Universitas Negeri Semarang

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN BERBASIS AKRUAL
Advertisements

4/3/2017 9:12 AM GAMBARAN UMUM PP nomor 71 TAHUN 2010 tentang standar akuntansi pemerintahan © 2007 Microsoft Corporation. All rights reserved. Microsoft,
UNIVERSITAS PADJADJARAN
KOMITE STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN
KERANGKA KONSEPTUAL STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN BERBASIS AKRUAL
PSAP NO. 01 PENYAJIAN LAPORAN KEUANGAN
Kerangka Dasar Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan
ANALISIS LAPORAN KEUANGAN
PENGANTAR AKUNTANSI II
GAMBARAN UMUM PELAPORAN KEUANGAN BERBASIS AKRUAL
PENATAUSAHAAN KEUANGAN DAERAH PEMERINTAH KOTA SURABAYA
KERANGKA DASAR PENYUSUNAN DAN PENYAJIAN LAPORAN KEUANGAN
PSAP NO. 01 PENYAJIAN LAPORAN KEUANGAN
KERANGKA DASAR PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN
1 MODUL PSAP NO. 10 KOREKSI KESALAHAN, PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI, DAN PERISTIWA LUAR BIASA.
CONCEPTUAL FRAMEWORK.
1 KERANGKA KONSEPTUAL AKUNTANSI PEMERINTAHAN Agustus 2007 PERNYATAAN STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN.
KERANGKA KONSEPTUAL AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK
KERANGKA DASAR PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN
AKUNTANSI KEUANGAN SEKTOR PUBLIK
Struktur HOBO Persamaan Akuntansi Proses Akuntansi
Akuntansi Sektor Publik
KONSEP DAN SIKLUS AKUNTANSI
PENYAJIAN KEMBALI (RESTATEMENT) LKPD TAHUN 2015
LAPORAN KEUANGAN SEKTOR PUBLIK
Kerangka Dasar Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan
KEBIJAKAN AKUNTANSI PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA
GAMBARAN UMUM SAPD BASIS AKRUAL.
MATERI 2 STRUKTUR TEORI AKUNTANSI.
STRUKTUR DASAR AKUNTANSI
Teknik Akuntansi Keuangan Sektor Publik
KOMITE STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN
Kerangka Dasar Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan
AKUNTANSI DAN KEUANGAN SYARIAH
Akuntansi Perbankan Syariah Kerangka Dasar Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan Bank Syariah (KDPPLK Bank Syariah)
Kerangka Konseptual.
SEJARAH AKUNTANSI PEMERINTAH DI INDONESIA
PERNYATAAN STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN BERBASIS AKRUAL NOMOR 13 TENTANG PENYAJIAN LAPORAN KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR.
KOMITE STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN
KERANGKA KONSEPTUAL AKUNTANSI PEMERINTAHAN
PSAP 12 LAPORAN OPERASIONAL A. B. Triharta
Emilia Gustini, SE. M.Si. Ak. CA
KERANGKA KONSEPTUAL AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK
LINGKUP DAN MANFAAT RUANG LINGKUP Berlaku untuk setiap entitas pelaporan dan entitas akuntansi, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, dalam menyusun.
Kerangka Dasar Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan
MODUL Akuntansi Sektor Publik KERANGKA KONSEPTUAL
KERANGKA KONSEPTUAL AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK
Bab 5 Kerangka Dasar Penyusunan Dan Penyajian Laporan Keuangan Syariah
ETAP DAN IFRS Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik
KDPPLK Kerangka dasar ini merumuskan konsep yang mendasari penyusunan dan penyajian LK bagi para pengguna eksternal.
Bab X LAPORAN KEUANGAN SEKTOR PUBLIK
Disusun Oleh: Lyta Indriyani ( ) Ellysa Wahyu Putri W. ( )
STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN BERBASIS AKRUAL Pernyataan 01
SISTEM AKUNTANSI PEMERINTAH DAERAH DAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN
Akuntansi Sektor Publik
Dr Rilla Gantino, SE., AK., MM
KERANGKA KONSEPTUAL LAPORAN KEUANGAN
MODUL AKUNTANSI PEMERINTAH DAERAH BERBASIS AKRUAL
STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN PADA PEMERINTAH DAERAH
SEJARAH AKUNTANSI PEMERINTAH DI INDONESIA
Matkul: AKPD Pertemuan 10: SAP (PP No 7 Tahun 2010)
KOMITE STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN
Akuntansi Keuangan Menengah 1
Bab 5 Kerangka Dasar Penyusunan Dan Penyajian Laporan Keuangan Syariah
BAB 2 Kerangka Konseptual Akuntansi Keuangan
KERANGKA KONSEPTUAL STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN BERBASIS AKRUAL
STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN BERBASIS AKRUAL
PSAP NO. 01 PENYAJIAN LAPORAN KEUANGAN
Disusun Oleh: Ramina Anjani ( ) Kelas VI Reg 1 A Prodi Akuntansi Fakultas Sosial Sains 2018.
Penyajian Laporan Keuangan BLU PSAP 13
Transcript presentasi:

Universitas Negeri Semarang AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK KISWANTO, SE, M.Si JURUSAN AKUNTANSI FE UNNES Universitas Negeri Semarang

KERANGKA KONSEPTUAL AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK MATERI 1 KERANGKA KONSEPTUAL AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK

Kerangka Konseptual Kerangka konseptual akuntansi sektor publik merumuskan konsep yang mendasari penyusunan dan pelaksanaan siklus akuntansi sektor publik. Konsep ini meliputi perencanaan, penganggaran, realisasi anggaran, pengadaan barang dan jasa, pelaporan, audit, serta pertanggungjawaban organisasi sector publik seperti pemerintah pusat, pemerintah daerah, partai politik, yayasan, lembaga swadaya masyarakat, dan lembaga peribadatan.

Tujuan, sebagai acuan bagi: Tim penyusun standar akuntansi keuangan sektor publik dlm pelaksanaan tugasnya Penyusun laporan keuangan. Auditor (BPK) Para pemakai laporan keuangan sektor publik.

Ruang Lingkup Kerangka Konseptual Tujuan laporan keuangan sektor publik Karakteristik kualitatif Definisi, pengakuan, dan pengukuran unsur-unsur yang membentuk laporan keuangan Konsep ekuitas serta pemeliharaan ekuitas

Komponen Laporan Keuangan Sektor Publik Laporan Realisasi Anggaran (LRA); Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (Laporan Perubahan SAL); Neraca; Laporan Operasional (LO); Laporan Arus Kas (LAK); Laporan Perubahan Ekuitas (LPE); Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

Tujuan laporan keu. sektor publik pengambilan keputusan dan akuntabilitas Info mengenai sumber2, alokasi, dan penggunaan sumber daya finansial Info mengenai bgmn mendanai aktivitas dan memenuhi persyaratan kas Info dlm mengevaluasi kemampuan mendanai aktivitas dan memenuhi kewajiban serta komitmen Info tentang kondisi keu. dan perubahan didlmnya Info menyeluruh dlm mengevaluasi kinerja: by jasa, efisiensi, dan pencapaian tujuan

Karakteristik kualitatif LK sektor publik Dapat dipahami Relevan (mempengaruhi keputusan eko pemakai) Keandalan/Reliabilitas (bebas dari pengertian yg menyesatkan, kesalahan material, dan dpt diandalkan pemakainya) Konsistensi Manfaat dan Biaya Materialitas Dapat diperbandingkan (antar periode entitas yg sama, dan antar entitas yang berbeda)

Definisi Elemen LK SP Aktiva Sumber yg dikendalikan suatu entitas sbg hasil dari peristiwa masa lalu. Dari sumber2 tsb, manfaat ekonomi masa depan atau jasa potensial yg mengalir masuk ke entitas, diharapkan ada. Kewajiban Utang masa kini yg timbul dari peristiwa masa lalu. Penyelesaian utang tsb mrpk arus keluar manfaat ekonomi suatu entitas. Ekuitas Hak residual aktiva pemerintah pusat/daerah setelah dikurangi semua kewajiban.

Pendapatan arus kas masuk selama periode pelaporan dengan tujuan peningkatan aktiva/ekuitas neto (peningkatan kontribusi pemilik) Biaya pengurangan manfaat ekonomis masa depan selama periode pelaporan dalam bentuk arus kas keluar atau konsumsi aktiva atau kewajiban yg mengurangi distribusi ke pemilik.

Pengakuan unsur LK Menyatakan suatu pos baik dlm kata2 maupun dlm jumlah uang dan mencantumkannya kedalam laporan posisi keuangan atau laporan kinerja. Syarat pengakuan: probabilitas manfaat ekonomi masa depan dapat diukur dgn andal.

Pengakuan Asset Asset diakui pada saat manfaat ekonomi masa depan diperkirakan dapat diperoleh pemerintah dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dan andal Asset tidak mungkin diakui Jika pengeluaran telah terjadi dan manfaat ekonomi masa depan tidak mungkin dirasakan oleh pemerintah

Pengakuan Kewajiban Kewajiban diakui jika telah terjadi pengeluaran sumber daya ekonomi dalam rangka menyelesaikan kewajiban sekarang, atau terjadi kemungkinan pengeluaran sumber daya ekonomi dalam rangka penyelesaian kewajiban yang timbul dimasa yang akan datang. Dimana perubahan atas kewajiban ini dapat diukur dengan andal

Pengakuan Pendapatan Basis kas : pendapatan diakui pada saat Kas Diterima oleh pemerintah Basis Akrual : Pendapatan diterima pada saat timbulnya hak atas pendapatan tersebut

Pengakuan Belanja/Biaya Basis Kas : Belanja diakui pada saar terjadinya pengeluaran Kas pemerintah Basis Akrual : Belanja diakui pada saat timbulnya kewajiban atau pada saar diperoleh manfaat

Pengukuran Biaya historis (historical cost) Biaya Saat ini (current cost) Nilai realisasi/penyelesaian (realizable/sattlement value) Nialai sekarang (present value)

Basis Akuntansi Basis Kas (cash Base) Basis Akrual (Accrual Base)

Akuntansi Berbasis Kas Hanya mengakui arus kas masuk dan arus kas keluar. Mudah dipahami dan juga ditafsirkan. Tidak membutuhkan biaya banyak dan keahlian akuntansi yg tinggi. Laporan keuangan tidak bisa dihasilkan karena ketiadaan data tentang aktiva dan kewajiban. Satu-satunya cara mengukur kinerja adalah membandingkan anggaran dengan aktual.

Basis Akrual Kepastian penerimaan secara hukum ditentukan dengan faktur yang telah diterbitkan. Kepastian biaya ditentukan dengan penerimaan jasa/barang. Modal diperhitungkan sebagai modal awal yang diinvestasikan. Penerapan basis akrual akan mempengaruhi sistem akuntansi yang digunakan, yang mengutamakan laporan yang dihasilkan untuk kepentingan debitur dan kreditor. Nilai awal modal terus dijaga agar jasa yang diberikan saat ini dapat terus dijaga untuk masa depan.

Kas Menuju Akrual (Cash toward Accrual/CTA) Perpaduan antara basis kas dengan basis akrual Dimana pos-pos yang ada di laporan realisasi anggaran adalah berbasis kas, sedangkan pos-pos yang ada dineraca menggunakan basis akrual Diakhir tahun dilakukan penyesuaian atau eliminasi (jurnal korolari)

ASP vs Privat