMBAGAAN DAN SDM APIP DALAM MENDUKUNG REFORMASI BIROKRASI
KAJIAN ANALISIS DAN KEBIJAKAN PENGEMBANGAN SISTEM INOVASI DAERAH (SIDA) DALAM PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2015 PT. Secon Dwitunggal Putra.
IMPLEMENTASI SAKIP KECAMATAN PANGGUNGREJO KABUPATEN BLITAR
KOORDINASI PROGRAM STRATEGIS BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN
Oleh : Lutfi Harris, M.Ak., Ak. Satuan Pengawasan Internal
PEMERIKSAAN PENGELOLAAN DAN TANGGUNG JAWAB KEUANGAN NEGARA
KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN
KEUANGAN NEGARA Nama Kelompok: Ruth Patricia ( )
SOSIALISASI PERBUP NO. 34 TH
KEMENTERIAN DALAM NEGERI
KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL ANGGARAN
PENGUATAN INSPEKTORAT DAERAH
DILINGKUNGAN KEMENDAGRI
Biro Organisasi SETDA Prov Jabar
PENGENDALIAN INTERNAL AKUNTANSI PEMERINTAHAN
Reviu atas Laporan Keuangan Pemerintah
Strategi Kebijakan Pelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran 2018
SISTEM PEMERINTAHAN DESA Cahyono, M.Pd. FKIP UNPAS Cahyono, M.Pd. FKIP UNPAS.
DI SAMPAIKAN OLEH KEPALA BAPPEDA
PENYELARASAN KEBIJAKAN PUSAT DAN DAERAH PADA ACARA MUSRENBANG RKPD KABUPATEN BELITUNG TAHUN 2018 IKHA PURNAMASARI, ST Direktorat Perencanaan Evaluasi.
TEPRA BERBAGI PENGALAMAN PELAKSANAAN TEPRA PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
TEUKU NILWAN (Inspektur IV)
LATT-82/D203/2/2017 Tgl 20 JULI 2017 Laporan Kompilasi Nasional Hasil Audit atas Pengelolaan Dana BOPTN dan BPPTN BH Tahun 2016 DISAJIKAN OLEH BPKP Senin,
INFRASTRUKTUR DAN RISIKO FISKAL
PEMERIKSAAN PENGELOLAAN DAN TANGGUNG JAWAB KEUANGAN NEGARA
PROGRAM KERJA PENGAWASAN BPKP DI KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI Sumitro Direktur PLP Bidang Kesejahteraan Rakyat, Deputi Polhukam dan.
Prof. DR. Jamal Wiwoho, SH., Mhum.
Kebijakan Pengawasan Inspektorat Jenderal Kementerian Kesehatan RI
INSPEKTORAT JENDERAL KEMENDIKBUD TERKAIT BANTUAN PEMERINTAH
DAN PENGENDALIAN PELAKSANAAN KEGIATAN
KEBIJAKAN PENERAPAN SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK
PAPARAN SAKIP INSPEKTORAT KAB.PACITAN
Transcript presentasi:

DITWAS FISKAL DAN INVESTASI TUGAS BPKP DAN RKT 2012 DITWAS FISKAL DAN INVESTASI Rapat Peningkatan Sinergi APIP Hotel Mercure , 15 Mei 2012

TUGAS BPKP 1. UU No. 20/1997 tentang PNBP : Pasal 14: Menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban PNBP 2. PP 60/2008 tentang SPIP : Pasal 49 ayat 2 : Melakukan pengawasan intern akuntabilitas keuangan negara atas kegiatan tertentu yang meliputi: pengawasan terhadap program/kegiatan lintas sektoral, kebendaharaan umum negara berdasarkan penetapan Menteri Keuangan selaku BUN, dan pengawasan lainnya atas penugasan Presiden 3. Pasal 59 ayat 2: Pembinaan penyelenggaraan SPIP

TUGAS BPKP (lanjutan) 3. Inpres No. 4 Tahun 2011 tentang Percepatan Peningkatan Kualitas Akuntabilitas Keuangan Negara a. Asistensi utk meningkatkan pemahaman dlm pengelolaan keu neg, kepatuhan thd peraturan, dan kualitas lap keu dan tata kelola; b. Evaluasi thd penyerapan anggaran kementerian/ lembaga dan memberikan rekomendasi langkah- langkah strategis percepatan penyerapan anggaran

TUGAS BPKP (lanjutan) 3. Inpres No. 4 Tahun 2011 (lanjutan) c. Audit tujuan tertentu terhadap program- program strategis nasional yang mendapat perhatian publik dan menjadi isu terkini; d. Rencana aksi yang jelas, tepat, dan terjadwal dalam mendorong penyelenggaraan SPIP pada setiap kementerian/lembaga

Kegiatan pengawasan yang telah dilakukan s.d. Tw I - 2012 Kemenko Perekonomian 1. Pembinaan SPIP (sosialisasi, diklat, proses penyusunan peraturan penerapan SPIP) 2. Turut serta dalam melakukan kajian tentang starting business

Kegiatan pengawasan yang telah dilakukan s.d. Tw I - 2012 II. Kementerian Keuangan 1. Review LKPP 2. Optimalisasi penerimaan negara (pemeriksaan Pajak, Bea Cukai, dan PNBP, serta kajian) 3. Evaluasi penyerapan anggaran triwulan IV tahun anggaran 2011 4. Clearance atas rencana pengadaan tanah dan bangunan 5. Sinergi dengan Itjen melakukan audit kinerja pada DJP dan DJBC 6. Koordinasi pemutakhiran temuan hasil pemeriksaan BPKP di Kemenkeu

Kegiatan pengawasan yang telah dilakukan s.d. Tw I - 2012 III. Bappenas 1. Pembinaan SPIP (sosialisasi, diklat, DA) 2. Pemetaan peringkat internal auditor (IACM) 3. Proses audit kinerja terhadap inspektorat 4. Clearance atas rencana pembangunan gedung 5. Pendampingan Proyek Millenium Challenge Corporation (MCC) 6. Pendampingan reviu laporan keuangan (2009) 7. Narasumber dalam pembahasan P3 (Public Private Partnership)

Kegiatan pengawasan yang telah dilakukan s.d. Tw I- 2012 IV. PPATK 1. Pembinaan SPIP (sosialisasi, diklat, narasumber identifikasi risiko) 2. Verifikasi tagihan pihak ketiga

Kegiatan pengawasan yang telah dilakukan s.d Tw I- 2012 V. BKPM 1. Pembinaan SPIP (diklat, DA, sosialisasi manajemen risiko) 2. Verifikasi tagihan pihak ketiga 3. Pendampingan terhadap pengawasan pengadaan barang dan jasa Clearance atas rencana pembangunan gedung parkir Pendampingan reviu LK

Kegiatan pengawasan yang telah dilakukan s.d Tw I - 2012 VI. LKPP 1. Pembinaan SPIP (diklat, DA,workshop MR, pendampingan penyusunan juklak SPIP) 2. Clearance pengadaan tanah

Rencana Kerja Tahunan (RKT) Dit Was Fiskal dan Investasi Th.2012 1. Evaluasi Penyerapan Anggaran (Inpres 4 Th 2011) 2. Clearance Pembangunan Gedung 3. Reviu LKPP (PP 60 tahun 2008) 4. Kegiatan Optimalisasi Penerimaan Negara (SK Menteri Keuangan) 5. Pemutakhiran Data Hasil Pengawasan dan Tindak Lanjut 6. Current Issues

Usulan Sinergi Pengawasan PRIORITAS NASIONAL (RKP 2013) Prioritas 1 : Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Prioritas 2 : Pendidikan Prioritas 3 : Kesehatan Prioritas 4 : Penanggulangan Kemiskinan Prioritas 5 : Ketahanan Pangan Prioritas 6 : Infrastruktur Prioritas 7 : Iklim Investasi dan Bisnis Prioritas 8 : Energi Prioritas 9 : Lingkungan Hidup dan Penanggulangan Bencana Prioritas 10: Pembangunan Daerah Tertinggal, Terdepan, dan Pascakonflik Prioritas 11: Kebudayaan, Kreativitas dan Inovasi Teknologi Prioritas lainnya di bidang Politik, Hukum, dan Keamanan; di bidang Perekonomian; dan di bidang Kesejahteraan Rakyat.

Usulan Sinergi Pengawasan PRIORITAS 5 : PROGRAM AKSI BIDANG KETAHANAN PANGAN Tema Prioritas : Peningkatan ketahanan pangan dan lanjutan revitalisasi pertanian untuk mewujudkan kemandirian pangan, peningkatan daya saing produk pertanian, peningkatan pendapatan petani, serta kelestarian lingkungan dan sumber daya alam. Peningkatan pertumbuhan PDB sektor pertanian sebesar 3,7% per tahun dan Indeks Nilai Tukar Petani sebesar 115-120 pada 2014. Penanggungjawab: Menko Perekonomian Bekerjasama Dengan Mentan Menteri PU Menkominfo Menhub Menperin Menkeu Menristek Menkes Menneg LH Kepala BPPT Kepala BPN

Usulan Sinergi Pengawasan PRIORITAS 7 : Usulan Sinergi Pengawasan PRIORITAS 7 : PROGRAM AKSI BIDANG IKLIM INVESTASI DAN IKLIM USAHA Tema Prioritas : Peningkatan investasi melalui perbaikan kepastian hukum, penyederhanaan prosedur, perbaikan sistem informasi, dan pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK). Penanggung Jawab Wakil Presiden Bekerjasama Dengan Menko Perekonomian Menkeu Menkumham Menneg PPN/ Kepala Bappenas Mendag Menperin Menhub Menteri PU Monkominfo Mendagri Kepala BKPM Kepala BPN

Pulau Irian Burung Cenderawasih, Cukup sekian Terima kasih……..