PENGANGKUTAN, LOGISTIK & RESIKONYA

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
Tahapan impor Bagan proses permohonan perizinan impor via on-line dan secara manual Proses Importasi Prosedur Impor.
Advertisements

Pertemuan 8 PRINSIP DASAR ASURANSI
PRINSIP HUKUM DALAM KONTRAK ASURANSI
HUKUM ASURANSI Dalam Pasal 246 KUH Dagang, asuransi atau pertanggungan merupakan suatu perjanjian di mana seorang penanggung dengan menikmati suatu premi.
Sari Yuniarti,SE.,MM. ASURANSI Sari Yuniarti,SE.,MM.
KONTRAK BISNIS INTERNASIONAL
JENIS ASURANSI.
KOPERASI SIMPAN PINJAM
PELAKSANAAN EKSPOR EXIM Week 10 – IBM Universitas Ciputra Importir
HUKUM ASURANSI & SURAT BERHARGA Arus Akbar Silondae, SH., LL.M
CARA PENYERAHAN BARANG EKSPOR IMPOR (INCOTERMS 2000)
ASURANSI PENGANGKUTAN
SIKLUS AKUNTANSI PERUSAHAAN DAGANG
By. Fauzul fakultas hukum upn “veteran” jawa timur 8 oktober 2009
Hukum Jual Beli Perusahaan
OLEH : MUFARRIJUL IKHWAN
HUKUM PENGANGKUTAN.
SURAT BERHARGA YANG DIATUR DALAM KUHD (2) Konosemen, Delivery Order & Polis PERTEMUAN 11 Copyright by Elok Hikmawati.
HUKUM PENGANGKUTAN.
DISUSUN OLEH : IPHOV KUMALA SRIWANA
POLIS ASURANSI.
Hukum pengangkutan.
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS INDONESIA
HUKUM PENGANGKUTAN LAUT FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS INDONESIA
KONTRAK DAGANG.
ANALISA RISIKO ASURANSI PENGANGKUTAN
Copyright by dhoni.yusra
Pertemuan 10 Surat Berharga dan Surat yang Berharga
ASURANSI TERHADAP KERUGIAN TIDAK LANGSUNG
ASURANSI TRANSPORTASI (MARINE INSURANCE)
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS INDONESIA
HUKUM PENGANGKUTAN.
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS INDONESIA
JENIS TARIF ANGKUTAN.
Konsolidator.
KONTRAK BISNIS INTERNASIONAL Oleh: Raswan Udjang
Asuransi Nama Kelompok : Bagas Dwi Prakoso /
PENYERAHAN BARANG DALAM JUAL BELI MENURUT INCOTERMS 2010
HUKUM PENGANGKUTAN Hukum yang mengatur bisnis pengangkutan baik pengangkutan di laut, udara, darat dan perairan pedalaman.
Ekspedisi Muatan Kapal Laut (EMKL)
Syarat CIF dan CF serta Pengaruhnya dan Penyerahan Tidak Baik.
Dr Jamal Wiwoho, Dokumen
PERUSAHAAN PENUNJANG PELAYARAN DAN PENGERTIANNYA
ASURANSI.
ASPEK HUKUM DALAM PENGANGKUTAN LAUT
Universitas Esa Unggul Fakultas Ekonomi
SIFAT PRODUK DAN PERMINTAAN JASA TRANSPORTASI
Proses dan Prosedur Impor
SYARAT-SYARAT JUAL BELI PERUSAHAAN
ASURANSI TERHADAP KERUGIAN TIDAK LANGSUNG
PENYERAHAN BARANG DALAM JUAL BELI MENURUT INCOTERMS 2000
Asuransi dan Dana Pensiun
Unsur-Unsur Penting dalam Jubel Perusahaan.
EKSPOR IMPOR Incoterm 2010.
Menjelaskan Proses dan Prosedur Ekspor
EKSPOR IMPOR Kalkulasi Harga Impor.
MANAGEMENT ANGKUTAN LAUT
ASURANSI TRANSPORTASI (MARINE INSURANCE)
Pengangkutan Dengan Kereta Api (Aspek Hukum)
CARA PENYERAHAN BARANG EKSPOR IMPOR (INCOTERMS 2000)
BILL OF LADING (Konosemen).
DASAR ASURANSI.
Pembukuan dan Pedagang Perantara
Pengertian Incoterms Singkatan dari International Commercial Terms
KONTRAK PERDAGANGAN INTERNASIONAL
ASURANSI MARINE CARGO By. Juli Santoso.
Pengertian Asuransi dan Risiko
ASURANSI PENGANGKUTAN
MANAJEMEN ASURANSI PENGANGKUTAN
MANAJEMEN ASURANSI PENGANGKUTAN
Transcript presentasi:

PENGANGKUTAN, LOGISTIK & RESIKONYA By Asep W. Dharmawan

SISTEMATIKA PEMBAHASAN BAG. 1 : ASPEK EKONOMI PENGANGKUTAN Arti dan Fungsi Pengangkutan Pengaruh Pengangkutan Terhadap Perekonomian Jenis-jenis Pengangkutan Multi Modal Combined Transportation BAG. 2 : DASAR HUKUM PENGANGKUTAN Sejarah Pengangkutan & Hukum Pengangkutan Dasar Hukum Pengangkutan Laut Dasar Hukum Pengangkutan Darat Dasar Hukum Pengangkutan Udara Dasar Hukum Multi Modal Transportation

SISTEMATIKA PEMBAHASAN BAG. 3 : PENGANGKUTAN, LOGISTIK & PIHAK YG TERKAIT Definisi Pengangkutan & Logistik serta keterkaitan keduanya Para Pihak Terkait Pengangkutan dan Logistik Manajemen Logistik dan Obyek Hukum Pengangkutan Tahapan Pengangkutan dan Dokumentasi Pengangkutan BAG. 4 : ASPEK RESIKO DALAM PENGANGKUTAN Bahaya-bahaya dalam Pengangkutan Bahaya-bahaya Laut Bahaya-bahaya Darat Bahaya-bahaya Udara Penerapan Prinsip Asuransi dalam Pengangkutan Prinsip The Utmost Good Faith Prinsip Insurable Interest Prinsip Indemnity Prinsip Subrogasi

BAG. 1 : ASPEK EKONOMI PENGANGKUTAN Arti dan Fungsi Pengangkutan Adanya kegiatan ekonomi, proses produksi membutuhkan konsumen yang dihubungkan dengan Pengangkutan/Tansportasi (Economic of Transportation) Perpindahan barang dan jasa (Moving of Goods & Services) Pengaruh Pengangkutan Terhadap Perekonomian Transportation and Availability of Land Transportation and Rural Isolation Transportation and Divisions of Works Transportation and Price Stabilization Transportation and Competition Jenis-jenis Pengangkutan Highway/Road Transportation Railway Transportation Ocean/Sea Transportation Air Transportation Pipeline Transportation

BAG. 1 : ASPEK EKONOMI PENGANGKUTAN Multi Modal Combined Transportation MMCT is the carriage of goods by at least two different modes of transport on the basic of multi modal transport contract from a place in one country at which the goods are taken in charge by multi modal transport operator to a place designated for delivery situated to different country Menggunakan minimal 2 jenis alat angkut Satu kontrak multi modal transport Ezport Import

BAG. 2 : DASAR HUKUM PENGANGKUTAN Sejarah Pengangkutan & Hukum Pengangkutan Pengangkutan adalah perjanjian timbal balik pengangkut - pengirim, dimana pengangkut mengikatkan diri untuk mengangkut barang dan/atau orang dari suatu tempat ke tempat tujuan tertentu dengan selamat, sedangkan pengirim mengikatkan diri untuk membayar uang angkutan. pengangkutan meliputi tiga dimensi pokok yaitu : ”pengangkutan sebagai usaha (business); pengangkutan sebagai perjanjian (agreement); dan pengangkutan sebagai proses (process)” Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD), hukum pengangkutan menyeberang laut (Buku ke II Titel ke V mengenai penyediaan dan pemuatan kapal-kapal – vervrachting en bevrachting van schepen; Titel ke VA tentang pengangkutan barang-barang; Titel ke VB tentang pengangkutan orang-orang. Era Omni Bus ( 1662 – 1830 ), Era Jalan Rel ( 1830 – 1920 ), Era Bus & Trolley Bus ( 1920 – now ) Logistik Era Muhammad Al Faatih (1453 M) B

BAG. 2 : DASAR HUKUM PENGANGKUTAN Pengantar Kontrak Pengangkutan (Contract of Affreighment) Untuk Angkutan Umum, kontrak pengangkutan bisa berbentuk BL (Bill of Lading) utk Angkutan Laut, AWB (Airway Bill) utk Angkutan Udara, Surat Jalan Barang utk Angkutan Darat dan FIATA B/L utk MMCT. Dasar Hukum Pengangkutan Laut Bill of Lading sbg Dokumen Kontrak. Untuk Interinsulair, tanggung jawab Pengangkut diatur dalam KUHD Pasal 470 : Ayat 1. Pengangkut tidak dapat membatasi tanggung jawabnya bilamana kapalnya tidak laik laut dan laik muatan. Ayat 2. Pengangkut boleh membatasi tanggung jawabnya bilamana dia dapat membuktikan bahwa kapalnya telah laik laut dan laik muatan. Untuk Pelayaran Antar Negara/di luar negeri (Ocean Going), INSA (Indonesian Ship Owners Association) merujuk kepada International Convention For The Unification of Certain Rules Relating to BL, The Hague Rules Brussels 1924 Articles III Ayat 1. The Carrier shall be bound before or at the beginning of the voyage to exercise due diligence to : - to make a ship seaworthy, properly man, equip and supply the ship, make the hold, refrigerating and cool chambers and all the other part of the ship in which goods are carried, fit and save for their reception carriage and preservation. Ayat 2. The Carrier shall properly and carefully load, handle, stow, carry, keep , care for and discharge the goods carry. Jika semua persyaratan dipenuhi, Immunities of The Carrier termasuk Limitation of Liability. B

BAG. 2 : DASAR HUKUM PENGANGKUTAN Dasar Hukum Pengangkutan Darat UU Lalu Lintas 1992 yang mengatur tentang Persyaratan Alat Angkut, STUK, SIM Dasar Hukum Pengangkutan Udara AWB sebagai Dokumen Kontrak Untuk penerbangan Domestik, mengacu kepada SK Menhub No.A.013/A4 507/MPBH tgl. 27 Agustus 1991 tentang Santunan Asuransi USD 20.000 per penumpang dan Rp. 20.000 per kg barang. Untuk penerbangan Internasional, Sesuai konvensi Rome dan Konvensi Warsawa Dasar Hukum Multi Modal Transportation Dokumen Kontrak FIATA B/L Protocol Visby Rules 1968 kemudian menjadi The Hague Visby Rules 1971 B

BAG. 3 : PENGANGKUTAN, LOGISTIK & PIHAK YG TERKAIT Definisi Pengangkutan & Logistik serta keterkaitan keduanya Pengangkutan adalah perjanjian timbal balik pengangkut - pengirim, dimana pengangkut mengikatkan diri untuk mengangkut barang dan/atau orang dari suatu tempat ke tempat tujuan tertentu dengan selamat, sedangkan pengirim mengikatkan diri untuk membayar uang angkutan. pengangkutan meliputi tiga dimensi pokok yaitu : ”pengangkutan sebagai usaha (business); pengangkutan sebagai perjanjian (agreement); dan pengangkutan sebagai proses (process)” Logistik – … proses perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian yang efisien, aliran yang efektif dan penyimpanan barang, jasa, serta informasi terkait dari titik asal ke titik konsumsi untuk tujuan sesuai dengan kebutuhan pelanggan. “Perhatikan bahwa definisi ini mencakup masuk, keluar, gerakan internal dan eksternal, dan pengembalian bahan. — (Reference: Council of Logistics Management, http://www.clm1.org/mission.html, 12 Feb 98) Logistik – Ilmu perencanaan, pengaturan dan pengelolaan kegiatan yang menyediakan barang atau jasa. — (MDC, LogLink / LogisticsWorld, 1997) Logistik = Pengangkutan sebagai proses. Objek kajian Logistik adalah keseluruhan proses pengangkutan ini.

BAG. 3 : PENGANGKUTAN, LOGISTIK & PIHAK YG TERKAIT Para Pihak Terkait Pengangkutan dan Logistik Pengangkut (Carrier) Pengirim (Consigner, Shipper) Penumpang (Passanger) Penerima (Consignee) Ekspeditur (Cargo Forwarder) Agen Perjalanan (Travel Agent) Pengusaha Bongkar Muat (Stevedoring) Pengusaha Pergudangan (Warehousing) Manajemen Logistik dan Obyek Hukum Pengangkutan Manajemen logistik merupakan bagian dari proses supply chain yang berfungsi untuk merencanakan, melaksanakan, dan mengendalikan keefisienan dan keefektifan penyimpanan dan aliran barang, pelayanan dan informasi terkait dari titik permulaan (point of origin) hingga titik konsumsi (point of consumption) dalam tujuannya untuk memenuhi kebutuhan para pelanggan. Obyek Hukum Logistik/Pengangkutan adalah : Barang Muatan (Cargo) yang bisa diklasifikasikan sbb : Secara fisik barang muatan dibedakan menjadi 6 golongan, yaitu : (1) barang berbahaya (bahan-bahan peledak) (2) barang tidak berbahaya (3) barang cair (minuman) (4) barang berharga (5) barang curah (beras, semen,minyak mentah); dan (6) barang khusus. Secara alami barang muatan dapat dibedakan menjadi tiga golongan, yaitu : (1) barang padat (2) barang cair (3) barang gas (4) barang rongga (barang-barang elektronik) Dari jenisnya, barang muatan dapat dibedakan menjadi 3 golongan, yaitu : 1) general cargo, adalah jenis barang yang dimuat dengan cara membungkus dan mengepaknya dalam bentuk unit-unit kecil. 2) bulk cargo, adalah jenis barang yang dimuat dengan cara mencurahkannya ke dalam kapal atau tanki. 3) homogeneous cargo, adalah barang dalam jumlah besar yang dimuat dengan cara membungkus dan mengepaknya.

BAG. 3 : PENGANGKUTAN, LOGISTIK & PIHAK YG TERKAIT Obyek Hukum Logistik/Pengangkutan adalah : Barang Muatan (Cargo) yang bisa diklasifikasikan sbb : Secara fisik barang muatan dibedakan menjadi 6 golongan, yaitu : (1) barang berbahaya (bahan-bahan peledak) (2) barang tidak berbahaya (3) barang cair (minuman) (4) barang berharga (5) barang curah (beras, semen,minyak mentah); dan (6) barang khusus. Secara alami barang muatan dapat dibedakan menjadi tiga golongan, yaitu : (1) barang padat (2) barang cair (3) barang gas (4) barang rongga (barang-barang elektronik) Dari jenisnya, barang muatan dapat dibedakan menjadi 3 golongan, yaitu : 1) general cargo, adalah jenis barang yang dimuat dengan cara membungkus dan mengepaknya dalam bentuk unit-unit kecil. 2) bulk cargo, adalah jenis barang yang dimuat dengan cara mencurahkannya ke dalam kapal atau tanki. 3) homogeneous cargo, adalah barang dalam jumlah besar yang dimuat dengan cara membungkus dan mengepaknya. Pengangkut (Carrier). Harus dibedakan Carrier dengan pelaksana/karyawannya, Sopir/Nakhoda/Pilot/Masinis adalah karyawan/pelaksana perusahaan pengangkut (Carrier’s Company) Biaya Pengangkutan (Charge/Expense). Tahapan Pengangkutan dan Dokumentasi Pengangkutan Tahap Pemuatan Barang Tahap Pelaksanaan Angkutan Tahap Penurunan/Pembongkaran Barang B

BAG. 4 : ASPEK RESIKO DALAM PENGANGKUTAN Bahaya-bahaya dalam Pengangkutan Bahaya-bahaya Laut (Maritime Perils) sesuai Marine Insurance Act 1906 ‘Maritime Perils consequent on, or incidental to the navigation of the sea that is to say perils of the seas, fire, war perils, pirates, rovers, thieves, capture, seizure, restrains and detainment of princes and people, jettison barratry and any other perils either of the like kind or which may be designated by the policy’ Navigation of the Sea/Perils of the seas  heavy weather and/or wind and wave  berakibat pd kapal, stranded/grounded – collision – sunk – seawater damage – washing overboard. Bahaya lautan lainnya, dari Pelabuhan Muat  Pelabuhan Tujuan, bisa berupa : fire, war perils, pirates and rovers, Thieves, Capture restraints/detainment of princes or people, Seizure Bahaya lainnya akibat proses bongkar dan/atau muat berupa : faulty stowage, rough handling, Pilferage, Loss or damage in temporary storage. Bahaya-bahaya Darat Bahaya atas alat angkut, tabrakan, tergelincir, keluar rel, terjatuh ke jurang dsj Bahaya atas barang muatan, rusak dalam proses bongkar muat, hilang, dicuri/dirampok dalam proses pengangkutan Bahaya-bahaya Udara Bahaya atas alat angkut, crash, jatuh, kerusakan saat take off or landing

BAG. 4 : ASPEK RESIKO DALAM PENGANGKUTAN Penerapan Prinsip Asuransi dalam Pengangkutan Prinsip The Utmost Good Faith. Disebut juga prinsip iktikad baik (Indonesia), Uberrima Fides (latin) yaitu : penanggung resiko dan tertanggung mempunyai hak untuk mengetahui fakta material (material fact) yang berkaitan dengan penutupan asuransinya dan masing-masing pihak berkewajiban untuk memberikan secara jelas dan teliti segala fakta sehubungan dengan penutupan tersebut baik diminta maupun tidak. Prinsip Insurable Interest atau prinsip Adanya kepentingan yang dapat diasuransikan adalah prinsip adanya hak yang sah/hubungan kepentingan yang sah dan diakui hukum untuk mengasuransikan antara obyek asuransi (subject matter of insurance) dengan yang mengasuransikan (Tertanggung). Hak tersebut muncul dari adanya kepentingan keuangan yang diakui secara hukum antara orang yang mengasuransikan (tertanggung) dengan obyek asuransi yang dipertanggungkan (subject matter of insurance) Prinsip Indemnity atau Prinsip Penggantian Kerugian. Yakni prinsip yang mengatur bahwa ganti rugi asuransi yang diberikan akan mengembalikan tertanggung setelah ia mengalami kerugian pada kedudukan/posisi keuangan seperti sesaat sebelum terjadi kerugian. Prinsip Subrogasi (prinsip pengalihan hak) adalah prinsip yang mengatur hak penanggung setelah memberi ganti rugi tertanggung. Tertanggung harus menyerahkan haknya kepada penanggung untuk mendapatkan hak dan biaya dari pihak lain yang menjadi penyebab.