INFORMASI TEKNIS SEKRETARIS DITJEN BELMAWA KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI DISAMPAIKAN DALAM RAPAT KOORDINASI NASIONAL DIREKTORAT JENDERAL.

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
SOSIALISASI PROGRAM BEASISWA NUSANTARA- BANK BRI BIRO PERENCANAAN DAN KERJASAMA LUAR NEGERI KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 2012.
Advertisements

GRAND DESAIN SISTEM PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN
Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
Sistem Penjaminan Mutu Eksternal atau Akreditasi
PANGKALAN DATA PENDIDIKAN TINGGI
PAPARAN DIREKTUR JENDERAL BINA KEUANGAN DAERAH
PEMBANTU KETUA I BIDANG AKADEMIK
Feedback Sistem Informasi SDM Kesehatan
DANA DEKONSENTRASI GTK TAHUN 2017
PROGRAM BIDIKMISI 2016.
PENYUSUNAN SASARAN DAN PENILAIAN PRESTASI KERJA PEGAWAI
DIREKTORAT PENJAMINAN MUTU
PENGELOLAAN PERBENDAHARAAN NEGARA DAN KESIAPAN PENYALURAN
Kebijakan Registrasi Tenaga Kesehatan Indonesia
PENTINGNYA EVALUASI PROGRAM STUDI BERBEASIS EVALUASI DIRI
STANDAR PELAYANAN MINIMAL (SPM)
STANDAR SPMI PERGURUAN TINGGI (PT)
PROGRAM BIDIKMISI.
Sistem Penjaminan Mutu Internal Majelis Diktilitbang PP Muhammadiyah
KONTRAK DAN INDIKATOR KINERJA 2018 KONTRAK KINERJA UPI DAN IKU/IKK
DISEMINASI INFORMASI PROGRAM BIDIKMISI TAHUN 2016
KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN (LPJ) BENDAHARA PENGELUARAN
Peran LAM-PTKes dalam Peningkatan Mutu Berkelanjutan Program Studi Kesehatan Melalui Aktreditasi di Masa Mendatang Mohamad Nasir Menteri Riset, Teknologi,
DIREKTORAT FASILITASI PENGEMBANGAN KAPASITAS APARATUR DESA”
Kebijakan Pendidikan Tinggi Prof. Munawar Ketua LP3M-UB
DAFTAR RIWAYAT HIDUP Riwayat Jabatan :
DIREKTORAT JENDERAL PEMBELAJARAN DAN KEMAHASISWAAN
STATUTA PERGURUAN TINGGI
LHKPN DI LINGKUNGAN KEMENRISTEKDIKTI
Penomoran Ijazah Nasional (PIN)
Pemanfaatan PD-Dikti oleh Ditjen. Belmawa
PROGRAM PEMBANGUNAN SANITASI SEKOLAH DASAR
PENGEMBANGAN LPTK DAN PPG
PENGUATAN GOOD GOVERNANCE AND GREEN UNIVERSITY UNTUK PENINGKATAN DAYA SAING DAN REKOGNISI INTERNASIONAL RAPAT DINAS KELEMBAGAAN Gedung Ahmad Sanusi 13.
DATA KELULUSAN SERTIFIKASI GURU TAHUN 2007 S.D 2010
SELEKSI NASIONAL MASUK PERGURUAN TINGGI NEGERI (SNMPTN) TAHUN 2013
DATA KEBUTUHAN GURU (NASIONAL) TAHUN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
SERTIFIKASI GURU DALAM JABATAN TAHUN 2011
Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan
Disampaikan pada Rakornas BAN-S/M Jakarta , Maret 2014
STRATEGI IMPLEMENTASI KURIKULUM PAI 2013
UNDANG–UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2003 Tentang SISTEM PENDIDIKAN NASIONAL
KEBIJAKAN BAN-S/M TAHUN 2014
SOSIALISASI SERTIFIKASI GURU & PENGAWAS DALAM JABATAN
Chapter 3 Perbendaharaan Negara
Klasterisasi Perguruan Tinggi Indonesia tahun 2017
Penyusunan Kegiatan dan Anggaran Tahun 2019
BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL
WAJIB KERJA DOKTER SPESIALIS
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA
Beasiswa Pascasarjana untuk Tenaga Kependidikan Berprestasi 2018
RAPAT DINAS KELEMBAGAAN UPI
Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (SPM Dikti) Lokakarya Pengembangan, Peningkatan dan Penguatan Tata Kelola Unit SPM dan Penyamaan persepsi tentang.
Kebijakan Pendidikan Tinggi
STATUTA UNIVERSITAS NEGERI MALANG TAHUN 2018
BIRO HUKUM DAN ORGANISASI KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
EVALUASI E-DATABASE SIPD JAWA TIMUR 2018
Materi Satu TIM ASESMEN BKD KEMENTERIAN RISTEK DAN DIKTI
JUR. KESEHATAN LINGKUNGAN
KEBIJAKAN FORUM DATA JAWA TIMUR 2018
Dr.rer.nat Senam Wakil Rektor IV
REALISASI ANGGARAN KEMENTERIAN KESEHATAN
Biro Hukum dan Organisasi
Sinergitas Pengelolaan Program Pascasarjana di Universitas Andalas
PENOMORAN IJAZAH NASIONAL (PIN)
EVALUASI KEGIATAN DEKONTP
PEMBINAAN GURU DALAM UPAYA PENINGKATAN MUTU PENDIDIKAN ISLAM SEKRETARIS DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM DEPARTEMEN AGAMA RI DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN.
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
Transcript presentasi:

INFORMASI TEKNIS SEKRETARIS DITJEN BELMAWA KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI DISAMPAIKAN DALAM RAPAT KOORDINASI NASIONAL DIREKTORAT JENDERAL PEMBELAJARAN DAN KEMAHASISWAAN Jakarta, 20-22 Desember 2015

DIREKTORAT JENDERAL PEMBELAJARAN DAN KEMAHASISWAAN STRUKTUR ORGANISASI DIREKTORAT JENDERAL PEMBELAJARAN DAN KEMAHASISWAAN DIREKTORAT JENDERAL PEMBELAJARAN DAN KEMAHASISWAAN DIREKTORAT KEMAHASISWAAN DIREKTORAT PENJAMINAN MUTU SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL DIREKTORAT PEMBELAJARAN BAGIAN PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN BAGIAN UMUM BAGIAN HUKUM, KERJA SAMA DAN LAYANAN PUBLIK SUBDIT PENGEMBANGAN SISTEM MUTU SUBDIT PENDIDIKAN AKADEMIK SUBDIT PENALARAN DAN KREATIVITAS SUBDIT PENGUATAN MUTU SUBDIT PENDIDIKAN VOKASI DAN PROFESI SUBDIT KESEJAHTERAAN DAN KEWIRAUSAHAAN SUBDIT PEMBELAJARAN KHUSUS SUBDIT KOMPETENSI LULUSAN SUBDIT MINAT, BAKAT DAN ORMAWA SUBDIT PENGAKUAN KUALIFIKASI SUBDIT PENYELARASAN KEBUTUHAN KERJA KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

TUGAS DAN FUNGSI DIREKTORAT JENDERAL PEMBELAJARAN DAN KEMAHASISWAAN (Permenristekdikti No: 15 tahun 2015 tentang OTK Kemristekdikti) TUGAS : menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pembelajaran dan kemahasiswaan. FUNGSI : Perumusan kebijakan di bidang standar kualitas sistem pembelajaran dan kemahasiswaan; Perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang keterjangkauan layanan pendidikan tinggi dan penyelarasan dunia pendidikan dan dunia kerja; Perumusan, koordinasi, dan pelaksanaan kebijakan di bidang sistem penjaminan mutu internal pendidikan tinggi; Pengawasan dan pengendalian bidang pembelajaran dan kemahasiswaan; Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pembelajaran dan kemahasiswaan; Pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan; Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri. Program PENGUATAN PEMBELAJARAN DAN KEMAHASISWAAN

INDIKATOR KINERJA PROGRAM INDIKATOR KINERJA PROGRAM SASARAN PROGRAM DAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM PROGRAM Penguatan Pembelajaran dan Kemahasiswaan SASARAN PROGRAM Meningkatnya Kualitas Pembelajaran dan Mahasiswa Pendidikan Tinggi KODE INDIKATOR KINERJA PROGRAM TARGET 2015 2016 2017 2018 2019 IKP 1. Angka Partisipasi Kasar (APK) Perguruan Tinggi 26,86% 28.16% 29.54%  31,07% 32.56% IKP 2. Jumlah mahasiswa yang berwirausaha 2.000 2.500 3.000 3.500 4.000 IKP 3. Prosentase lulusan bersertifikat kompetensi 55% 60% 65% 70% 75% IKP 4. Jumlah Prodi terakreditasi unggul 10.800 12.000 13.000 14.000 15.000 IKP 5. Jumlah mahasiswa peraih emas tingkat nasional dan internasional 380 390 405 410 420 IKP 6. Prosentase lulusan yang langsung bekerja 50% 80% 90% IKP 7. Jumlah LPTK yang meningkat mutu penyelenggaraan pendidikan akademik 17 46 IKP 8. Jumlah calon pendidik mengikuti pendidikan profesi guru 4.458 5.458 7.000 9.500

Target dan Capaian Kinerja Program Tahun 2015 Ditjen Pembelajaran dan Kemahasiswaan No Indikator Program Target 2015 Capaian 2015 * % Capaian 2015 1 Angka Partisipasi Kasar (APK) Perguruan Tinggi 26,86% 25,2% 93,82% 2 Jumlah mahasiswa yang berwirausaha 2.000 2800 140 % 3 Persentase lulusan bersertifikat kompetensi 55% 54,55 % 99,18 % 4 Jumlah Prodi terakreditasi unggul 10.800 9.076 84 % 5 Jumlah mahasiswa peraih emas tingkat nasional dan internasional 380 325 85,526 % 6 Persentase lulusan yang langsung bekerja 50% 60.5% 121 % 7 Jumlah LPTK yang meningkat mutu penyelenggaraan pendidikan akademik 17 100% 8 Jumlah calon pendidik mengikuti pendidikan profesi guru 4.458 4.466 100,18%

RINGKASAN RKAKL DITJEN BELMAWA 2016 YANG TERKAIT DENGAN PTN DAN KOPERTIS

LAMAN BELMAWA belmawa.ristekdikti.go.id

PROGRAM PRIORITAS NASIONAL

Beasiswa BIDIKMISI Beasiswa ADik PROGRAM PRIORITAS NASIONAL DIREKTORAT JENDERAL PEMBELAJARAN DAN KEMAHASISWAAN Beasiswa BIDIKMISI Beasiswa ADik

Amanah UU Nomor 12 Tahun 2012 Pasal 76 DASAR HUKUM : Amanah UU Nomor 12 Tahun 2012 Pasal 76 Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan/atau Perguruan Tinggi berkewajiban memenuhi hak Mahasiswa yang kurang mampu secara ekonomi untuk dapat menyelesaikan studinya sesuai dengan peraturan akademik. Pemenuhan hak Mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara memberikan: a. beasiswa kepada Mahasiswa berprestasi; b. bantuan atau membebaskan biaya Pendidikan; dan/atau c. pinjaman dana tanpa bunga yang wajib dilunasi setelah lulus dan/atau memperoleh pekerjaan. Perguruan Tinggi atau penyelenggara Perguruan Tinggi menerima pembayaran yang ikut ditanggung oleh Mahasiswa untuk membiayai studinya sesuai dengan kemampuan Mahasiswa, orang tua Mahasiswa, atau pihak yang membiayainya. Ketentuan lebih lanjut mengenai pemenuhan hak Mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) diatur dalam Peraturan Menteri.

1 Beasiswa BIDIKMISI

PEMINAT DAN DAYA TAMPUNG PROGRAM BIDIKMISI (2010-2015) Pendaftar SNMPTN 2015

Rata-Rata IPK Nasional Semester Genap Tahun 2014 per Jenjang Studi Range IPK JUMLAH MHS Total % D3 D4 S1 <2.00 155 37 3200 3,392 2.4% 2.00-2.74 1,103 230 1,3961 15,294 10.6% 2.75-2.99 1,495 359 1,5727 17,581 12.2% 3.00-3.49 5,554 1,403 66,090 73,047 50.7% 3.51-3.99 2,499 812 30,824 34,135 23.7% 4.00 96 50 560 706 0.5% Grand Total 10,902 2,891 130,361 144,155 100% SEBAIKNYA DI SATU DAERAH JUMLAHNYA 100%

SOP PENCAIRAN BIDIKMISI SIPBESAR PT/ KOP DIT BELMAWA KPPN SET DITJEN BANK PENYALUR DOWN LOAD DATA PENERIMA VERIFIKASI & VALIDASI DATA PENERIMA (KUOTA DAN NOREK) PENETAPAN PENERIMA OLEH PPK PENERBITAN SPP UP DATE STATUS PENCAIRAN PENERBITAN INSTRUKSI PENYALURAN / SI (SETELAH TERBIT SP2D) VERIFIKASI KELENGKAPAN DOKUMEN PENCAIRAN PENERBITAN SPM INPUT DATA ADK SPM DI SPAN PENERBITAN SP2D PENCAIRAN DANA KE BANK PENYALUR MENAMPUNG DANA MENERIMA INSTRUKSI PENYALURAN DARI KPA MENYALURKAN DANA KE REKENING PENERIMA (MHS DAN PT) VARIFIKASI & VALIDASI DATA PENERIMA PENETAPAN PENERIMA UP LOAD DATA PENETEPAN KE SYSTEM 0 -------------> 2 HARI ------------> 2 HARI ------------> 1 HARI -----------> 4 HARI ---------> 3 HARI = 12 HARI

2 Beasiswa ADik

AFIRMASI PENDIDIKAN TINGGI (ADik) Papua dan Daerah 3T No Angkatan Papua 3T Jumlah Ket. 1 2012 361 -- On Going 2 2013 389 92 481 3 2014 395 168 563 4. 2015 434 312 746 Baru 1.579 572 2.151 Catatan : Bantuan Biaya Pendidikan Tahun Pertama Semester Gasal dibayarkan bulan September 2015

DISTRIBUSI MAHASISWA ADik TAHUN 2015 PER PROVINSI No. PROVINSI JUMLAH KAB./KOTA JUMLAH MHS 1 Papua 26 252 2 Papua Barat 11 182 3 Aceh 12 63 4 Kalimantan Timur 5 Kalimantan Utara 28 6 Kepulauan Riau 14 7 Maluku 8 Maluku Utara 9 Nusa Tenggara Timur 27 10 Sulawesi Tenggara 46 Sulawesi Utara 18 Sumatera Barat 22 13 Sumatera Utara 33 Jumlah 98  746

JALAN-JALAN DI KOTA JAKARTA SINGGAH DI HOTEL MILINIUM PESERTA RAKORNAS BELMAWA BERDISKUSI SAMBIL TERSENYUM JAKARTA DIKENAL IBU KOTA NEGARA, JAKARTA DIKENAL JUGA KOTA BATAVIA. PESERTA RAKORNAS SEDANG BERKARYA, BERKARYA NYATA UNTUK ANAK BANGSA.

TERIMA KASIH