Rencana Strategis Tahun

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
PERATURAN KEPALA BKN NOMOR 37 TAHUN 2011 TENTANG PEDOMAN PENATAAN PNS
Advertisements

Manajemen Kepegawaian Nasional dan Kebijakan Wasdalpeg
DASAR PEMIKIRAN MANAJEMEN KEPEGAWAIAN
KEBIJAKAN MANAJEMEN KEPEGAWAIAN Badan Kepegawaian Negara
KEBIJAKNAN PELATIHAN BAGI PEJABAT FUNGSIONAL
DATA BASE ON-LINE (SIMPEG)
Subbag umum / kepegawaian
SIMPEG SEBEGAI ACUAN DALAM PENYUSUNAN PERENCANAAN DAN PENGEMBANGAN PEGAWAI BIRO KEPEGAWAIAN SEKRETARIAT JENDERAL.
RAPAT KERJA program KEPENDUDUKAN DAN KB TINGKAT NASIONAL
PROFIL BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH KOTA SERANG
RENCANA STRATEGIS PEMERINTAH KABUPATEN SUPIORI Kelompok 3 Akib Pandurbyanto Ragil Mahdi
RAPAT KERJA program KEPENDUDUKAN DAN KB TINGKAT NASIONAL
DASAR HUKUM : PERPRES No. 2 Tahun 2015 tentang RPJM Tahun , mengamanatkan kepada BKN untuk mengukur tingkat Profesionalitas ASN dengan menggunakan.
BAHAN PENGARAHAN & PENYAMPAIAN INFORMASI
PENERAPAN SAKIP SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (SAKIP) TAHUN 2015
SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (SAKIP)
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH DIY
SAKIP DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN BLITAR TAHUN 2017.
AZAZ-AZAZ DAN RUANG LINGKUP PEMBINAAN PEGAWAI
Perspektif Jabatan Fungsional dalam Undang-Undang No.5 Tahun 2014
PEDOMAN PENATAAN PEGAWAI NEGERI SIPIL
BIROKRASI BERSIH, KOMPETEN DAN MELAYANI
SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH ( SAKIP)
RAPAT KERJA program KEPENDUDUKAN DAN KB TINGKAT NASIONAL
SISTEM INFORMASI MANAJEMEN KEPEGAWAIAN KABID. PENGEMBANGAN PEGAWAI
PERENCANAAN STRATEGIS TAHUN 2017
ANALISIS KESENJANGAN ANTARA PROFIL PNS DENGAN SYARAT JABATAN
PENGUATAN KELEMBAGAAN DAN SDM APIP DALAM MENDUKUNG REFORMASI BIROKRASI
Penataan Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemprov DKI Jakarta
PENATAAN PEGAWAI NEGERI SIPIL
PERATURAN KEPALA BKN NOMOR 37 TAHUN 2011 TENTANG PEDOMAN PENATAAN PNS
INSPEKTORAT DAERAH KAB. NGANJUK
SAKIP 2017 SISTEM AKUNTABLITAS INSTANSI PEMERINTAH
PAPARAN SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA
IMPLEMENTASI SAKIP KECAMATAN PANGGUNGREJO KABUPATEN BLITAR
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SDM
FORUM SKPD Yogyakarta, 21 Maret 2016
Disampaikan dalam acara Forum SKPD Pemerintahan
Petunjuk Penghitungan Indeks Profesionalitas ASN
Petunjuk Penghitungan Indeks Profesionalitas ASN
Petunjuk Penghitungan Indeks Profesionalitas ASN
PRIORITAS NASIONAL REFORMASI BIROKRASI DI BIDANG PBJ
VISI DAN MISI BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DAERAH
SAKIP ( SISTEM AKUNTANBILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH )
ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI KABUPATEN BERAU TAHUN
Pengaruh Pengembangan Sumber Daya Manusia terhadap Kinerja Pegawai
KEPEGAWAIAN PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK TAHUN 2014
SAKIP ( SISTEM AKUNTANBILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH )
ISU STRATEGIS (BIROKRASI)
Badan Kepegawaian Negara
SINERGITAS PERENCANAAN
POTENSI DAN KENDALA IMPLEMENTASI INOVASI DAERAH
REFORMASI BIROKRASI Pemerintah Provinsi Sumatera Barat Tahun
PELAKSANAAN ABK ONLINE DI UPT KEMENTERIAN KESEHATAN
Petunjuk Penghitungan Indeks Profesionalitas ASN
PUSAT PENILAIAN KOMPETENSI PEGAWAI BKD PROVINSI DKI JAKARTA
PNS BERPRESTASI PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA Tahun 2018
PROGRAM & KEGIATAN BKPP
Petunjuk Penghitungan Indeks Profesionalitas ASN
Gambaran umum Sebelah Utara Sebelah Timur Sebelah Selatan
Pusat Perencanaan Kepegawaian dan Formasi 2016
PERATURAN KEPALA BKN NOMOR 37 TAHUN 2011 TENTANG PEDOMAN PENATAAN PNS BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA.
SIAp JABAR SISTEM INFORMASI APARATUR JAWA BARAT
PROSES BISNIS KECAMATAN PUCUK
SATPOL PP PROVINSI RIAU
PAPARAN SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2018
KUANTITAS DAN KUALITAS DATA ASN
PAPARAN SAKIP INSPEKTORAT KAB.PACITAN
PENERAPAN MANAJEMEN TALENTA DI KEMENTERIAN PUPR
Transcript presentasi:

Rencana Strategis Tahun 2016-2021 BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH (BKD) PROVINSI SUMATERA BARAT Pemerintah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016

MENJADI PENGELOLA MANAJEMEN KEPEGAWAIAN DAERAH YANG PROFESIONAL VISI dan MISI Visi MENJADI PENGELOLA MANAJEMEN KEPEGAWAIAN DAERAH YANG PROFESIONAL

VISI dan MISI Misi Misi Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Barat yaitu : a. Meningkatkan aparatur pemerintah yang profesional dan berdisiplin ; b. Mewujudkan pelayanan kepegawaian yang prima; c. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik

TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH SKPD TAHUN 2016-2021 Tujuan yang akan dicapai dalam pelaksanaan program dan kegiatan Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Barat adalah sebagai berikut: Misi pertama, Meningkatkan aparatur pemerintah yang profesional dan berdisiplin Tujuan: 1. Meningkatkan profesionalitas aparatur pemerintah 2. Terwujudnya SDM aparatur yang disiplin Sasaran: 1. Meningkatnya kapasitas dan manajemen aparatur 2. Meningkatnya disiplin aparatur Misi kedua, Mewujudkan pelayanan kepegawaian yang prima Tujuan: Mewujudkan penyelenggaraan pelayanan yang baik Sasaran: 1. Meningkatnya kualitas pelayanan kepegawaian 2. Meningkatnya kualitas data dan informasi kepegawaian Misi ketiga, Mewujudkan tata kelola pemerintahan (pada BKD) yang baik Tujuan: Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik Sasaran: Meningkatnya dukungan tata kelola.

SASARAN dan INDIKATOR KINERJA JANGKA MENENGAH SKPD TAHUN 2016-2021 Meningkatnya kapasitas dan manajemen aparatur Persentase PNS yang meningkat pendidikan formalnya Persentase pejabat struktural yang telah mengikuti diklat kepemimpinan sesuai dengan tingkat jabatannya Rata-rata lamanya PNS mengikuti diklat Persentase PNS yang mengikuti capacity building (minimal 40 jpl) Persentase formasi jabatan struktural yang terisi sesuai dengan kompetensi jabatan Persentase SKPD dengan jumlah pegawai yang tersedia sesuai formasi minimal 70% Meningkatnya disiplin aparatur Persentase kehadiran PNS tepat waktu

SASARAN dan INDIKATOR KINERJA JANGKA MENENGAH SKPD TAHUN 2016-2021 Meningkatnya kualitas pelayanan kepegawaian Nilai Indek Kepuasan Masyarakat (IKM) Persentase layanan administrasi kepegawaian yang dilaksanakan tepat waktu Meningkatnya kualitas data dan informasi kepegawaian Persentase record data base PNS yang terisi lengkap Persentase SKPD yang database kepegawaiannya mutakhir

SASARAN dan INDIKATOR KINERJA JANGKA MENENGAH SKPD TAHUN 2016-2021 Meningkatnya dukungan tata kelola Nilai evaluasi SAKIP SKPD Kepatuhan pelaksanaan UU pelayanan publik (Zona hijau) Persentase SPJ tepat waktu Persentase BMD dalam kondisi baik Persentase kehadiran aparatur BKD tepat waktu