Pelayanan Publik Pelayanan Publik Badan Riset dan Sumber Daya Manusia

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
Pelayanan Cepat,Tepat, Terjangkau, Transparan dan Kepastian Hukum
Advertisements

PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
PENILAIAN INISIATIF ANTI KORUPSI
Penilaian dan Pemeringkatan Kinerja Penyelenggara Pelayanan Publik
OPERASIONALISASI PELAYANAN PRIMA
Oleh : Kepala Bagian Organisasi dan Kepegawaian, Sekretariat BPSDM KP
PELAKSANAAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI.
Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)
Konsep pelayanan publik
Profesionalisme Sumberdaya Aparatur Dalam Pelayanan Publik 2010
MEMULAI PERUBAHAN DENGAN REFORMASI BIROKRASI SEKRETARIS JENDERAL OMBUDSMAN RI.
PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK MELALUI SISTEM PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (PTSP) DALAM RANGKA PENGEMBANGAN INVESTASI DAERAH PADA DINAS PENANAMAN.
Kebijakan Badan Nasional PenanggulangAn Bencana dalam Perlindungan
Strategi Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik
LATAR BELAKANG Negara berkewajiban melayani setiap warga negara dan penduduk untuk memenuhi hak dan kebutuhan dasarnya (fundamental human rights). Membangun.
Jujur Profesional Melayani Inovatif Berarti
Materi 3 Manajemen RS Smt 7-AKK-Kesmas
PEDOMAN PENYUSUNAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR ADMINISTRASI PEMERINTAHAN A. Latar belakang Tujuan kebijakan Reformasi Birokrasi di Indonesia adalah untuk.
SURVEY INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT/ PENGGUNA JASA UB
MEMBANGUN ZONA INTEGRITAS DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN AGAMA Oleh H
STANDAR PELAYANAN SERTIFIKAT KELAYAKAN PENGOLAHAN
REFORMASI BIROKRASI KEMENTERIAN PERHUBUNGAN 2017
Percepatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi
PROGRES PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI
BUDAYA PELAYANAN Intan Silviana Mustikawati, SKM, MPH.
Transparansi dan Akuntabilitas Pelayanan
Konsep pelayanan publik
DINAS KESEHATAN PROVINSI DKI JAKARTA
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI
SISTEM PENGELOLAAN PENGADUAN PELAYANAN PUBLIK NASIONAL (SP4N)
MANAJEMEN PELAYANAN KESEHATAN
PELAKSANAAN STANDAR PELAYANAN DAN SURVEY KEPUASAN MASYARAKAT DALAM KAITANNYA DENGAN INOVASI PELAYANAN PUBLIK Batu, 23 November 2017.
PELAYANAN PUBLIK DIAN ISKANDAR.
POTENSI DAN KENDALA IMPLEMENTASI INOVASI DAERAH
peringkat KINERJA layanan prima tahun 2017
OPERASIONALISASI PELAYANAN PRIMA
Penyusunan standar pelayanan sesuai permenpan rb no. 15 tahun 2014
Pelayanan Publik Konsep Dasar Rusman R. Manik
Review Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional  Tim Peningkatan Kapasitas dan Pengembangan Sistem Informasi Pelayanan Publik.  Bidang.
PEMBINAAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI KEPALA BAGIAN PERENCANAAN.
PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS
TEUKU NILWAN (Inspektur IV)
Gambaran Umum Kesehatan merupakan hak dasar bagi warga negara dalam kehidupan bernegara dan berbangsa. Kementerian Kesehatan sebagai motor penggerak.
PEMBINAAN UNIT KERJA BERPREDIKAT WBK/WBBM
Laporan Hasil Survey Kepuasan Masyarakat Internal Tahun 2017
KUALITAS PELAYANAN PUBLIK DI JAWA TENGAH
DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI BANTEN Jl. Syech Asnawi Al-Bantani – KP3B Curug -Serang- Banten.
Pengelolaan Pengaduan untuk pelayanan publik lebih baik
Survey Kepuasan Masyarakat Bidang Umum Di Kota Surabaya Tahun 2018
Herdi Puryanto. GR REFOR SI 9 GRAND DESIGN REFORMASI BIROKRASI 8 AREA PERUBAHAN REFORMASI BIROKRASI PROGRAM PERCEPATAN REFORMASI BIROKRASI PELAYANAN PUBLIK.
SURVEI KEPUASAN PENGGUNA LAYANAN KEMENTERIAN KEUANGAN | 2018
Laporan Hasil Survey Kepuasan Masyarakat Internal TaHAP I Tahun 2019
Laporan Hasil Survey Kepuasan Masyarakat Internal Tahun 2018
FORUM KONSULTASI PUBLIK
Biro Organisasi dan Kepegawaian
STANDAR PELAYANAN Saat ini terdapat 32 (tiga puluh dua) jenis layanan di lingkungan BPOM dan telah ditetapkan dengan: Peraturan BPOM Nomor 26 Tahun 2018.
STANDAR PELAYANAN Peraturan BPOM Nomor 26 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Obat dan Makanan, memuat.
PELAKSANAAN & PEMBANGUNAN
SOSIALISASI SISTEM INFORMASI STANDAR PELAYANAN DAN SOSIALISASI
PENILAIAN KINERJA PEGAWAI PEMANTAUAN KEHADIRAN PEGAWAI
SOSIALISASI PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS POLITEKNIK PELAYARAN SUMATERA BARAT MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI (WBK) – WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI.
PRASETYO RUBIANTORO, SP.
SOSIALISASI PERWALI NOMOR 42 TAHUN 2018 DAN PENILAIAN MANDIRI KINERJA PELAYANAN PUBLIK TAHUN 2019 DILINGKUNGAN OPD TERTENTU IRAWAN .SH (HP/WA )
Rapat Persiapan Penilaian Kepatuhan terhadap Standar Pelayanan Publik
PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI (WBK)
LEMBAGA NEGARA PENGAWAS PELAYANAN PUBLIK
KEBIJAKAN REFORMASI BIROKRASI TAHUN 2019
Tata Cara Penanganan Pengaduan
Implementasi Reformasi Birokrasi dan Penanganan Benturan Kepentingan
PENGELOLAAN PENGADUAN MASYARAKAT, WHISTLEBLOWING SYSTEM
Transcript presentasi:

Pelayanan Publik Pelayanan Publik Badan Riset dan Sumber Daya Manusia BRSDM Pelayanan Publik Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Pemberdayaan Masyarakat Kelautan dan Perikanan Pelayanan Publik Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan Tahun 2017 Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan Jl. Medan Merdeka Timur No. 16, Gedung Mina Bahari III Lantai 5,6, dan 7 Jakarta 10041 | www.brsdm.kkp.go.id

BRSDM Pelayanan Publik Adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan Jl. Medan Merdeka Timur No. 16, Gedung Mina Bahari III Lantai 5,6, dan 7 Jakarta 10041 | www.brsdm.kkp.go.id

Tujuan Peningkatan Pelayanan Publik BRSDM Peningkatan Pelayanan Publik dilakukan oleh BRSDM untuk membangun kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan publik dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan menjadikan keluhan masyarakat sebagai sarana untuk melakukan perbaikan pelayanan publik. Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan Jl. Medan Merdeka Timur No. 16, Gedung Mina Bahari III Lantai 5,6, dan 7 Jakarta 10041 | www.brsdm.kkp.go.id

Target Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik BRSDM Meningkatnya kualitas pelayanan publik (lebih cepat, lebih murah, lebih aman dan lebih mudah dijangkau) Meningkatnya indeks kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan publik Meningkatnya jumlah unit pelayanan yang memperoleh standarisasi pelayanan internasional Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan Jl. Medan Merdeka Timur No. 16, Gedung Mina Bahari III Lantai 5,6, dan 7 Jakarta 10041 | www.brsdm.kkp.go.id

PERMEN KP NO. 33 Tahun 2017 BRSDM PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN RI NOMOR:33/PERMEN-KP/2017 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN NOMOR:32/PERMEN-KP/2014 TENTANG PELAYANAN PUBLIK DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN JENIS PELAYANAN PUBLIK LINGKUP BRSDM TAHUN 2017 : Jasa Pelatihan ANKAPIN/ATKAPIN Jasa Pelatihan Basic Safety Training (BST) Jasa Penguji Laboratorium Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan Jl. Medan Merdeka Timur No. 16, Gedung Mina Bahari III Lantai 5,6, dan 7 Jakarta 10041 | www.brsdm.kkp.go.id

Komponen Penting Pelayanan Publik BRSDM Standar Pelayanan untuk semua jenis Pelayanan Publik Maklumat Pelayanan Publik Internalisasi Budaya Pelayanan Prima SOP untuk semua produk layanan Pengelolaan pengaduan masyarakat Penilaian kepuasan terhadap pelayanan Pemanfaatan Teknologi Informasi Inovasi Pelayanan Publik Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan Jl. Medan Merdeka Timur No. 16, Gedung Mina Bahari III Lantai 5,6, dan 7 Jakarta 10041 | www.brsdm.kkp.go.id

Evaluasi Peningkatan Pelayanan Publik Dalam Kaitan RB oleh Kemenpan dan RB BRSDM 1. Standar Pelayanan (1) a. Terdapat kebijakan standar pelayanan b. Standar pelayanan telah dimaklumatkan c. Terdapat SOP bagi pelaksanaaan standar pelayanan d. Dilakukan reviu dan perbaikan atas standar pelayanan e. Dilakukan reviu dan perbaikan atas SOP Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan Jl. Medan Merdeka Timur No. 16, Gedung Mina Bahari III Lantai 5,6, dan 7 Jakarta 10041 | www.brsdm.kkp.go.id

Evaluasi Peningkatan Pelayanan Publik Dalam Kaitan RB oleh Kemenpan dan RB BRSDM 2. Budaya Pelayanan Prima (1) Telah dilakukan sosialisasi / pelatihan dalam upaya penerapan Budaya Pelayanan Prima (contoh : kode etik, estetika, capacity building, pelayanan prima) Informasi tentang pelayanan mudah diakses melalui berbagai media Telah terdapat sistem punishment (sanksi) / reward bagi pelaksana layanan bila layanan tidak sesuai standar Telah terdapat sarana layanan terpadu / terintegrasi Terdapat inovasi pelayanan Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan Jl. Medan Merdeka Timur No. 16, Gedung Mina Bahari III Lantai 5,6, dan 7 Jakarta 10041 | www.brsdm.kkp.go.id

Evaluasi Peningkatan Pelayanan Publik Dalam Kaitan RB oleh Kemenpan dan RB BRSDM 3. Pengelolaan Pengaduan a. Terdapat media pengaduan pelayanan b. Terdapat SOP pengaduan pelayanan c. Terdapat unit yang mengelola pengaduan pelayanan d. Telah dilakukan tindak lanjut atas seluruh pengaduan pelayanan untuk perbaikan kualitas pelayanan e. Telah dilakukan evaluasi atas penanganan keluhan / masukan Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan Jl. Medan Merdeka Timur No. 16, Gedung Mina Bahari III Lantai 5,6, dan 7 Jakarta 10041 | www.brsdm.kkp.go.id

Evaluasi Peningkatan Pelayanan Publik Dalam Kaitan RB oleh Kemenpan dan RB BRSDM 4. Penilaian Kepuasan Terhadap Pelayanan a. Dilakukan survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan b. Hasil survey kepuasan masyarakat dapat diakses secara terbuka c. Dilakukan tindak lanjut atas hasil survey kepuasan masyarakat Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan Jl. Medan Merdeka Timur No. 16, Gedung Mina Bahari III Lantai 5,6, dan 7 Jakarta 10041 | www.brsdm.kkp.go.id

Evaluasi Peningkatan Pelayanan Publik Dalam Kaitan RB oleh Kemenpan dan RB BRSDM 5. Pemanfaatan Teknologi Informasi (1,0) Telah memiliki rencana penerapan teknologi informasi dalam pemberian pelayanan Telah menerapkan teknologi informasi dalam memberikan pelayanan Telah dilakukan perbaikan secara terus menerus Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan Jl. Medan Merdeka Timur No. 16, Gedung Mina Bahari III Lantai 5,6, dan 7 Jakarta 10041 | www.brsdm.kkp.go.id

Survei Persepsi Pelayanan Publik BRSDM 1. KETERBUKAAN Persyaratan Prosedur Waktu Biaya/tarif Produk/jenis pelayanan Sarana pengaduan Maklumat/janji pelayanan 2. KEMUDAHAN Persyaratan mudah dipenuhi Biaya wajar Alur prosedur pelayanan jelas Prosedur pelayanan sederhana Semua jenis pelayanan berfungsi Prosedur pengaduan jelas Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan Jl. Medan Merdeka Timur No. 16, Gedung Mina Bahari III Lantai 5,6, dan 7 Jakarta 10041 | www.brsdm.kkp.go.id

Survei Persepsi Pelayanan Publik BRSDM 3. PELAYANAN OLEH PETUGAS Petugas tidak menawarkan percepatan Petugas tidak menerima tawaran percepatan Petugas tidak meminta/menerima/menuntut imbalan Keberadaan petugas jelas Jumlah petugas seimbang Sikap dan perilaku petugas baik Petugas disiplin, cekatan dan memiliki pengetahuan Petugas memberikan perlakukan yang sama Petugas mudah diajak komunikasi Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan Jl. Medan Merdeka Timur No. 16, Gedung Mina Bahari III Lantai 5,6, dan 7 Jakarta 10041 | www.brsdm.kkp.go.id

Survei Persepsi Pelayanan Publik BRSDM 4. KOMITMEN PENYELENGGARA LAYANAN Kepastian tindak lanjut/keluhan pelayanan publik Kepastian tindak lanjut penanganan pengaduan KKN Lingkungan pelayanan aman Sarana dan prasarana lengkap Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan Jl. Medan Merdeka Timur No. 16, Gedung Mina Bahari III Lantai 5,6, dan 7 Jakarta 10041 | www.brsdm.kkp.go.id

Terima Kasih Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan Jl. Medan Merdeka Timur No. 16, Gedung Mina Bahari III Lantai 5,6, dan 7 Jakarta 10041 | www.brsdm.kkp.go.id