RENCANA KERJA TAHUN 2018 BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN BLITAR

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
D. Pertanggungjawaban APBN dan APBD
Advertisements

PENERIMAAN NEGARA 1.
LEBIH DEKAT DENGAN PAJAK
Hukum Keuangan Negara.
kemampuan struktural organisasinya, kemampuan aparatur daerah, kemampuan mendorong partisipasi masyarakat kemampuan keuangan daerah.
KEBIJAKAN PENGALIHAN PBB-P2 DAN BPHTB SEBAGAI PAJAK DAERAH DALAM RANGKA MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH.
PENGENDALIAN KEUANGAN SEKOLAH MELALUI PENYUSUNAN APBS
Penggolongan Pajak dan Sistem Pemungutan Pajak
Dinas komunikasi dan informatika DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
RENCANA KERJA PROGRAM DAN KEGIATAN
PENERAPAN SAKIP SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
PROGRAM KEGIATAN EX RUTIN SKPD DALAM RENSTRA SKPD DAN RPJMD
SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (SAKIP)
KEBIJAKAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
IMPLEMENTASI SAKIP BAPPEDA KABUPATEN BLITAR
SAMBUTAN SEKRETARIS DAERAH KOTA SURAKARTA
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
APBD PROVINSI KALIMANTAN TENGAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
DISUSUN OLEH SITI SOPIAH
DINAS PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DIY
SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH ( SAKIP)
RENCANA PEMBIAYAAN.
PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
PAJAK NEGARA DAN PAJAK DAERAH
USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN BIRO HUKUM TAHUN 2017
SAKIP 2017 SISTEM AKUNTABLITAS INSTANSI PEMERINTAH
PERPAJAKAN DASAR-DASAR Mata Kuliah: Perpajakan
Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2017
Rencana Kerja DPUPKP 2017 No
PAPARAN SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA
IMPLEMENTASI SAKIP KECAMATAN PANGGUNGREJO KABUPATEN BLITAR
Perpajakan Fiki andika A
(Studi di Kantor Dinas Pendapatan Daerah Kota Bandar Lampung)
PELAPORAN DAN PERTANGGUNG-JAWABAN KEUANGAN DESA.
PENGATURAN PAJAK DAERAH
PENERIMAAN PEMERINTAH
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
department of public administration
RENCANA KERJA PROGRAM DAN KEGIATAN
Inspektorat Kabupaten Sleman
Penggolongan, tarif dan sanksi pajak
SAKIP ( SISTEM AKUNTANBILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH )
Forum Gabungan SKPD Tahun 2016
Penilaian Kinerja Pemerintah Daerah Menggunakan Ratio
Jenis Pajak Menurut subjek pajaknya Menurut sifat pemungutannya
Jenis-jenis Pajak Administrasi perpajakan.
Pajak Daerah Undang-undang no. 34 tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah PP no.65 tahun 2001 tentang Pajak Daerah PP no.66 tahun 2001.
PENERIMAAN PEMERINTAH
SAKIP ( SISTEM AKUNTANBILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH )
department of public administration
PAJAK.
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Keuangan Pemerintah Daerah di Indonesia
Desentralisasi dan Otonomi Daerah
PENERIMAAN PEMERINTAH
DAFTAR PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2018 INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN TAPANULI SELATAN Dari Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Inspektorat Daerah Kabupaten Tapanuli.
Deskripsi Penerimaan Kabupaten Pacitan
Pertemuan 11. Penerimaan dan Pembiayaan Negara/Daerah
PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH (PDRD)
PAJAK NEGARA PAJAK DAERAH
PENERIMAAN PEMERINTAH
Gambaran umum Sebelah Utara Sebelah Timur Sebelah Selatan
ANALISIS DAN PREDIKSI PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN 2020
PROSES BISNIS KECAMATAN PUCUK
CROSS CUTTING 2018 Strategi Kebijakan : 1. Menurunkan Jumlah
PAPARAN SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2018
Doden FE Untag Banyuwangi
N 01 STRUKTUR PENDAPATAN % -1% Daerah 48% PENDAPATAN : RP. 10 M
SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (SAKIP)
PAPARAN SAKIP INSPEKTORAT KAB.PACITAN
Transcript presentasi:

RENCANA KERJA TAHUN 2018 BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN BLITAR

Tugas Badan Pendapat Daerah Membantu Bupati dalam memimpin dan melaksanakan fungsi penunjang urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah kabupaten di bidang pengelolaan perpajakan dan pendapatan daerah serta tugas pembantuan No. Indikator Kinerja Utama Target 2018 1. Persentase realisasi penerimaan pendapatan asli daerah 100 % 2. Persentase peningkatan penerimaan pendapatan asli daerah 5 % 3. Persentase realisasi penerimaan pajak daerah 4. Presentase peningkatan penerimaan pajak daerah

Rencana Penerimaan PAD Tahun Anggaran 2018 NO URAIAN PROYEKSI TAHUN 2018 1. Pajak Daerah 64,348,773,571.45 2. Retribusi Daerah 27,018,365,351.78 3. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan 2,582,424,062.32 4. Lain-Lain PAD yang sah 142,838,110,614.00 J u m l a h 236,787,673,599.55

PROYEKSI PENERIMAAN PAJAK DAERAH TAHUN 2018 NO. JENIS PAJAK TARGET 2017 PROYEKSI 2018 1. Pajak Hotel 70.000.000,00 66.943.250,00 2. Pajak Restoran 1.684.000.000,00 945.191.400,00 3. Pajak HIburan 135.000.000,00 82.764.000,00 4. Pajak Reklame 575.000.000,00 552.970.000,00 5. Pajak Penerangan Jalan 24.550.000.000,00 27.830.000.000,00 6. Pajak Parkir 30.000.000,00 32.065.000,00 7. Pajak Air Bawah Tanah 110.000.000,00 112.530.000,00 8. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan 215.000.000,00 210.227.500,00 9. PBB – P2 26.736.250.000,00 29.867.815.936,00 10. Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) 6.050.000.000,00 4.648.216.385,45 JUMLAH 60.155.250.000,00 64.348.773.571,45

(Total Anggaran BL : Rp 31.702.000.000,-) PROGRAM DAN KEGIATAN BADAN PENDAPATAN DAERAH TAHUN 2018 (Total Anggaran BL : Rp 31.702.000.000,-) NO PROGRAM KEGIATAN OUTPUT PAGU ANGGARAN 1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan dan Peningkatan Administrasi Perkantoran Terpenuhinya penyediaan administrasi perkantoran (12 bulan) 25.000.000.000,- 2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Sarana dan prasarana aparatur yang optimal (12 bulan ) 475.000.000,- 3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Peningkatan kapasitas SD Aparatur OPD Jumlah aparatur yang mengikuti bimtek implementasi peraturan perundang-undangan (50 orang/keg) 480.000.000,- 4. Program perencanaan, penganggaran, pengendalian, dan pelaporan capaian kinerja dan keuangan Penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan capaian kinerja Jumlah dokumen perencanaan dan laporan capaian kinerja yang disusun (2 dok) 27.000.000,- Penyusunan dokumen penganggaran dan laporan keuangan Jumlah dokumen penganggaran dan laporan keuangan yang disusun (2 dok) 20.000.000,-

(Total Anggaran BL : Rp 31.702.000.000,-) PROGRAM DAN KEGIATAN BADAN PENDAPATAN DAERAH TAHUN 2018 (Total Anggaran BL : Rp 31.702.000.000,-) NO PROGRAM KEGIATAN OUTPUT PAGU ANGGARAN 5. Program pengembangan sistem pengelolaan pajak daerah dan pendapatan daerah lainnya Pendataan dan pemeliharaan data objek pajak Jumlah desa yang dilakukan pendataan sismiop (2 desa) 434.600.000,- Fasilitasi dan pelayanan pajak daerah Jumlah jenis pajak yang terlayani (10 jenis pajak) 1.111.985.000,- Pengelolaan dan Penetapan pajak daerah Jumlah desa yang ditetapkan pajak daerah (248 desa) 693.700.000,- Pengembangan sistem informasi pengelolaan pajak daerah Jumlah aplikasi yang dibangun dalam pengelolaan pajak daerah (1 aplikasi) (aplikasi sinkronisasi perijinan dan pajak daerah) 377.600.000,- 6. Program optimalisasi pengelolaan penerimaan pajak daerah dan pendapatan daerah lainnya Intensifikasi peningkatan penerimaan pajak daerah Persentase realisasi penerimaan pajak daerah (100%) 990.475.000,- Sosialisasi publikasi pendapatan daerah melalui mass media Jumlah media yang digunakan (2 jenis media) 395.000.000,- Sosialisasi pajak daerah Jumlah kecamatan sosialisasi pajak daerah (22 kecamatan) 285.850.000,-

(Total Anggaran BL : Rp 31.702.000.000,-) PROGRAM DAN KEGIATAN BADAN PENDAPATAN DAERAH TAHUN 2018 (Total Anggaran BL : Rp 31.702.000.000,-) NO PROGRAM KEGIATAN OUTPUT PAGU ANGGARAN 7. Program pengembangan sistem penatausahaan dan pelaporan pendapatan daerah Monitoring, rekonsiliasi dan pelaporan penerimaan pendapatan daerah Jumlah OPD pemungut PAD yang tertib pelaporan tepat waktu (12 OPD) 100.340.000,- Pengelolaan dan penatausahaan benda berharga Tersedianya karcis pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah bagi OPD pemungut PAD (12 bulan) 534.200.000,- 8. Program perencanaan, intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan serta pengendalian dan evaluasi intensifikasi dan ekstensifikasi sumber‑sumber pendapatan daerah realisasi peningkatan penerimaan pajak daerah (5%) 345.600.000,- Optimalisasi pengelolaan dan pengembangan sumber sumber pendapatan daerah Persentase peningkatan penerimaan pendapatan daerah (5%) 283.550.000,- Penataan /penyusunan /review peraturan daerah /KDH tentang pajak / retribusi daerah Jumlah regulasi yang disusun/direvisi dalam memungut pajak daerah dan retribusi daerah (1 dokumen) (perubahan perbup ttg sisdur pemungutan pajak daerah) 147.100.000,00

CATATAN : Belanja prioritas yang langsung terkait dengan layanan publik dan operasional pemungutan pajak daerah No. Uraian Belanja Pagu Anggaran 1. Pembayaran listrik dan PJU ( 12 bulan) 24.285.710.000,- 2. Biaya penyampaian SPPT dan penagihan (755.000 SPPT x Rp 1.250,-) 943.750.000,- 3. Cetak form SPPT, SSPD dan DHKP PBB P2 475.000.000,- 4. Hadiah barang untuk pelunasan PBB P2 bagi wajib pajak, kecamatan, desa/kelurahan dan kabupaten 405.000.000,- 5. Hadiah uang percepatan pelunasan PBB P2 untuk desa/kelurahan dan kecamatan 453.000.000,- 6. Cetak karcis pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah 525.000.000,- 7. Jasa internet untuk pelayanan dan pembayaran pajak daerah pada Badan Pendapatan Daerah 210.000.000,- Jumlah 26.822.460.000,-

Terima Kasih 10