Bentuk Kontrak Migas yang Terbaik dalam Kerangka Kebijakan Pemerintah di Sektor Hulu Migas Indonesia Didi Setiarto Kantor Staf Presiden Yogjakarta, 27 April 2017

Topik Pembahasan: Pengantar Landasan Kebijakan Substansi Kebijakan Strategi Nasional Kesimpulan

PENGANTAR

Mengenal Siapa Kita

LANDASAN KEBIJAKAN

Referensi: Visi dan Misi Presiden yang disampaikan ke KPU Rencana Pembangunan Jangka Menegah Nasional (RPJMN 2015-2019) Kebijakan Energi Nasional/KEN (Peraturan Pemerintah No. 79 tahun 2014) Rencana Umum Energi Nasional/RUEN (Peraturan Presiden No. 22 tahun 2017) Rencana Strategis KESDM 2015-2019 (Permen ESDM No. 13 tahun 2015) Rencana Kerja, Anggaran dan Program KESDM 2017/RKAP 2017

Referensi:

SUBSTANSI KEBIJAKAN

Arah Kebijakan Pemerintah Pada Sektor Energi Visi Arah kebijakan Pemerintah iya Peraturan Perundang-undangan Sektor Energi

Visi & Arahan Presiden Peningkatan cadangan dan produksi migas Visi Kedaulatan energi untuk bangsa, mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik. Arahan Beralih dari minyak ke gas Pembangunan infrastruktur gas Pengurangan impor minyak Realokasi subsidi BBM Penggunaan energi kerakyatan Peningkatan cadangan dan produksi migas Perbaikan sektor ketenagalistrikan Meningkatkan nilai tambah industri pertambangan

Solusi Strategis “ ... Setiap ladang minyak mempunyai karakter tersendiri, karena itu diperlukan suatu sistem fiskal yang fleksibel ... mempertimbangkan aspek kelayakan investasi seperti net present value (NPV), internal rate of return (IRR), payback period, dan profitability ratio (PR), Kondisi Geologi yang berbeda2… “Pemerintah harus memberikan kemudahan administrasi yang sering menghambat dalam kegiatan investasi...”

Reformasi Tata Kelola Migas dalam Visi Presiden Sistem Fiskal yang Fleksibel Penyederhanaan Administrasi & Perizinan Perbaikan Iklim Investasi dan Tata Kelola Migas Kepentingan Nasional Kepentingan Investasi Deregulasi Debirokratisasi Efisiensi Efektivitas

Perubahan Paradigma Pengelolaan Energi Lokomotif Pertumbuhan Ekonomi Energi sebagai Penggerak Perekonomian Nasional Energi sebagai Komoditas Lokomotif Pembangunan Wilayah Sumber Penerimaan Negara Kedaulatan Energi Pertumbuhan Ekonomi Kesejahteraan Rakyat

SASARAN RPJMN SEKTOR ENERGI Penguatan Ketahanan Energi Penyediaan Sarana dan Prasarana Energi Peningkatan Produksi dan cadangan Migas Peningkatan Bauran Energi Baru dan Terbarukan Pengurangan Subsidi Energi

RKP 2017

Program Prioritas dan Kegiatan Prioritas Pengembangan Cadangan Energi pada Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2017

Program Prioritas dan Kegiatan Prioritas Pengembangan Cadangan Energi pada Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2017

Program Prioritas dan Kegiatan Prioritas Penyediaan Energi Primer pada Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2017

Program Prioritas dan Kegiatan Prioritas Penyediaan Energi Primer pada Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2017

Benang Merah Identifikasi atas kondisi terkini Kegiatan Bisnis Hulu Migas di Indonesia (Produksi, RRR dan penerimaan Negara terus menurun); Identifikasi atas tantang dalam pengelolaan Bisnis Hulu Migas (Eksternal: Harga Minyak yang turun, persaingan global dan Internal: Landasan Hukum yang masih belum jelas, dinamika kebijakan Fiskal, operasional di lapangan). Perlunya langkah2 nyata untuk menjawab persoalan nasional di Sektor Hulu Migas tersebut.

STRATEGI NASIONAL

Transforming Resources to Production Investment Investment Economic Growth Resources Reserves Production Add Values Build Capacity

(Produksi, Cadangan, RRR dan Penerimaan Negara yang terus menurun) National Concern (Produksi, Cadangan, RRR dan Penerimaan Negara yang terus menurun) RUEN: Meningkatkan rasio pemulihan cadangan minyak dan gas bumi bumi hingga mencapai 100% pada tahun 2025, dengan meningkatkan kegiatan eksplorasi secara massif menjadi 3 kali lipat; Memastikan produksi minyak bumi tidak kurang dari 567,7 ribu BOPD dan gas bumi tidak kurang dari 6700 juta kaki kubik pada tahun 2025; Mengoptimalkan produksi lapangan minyak antara lain dengan memberlakukan PSC Khusus untuk EoR dan segera memutuskan status kontrak yang akan berakhir pada lapangan2 yang mempunyai potensi EOR; Menyempurnakan system, syarat dan ketentuan (T & C) KKS migas konvensional dan non Konvensional yang lebih menarik bagi investasi; Meningkatkan keterlibatan Negara dalam pendanaan kegiatan eksplorasi melalui mekanisme pendanaan dari sebagian pendapatan Negara (petroleum fund) yang merupakan bagian dari premi pengurasan (depletion ratio) atau sumber pendanaan lainnya… Private Investment Government Investment

Survey respondents indicated that there are several key challenges facing the oil and gas industry in Indonesia, with the top five being: Contract sanctity and certainty around PSC extensions; Lack of consistent policies and vision between different arms of government; New tax or cost recovery regulations issued affecting PSC terms; Uncertainty over cost recovery and government audits; and Absence of a single authority to objectively resolve disputes across various departments and agencies. PWC Survey 2016

KESIMPULAN

Kesimpulan Bentuk Kontrak yang terbaik untuk Indonesia adalah bentuk Kontrak yang dapat menjawab kebutuhan nasional di sektor hulu migas, sebagaimana yang telah digariskan kebijakannya dalam dokumen2 yang telah diuraikan di atas.

MENINGKATKAN PARTISIPASI PERTAMINA & MENINGKATKAN KONTEN LOKAL MEMPERCEPAT PENGEMBANGAN LAPANGAN BARU & MENJAGA KINERJA LAPANGAN PRODUKSI MENINGKATKAN PARTISIPASI PERTAMINA & MENINGKATKAN KONTEN LOKAL MENDORONG EKSPLORASI MENDORONG EKSPLORASI

Profil Produksi Migas Indonesia (1966-2017) Sumber: SKK MIGAS

Profil Produksi Migas Indonesia (2000-2050) HISTORY FORECAST Assumptions: Peak of Banyu Urip Field at Mar 2015 Peak of IDD Gas Production in 2018 Peak of Bukit Tua Production in 2016 Ande-Ande Lumut Production in 2017 Masela Production in 2019 Tangguh Train-3 Production in 2019 Decline of Oil Production: 6% p.a Decline of Gas Production: 6% p.a Sumber: SKK Migas

Produksi Dan Konsumsi Migas Indonesia

Neraca Gas Indonesia tahun 2016 - 2035 Sumber: SKK Migas

Lelang Wilayah Kerja Migas Konvensional di Indonesia 2010 - 2015 PP 79 Tahun 2010 Trend Penurunan Jumlah Lelang & Award WK Sumber: SKK Migas

Wilayah Kerja Migas Konvensional di Indonesia Tandatangan 2005 - 2015 Trend Penurunan Jumlah WK sekaligus Penurunan Multinational Company (7 Sisters, Medium, & Small Company) PP 79 Tahun 2010 Diterapkan Efek dari PP 79 Tahun 2010 Trend Penurunan Jumlah WK Sumber: SKK Migas

Rencana vs Realisasi Sumur Eksplorasi di WK Eksplorasi 2009 - 2015 PP 79 Tahun 2010 Keberatan KKKS mengenai PBB, terutama WK di daerah Offshore (2011) Trend Penurunan Rencana dan Realisasi Pengeboran Sumur Eksplorasi Trend Penurunan Rencana dan Realisasi Bor Sumber: SKK Migas

Exploration Expenditure di WK Eksplorasi 2005 - 2015 PP 79 Tahun 2010 Trend Penurunan Expenditure Sumber: SKK Migas

Tantangan Pengelolaan Energi Eksternal Internal Penurunan Harga Minyak Dunia Penuntasan Revisi UU Migas Terobosan Kebijakan Fiskal Energi Kompetisi Global Teknis-Operasional di Lapangan iya Produksi Turun Cadangan Turun Konsumsi Naik V.S. Bagaimana Indonesia Menghadapi Tantangan Ini?

Tidak Jelas dan terukur Fiskal Governance Tidak Menarik Cukup Tidak Jelas dan terukur I IV VII II V VIII Jelas dan Terukur III VI IX

The Geological Learning Curve Eastern Indonesia Western Indonesia Geological Overview Frontier Very High Risk Growth Lower Risk Maturity Identified Risk Post Maturity Identified Risk Risk Years Commercial Finding First Production Peak Production

Toughness vs. Geology Optimal Fiscal Term High Low Poor Good Government Take Geological Prospect Optimal Fiscal Term Low interest from oil company Low potential for reasonable government take Strong interest from oil company Potential for higher government take