PENYUSUNAN MODEL PENGUKURAN INDEKS INOVASI DAERAH Pusat Inovasi Pelayanan Publik (PIPEL) Deputi Inovasi Administrasi Negara LAN - RI

Latar Belakang Amanah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Perlunya daerah melakukan Inovasi); Baru sebagian kecil Pemda yang telah melakukan inovasi daerah (contoh : Sinovik, SIDa dan IGA); Pelaksanaan inovasi di daerah masih bersifat parsial, belum menjadi kebijakan Pemda secara luas dan masif; Belum terbangunnya kerangka kebijakan Pemda yang berorientasi menciptakan situasi yang kondusif untuk mengembangkan dan menerapkan inovasi; Belum terbangunnya infrastruktur inovasi daerah; Adanya gap implementasi inovasi di daerah ;

POSISI INDONESIA DI TINGKAT ASEAN DALAM BEBERAPA KATEGORI INDEKS

Global Inovation Index 2014-2015, dimana posisi Indonesia berada pada ranking 87 dari 143 negara. The Global Competitiveness Report 2015-2016 (Bloomberg, Rabu (30/9/2015), Indonesia berada di posisi 37 dengan nilai 4,52.

Ease Of Doing Busines tahun 2013 dan 2014, Indonesia berada di peringkat 117 dan 114 dari 189 negara. Indonesia masih berada di Posisi 117 dari 175 negara di dunia dengan level korupsi yang masih tinggi. Hingga akhir 2015, Indonesia memiliki skor 36 dari skala 0-100 (0 berarti sangat korup dan 100 berarti sangat bersih).

CONTOH INDEKS

Sekilas Tentang IKRAR – INDEKS KESEJAHTERAAN RAKYAT Apa itu IKRAR (Indeks Kesejahteraan Rakyat): Indeks untuk mengukur tingkat kesejahteraan rakyat di Indonesia. Alat ukur keberhasilan pembangunan yang inklusif. Alat ukur ketersediaan akses terhadap pemenuhan hak-hak dasar rakyat. Dimensi Indeks Kesejahteraan Rakyat: Dimensi Keadilan Sosial : Menjamin Kualitas Hidup Warga. Dimensi Keadilan Ekonomi: Menjamin kesempatan berusaha/hak atas pekerjaan. Dimensi Keadilan Demokrasi dan Tata Kelola: Menjamin Kedaulatan warga dan terpenuhinya layanan dasar. Manfaat Indeks Kesejahteraan Rakyat: Dasar dalam perencanaan kebijakan, baik pada tingkat nasional maupun daerah. (ex. Perencanaan pembangunan per SKPD, Kepala wilayah) Memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan pembangunan. Mengukur keberhasilan pelaksanaan kebijakan pembangunan.

IKRAR Pembentukan Indeks Dimensi Keadilan Sosial Catatan: Penentuan bobot setiap indikator dan dimensi ditentukan berdasarkan analisis komponen utama Agregasi 3 indeks dimensi (Setiap dimensi memiliki bobot berbeda) menjadi IKraR Agregasi setiap indikator pada setiap dimensi (setiap indikator memiliki bobot berbeda) menjadi indeks dimensi IKRAR Dimensi Keadilan Sosial Indikator Sosial (13 indikator) Dimensi Keadilan Ekonomi Indikator Ekonomi (9 indikator) Dimensi Demokrasi Indikator demokrasi dan tatakelola pemeringtahan (5 indikator)

Sasaran Tujuan Tersusunnya model pengukuran indeks inovasi daerah Menyusun model pengukuran indeks inovasi daerah Tersusunnya model pengukuran indeks inovasi daerah Terlaksananya pengukuran inovasi yang telah dilakukan oleh Pemerintah Daerah Melakukan pengukuran pelaksanaan inovasi yang telah dilakukan oleh Pemerintah Daerah Mendorong tumbuhkembangnya inovasi dalam penyeleng-garaan pemerintahan daerah Meningkatnya pertumbuhan inovasi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah

Output Rancangan model pengukuran indeks inovasi daerah yang berisi dimensi dan indikator serta instrumen pengukuran indeks inovasi. Manfaat Terbangunnya model pengukuran indeks inovasi daerah, yang dapat mendorong tumbuhkembangnya inovasi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah serta meningkatnya daya saing daerah baik ditingkat lokal, nasional maupun global.

Metode Metode yang digunakan dalam penyusunan model pengukuran indeks inovasi daerah adalah studi literatur dan benchmarking terhadap model-model pengukuran indeks beserta komponen dan indikatornya. Disamping itu, agar model yang dihasilkan memiliki tingkat validitas yang tinggi, maka dilakukan validasi dan uji terap di beberapa daerah terpilih.

Framework

Lokus Uji Terap Indeks Inovasi Daerah Wilayah 1 Prov. Sumut, Kota Medan, Kab. Deli Serdang 2 Prov. Kalsel, Kota Banjarmasin, Kota Banjarbaru, Kab. Banjar 3 Prov. Jawa Timur, Kota Surabaya, Kab. Sidoarjo 4 Prov. Bali, Kab. Gianyar, Kota Denpasar 5 Prov. Gorontalo, Kab. Gorontalo, Kota Gorontalo Lokus 1 Lokus 5 Lokus 2 Lokus 3 Lokus 4

Thanks!