TRANSFORMASI FORUM KOMUNIKASI PEMERHATI RRI MENJADI DEWAN KHALAYAK

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
Foto – Foto Kegiatan SOMASI NTB 2013 – selected
Advertisements

TUGAS DAN FUNGSI PANITIA PEMILIHAN LUAR NEGERI (PPLN)
SISTEM MANAJEMEN K3 PERATURAN PEMERINTAH NO.50 TH MATERI 2
KETERKAITAN UNDANG-UNDANG NOMOR 43 TAHUN 2009 TENTANG KEARSIPAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 14 TAHUN 2008 TENTANG KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK BADAN.
Kesetaraan gender dalam PRIM
Anggota DPR RI Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
PENGAWASAN PEMILU & PERAN MAHASISWA
PERAN SERTA MASYARAKAT DALAM KELEMBAGAAN PERENCANAAN TATA RUANG
PENGARAHAN DEWAN PENGAWAS LPP RRI
HAK TURUT SERTA DALAM PEMERINTAHAN
Good Governance Ali Rokhman Sumber:
Kesiapan KPU dalam Penyelenggaraan Pemilu 2014
MENAGIH JANJI: TRANSFORMASI RRI DAN TVRI MELALUI UU RTRI Oleh: Masduki.
Ertemuan 10 Komunikasi Lisan.
BINDIKLAT Kebijakan Direktorat Departemen Pendidikan Nasional
SEMARANG, 25 MARET 2010 PUSAT TELAAH DAN INFORMASI REGIONAL PATTIRO SEMARANG Local Media Roadshow Harian Seputar Indonesia.
KODE ETIK PROFESI TEKNOLOGI PENDIDIKAN
DEMOKRASI DI INDONESIA
TRANSFORMASI KELEMBAGAAN PT ASKES (PERSERO) MENJADI BPJS KESEHATAN
Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup pada Sektor Industri Oleh : Hermien Roosita Asisten Deputi Urusan Manufaktur, Prasarana dan.
Keterbukaan Informasi Publik
MASUKAN/TANGGAPAN ATAS
Dinas komunikasi dan informatika DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
LATAR BELAKANG Negara berkewajiban melayani setiap warga negara dan penduduk untuk memenuhi hak dan kebutuhan dasarnya (fundamental human rights). Membangun.
PENYUSUNAN SASARAN DAN PENILAIAN PRESTASI KERJA PEGAWAI
STANDAR PELAYANAN MINIMAL (SPM)
STRATA BANGUNAN BERTINGKAT
Tata Kelola Perusahaan Yang Baik Bagi Perusahaan Pembiayaan Syariah
POLA HUBUNGAN KERJA URUSAN KEISTIMEWAAN
KONSTITUSI & RULE OF LAW
PEMBERDAYAAN POKJA PKP PROVINSI
IMPLEMENTASI SJSN Rapat Pakar tentang Jaminan Sosial dan Landasan Perlindungan Sosial: Belajar dari Pengalaman Regional DEWAN JAMINAN SOSIAL NASIONAL Jakarta,
SISTEM INOVASI DAERAH DALAM RPP TENTANG INOVASI DAERAH
Lembaga Legislatif Indonesia
sebagai bank sentral bahan - 5
Pertemuan 06 Mekanisme Pendirian Koperasi
FORUM SKPD Yogyakarta, 21 Maret 2016
RANCANGAN PROYEK PERUBAHAN
Ertemuan 10 Komunikasi Lisan.
DITJEN MANAJEMEN DIKDASMEN DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
LAPORAN PROGRAM KERJA MASTEL TAHUN 2003
KEBIJAKAN PENYEDIAAN PRASARANA OLAH RAGA DI DAERAH PERMUKIMAN
Fungsi, Wewenang, dan Hak
Ertemuan 10 Komunikasi Lisan.
Apa dan Mengapa Demokrasi?
AD & ART KOMITE SEKOLAH Dinas Pendidikan DKI Jakarta 23 Februari 2009
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN JASA KONSTRUKSI
Karyawan Karyawati DINPERMADES
Pengetahuan & Informasi Terkait Pengaruh Komitmen Manajemen K3.
Keuangan Sekolah/Madrasah
PEMBERDAYAAN POKJA PKP PROVINSI
NETRALITAS APARATUR SIPIL NEGARA (ASN) DALAM PEMILU DAN PEMILIHAN
Materi : Komunikasi, Advokasi, dan Fasilitasi
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
Tata Kelola Pemerintahan Desa
LPP Lokal: Di persimpangan Jalan
KOMISI INFORMASI PUSAT PERAN KETERBUKAAN INFORMASI DALAM MENDUKUNG KEBEBASAN PERS Dipaparkan dalam Focuss Group Discussion (FGD)
AKUNTABILITAS PNS DARI : ANDI DJ. KONGGOASA,SH.MH
Profil Badan Supervisi Bank Indonesia
NETRALITAS APARATUR SIPIL NEGARA (ASN) DALAM PEMILU DAN PEMILIHAN
SOSIALISASI PENGAWASAN PEMILU TAHUN 2019 PANWASCAM SUT SETI.
MEKANISME PEMBUATAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
Dampaknya terhadap pengelolaan apartemen saat ini dan selanjutnya
EVALUASI KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK DAN LAPORAN TAHUNAN
Kebijakan pengaturan kelembagaan jasa konstruksi
EVALUASI KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK DAN LAPORAN TAHUNAN
Pembentukan Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) untuk Peningkatan Akses Informasi.
Oleh : Drs.DIAN BUDIYANA,M.Si KEPALA BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA KABUPATEN CIAMIS.
PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PELAKSANAAN OTONOMI DAERAH.
Ruang Lingkup MENJADI PNS YANG AKUNTABEL KONSEP AKUNTABILITAS MEKANISME AKUNTABILITAS AKUNTABILITAS DALAM KONTEKS MENJADI PNS YANG AKUNTABEL 3 PENDAHULUAN.
Transcript presentasi:

TRANSFORMASI FORUM KOMUNIKASI PEMERHATI RRI MENJADI DEWAN KHALAYAK Disampaikan dalam Lokakarya Optimalisasi Peran serta Forum Komunikasi Pemerhati RRI dalam Kegiatan Program dan Evaluasi Siaran RRI di Surabaya, 4 Agustus 2016   Darmanto darmantompm@gmail.com BALAI PENGKAJIAN DAN PENGEMBANGAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA (BPPKI) YOGYAKARTA 2016

Target Sesi Ini: Terciptanya kesamaan persepsi tentang hakekat Lembaga Penyiaran Publik (LPP) dalam negara demokrasi Adanya kesamaan persepsi mengenai kedudukan khalayak dalam tata kelola LPP Terbentuknya komitmen bersama untuk lebih memerankan khalayak dalam tata kelola LPP

Pola Relasi Negara, Sistem Politik, Media, dan Masyarakat (Ashadi Siregar, 2001) MEDIA MASSA Pemerintah Masyarakat Pasar Politik Kulltural Komersial Alat Propaganda Akumulasi Kapital Share Value M A S Y A R A K A T

Kedudukan Khalayak dalam Tata Kelola LPP Sebagai pemangku kepentingan (stakeholders) yang utama atau pemilik Sebagai pemilik mandat Sebagai pihak yang dilayani Sebagai supervisor dan pengawas program Sebagai penyangga utama eksistensi LPP

Bagaimana Lebih Memerankan Khalayak dalam tata kelola LPP? Melakukan Transformasi Forum Komunikasi Pemerhati RRI menjadi Dewan Khalayak

Dewan Khalayak (Audience Councils) Apa yang dimaksud dengan Dewan Khalayak? Apa fungsi dan tugas Dewan Khalayak? Apa aktivitas dan out put-nya? Apa kriteria untuk menjadi Dewan Khalayak? Bagaimana proses rekrutmennya? Bagaimana sistem pengupahannya? Prinsip-prinsip apa yang harus ditaati?

Benchmarking BBC

Audience Councils BBC

Seluk Beluk Audience Councils BBC Pengertian: Suatu badan yang merupakan representasi dari khalayak dan bertugas memberikan penasehat kepada BBC Trust Audience Councils ditunjuk oleh BBC Trust dengan masa kerja 3 tahun BBC memilki 4 Audience Councils Englanf Skotlandia Irlandia Utara Wales

Representasi keterlibatan publik dalam penyusunan program siaran lokal, regional, dan nasional Representasi keterlibatan publik dalam menjaga kinerja baik BBC Menjamin kepentingan dan keberagaman daerah yang diwakili Fungsi Audience Councils Membangun hubungan antara BBC Trust dengan publik Mendorong orang untuk membayar iuran (lisence fee)

Tugas Audience Councils Memberikan laporan kepada Trust mengenai perspektif publik terhadap BBC ketika menyiarkan isu-isu strategis dan kontroversial Menyampaikan laporan tentang penggunaan platform teknologi yang dipakai oleh masyarakat untuk mengakses siaran Membawa pandangan khalayak dalam perspektif lokal Mendorong adanya layanan publik BBC yang baik Tugas Audience Councils Menilai kinerja BBC berdasarkan annual report (laporan tahunan) Menjamin kebutuhan dan kepentingan khalayak dalam perspektif nasional Memberikan masukan untuk proses pengambilan keputusan atas perubahan layanan Memberikan konsultasi mengenai program siaran agar tetap independen Memberikan masukan mengenai tingkat keberterimaan siaran BBC oleh publik Mengidentifikasi kebutuhan khalayak sebagai titik awal untuk reviwiew layanan Memberikan konsultasi mengenai isu-isu yang kontroversial Mengidentifikasi isu-isu yang penting bagi khalayak lokal untuk dimasukkan dalam rencana kerja

Menilai seberapa baik kinerja BBC untuk pemirsa di negara mereka, terutama melalui laporan tahunan dan Out Put Aktivitas Memberikan masukan kepada pihak Trust,misalnya di ulasan tentang layanan atau kebijakan, atau keputusan tentang perubahan besar layanan. Mengidentifikasi munculnya isu-isu penting bagi penonton lokal yang menginformasikan kerja tahunan Trust

Komitmen waktu (Time Commitment)  nggota Dewan Khalayak diminta untuk membuat komitmen waktu minimal 15 hari per tahun, termasuk di dalamnya untuk kepentingan menghadiri rapat-rapat Dewan Khalayak, pertemuan regional panel, dan kegiatan lain. Representasi keterlibatan publik dalam menjaga kinerja baik BBC Menjamin kepentingan dan keberagaman daerah yang diwakili Fungsi Audience Councils Membangun hubungan antara BBC Trust dengan publik Mendorong orang untuk membayar iuran (lisence fee)

Standards and Conflicts of Interest Dewan Khalayak bersifat suka rela (tidak digaji). Namun, setiap perjalanan, akomodasi atau biaya lainnya yang timbul sebagai akibat dari urusan sebagai Dewan Khalayak dibayar sesuai dengan kebijakan yang berlaku. Remuneration Dewan Khalayak dituntut memenuhi prinsip-prinsip yang berlaku bagi pejabat publik Standards and Conflicts of Interest Dalam menjalankan tugasnya, Dewan Khalayak didukung oleh staf BBC Trust Support

Kriteria Menjadi Audience Councils Memiliki pemahaman tentang peran BBC sebagai LPP Bersedia untuk membuat komitmen waktu yang diperlukan dan bekerja dengan standar yang diharapkan anggota Memiliki Kemampuan untuk menggunakan umpan balik dari khalayak, pandangan dan keprihatinan, bersama dengan berbagai informasi lainnya untuk memberikan saran strategis bagi Trust. Memiliki Pemahaman tentang keragaman, kebutuhan dan kepentingan pemirsa di Inggris Memiliki pengalaman memfasilitasi diskusi dan bekerja secara kolaboratif dengan orang lain Harus menjadi penduduk di bagian dari Inggris yang diwakilinya

Kepemimpinan (leadership) Tidak mementingkan diri sendiri (selfelessness) Integritas (integrity) 7 Prinsip untuk Pejabat Publik Objektivitas (Objectivity) Akuntabilitas (accountability) Keterbukaan (Openess) Kejujuran (honesty)

Konteks Indonesia Muncul sebagai wacana sejak adanya RUU RTRI Draf Sementara RUU RTRI usul Inisiatif DPR RI Pasal 59 ayat (3) menyebutkan,” LPP RTRI mendorong terbentuknya Dewan Pemirsa LPP RTRI”. Namun, draf versi 2 Juni 2014 tidak lagi ada pasal mengenai Dewan Pemirsa Istilah Dewan Khalayak muncul di Pasal 86 (versi 1) atau pasal 89 (versi 2) RUU RTRI versi Publik yang disusun oleh Rumah Perubahan Lembaga Penyiaran Publik

Kutipan RUU RTRI Versi Publik BAB XIV PARTISIPASI PUBLIK Pasal 89 Publik berhak turut serta dalam penyelenggaraan penyiaran RTRI, baik secara langsung maupun tidak langsung. Partisipasi publik dalam penyelenggaraan penyiaran RTRI sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat diwujudkan melalui keterlibatan dalam struktur organisasi RTRI di Pusat dan Daerah, dengar pendapat publik (Public Hearing), Dewan Khalayak, penelitian, penggalangan dana, dan bentuk lain yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pembentukan Dewan Khalayak sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dapat difasilitasi oleh RTRI. Dewan Khalayak berfungsi sebagai mitra RTRI yang berhak memberikan masukan mengenai siaran RTRI dan melakukan pengawasan terhadap kualitas siaran RTRI. Dalam setiap perencanaan dan evaluasi penyelenggaraan penyiaran, RTRI wajib melibatkan publik melalui forum dengar pendapat di semua stasiun. Ketentuan mengenai forum dengar pendapat publik diatur lebih lanjut dalam Peraturan RTRI.

Mentranformasi FKPRRI menjadi Dewan Khalayak Forum Komunikasi Pemerhati RRI (FKPRRI) merupakan embrio dari terbentuknya Dewan Khalayak Perlu kajian model Dewan Khalayak RRI/RTRI yang lebih sesuai dengan konteks Indonesia Perlu adanya edukasi dan kampanye publik mengenai Dewan Khalayak

Strategi Aksi: Menemutunjukkan model Dewan Khalayak dalam konteks Indonesia Perlu segera mendeklarasikan pembentukan Dewan Khalayak (sebagai upaya advokasi dan kampanye agar diakomodasi dalam RUU RTRI) Menyusun Panitia Adhoc untuk menyiapkan konperensi nasional Dewan Khalayak