PENGANTAR Rapat Sinkronisasi Provinsi dengan Kabupaten/Kota adalah forum antara provinsi dan Kabupaten/Kota sebagai masukan dalam penyusunan Rancangan Awal Rencana Kerja; Musyawarah Perencanaan Pembangunan Provinsi adalah forum antara Provinsi dengan Kabupaten/Kota (pembahasan Prioritas Provinsi) sebagai masukan dalam penyusunan Rancangan Akhir Rencana Kerja.

LANDASAN HUKUM PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), diamanatkan bahwa setiap daerah harus menyusun rencana pembangunan daerah secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh, dan tanggap terhadap perubahan, dengan jenjang perencanaan yaitu perencanaan jangka panjang, perencanaan jangka menengah, maupun perencanaan tahunan; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan; Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 3 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2014-2019. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 65 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organsasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jawa Timur.

HASIL YANG DIHARAPKAN Hasil dari Rapat Sinkronisasi Provinsi dengan Kabupaten/Kota diharapkan bisa menjadi usulan yang akan diinput kedalam aplikasi musrenbang Provinsi; Keputusan diakomodir atau tidak diakomodir diharapkan sudah dapat diketahui setelah Rapat Sinkronisasi Provinsi dengan Kabupaten/Kota, sehingga mempermudah proses input Program/Kegiatan kedalam aplikasi musrenbang provinsi; Usulan dari Kabupaten/Kota ada yang dapat diakomodir APBD Provinsi atau diteruskan ke APBN.

MEKANISME RAKERNIS: SKPD Provinsi memaparkan program/kegiatan tahun 2018; SKPD Kabupaten mencermati program/kegiatan SKPD Provinsi; SKPD Kabupaten/Kota mencermati usulan program/kegiatan masing-masing yang selanjutnya disinkronkan dengan program/kegiatan SKPD Provinsi.

PRIORITAS NASIONAL PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN DAN KEBUDAYAAN. Sesuai dengan Rancangan Prioritas Nasional dan Program Prioritas 2018 pembangunan kepariwisataan dan kebudayaan masuk kedalam Prioritas Nasional yaitu Pengembangan Dunia Usaha dan Pariwisata yang diperinci pada sub Prioritas Nasional Pengembangan Destinasi Pariwisata Nasional, Sedangkan kebudayaan masuk dalam pendukung pengembangan kepariwisataan, diantaranya mencakup Cagar Budaya, Museum, event kebudayaan dan Taman Budaya.

SINERGI PERENCANAAN AWAL RKPD 2018 PROVINSI DAN KABUPATEN/KOTA Rapat Sinkronisasi Provinsi dengan Kabupaten/Kota dapat menjembatani koordinasi antara Provinsi dengan Kabupaten/Kota sebagai masukan saat penyusunan Rancangan Awal RKPD 2018. Bagi Pemerintah Provinsi : Dapat membahas penjabaran sasaran Gubernur dalam bidang kebudayaan dan pariwisata dengan pemerintah Kabupaten/kota; Memperoleh masukan terkait usulan kegiatan dan pendanaan melalui APBD untuk mendukung prioritas nasional baik kewenangan pusat maupun daerah. Bagi Pemerintah Kabupaten/Kota: Dapat memperoleh informasi lebih awal mengenai rancangan rencana pembangunan yang akan menjadi bagian dalam Rancangan Awal Rencana Kerja tahun 2018 sehingga dapat menjadi masukan dalam pelaksanaan Musrenbang Provinsi dan penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten/Kota (2018)