Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan DISKUSI PANEL PEMBANGUNAN BIDANG APARATUR NEGARA Topik Bahasan : ISU, PROBLEM, TANTANGAN DAN AGENDA KEBIJAKAN DI BIDANG PENGAWASAN Disampaikan oleh: Didi Widayadi Kepala BPKP Seminar Nasional Pembangunan Aparatur Negara Jakarta, 4 Agustus 2008

RPJMN 2004-2009 Sasaran Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Terciptanya Tata Pemerintahan yang baik, bersih, berwibawa, profesional, dan bertanggungjawab, yang diwujudkan dengan “Sosok dan Perilaku Birokrasi” yang efisien dan efektif, serta dapat memberikan pelayanan yang prima pada seluruh masyarakat.

RPJMN 2004-2009 PROGRAM PENINGKATAN PENGAWASAN DAN AKUNTABILITAS APARATUR NEGARA Menata dan menyempurnakan kebijakan, sistem, struktur kelembagaan dan prosedur pengawasan yang independen, efektif, efisien, transparan dan terakunkan

PERMASALAHAN BIROKRASI 1, Kecenderungan Perilaku koruptif 2. Etos pelayanan publik rendah 3. Etos kerja rendah 4. Etos inovatif/proaktif rendah 5. Tidak fit kompetensi 6. Remunerasi dan insentif belum memadai 7. Pengukuran indikator kinerja individual belum optimal

GAP Goal Solusi Implikasi Pembangunan Aparatur Birokrasi – Kondisi Ideal dan isu saat ini Implikasinya serta solusinya Sistem Akuntabilitas KN komprehensif Legal mandat APIP yang tegas, gamblang APIP independen (BPKP) sbg “Auditor Presiden” mel WAS akuntabilitas KN Kondisi Ideal (Das Sollen) Solusi Implikasi Aspek legal APIP Amandemen UU KN agar fungsi check and balances APIP dgn eksternal Membangun PASs. Social contract (tidak kelompok2 tetapi kontrak kinerja kpd masyarakat) Capacity Building Birokrasi (switch “behaviour, culture” agar the right man behind the Gun Fungsi preventif APIP tidak berjalan sehingga korupsi tetap terjadi Akuntabilitas KN kurang baik (LKPP disclaimer oleh BPK , 4 tahun berturut-turut sejak 2004-2007) Demokrasi masih berproses, ada cost yang besar cenderung korupsi tanpa pengawasan. Sampai kapan?? Kecenderungan otonomisasi sendiri-sendiri di kalangan elit politik dan elit birokrasi. GAP Kondisi Saat Ini (Das Sein) APIP tidak independen Isu fungsi tidak jelas dan tumpang tindih Lemahnya sistem akuntabilitas KN. Reformasi Birokrasi : (Tidak jelas, formalitas, remunerasi tetapi korupsi tetap jalan dan hanya menimbulkan kecemburuan birokrasi) Goal Reformasi birokrasi sesuai prinsip good governance sehingga terwujud Clean Government, peningkatan pelayanan publik, akuntabilitas dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan

Evaluasi Lakip Nasional? Isu dan Problem Akuntabilitas Keuangan Negara (Tidak Ada Laporan Kinerja komprehensif dan Tidak Ada Review Internal LKPP) PRESIDEN DPR BPK LKKPP/D (PASs) RPJM (Perpres) RKP–APBN (UU) Reviu Internal LKPP? Evaluasi Lakip Nasional? KEMENT/ LEMBAGA PEMDA (Gub/Bpt/ Wako) Lakip Nasional LKPP DPRD RENSTRA RKT DIPA RPJMD RKPD-APBD MenPAN PP8/2006 BPK DAERAH Menteri Keuangan Laporan Kinerja Pemda (Inpres 7/1999 LKKPD LK Pemda (UU 17/2003) LKKPP Laporan Kinerja Kem/Lem (Inpres 7/1999 LK-K/L LK Instansi (UU 17/2003) LKKPP/D = Laporan Konsolidasi Keuangan dan Kinerja Pemerintah Pusat dan Daerah 6

Penyebab Lemahnya Akuntabilitas Keuangan Negara UUD 1945 (amand ke4) “Kehilangan Ruh” DAMPAK: TIDAK ADA CHECK & BALANCES atas hasil Audit BPK POTENSI KASUS-KASUS Korupsi AKAN semakin meningkat karena lemahnya was intern KEGAMANGAN AROGANSI KEKUASAAN dan rendahnya ETIKA BIROKRASI (AFILIASI POLITIK) UU No.17/2003 Ps. 6: Presiden sbg Pemegang Akuntabilitas KN tdk diimbangi dg Was intern LEMAHNYA SISTEM AKUNTABILITAS KN (<10%) ISU POKOK: GOOD GOVERNANCE DAN PENGGUNA ANGGARAN IMPLIKASI: Mengurangi Privilege PEMERINTAH untuk pembenahan melalui fungsi Was internal UU No.1/2004 Psl.58 : Presiden mengatur & me-nyelenggarakan SPIP (RPP-SPIP >3 TH, m/ UU 1 TH) UU 15/2004 Audit BPK mencakup Ranah Manajemen (Pengelolaan) UU 15/2006 : BPK Powerful Perw di tiap Prop 2 TH(?) -Kinerja BPK hanya bisa diaudit SAI Lap Keu BPK diaudit oleh KAP yang ditunjuk DPR 7 7

Fungsi pengawasan S Fungsi pengawasan S Fungsi pengawasan S

Perubahan Akuntabilitas Manajemen KN Accountability Management of Ongoing Activity & Tool of Economic Policy Financial Control of Input Performance Based Budgeting Line Item Budgeting (Akuntabilitas, Transparansi, Partisipasi) Sebagaimana sudah saya sebutkan bahwa prinsip utama dalam accountability adalah pelaporan. Hal ini sesuai dengan apa yang disampaikan oleh banyak ahli bahwa accountability adalah“ the obligation to answer/report”. Atau kewajiban untuk melapor Setiap organisasi mulai unit terkecil harus memiliki financial control atas Input. Artinya mereka harus memiliki proses pengawasan terkait dengan sumber dana mereka. Controll process mencakup management process keseluruhan aktivitas yang dijalankan. Control process tentu saja juga mencakup control atas setiap tools kebijakan eknomi. Hal ini penting karena dalam banyak kasus korupsi dimulai sejak kebijakan dibuat. Oleh karena itu kebijakan harus juga diawasi. Dalam menjalankan keseluruhan proses manajemen, Anggaran berbasis kinerja merupakan solusi ideal sesuai prinsip accountabilty (Performance based Budgeting) Setiap jumlah uang yang dikeluarkan harus dapat dipertanggungjawabkan karena harus memberikan kinerja yang jelas, untuk mencegah pemborosan(wasting of money). Prinsip Accountability dalam Performance based Budgeting terkait erat dengan dua prinsip lain yaitu, transparency dan participasi. Transparency berarti keterbukaan (openess) dalam proses managemen. Sedangkan partisipasi berarti involvement (peran serta) pengguna anggaran sejak penyusunan anggaran tersebut. Dengan demikian kinerja yang dihasilkan adalah kinerja yang realistis dan terukur (achievable dan measurable) Lap Keuangan lengkap (neraca, LRA. Lap Arus Kas, dan Catatan lap keuangan) Pencatatan Double Entry Accrual Basis - Tidak dikenal Laporan Keuangan - Pencatatan sederhana (Single entry) : Cash Basis - Akuntabilitas lemah PENGGUNA ANGGARAN Akuntabilitas handal

Paradigma Performance Budgeting Orientasi pada hasil /result oriented (output, outcome, impact, & benefit) Fokus pada Program Prioritas/Strategis (berdasarkan Renstra) Belanja teridentifikasi secara jelas, mana belanja modal dan operasional Dibutuhtkan (sangat) SDM kompetensi di bidang akuntansi Sistematis dan memiliki standar baku (antara lain KPI, standar belanja kegiatan, standar pelayanan minimum/SPM) Mensyaratkan Laporan Keuangan dan Laporan Kinerja

Framework Pengembangan Portal Akuntabilitas Keuangan Negara CONSTITUENTS PRESIDEN Content of the Presidential Accountability SPIP (Pencegahan moral Hazards) Integration of Information (PASs) Management Decision Making Collaborative Analysis & Research Knowledge Creation Intelligence-based Planning Kemen-terian Lembaga Pemda BUMN/D/L LAINNYA 11

KOORDINASI PENGAWASAN INTERN PEMERINTAH DATA WAREHOUSE WAS INTERN PRESIDENT ACCOUNTABILITY SYSTEMS (PASs) WAL AKUNTABILITAS PEMERINTAH NKRI PRESIDEN WAKIL PRESIDEN KEBIJAKAN STRATEGIK & KOORDINASI NASIONAL WAS ITJEN/IRTAMA/INSPEKTUR BPKP INSPEKTORAT PROV/KAB/KOTA Koordinasi Teknis Koordinasi Teknis TEKNIS, REGIONAL TEKNIS, SEKTORAL STRATEGIK, LINTAS SEKTORAL, NASIONAL Ruang Lingkup Ruang Lingkup SUBSTANSI AKUNTANSI, AUDITING, MANAJEMEN, FORENSIK SUBSTANSI Kompetensi Kompetensi DATA WAREHOUSE WAS INTERN 12

Kebijakan Pengawasan BPKP ke depan sbg Auditor Presiden dalam SPIP NKRI (Fungsi Presiden dalam Pembinaan & Pengendalian SPIP) Mendukung profesionalisme APIP melalui training, pendampingan, back-up teknis dalam kesinergian, pemberian pedoman pengawasan, perumusan kode etik, standar audit & telaahan sejawat Expertise Current Issues Sbg Alat Kendali Presiden, mendukung Akuntabilitas Presiden terkait issue strategis, nasional, lintas sektoral, Big Fish berisiko tinggi Clearing House Mendukung penyelenggaraan birokrasi pemerintah yang tertib, 3Es dan penegakan hukum yang berkeadilan Check & Balance Memberikan “second opinion” terhadap temuan-temuan eksternal auditor (BPK) dalam konteks pelurusan terhadap pelaksanaan tugas di lingkungan birokrasi 13

REKOMENDASI Seluruh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah bersinergi untuk meningkatkan kualitas hasil pengawasan guna mendukung peningkatan kualitas Akuntabilitas Presiden- PP SPIP segera diterbitkan (fungsi dan tugas APIP tegas, tidak tumpang tindih untuk mewujudkan akuntabilitas keuangan negara yang lebih transparan dan akuntabel. Amandemen UU di bid keuangan negara (pasal-pasal yang memperlemah fungsi pemerintah dalam melakukan pengawasan intern)- Kedepan, sistem pengawasan nasional perlu diatur dlm UU- sehingga ada fungsi Check and balances. Membangun sistem akuntabilitas presiden (President’s Accountability Systems/PASs) secara on line untuk mendukung amanah UU keuangan negara, Presiden sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan negara Capacity Building bagi aparat birokrasi pemerintahan, untuk ubah perilaku, kultur, sadar akan pentingnya pengawasan sehingga akan terwujud SDM birokrasi yang kompeten di bidangnya - Right man on the right placethe right man behind the gun-- Good governance dan clean government

TERIMA KASIH