TA. 2016 DIREKTORAT JENDERAL BINA KONSTRUKSI KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT PEMANFAATAN PROGRAM ANGGARAN KEGIATAN DIREKTORAT JENDERAL BINA KONSTRUKSI TA. 2016 Jakarta, 19 November 2015 Disampaikan oleh Sekretaris Ditjen Bina Konstruksi dalam Raker Persiapan Pelaksanaan Pembinaan Konstruksi TA. 2016 1

ILUSTRASI DAYA UNGKIT PEMBINAAN KONSTRUKSI DALAM PERSPEKTIF KERJASAMA DAN PEMBERDAYAAN

DIREKTORAT JENDERAL BINA KONSTRUKSI TUGAS DAN FUNGSI DIREKTORAT JENDERAL BINA KONSTRUKSI Tugas: menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan konstruksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Fungsi: perumusan kebijakan di bidang pembinaan penyelenggaraan, kelembagaan, dan sumber daya di sektor konstruksi; pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan penyelenggaraan, kelembagaan, dan sumber daya di sektor konstruksi; pelaksanaan kebijakan di bidang pemberdayaan dan pengawasan penyelenggaraan konstruksi yang dilaksanakan oleh masyarakat dan pemerintah daerah; penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pembinaan konstruksi; pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi di bidang pembinaan penyelenggaraan, kelembagaan, dan sumber daya konstruksi; pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pembinaan penyelenggaraan, kelembagaan, dan sumber daya konstruksi; pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Bina Konstruksi; dan pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Menteri. 3

PETA PENCAPAIAN OUTCOME RENSTRA DITJEN BINA KONSTRUKSI TAHUN 2015-2019 OUTPUT SASARAN STRATEGIS OUTCOME 20 NSPK Pengaturan Pembinaan Investasi Infrastruktur 20 Profile Pembinaan Investasi Infrastruktur Rp.15 Triliun Ekspor jasa konstruksi ke luar negeri 15% kapitalisasi konstruksi oleh badan usaha nasional. 40% budaya penerapan manajemen mutu, SMK3, tertib penyelenggaraan, dan konstruksi berkelanjutan PEMBINAAN KONSTRUKSI 35 NSPK Pengaturan Pembinaan Penyelenggaraan Konstruksi 20 Profile Pembinaan Penyelenggaraan Konstruksi 40 % penerapan manajemen mutu dan tertib penyelenggaran konstruksi 90% BUJK yang berkualifikasi besar 125 BUJK Kualifikasi Besar B2 40 NSPK Pengaturan Pembinaan Kelembagaan & Sumber Daya Jakons 40 Profile Pembinaan Kelembagaan & Sumber Daya Jakons 15% nilai tambah produk konstruksi unggulan. 30% Penggunaan beton pracetak 155 NSPK Pengaturan Pembinaan Kompetensi & Produktivitas Kerja Konstruksi 15 Profile Pembinaan Kompetensi & Produktivitas Kerja Konstruksi 27% produktivitas tenaga kerja konstruksi dan partisipasi masyarakat 10.000 Orang Tenaga Ahli/ Manajer Proyek Terlatih 40.000 Orang Supervisor/Foreman Terlatih 10.000 orang instruktur/asesor pelatihan konstruksi 750.000 Orang Tenaga kerja konstruksi bersertifikat 200 Kerja Sama Strategis 5 Profile Kerjasama pembinaan konstruksi 25 Dokumen Pelayanan administrasi teknis

SASARAN OUTPUT PRIORITAS SESUAI PENAJAMAN PAGU ANGGARAN TA.2016 DITJEN BINA KONSTRUKSI Pelatihan Supervisor/Mandor/Kepala Pekerja Konstruksi; Pelatihan fasilitator/instruktur/ asesor/manajer pemberdayaan; Pemberdayaan tenaga kerja mandiri; ASEAN Chartered Professional Engineer (ACPE) dan ASEAN Architect (AA). BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN Penyusunan Naskah Ilmiah, Model System, Model Fisik, Prototipe, R-0,R-3, Naskah Kebijakan, Proseding DSP, Advis Teknis. DITJEN PEMBIAYAAN PERUMAHAN Pengembangan Skema Bantuan Pembiayaan Perumahan, Skema Investasi Pembiayaan Perumahan; Pendayagunaan/ mobilisasi sumber-sumber dana bagi Pembiayaan Perumahan (LKB/ LKBB); dan Penyaluran KPR-FLPP, KPR-SSB, dan Subsidi Uang Muka (BA.999). INSPEKTORAT JENDERAL Pengawasan intern terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya. BADAN PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR WILAYAH Kebijakan teknis, rencana, dan program keterpaduan pengembangan kawasan dengan infrastruktur PUPR; Strategi keterpaduan pengembangan kawasan dengan infrastruktur PUPR; Sinkronisasi program antara pengembangan kawasan dengan infrastruktur PUPR. SEKRETARIAT JENDERAL Peningkatan kualitas perencanaan dan anggaran; Peningkatan kualitas pelaksanaan Reformasi Birokrasi; Pembinaan dan bantuan hukum; Peningkatan kualitas Laporan Keuangan dan pengelolaan Barang Milik Negara; Peningkatan kualitas dan keterbukaan informasi publik; Pengembangan sarana dan prasarana kampus Kementerian PUPR; Pengembangan Data dan Sistem Informasi; serta Pemeliharaan Kantor. BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA Pengembangan sumber daya manusia PUPR melalui pengembangan karir, pendidikan kedinasan/beasiswa, pelatihan teknis fungsional dan manajemen, penilaian potensi dan kompetensi, serta penilaian kinerja dan pemantauan karir. 5

STAKEHOLDER PEMBINAAN KONSTRUKSI DIREKTORAT JENDERAL BINA KONSTRUKSI DIREKTORAT ` K/L LPJK FUNGSI REGULASI DAN PENGAWASAN Asosiasi Badan Usaha INVESTASI PENYELENGGARAAN SUMBER DAYA KOMPETENSI PEMBERDAYAAN Asosiasi Profesi Pengguna Penyedia Tenaga Kerja Masyarakat TPJKP/D Balai Satminkal PENGATURAN KUANTITAS LDK PROYEK KONSTRUKSI Masyarakat KUALITAS PENGAWASAN ` Unit Sertifikasi Badan Usaha PT/Politeknik/SMK World-class paradigms include the following: Quality—Competitiveness Holistic—System thinking Attitude—Anywhere, anyplace, anytime Agility—Quick to accept change Anticipation—Sense of urgency Faster—Speed of delivery Creativity—Moments of magic (these are customer delighters) Understanding—Customer expectations and delivering them (one plus more) Continuous quality improvement FUNGSI PEMBERDAYAAN BALAI PEMBINAAN KONSTRUKSI/BINJAKON PROV KNOWLEDGE MANAGEMENT, ASSET MANAGEMENT HUMAN CAPITAL MANAGEMENT Media MASYARAKAT KONSTRUKSI Output Outcome

KONSEP KOORDINASI BALAI PEMBINAAN KONSTRUKSI DIREKTORAT JENDERAL BINA KONSTRUKSI DIREKTORAT JENDERAL BINA KONSTRUKSI SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL DIT. BINA INVESTASI INFRASTRUKTUR DIT. BINA PENYELENGGARAAN JASA KONSTRUKSI DIT. KERJASAMA DAN PEMBERDAYAAN DIT. BINA KELEMBAGAAN DAN SUMBER DAYA JASA KONSTRUKSI DIT. BINA KOMPETENSI DAN PRODUKTIVITAS KONSTRUKSI FUNGSI PEMBERDAYAAN BALAI Manajemen Alih Teknologi dan Pengetahuan Manajemen Asset Manajemen Sumber Daya Manusia SUBDIREKTORAT KERJA SAMA SUBDIT PEMBERDAYAAN WILAYAH I SUBDIT PEMBERDAYAAN WILAYAH II SUBDIT PEMBERDAYAAN WILAYAH III BALAI WIL. 1 ACEH SATKER WIL. II PALEMBANG BALAI WIL. V BANJARMASIN BALAI WIL. III JAKARTA BALAI WIL. IV SURABAYA BALAI WIL. VI MAKASAR BALAI WIL. VII PAPUA Aceh, Sumut, Riau, Sumbar, dan Kepri Sumsel, Jambi, Lampung, Bengkulu, Babel Kalbar, Kalsel, Kalteng, Kaltim, Kaltara Banten, DKI Jakarta, Jabar, Jateng, DIY Jatim, Bali, NTB, NTT Sulut, Sultra, Sulteng, Sulbar, Sulsel, Gorontalo Papua, Papua Barat, Maluku, Maluku Utara BALAI PERALATAN KONSTRUKSI BALAI KEAHLIAN & TEKNOLOGI 7

PEMBINAAN JASA KONSTRUKSI KERJASAMA STRATEGIS PEMBINAAN JASA KONSTRUKSI STAKEHOLDER KERJASAMA K/L, OJK Koordinasi Kebijakan, Diseminasi regulasi, Penguatan Informasi Demand-Supply Jasa Konstruksi, Kerjasama Regulasi dan Monitoring Investasi Infrastruktur Ditjen ABCP Koordinasi Kebijakan, Penguatan Informasi Demand-Supply Jasa Konstruksi, Fasilitasi Pengembangan Kapasitas Internal dan Penyedia Jasa LPJK Litbang, Diklat, Sertifikasi dan Registrasi (Standar Pembiayaan), Mediasi Pemda/TPJKP/D Fasilitasi Peraturan Jakon Daerah, Fasilitasi Pengembangan Kapasitas Internal, Pelatihan di Provinsi dan Kabupaten/Kota Asosiasi Badan Usaha Fasilitasi Pengembangan Kapasitas Internal, Diseminasi, Pelatihan Anggota, Pencetakan Instruktur dan Asesor Asosiasi Profesi Balai Satminkal Diseminasi, Pemantauan Penerapan Regulasi, Penguatan Informasi Demand-Supply Jasa Konstruksi LDK, BPSDM Fasilitasi Pengembangan Kapasitas Internal, Pelatihan, Fasilitasi Pemagangan, Pencetakan Instruktur dan Asesor Proyek Konstruksi On The Job Training (Manajer + Supervisor + Mandor + Pengawas + Tenaga Kerja) Masyarakat Sosialisasi (Public Campaign), Forum Jasa Konstruksi Unit Sertifikasi Fasilitasi Pengembangan Kapasitas Internal, Sertifikasi Badan Usaha Fasilitasi Pengembangan Pengusahaan, On The Job Training , Pemagangan, Capacity Building/Short Course, Litbang PT/ Politeknik/ SMK Penguatan Kurikulum, Penguatan Informasi Demand-Supply Jasa Konstruksi, Pemagangan, Pencetakan Instruktur dan Asesor, Litbang Media Publikasi, Informasi Dewan Insinyur Continuous Professional Development K/L Asosiasi Badan Usaha Balai Satminkal Pemda/ TPJKP/D LPJK LDK Asosiasi Profesi Masyarakat Proyek Konstruksi Unit Sertifikasi Badan Usaha PT/Politeknik/SMK Media Pengguna Penyedia Tenaga Kerja

KONSEP TATA LAKSANA KERJA DIREKTORAT JENDERAL BINA KONSTRUKSI Setditjen Direktorat 1-4 Laporan Triwulan Pusat Dit. KSP Balai Keahlian dan Teknologi Balai Peralatan KMP Konsultan Manajemen Pusat Investasi; Penyelenggaraan; Sumber Daya; Produktivitas Lingkup Pekerjaan antara lain: Perencanaan Pengendalian waktu dan biaya pelaksanaan program dan kegiatan Pengendalian pemenuhan persyaratan kontrak, kualitas, dan manfaat Sistem Data Informasi dan pelaporan Peningkatan kapasitas tim kerja (Team building) Monitoring dan evaluasi Manajemen sumber daya KPT Konsultan Pembinaan Teknis Lingkup Pekerjaan antara lain: Formulasi permasalahan bidang Roadmap pembinaan teknis Pengumpulan data Penyusunan NSPK Penyusunan profil kinerja Penyiapan materi dan fasilitasi bimtek/sosialisasi Regional 11 lokasi KMW Mdn, plbg, jkt, bjmsn, DIY, sby, blkpn, bali, mksr, ambon, jypr BPK -W Balai Pembinaan Konstruksi Wilayah KMW Konsultan Manajemen Wilayah Konsultan : Perencanaan, Sistem informasi; pelaporan; monev. Pelaksanaan: Pemagangan, kerja praktek, TOT, percontohan 7 Lokasi Balai Lingkup Pekerjaan antara lain: Koordinasi dan penjaminan mutu PPK / Satker Provinsi 34 Provinsi Fasprov. Fasilitator Provinsi 34 Provinsi TPJK-P Tim Pembina Jakon Provinsi Pelaksanaan: Pelatihan Ahli; terampil/mandiri; dan pemberdayaan masyarakat Lingkup Pekerjaan antara lain: Bimtek Monev kinerja pengumpulan data Laporan Bulanan Provinsi

BAGAN ANGGARAN MENURUT JENIS BELANJA DIREKTORAT JENDERAL BINA KONSTRUKSI TA. 2016 DITJEN BINA KONSTRUKSI Proporsi anggaran TA. 2016 di pusat lebih kecil dibanding TA. 2015 dan proporsi alokasi TA. 2016 diprioritaskan ke Balai/Provinsi untuk kegiatan Konkuren dan Binjakonda. Diperlukan KESIAPAN KAPASITAS BALAI/PROVINSI yang memadai. 681,9 M PEGAWAI 44,4 M (6,5%) BARANG 589,6 M (86,5%) MODAL 47,9 M (7,0%) OPS. NON OPS. 40,3 M (6,8%) 549,3 M (93,2%) PUSAT MANAJERIAL BALAI/PROVINSI 262,6 M (58,4%) - 186,5 M (41,6%) 215,6 M (39,2%) 69,5 M (12,7%) 264,2 M (48,1%) TA. 2015 SESUAI E-MON TA. 2015 KONKUREN BALAI BINJAKONDA TA. 2016 SESUAI RENJA TA. 2016 - 132,7 M (71,2%) 53,8 M (28,8%) 47,5 (18,0%) M 131,8 M (49,9%) 84,9 M (32,1%)

RANCANGAN PEMANFAATAN KEGIATAN TA. 2016 BALAI PEMBINAAN KONSTRUKSI KEGIATAN BALAI PEMBINAAN KONSTRUKSI WILAYAH KHUSUS REGULER Rutin (Gaji/Ops./Manajemen) Commited Program (Kebijakan Kementerian PUPR, Kebijakan pimpinan, Sudah ada MoU) Inisiasi Baru (Kegiatan percontohan) Penugasan Direktorat (Konkuren) Binjakonda (dilaksanakan oleh PPK Provinsi) Sarana/Prasarana/Pemeliharaan 11

RENCANA KEGIATAN KONKUREN DIREKTORAT JENDERAL BINA KONSTRUKSI TA. 2016 DIREKTORAT BINA INVESTASI INFRASTRUKTUR DIREKTORAT BINA PENYELENGGARAAN JASA KONSTRUKSI Sosialisasi dan diseminasi penyiapan kebijakan investasi infrastruktur Bantuan teknik pengaturan investasi infrastruktur Pemberdayaan pemangku kepentingan tingkat provinsi untuk pengembangan pasar konstruksi Monitoring dan evaluasi pelaksanaan investasi infrastruktur Bantek peningkatan kapasitas (sengketa) Bantek peningkatan kapasitas (mitigasi) Bantuan teknis penyiapan kebijakan penyelenggaraan investasi infrastruktur Bimbingan Teknis PBJ Bimbingan Teknis E Procurement Bimbingan Teknis Administrasi Kontrak Bimbingan Teknis SMK3 Bimbingan Teknis SMM DIREKTORAT BINA KELEMBAGAAN DAN SUMBER DAYA JASA KONSTRUKSI DIREKTORAT BINA KOMPETENSI DAN PRODUKTIVITAS KONSTRUKSI Pemberdayaan PJT Pemberdayaan PPMK Pemberdayaan SIPJAKI Pemberdayaan IUJK Pemberdayaan TOT PJT Pemberdayaan TOT PPMK Pelatihan Management Of Training (MOT) Pelatihan Training Of Trainer (TOT) Sosialisasi Permen PU Tentang Pengembangan Keprofesionalan Berkelanjutan/ CPD Untuk Asosiasi Profesi Bintek Produktivitas Konstruksi Bimbingan Teknis Penyusunan Standar Kompetensi Sektor Konstruksi

USULAN KEGIATAN PEMBINAAN KONSTRUKSI STATUS TANGGAPAN SURAT DJBK KEPADA GUBERNUR DIREKTORAT JENDERAL BINA KONSTRUKSI TA. 2016 NO. PROVINSI USULAN KEGIATAN PEMBINAAN KONSTRUKSI USULAN BIAYA APBN APBD 1 ACEH Belum mengusulkan - 2 SUMUT 3 SUMBAR Bimtek SIPJAKI, PJT, PJTBU - Sertifikasi PBJ, SMK3 - Pelatihan Pelaksana Lapangan - Bimtek dan Sertifikasi Perencana Teknis - Bimtek dan Sertifikasi Manajemen Proyek - Bimtek dan Sertifikasi Manajemen Konstruksi - Bimtek SMM, E-Proc, Public Speaking, Hukum Kontrak, SPAM - Pelatihan Mandor, QS, Operator Alat Berat, Juru Gambar, Juru Ukur - MTU 7.525.000.000 980.000.000 4 RIAU DIKLAT  Penanganan Longsor, Perencanaan Pemeliharaan Jalan, Teknis Pemeriksaan Jembatan, Aplikasi GPS dan GIS, Pengelolan Lingkungan Hidup, PBJ, Bendahara Pengeluaan, Rehabilitasi Jalan, Analisis HPS, Teknik Negoisasi, hukum Kontrak, Mutu Pekerjaan Beton, Manajemen Proyek, Jafung Teknik Jalan dan Jembatan, PISK, Pengadaan Tanah, Desain Jalan 1.950.000.000 5 KEPULAUAN RIAU Pelatihan Assesor Uji Kompetensi Tenaga Kerja- Bimtek SIPJAKI, PBJ, SMM, Operator OPM - Pemberdayaan PJTBU - Monev TPJK Provinsi - Uji Kompetensi Tenaga Kerja Konstruksi - Lomba Pekerja Konstruksi -Sosialisasi UUJK - Menyusun Norma Standar Pedoman Manual - Inspeksi dan Sertifikasi AMP - Diklat Quality Control, Pengelolaan Teknis, Pengawas Pekerjaan, Pengawas Bangunan 3.783.000.000 6 JAMBI Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi ( Instruktur, Assesor, Fasilitator, Manajer) - Pemberdayaan, Supervisor, Pelaksanana Lapangan, Mandor, Kepala Pekerjaan, - Pemberdayaan Tenaga Kerja - Bimtek SIPJAKI, PBJ, SMK3, SMM, Materi Kompetensi Tenaga Kerja Konstruksi - Pemberdayaan PJTBU - Monev TPJK - Uji Kompetensi MTU 29.360.000.000 750.000.000

USULAN KEGIATAN PEMBINAAN KONSTRUKSI STATUS TANGGAPAN SURAT DJBK KEPADA GUBERNUR DIREKTORAT JENDERAL BINA KONSTRUKSI TA. 2016 NO. PROVINSI USULAN KEGIATAN PEMBINAAN KONSTRUKSI USULAN BIAYA APBN APBD 7 SUMSEL Administrasi Proyek - Bimtek PJT/BU, SIPJAKI, PBJ, SMK3 - Pelatihan Keterampilan 9.550.000.000 - 8 KEP. BABEL Belum mengusulkan 9 BENGKULU Pelatihan dan Bimtek Jasa Konstruksi - Pengembangan Jasa Konstruksi 2.854.750.000 10 LAMPUNG Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi ( Instruktur, Assesor, Mandor, - Bimtek SIPJAKI, PBJ, SMK3 - Pemberdayaan PJTBU - Monev TPJK - Uji Kompetensi MTU 5.075.000.000 11 JATENG Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi ( Instruktur, Assesor, Fasilitator, Manajer - Pemberdayaan, Supervisor, Pelaksanana Lapangan, Mandor, Kepala Pekerjaan, Pemberdayaan Tenaga Kerja - Bimtek SIPJAKI, PBJ, SMK3, SMM, Materi Kompetensi Tenaga Kerja Konstruksi - Pemberdayaan PJTBU - Monev TPJK - Uji Kompetensi MTU 4.425.000.000 2.500.000.000 12 BANTEN 13 DKI JAKARTA 14 JABAR

USULAN KEGIATAN PEMBINAAN KONSTRUKSI STATUS TANGGAPAN SURAT DJBK KEPADA GUBERNUR DIREKTORAT JENDERAL BINA KONSTRUKSI TA. 2016 NO. PROVINSI USULAN KEGIATAN PEMBINAAN KONSTRUKSI USULAN BIAYA APBN APBD 15 DIY Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi (Pelaksana Lapangan, Mandor, K3, Manajemen Proyek, Struktur Bangunan, Tukang MTU, Lomba Tukang, Quality Control Engineer, Manajemen Keuangan, Team Leader, Manajemen Konstruksi Air Minum,Assesor, PBJ, Supervisor, alat berat, hidrolik, crane, dll) - Bimtek (SIPJAKI, PJT, PBJ, SMK3, Manajemen Konstruksi, Administrasi Kontrak, dll) 15.457.324.000 1.893.000.000 16 JATIM Belum mengusulkan - 17 BALI 18 NTB 19 NTT 20 KALBAR 21 KALTENG Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi ( Instruktur, Assesor, Fasilitator, Manajer Pemberdayaan, Supervisor, Pelaksanana Lapangan, Mandor, Kepala Pekerjaan, Pemberdayaan Tenaga Kerja, SKA, SKT - Bimtek SIPJAKI, PBJ, SMK3, SMM, Materi Kompetensi Tenaga Kerja Konstruksi, Adminitrasi Kontrak, Pengendalian Mutu Proyek - Pemberdayaan PJTBU -Uji Kompetensi MTU 2.225.000.000 1.750.000.000 22 KALSEL 23 KALTARA 1.730.000.000 1.400.000.000

USULAN KEGIATAN PEMBINAAN KONSTRUKSI STATUS TANGGAPAN SURAT DJBK KEPADA GUBERNUR DIREKTORAT JENDERAL BINA KONSTRUKSI TA. 2016 NO. PROVINSI USULAN KEGIATAN PEMBINAAN KONSTRUKSI USULAN BIAYA APBN APBD 24 KALTIM Belum mengusulkan - 25 SULUT Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi ( Instruktur, Assesor, Fasilitator, Manajer Pemberdayaan, Supervisor, Pelaksanana Lapangan, Mandor, Kepala Pekerjaan, Pemberdayaan Tenaga Kerja, SKA, SKT - Bimtek SIPJAKI, PBJ, SMK3, SMM, Materi Kompetensi Tenaga Kerja Konstruksi, Adminitrasi Kontrak, Pengendalian Mutu Proyek - Pemberdayaan PJTBU -Uji Kompetensi MTU 700.000.000 26 GORONTALO 27 SULTENG 28 SULBAR 29 SULTRA 25.263.000.000 30 SULSEL 31 MALUKU 4.240.000.000

USULAN KEGIATAN PEMBINAAN KONSTRUKSI STATUS TANGGAPAN SURAT DJBK KEPADA GUBERNUR DIREKTORAT JENDERAL BINA KONSTRUKSI TA. 2016 NO. PROVINSI USULAN KEGIATAN PEMBINAAN KONSTRUKSI USULAN BIAYA APBN APBD 32 MALUT Belum mengusulkan - 33 PAPUA Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi ( Instruktur, Assesor, Fasilitator, Manajer Pemberdayaan, Supervisor, Pelaksanana Lapangan, Mandor, Kepala Pekerjaan, Pemberdayaan Tenaga Kerja, SKA, SKT - Bimtek SIPJAKI, PBJ, SMK3, SMM, Materi Kompetensi Tenaga Kerja Konstruksi, Adminitrasi Kontrak, Pengendalian Mutu Proyek - Pemberdayaan PJTBU -Uji Kompetensi MTU 2.320.000.000 400.000.000 34 PAPUA BARAT TOTAL 114.508.074.000 11.623.000.000 TOTAL APBN + APBD 126.131.074.000,- KETERANGAN : Berdasarkan Surat Usulan Provinsi terhadap tanggapan Surat Dirjen Bina Konstruksi Kepada Para Gubernur Nomor : KU.01.03-DK/729 Perihal Usulan Rencana Program/Kegiatan Pembinaan Konstruksi TA. 2016 Tanggal 30 September 2015 Status penerimaan tanggapan dari Gubernur per 17 November 2015

Sisa Dana Belum Terserap PROGRES PELAKSANAAN KEGIATAN BINJAKONDA TA 2015 STATUS Per 18 NOVEMBER 2015 NO PROVINSI PAGU Realisasi Sisa Dana Belum Terserap GAP K/F Keuangan % FISIK %   SATKER MANAJEMEN DAN PENGENDALIAN PEMBINAAN JASA KONSTRUKSI DAERAH 46.378.162.000 23.584.131.250 50,85% 67,72% 22.794.030.750 16,87% PUSAT 15.500.279.000 10.222.663.300 65,95% 72,08% 5.277.615.700 6,13% SATKER DAERAH 30.877.883.000 13.361.467.950 43,27% 60,34% 17.201.895.050 17,07% 1 BANTEN 1.915.816.000 1.175.105.000 61,34% 69,92% 740.711.000 8,59% 2 JAWA BARAT 2.133.406.000 836.632.050 39,22% 56,46% 1.296.773.950 17,24% 3 JAWA TENGAH 2.080.359.000 399.582.400 19,21% 34,85% 1.680.776.600 15,64% 4 JAWA TIMUR 2.651.585.000 484.535.700 18,27% 39,90% 2.167.049.300 21,63% 5 BALI 2.522.107.000 899.128.150 35,65% 41,99% 1.622.978.850 6,34% 6 NUSA TENGGARA BARAT 3.043.289.000 1.734.019.100 56,98% 89,20% 994.749.900 32,22% 7 KALIMANTAN SELATAN 1.544.274.000 860.950.150 55,75% 71,56% 683.323.850 15,81% 8 GORONTALO 2.282.454.000 882.961.600 38,68% 60,99% 1.399.492.400 22,31% 9 MALUKU 2.244.014.000 999.331.000 44,53% 67,29% 1.244.683.000 22,76% 10 SUMATERA BARAT 2.750.433.000 1.538.070.000 55,92% 73,53% 1.212.363.000 17,61% 11 JAMBI 2.505.169.000 1.389.901.700 55,48% 72,64% 1.115.267.300 17,15% 12 LAMPUNG 2.349.270.000 918.266.000 39,09% 92,77% 1.431.004.000 53,68% 13 SULAWESI TENGAH 1.731.633.000 1.122.285.100 64,81% 89,51% 609.347.900 24,70% 14 SUMATERA SELATAN 1.124.074.000 120.700.000 10,74% 49,52% 1.003.374.000 38,78% SATKER DAERAH 9.665.878.000 5.956.707.000 3.709.171.000 DI YOGYAKARTA 3.495.289.000 2.795.425.000 79,98% 93,15% 699.864.000 13,17% KALIMANTAN TIMUR 3.178.409.000 41,32% 72,17% 1864.979.000 30,85% SULAWESI SELATAN 2.992.180.000 1.847.852.000 61,76% 73,57% 1.144.328.000 11,81% 18

TERIMA KASIH ©2015|PE DIREKTORAT JENDERAL BINA KONSTRUKSI KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT