Enam Diskursus Kemiskinan di Indonesia

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
Pokok Bahasan: Indonesia Kapitalis atau sosialis?
Advertisements

STRATEGI POKOK Kebijakan Fiskal Kebijakan Perbankan/Keuangan
Aspek-aspek Desa Adat dan Lembaga Adat yang Harus diatur dan didanai Pemerintah, Pemda Provinsi, Pemda Kab/Kota, dan Pemdes Oleh Nata Irawan, SH, MSi.
PROGRAM NASIONAL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT ( pnpm ) MANDIRI
Sosiologi Pedesaan Pertemuan V
Oleh: ACHMAD DARDIRI (FIP UNY). Meletakkan dasar kecerdasan, pengeta- huan, kepribadian, akhlak mulia, serta ketrampilan untuk hidup mandiri dan mengikuti.
PEMBANGUNAN UTK SIAPA TIM INTI PNPM. PENGERTIAN PEMBANGUNAN PEMBANGUNAN ATAU YANG DALAM BAHASA INGGRIS DISEBUT SEBAGAI “DEVELOPMENT” ADALAH : SERANGKAIAN.
BAB 6 EKONOMI MIKRO DAN EKONOMI MAKRO.
PERSPEKTIF DALAM EKONOMI POLITIK INTERNASIONAL
IAD, ISD, IBD (MASYARAKAT PEDESAAN DAN MASYARAKAT PERKOTAAN)
Peran Pekerja Pengembangan Masyarakat
PROBLEMATIK EKONOMI Pertemuan 2.
DINAS PERTANIAN PROVINSI BENGKULU 2012
Pemberdayaan di Indonesia
PERTEMUAN KE-5 MASYARAKAT SOSIO EKONOMI
Dr. Leonardo W. Permana, MARS.
MATAKULIAH PENGANTAR EKONOMI
KONSEP DASAR GEOGRAFI KEBUDAYAAN (SDM) FISIS/ALAM ORGANISASI.
Perkembangan Ekonomi Indonesia
Sistem Ekonomi.
Asisten Pemerintahan dan Kesra
Faktor-faktor Kelembagaan dalam Ekonomi Pertanian
Kepala Bappeda Provinsi Sulawesi Tenggara
DAMPAK PERUBAHAN SOSIAL Disusun Oleh : Kelompok. 7
PENGEMBANGAN ORGANISASI DAN PROGRAM KULIAH KERJA
Urbanisasi dan Migrasi Desa-Kota: Teori dan Kebijakan
SISTEMEKONOMI INDONESIA
BAB 6 EKONOMI MIKRO DAN EKONOMI MAKRO.
GREEN POLICY: Local Wisdom
Perasaan atau ikatan batin yang kuat antarsesama anggota kelompok disebut.... Birokrasi Patriotisme Chauvinisme Konflik sosial In group feeling.
AUDITA NUVRIASARI, SE, MM
KEMISKINAN DAN KESENJANGAN
PEREKONOMIAN INDONESIA
PEMBERDAYAAN EKONOMI PEREMPUAN ( TINJAUAN TEORI DAN PRAKTIS )
CARAMENGATASI MASALAH EKONOMI
`KEBIJAKAN PEMBANGUNAN PERTANIAN` Dr. Ir. F. DIDIET HERU SWASONO, M.P.
MASYARAKAT MULTIKULTURAL
HAK DAN KEWAJIBAN WARGA NEGARA DAN KORBAN BENCANA
PERMASALAHAN DAN STRATEGI PENGEMBANGAN KOTA
KONDISI SOSIAL EKONOMI PERTANIAN DI INDONESIA
KEMISKINAN DAN KESENJANGAN PENDAPATAN
BAB 6 PERENCANAAN 1. PERENCANAAN 2. PROSES PERENCANAAN 3. PERENCANAAN SITUASIONAL 4. PERENCANAAN DAN TINGKATAN MANAJEMEN 5. HAMBATAN DAN PEMECAHAN MASALAH.
SISTEM EKONOMI Pertemuan 4.
DINAMIKA SOSIAL BUDAYA MASYARAKAT PESISIR (PERUBAHAN SOSIAL)
PEMBANGUNAN UTK SIAPA TIM INTI KOTAKU.
EKONOMI Kelas / Semester : X / 1 Permasalahan Ekonomi.
PENGENTASAN KEMISKINAN & PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
Mobil Hijau SIKIB Wilayah Kab. Kulon Progo
ILMU ALAMIAH DASAR MANAJEMEN
GERAKAN MILLENARIAN DI ASIA TENGGARA ( THAILAND )
PERSPEKTIF DALAM EKONOMI POLITIK INTERNASIONAL
ADZIB GAIZHA F A
EKONOMI Permasalahan Ekonomi.
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
MASYARAKAT MULTIKULTURAL
KOMUNITAS DAN PENGEMBANGAN MASYARAKAT DALAM RUANG LINGKUP SOSIOLOGI
PERUBAHAN DAN PENGEMBANGAN ORGANISASI
PEMBERDAYAAN & PARTISIPASI MASYARAKAT
PEMBANGUNAN & PERUBAHAN SOSIAL
Perkembangan Perencanaan
DUKUNGAN KEBIJAKAN UNTUK PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA 1.
MEDIA, NEGARA & PASAR Materi ke-7.
Oleh: ACHMAD DARDIRI (FIP UNY)
Ketahanan Pangan dan Gizi Ade Saputra Nasution. Peraturan Pemerintah No.68 Tahun 2002 tentang Ketahanan Pangan sebagai peraturan pelaksanaan UU No.7 tahun.
GREEN POLICY: Local Wisdom
Negara Maju dan Berkembang
Peran Pusat Kemasyarakatan Desa dalam Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa.
Bappeda DIY disampaikan dalam Seminar Nasional LP3M UMY
Masyarakat Multikultural dan Partikularisme Masyarakat.
GLOBALISASI DAN PERUBAHAN KOMUNITAS LOKAL Materi Sosiologi Kelas XII Bab 2. (Kurikulum Revisi 2016) Bagian 3.
Transcript presentasi:

Enam Diskursus Kemiskinan di Indonesia Oleh Ivanovich Agusta iagusta70@gmail.com

Masalah Kebijakan Kemiskinan Mainstreaming kebijakan: TKPK, SNPK, RPJMN Buku 1 Interdep: PNPM Kajian interdisipliner Berbagi kelebihan Kemiskinan produksi Potensi Orang Miskin Kemiskinan rasial-etnis Kemiskinan sosialis Kemiskinan diharapkan Kompleksitas kebijakan (mainstreaming, inter-departemental) hanya mengacu pada satu diskursus (cara pandang) kemiskinan, padahal terdapat lebih dari satu diskursus kemiskinan di Indonesia  efektivitas kebijakan penanggulangan kemiskinan menurun Kebijakan penanggulangan kemiskinan hanya diskursus kemiskinan produksi

Benarkah Diskursus Kemiskinan Majemuk? Warga suku Baduy menolak disebut miskin sebagaimana dinyatakan pemerintah Rumahtangga miskin yang diajukan aparat dan tokoh desa ditolak digolongkan dalam statistika RTM oleh aparat statistika

Metode Diskursus PETANDA: Konsep kemiskinan Kekuatan PENANDA: Citra kemiskinan Diskursus : sudut pandang khusus, tentang cara berpikir, menyusun pernyataan (berbicara, menulis), menyusun aturan yang dibolehkan dan dilarang, menyusun benda-benda. Hubungan antar diskursus selalu hubungan antar kekuatan: kekuatan untuk menguasai, kekuatan untuk menguatkan solidaritas

Kemunculan Diskursus-diskursus Kemiskinan Berbagi kelebihan Kemiskinan produksi Kemiskinan rasial-etnis Potensi Orang Miskin Kemiskinan diharapkan Kemiskinan sosialis 1750-an 1920-an 1950-an 1960-an 1970-an 1980-an 1990-an Modernisasi Revisi Modernisasi Ketergantungan/ Dependency People-centered Post-Development DISKURSUS PEMBANGUNAN

Diskursus Berbagi Kelebihan Obyek Benda pribadi yang berubah menjadi milik umum Subyek Orang renta, anak-anak, orang miskin sedesa Konsep Gotong royong, kecukupan Strategi Komunalisme dijaga melalui pembagian kelebihan kekayaan Wilayah Desa dengan tradisi kuat (4.000 desa) Komunikasi Lisan, sedesa Kelembagaan Bekerja bersama, menyisakan hasil kerja di tempat yang dipandang umum Alternatif kebijakan Penguatan komunalitas desa dengan pekerjaan gotong royong

Diskursus Kemiskinan yang Diharapkan Obyek Sebagian besar benda pribadi yang dibagikan Subyek Pelaku tapa (agamawan, ilmuwan), raja Konsep Prihatin, menahan diri, zuhud, asketis, sederhana Strategi Kemiskinan meningkatkan sensitivitas Wilayah Lembaga pendidikan, penelitian dan keagamaan Komunikasi Kelompok kecil sesama guru, peneliti, agamawan Kelembagaan Lembaga pendidikan keagamaan Kebijakan Penyediaan akses dan kebutuhan dasar untuk bertahan hidup atau hidup sederhana

Diskursus Kemiskinan Produksi Obyek Pemberian/karitas orang kaya kepada orang miskin Subyek Buruh industri, buruh tani, pengusaha mikro/kecil Konsep Produksi Strategi Ketidakmampuan berproduksi dan sakit menghasilkan kemiskinan. Kemiskinan sebagai persoalan publik, bukan persoalan privat/pribadi  perlu campur tangan pemerintah dan pengorganisasian hingga tingkat internasional. Wilayah Perumahan kumuh di perkotaan, perumahan buruh di perkebunan, pertambangan, peternakan, pertanian Komunikasi Persaingan, karitas Kelembagaan Lembaga karitatif, Lembaga rehabilitasi (pendidikan, kesehatan) Kebijakan Pendapatan/pengeluaran di atas garis kemiskinan/KFM, karitas (BLT, zakat), penguasaan hirarki kebutuhan, pelatihan untuk kerja dan usaha, kontrak atau hubungan kerja tertulis, Pengelompokan rumah tinggal kelompok miskin, Jaminan sosial kelompok miskin

Hipotesis Statistika Penanggulangan Kemiskinan Menengah Atas Menengah Bawah 34% 34% Sangat Miskin Kaya Miskin Sangat Kaya 2,5% 13,5% 13,5% 2,5% 1 SD μ 1 SD 2 SD TERTINGGAL MAJU

Adaptasi Persaingan Pasar dalam Konsep CDD Harga Harga Suplai Proyek Suplai Proyek H1 H1 Demand Masyarakat Demand Masyarakat Kuantitas Kuantitas K1 K1 Motivasi Motivasi Peluang Keberhasilan Reward 0,0 1,0 0,5 Rp 0 Rp 250 juta CDD UMUMNYA CDD Tanpa Persaingan

Diskursus Kemiskinan Sosialis Obyek Kekayaan kelas kaya Subyek Proletar, marhaen (buruh industri, buruh tani, petani kecil) Konsep Kontradiksi , eksploitasi Strategi Kemiskinan disebabkan hubungan penduduk lokal dengan kapitalis lokal dan global Wilayah Pedesaan, perumahan kumuh di perkotaan Komunikasi Advokasi, demonstrasi, tindakan perebutan kekayaan Kelembagaan Organisasi khusus orang miskin, organisasi buruh-buruh Kebijakan Mengurangi eksploitasi oleh industri, memenuhi kebutuhan hidup minimal

Diskursus Kemiskinan Rasial-Etnis Obyek Sikap dan tingkah laku Subyek Etnis terjajah, etnis terpencil, golongan indo Konsep Budaya, sikap/psikologis, pelanggaran norma Strategi Sikap dan tingkah laku tercela atau pendosa mengakibatkan kemiskinan Kemiskinan menyebabkan terorisme Wilayah Suku pedalaman, Maluku, Papua Komunikasi Tradisi, kelompok lokal Kelembagaan Pemukiman kembali, pemukiman kelompok kecil Kebijakan Perbaikan norma, target yang rendah, menjadikan lebih beradab

Diskursus Potensi Orang Miskin Obyek Ilmu pengetahuan terapan, sumberdaya lokal Subyek Penduduk desa, kelompok buruh, pengusaha kecil/mikro Konsep Potensi, kelompok, akses Strategi Ketiadaan akses membuat orang menjadi miskin Wilayah Terpencil, tertinggal, pedesaan Komunikasi Komunikasi dua-langkah, komunikasi kelompok Kelembagaan Kelompok swadaya masyarakat, kelompok bertingkat Kebijakan Peningkatan akses, pendampingan, pelatihan

Hubungan Diskursif Kemiskinan dan Pembangunan Masa Kini Diskursus Berbagi Kelebihan Rasial-Etnis Kemiskinan Sosialis Kemiskinan Produksi Potensi Orang Miskin Kemiskinan Diharapkan Kemiskinan Pembagian kelebihan Rasial dan etnis Relasional, struktural Produksi Potensi orang miskin Diharapkan Pembangunan Sustainable development (Neo) Kolonialisme Struktural, dependensi Neoliberalisme People-centered development Sipiritual Pengembangan masyarakat (CD) Local wisdom, knowledge Masyarakat terasing, karitatif LSM, solidaritas sekelas Pasar, kompetisi Kapasitas individu dan kelompok Asketisme Pemberdayaan Otonomi Pemfungsian sosial Struktural, perubahan struktur Utilitarian, kompetisi Kapasitas, solidaritas lintas kelas Penguatan spiritual Partisipasi Koeksistensi Korporasi Hak Efisiensi Proses Holistik

Kemiskinan Diharapkan Kurang Dominan Lebih Dominan Berbagi Kelebihan Rasial-Etnis Kemiskinan Produksi Kemiskinan Sosialis Potensi Orang Miskin Kemiskinan Diharapkan Berbagi kelebihan untuk etnis/golongan yang sama Lobi pembagian proyek antar calon penerima Mencurigai pencari untung dari gotong royong Berbagi akses untuk pengembangan potensi orang miskin Membagi hampir seluruh pendapatan Berbagi kelebihan untuk warga dari komunitas yang sama Metode menjadikan beradab, target rendah Kesamaan perlakuan antar etnis asalkan dari golongan proletar atau marhaen Pengembangan potensi khusus bagi etnis terpencil Jaringan sosial untuk pencari kerja, tempat tinggal Proposal kemiskinan untuk golongan adat Menghindari bantuan dari negara Barat Pengembangan potensi individu untuk mendirikan usaha secara mandiri Hidup sederhana/ membatasi konsumsi Gotong royong Penanggulangan kemiskinan di antara etnis yang tertindas Pengembangan masyarakat sesuai peringkat kebutuhan Pengembangan potensi kelompok untuk mendirikan usaha mandiri Tidak berlebihan Pemberian akses untuk mendapatkan hasil Akses diutamakan untuk etnis terpencil Pengembangan kelompok sekedar mampu berproduksi Pengembangan potensi Mendampingi untuk mengembangkan potensi orang lain Berbagi informasi antar golongan miskin Menjaga hubungan dengan pelaku kemiskinan yang diharapkan Beasiswa minimal Pengembangan potensi nalar dan kehendak setinggi-tingginya

Terdapat persilangan atau perang antar diskursus-diskursus kemiskinan Kesimpulan Rendahnya efektivitas kebijakan penanggulangan kemiskinan dapat disebabkan oleh keterbatasan diskursus kemiskinan yang hendak diatasi Kemajemukan diskursus kemiskinan di Indonesia tumbuh bersama di seluruh wilayah Terdapat persilangan atau perang antar diskursus-diskursus kemiskinan

Rekomendasi Diperlukan kebijakan yang spesifik untuk menanggulangi kemiskinan, sesuai dengan diskursus kemiskinan yang dialami  diperlukan 6 seri kebijakan penanggulangan kemiskinan Penyebab rendahnya efektivitas kebijakan penanggulangan kemiskinan perlu digali dari jenis kemiskinan yang berkembang pada masyarakat tertentu