SINKRONISASI KEBIJAKAN PROGRAM PLH DENGAN PROGRAM GEF &

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
PROGRAM NASIONAL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT ( pnpm ) MANDIRI
Advertisements

Departemen Permukiman dan Prasarana Wilayah Departemen Dalam Negeri
Chaeruddin Hasyim, SKM. M.,Si
Satryo Soemantri Brodjonegoro Direktur Jendral Pendidikan Tinggi
Meningkatkan Peran dan Fungsi Penyuluh Swadaya
Direktur Kesehatan dan Gizi Masyarakat
DINAS PERTANIAN PROVINSI BENGKULU 2012
Jayapura, 13 Agustus SEJAHTERA DEMOKRATIS BERKEADILAN Memperkuat triple tracks strategy serta pembangunan inklusif dan berkeadilan Memantapkan.
PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN
PENGUATAN DIMENSI SOSIAL- KEMANUSIAAN DALAM ARN Disampaikan dalam Rapat Penyusunan ARN Disampaikan dalam Rapat Penyusunan ARN
ANALISIS PADA INTEGRASI PERTIMBANGAN LINGKUNGAN
Renstra Deputi Bidang Tumbuh Kembang Anak
USULAN STRUKTUR KELEMBAGAAN
PEMAPARAN PEMBERDAYAAN GENDER DAN ENERGI
PROGRAM KOTA TAMPA KUMUH
Biro Administrasi Kesra dan Kemasyarakatan Setda DIY
PENERAPAN SAKIP SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
ARAH KEBIJAKAN DIREKTORAT JENDERAL BINA PEMERINTAHAN DESA
PENGEMBANGAN LINGKUNGAN HIDUP
Deputi Bidang Pengembangan Regional
KAJIAN ANALISIS DAN KEBIJAKAN PENGEMBANGAN SISTEM INOVASI DAERAH (SIDA) DALAM PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2015 PT. Secon Dwitunggal Putra.
KOORDINASI, INTEGRASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN
UPDATE INISIATIF MENDORONG PENGELOLAAN DAS PEUSANGAN
Mekanisme Penilaian ANUGERAH PANGRIPTA NUSANTARA Tahun 2017
KEBIJAKAN NASIONAL PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP
DUKUNGAN DPR DALAM PEMBENTUKAN LEMBAGA PEMBIAYAAN INDUSTRI
Z Arah Kebijakan Percepatan Penanganan Kumuh dan Gambaran Umum Program KOTAKU Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan.
KONSEP PENANGANAN KUMUH
Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik Tahun 2015
MANAJEMEN LINGKUNGAN PERTEMUAN KE-2.
Mekanisme Penilaian ANUGERAH PANGRIPTA NUSANTARA Tahun 2016
KONSEP PENGELOLAAN SUMBER DAYA LINGKUNGAN
DITWAS FISKAL DAN INVESTASI
PENGEMBANGAN ORGANISASI KEMENTERIAN PERUMAHAN RAKYAT
PERENCANAAN STRATEGIS TAHUN 2017
AIR PERLUKAH KITA LESTARIKAN ?
KAJIAN ANALISIS DAN KEBIJAKAN PENGEMBANGAN SISTEM INOVASI DAERAH (SIDA) DALAM PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2015 PT. Secon Dwitunggal Putra.
IMPLEMENTASI SAKIP KECAMATAN PANGGUNGREJO KABUPATEN BLITAR
Sosialisasi Dekonsentrasi Bidang Perumahan Tahun 2015
DANA ALOKASI KHUSUS 2008 “Kebijakan dan Mekanisme Alokasi”
SHIP PARTNER.
PEREKONOMIAN INDONESIA
Kebijakan-Kebijakan Internasional untuk Kegiatan Adaptasi Perubahan Iklim Global ME4234 KEBIJAKAN IKLIM.
Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/
SEKOLAH MENENGAH ATAS BERWAWASAN KEUNGGULAN LOKAL KELAUTAN
IMPLEMENTASI PROGRAM ADIWIYATA
PELAKSANAAN PINJAMAN PROGRAM
LATAR BELAKANG Pada saat ini >100 juta penduduk Indonesia belum memiliki akses terhadap layanan air minum dan sanitasi dasar yang layak Sarana AMPL yang.
SAKIP ( SISTEM AKUNTANBILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH )
Bahan tayang 3-4 Mei.
SOSIALISASI TEMA RISET BALITBANG – KABUPATEN GORONTALO
MENUJU SEKOLAH ADIWIYATA TIM PEMBINA ADIWIYATA PROPINSI JAWA TIMUR
Dikutip dari berbagai sumber
KEMENTERIAN DALAM NEGERI
PRISAI (Prinsip, Kriteria, Indikator, Safeguards Indonesia)
KONSEP DESA/KELURAHAN TANGGUH BENCANA
POTENSI DAN KENDALA IMPLEMENTASI INOVASI DAERAH
Konservasi Air Untuk Keserjahteraan Hidup
Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/
(sebagai urusan pemerintahan)
Rancangan Awal RKPD Provinsi Jawa Barat Tahun 2019
Z Arah Kebijakan Percepatan Penanganan Kumuh dan Gambaran Umum Program KOTAKU Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan.
BIRO PERENCANAAN KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI KEBIJAKAN PRIORITAS KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN.
DI SAMPAIKAN OLEH KEPALA BAPPEDA
1  Pemberdayaan masyarakat adalah suatu proses pengembangan potensi dan kemampuan sehingga tumbuh kapasitas untuk memecahkan masalah- masalah yang mereka.
UJI PUBLIK 1 KLHS RPJMD BARITO UTARA 2018
Penguatan Kapasitas Kecamatan untuk Meningkatkan Pelayanan Dasar
“PEMBANGUNAN DESA YANG BERBASIS PENGURANGAN RISIKO BENCANA ”
Efisiensi Energi Sekretariat PROPER 2016
OLEH : Plt. KEPALA DINAS PENDIDKAN ILYAS S. SITORUS, SE, M.Pd.
Transcript presentasi:

SINKRONISASI KEBIJAKAN PROGRAM PLH DENGAN PROGRAM GEF & MEKANISME PENYUSUNAN PROPOSAL TEKNIS GEF-SGP INDONESIA 2010 HOTEL MERCURE ANCOL MEI 2010 Sekretariat GEF Indonesia Biro PKLN Kementerian Lingkungan Hidup

OUTLINE Apa itu GEF? Integrasi GEF-SGP kedalam Perencanaan Pembangunan Indonesia Mekanisme GEF-SGP di Indonesia Langkah praktis penyusunan proposal dan sinkronisasi kegiatan GEF-SGP dan Program Kegiatan Kabupaten/kota dan LSM GEF Indonesia kedepan

APA ITU GLOBAL ENVIRONMENTAL FACILITY (GEF) Global Environmental Facility (GEF) merupakan suatu mekanisme pendanaan yang dibentuk untuk menggalang kerjasama internasional dalam mengatasi ancaman terhadap lingkungan global. Program (1) kehilangan keanekaragaman hayati, (2) perubahan iklim, (3) degradasi kualitas perairan internasional, (4) lapisan ozon, (5) degradasi lahan dan (5) Persistent Organic Pollutant (POP’s). Sejarah: Dibentuk tahun 1991 untuk menggalang kerja sama international dalam mengatasi ancaman terhadap lingkungan global.

Peluang Pendanaan Hibah GEF Full-sized Projects ($1 million and up) Medium-sized Projects (up to $1 million) Project Development Funds (up to $350,000) Small Grants Programme (up to $50,000) Enabling Activities

Kabinet Indonesia Bersatu II 2009-2014 P r i o r i t a s N a s i o n a l 1 Reformasi Birokrasi & Tata Kelola 2 Pendidikan 3 Kesehatan 4 Penanggulangan Kemiskinan 5 Ketahanan Pangan 6 Infrastruktur 7 Iklim Investasi & Iklim Usaha 8 Energi 9 Lingkungan Hidup & Pengelolaan Bencana 10 Daerah Tertinggal, Terdepan, Terluar, & Pasca-konflik 11 Prioritas Nasional Kabinet Indonesia Bersatu II 2009-2014 11 Kebudayaan, Kreativitas & Inovasi Teknologi Catatan: ditambah 3 prioritas dalam Bidang Polhukam, Bidang Ekonomi & Bidang Kesra

Prioritas 9 - Lingkungan Hidup & Pengelolaan Bencana: R P J M N 2010 - 2014 Prioritas 9 - Lingkungan Hidup & Pengelolaan Bencana: “Konservasi & pemanfaatan lingkungan hidup mendukung pertumbuhan ekonomi & kesejahteraan yang berkelanjutan, disertai penguasaan & pengelolaan risiko bencana untuk mengantisipasi perubahan iklim”

Sasaran Strategis Tujuan “Terwujudnya pembangunan Indonesia berdasarkan pembangunan berkelanjutan dengan penekanan pada ekonomi hijau (green economy) untuk menahan laju kemerosotan daya tampung, daya dukung, dan kelangkaan sumberdaya alam, serta mengatasi bencana lingkungan”. Sasaran Strategis Terkendalinya pencemaran dan kerusakan lingkungan sungai, danau, pesisir dan laut, serta air tanah; Terlindunginya kelestarian fungsi lahan, keanekaragaman hayati dan ekosistem hutan; Membaiknya kualitas udara dan pengelolaan sampah serta limbah bahan berbahaya & beracun (B3); Pengelolaan SDA-LH secara terintegrasi

GLOBAL ENVIRONMENTAL FACILITY SMALL GRANT PROGRAMME (GEF-SGP)

Integrasi GEF-SGP Project kedalam Perencanaan Pembangunan Nasional di Indonesia GEF’s Projects 2003-2020 NATIONAL LEVEL LOCAL LEVEL RPJPN 2005-2025 RPJMN RENSTRA (SECTORAL) RPJPD RPJMD Integrasi dan sinkronisasi Program/kegiatan kab/kota dengan program/kegiatan LSM/NGO

Small Grant Programme (SGP) Diimplementasikan oleh UNDP, dan dieksekusi oleh UNOPS; Besar hibah maksimum 50.000 USD; Menyediakan small grants untuk proyek berbasis masyarakat dalam GEF focal areas; Pengelolaan hibah SGP dilakukan oleh Sekretariat SGP Indonesia, persetujuan pemberian hibah dilakukan oleh Steering Committee SGP Indonesia Proses persetujuan relatif cepat;

Kriteria Seleksi Nasional Kriteria Umum: Perlu adanya co-financing. Prioritas Nasional Konvensi Internasional yang telah diratifikasi mendukung pembangunan berkelanjutan Memiliki dampak positif lingkungan baik nasional maupun global Dilaksanakan oleh Multistakeholder (Pemerintah, LSM, Perguruan Tinggi dll)

Kriteria khusus GEF-SGP Indonesia Kriteria kelayakan Organisasi Tidak memberikan Hibah kepada organisasi pemerintah, politik maupun penelitian. Dana hibah diperuntukkan untuk: Kelompok Swadaya Masyarakat Lembaga Swadaya Masyarakat Lembaga Masyarakat Adat Kelompok Usaha Bersama Tidak berafiliasi Politik, Netral. Kelompok keagamaan dan ras tertentu, atau mendukung terorisme. Mampu mengelola proyek dari perencanaan sampai pelaksanaan. Mampu menggali sumber daya (jasa dan dana) untuk pendampingan dana hibah GEF-SGP (co-financing)

Kriteria khusus GEF-SGP Indonesia Kriteria kelayakan Proyek yang diusulkan: Perencanaan proyek lingkungan berbasis masyarakat secara partisipatif Melibatkan perspeksi gender dari sejak perencanaan hingga pelaksanaan proyek Menunjukkan contoh usaha inovatif dan kreatif Memberikan contoh dari penerapan nilai-nilai kearifan tradisional dalam pengelolaan sumberdaya untuk mengubah perilaku yang merusak lingkungan Kegiatan peningkatan kapasitas dan fasilitasi tukar pengalaman dan kemampuan kelompok masyarakat dan LSM sesuai dengan prioritas GEF-SGP Indonesia Replikasi dan perluasan kebijakan pengelolaan sumberdaya alam berbasis masyarakat ketingkat kabupaten dan propinsi (sinergisme) Membuka akses pasar lebih luas (sustainable economic) Upaya kolaborasi dari lembaga swadaya masyarakat dan penelitian.

Kriteria khusus GEF-SGP Indonesia GEF SGP tidak mendukung pendanaan untuk: Penelitian yang berdiri sendiri (bukan merupakan bagian kegiatan masyarakat) Penyusunan data dasar (base-line study) dan sosialisasi kegiatan Beasiswa Biaya menghadiri konferensi atau kursus (travel grants) Penyelenggaraan workshop, pertemuan, konferensi dan perlombaan yang tidak sesuai dengan pengembangan kapasitas mitra GEF SGP

Mekanisme GEF –SGP di Indonesia Kelompok kerja GEF di Indonesia : LSM/NGO, Perguruan Tinggi, Pemerintah Daerah.  Dibentuk GEF National Steering Committee untuk menentukan diusulkan/tidaknya Proyek Bantuan Hibah GEF sesuai kebijakan Nasional dan Kesesuaian dengan Program GEF Pertemuan koordinasi rutin antar Stakeholder : Sektor Pemerintah (OFP) dan NSC, SGP dan Implementing Agency (UNDP)

Mekanisme GEF di Indonesia (lanjutan...) Koordinasi GEF Implementing Agencies (UNDP) dan Manajemen dengan GEF-SGP untuk perencanaan dan penentuan target menggunakan sistem GEF-SGP Mendorong Organisasi LSM/NGO untuk lebih aktif dalam penyusunan proposal hibah GEF dengan koordinasi dengan Kabupaten/kota (integrasi program dan kegiatan) Meyakinkan setiap substansi Proposal GEF-SGP yang diajukan sesuai dan sinergi dengan Kebijakan Pembangunan dan sesuai dengan Komitmen Indonesia dalam konvensi-konvensi Internasional, Program dan kegiatan prioritas Kabupaten/Kota.

LANGKAH PRAKTIS STRATEGI PENYUSUNAN PROPOSAL GEF-SGP INDONESIA (Database Entry) Penilaian expert NSC/PPN PROPONEN/ PENGUSUL PROPOSAL Ditolak Agreement Kriteria OFP/SEC

LANGKAH PRAKTIS STRATEGI PENYUSUNAN PROPOSAL GEF-SGP INDONESIA ANGGARAN No. Kegiatan Rasio 1. Administrasi dan biaya pengelolaan proyek (termasuk overhead, honorarium, office supplies) 15% 2. Pelaksanaan proyek 60% 3. Peningkatan kapasitas (termasuk mentoring, pelatihan, workshop) 4. Monitoring dan Evaluasi & Pelaporan 10%

LANGKAH PRAKTIS STRATEGI PENYUSUNAN PROPOSAL GEF-SGP INDONESIA ANGGARAN GEF SGP tidak mendanai pos pembiayaan berikut ini: Biaya pertemuan kampung (misalnya: perdiem dan uang saku masyarakat; seluruh biaya konsumsi dan sewa tempat.  dimasukkan sebagai kontribusi dana dampingan dari masyarakat). Pembelian asset atau alat produksi yang dimiliki secara pribadi dan tidak melalui kesepakatan kampung atau kelompok masyarakat. Pembelian alat-alat produksi yang merusak lingkungan, tidak efisien energi dan bersifat konsumtif. Gaji bulanan (yang dibantu fasilitas GEF SGP adalah honorarium pengganti waktu fasilitator dan pengelola proyek); gaji atau bayaran untuk dewan pembina dan pendiri yayasan. Pembelian barang tanpa melalui proses perbandingan harga, konsultasi dengan Koordinator Nasional dan persetujuan kelompok.

GEF INDONESIA KEDEPAN

GEF INDONESIA KEDEPAN Peningkatan peran utama GEF sebagai mekanisme pembiayaan multilateral dan multi-konvensi : Meningkatkan country ownership: reformasi program-program organisasi; pendanaan langsung kepada national communications; mengembangkan sistem alokasi sumber daya yang lebih fleksibel; memperluas kemitraan GEF; Meningkatkan efektivitas dan efisiensi GEF: Akuntabilitas kepada berbagai konvensi terkait; merampingkan siklus proyek dan memperbaiki pendekatan programatik; Hubungan dengan sektor swasta; Penerapan kerangka manajemen results-based; klarifikasi peran dan tanggung jawab berbagai entitas GEF; Hubungan dengan lembaga swadaya masyarakat.

IMPLEMENTASI PROGRAM DAN KEGIATAN KE SEKTOR PUBLIK SECARA LEBIH BAIK GEF INDONESIA KEDEPAN SINKRONISASI GEF VS DAK SINKRONISASI GEF VS DEKONSENTRASI SINKRONISASI GEF VS SUMBER DANA HIBAH LAINNYA IMPLEMENTASI PROGRAM DAN KEGIATAN KE SEKTOR PUBLIK SECARA LEBIH BAIK

INFORMASI LEBIH LANJUT BIRO PKLN KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP TEL: 021-8580110/8520763 EMAIL: gef-sekretariat@menlh.go.id Wahyu_marjaka@menlh.go.id

TERIMA KASIH